Recommended
More Related Content
Similar to ZonaIntegritas
Similar to ZonaIntegritas (20)
ZonaIntegritas
- 1. KIAT SUKSES ZONA INTEGRITAS Disadur dari Buku KIAT SUKSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) Penulis Dr. H. Amam Fakhrur, S.H., M.H. Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H. Kolaka, 2 Mei 2020
- 2. ILMAN HASJIM, SHI, MH Penyadur Wakil Ketua Pengadilan Agama Kolaka Kelas II Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara
- 3. Slide ini sengaja dibuat agar lebih mudah memahami isi buku Kiat Sukses Pembangunan Zona Integritas (ZI) terbitan PTA Surabaya. Kemungkinan, problem utama dibanyak satuan kerja (satker) adalah kurang memahami apa yang harus dikerjakan, dan memulainya dari mana. Buku ini sangat jelas dan gamblang. Disertai beberapa pengalaman satker yang sudah berhasil meraih ZI (WBK). Untuk memastikan keakuratan materi, jangan sampai ada kekeliruan pengutipan, bisa dikroscek langsung pada referensi dimaksud. Semoga apa yang kami lakukan dapat membantu. Dan akhirnya bisa secara bersama-sama mewujudkan Zona Integritas di satker masing-masing. Integritas Harga Mati
- 4. DASAR ACUAN ZI Peraturan Menpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Keputusan Ketua MA Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Buku Saku Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Peradilan Agama 1 2 3
- 5. Langkah Dasar Pembangunan ZI Pencanangan Pembangunan Zona Integritas sebagai titik awal Penandatangan Pakta Integritas sebagai komitmen bersama Pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) 1 2 3 Penilaian LKE menyangkut 2 jenis bobot penilaian yakni KOMPONEN PENGUNGKIT (60%) dan KOMPONEN HASIL (40%) Dokumen 1 & 2 di samping menjadi bukti bahwa seluruh aparatur BERTEKAD SAMA memasuki Zona Integritas Titik permasalahan bukan pada pengisian LKE, tetapi pada pemenuhan dokumen Bukan hanya pengisian dan dokumen LKE, tetapi merupakan keseluruhan proses yang telah berjalan dan berlangsung selama ini
- 6. Komponen Pengungkit Manajemen Perubahan (5%) Penataan Tatalaksana (5%) Penataan Manajemen SDM (10%) 1 2 3 Total nilai untuk Komponen Pengungkit 60% Penguatan Akuntabilitas (10%) 4 Penguatan Pengawasan (15%) 5 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%) 6
- 7. Komponen Hasil Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dari KKN (20%) Terwujudnya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat (20%) Total nilai untuk Komponen Hasil 40% 1 2
- 9. Komponen Pengungkit Area I Manajemen Perubahan Pencanangan Pembangunan ZI Pentingnya semangat dan kerjasama Keterlibatan seluruh anggota Leader harus jadi Role Model Ada Agen of Change Character Building dengan merubah Culture Set dan Mind Set Membangun ZI secara terus menerus (ada monev bulanan) Yel-yel diucapkan setiap hari
- 10. Komponen Pengungkit Area II Penataan Tatalaksana Ada legalitas hukum dalam melaksanakan aktifitas SOP menjadi kunci dalam melaksanakan tugas Ada pengawasan berjalannya SOP Ada tim khusus untuk memantau efektifitas SOP Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-goverment) untuk mempermudah sistem kerja dan menghindari KKN Menciptakan kemudahan dalam sistem kerja termasuk tentang layanan E-Goverment di PA seperti DIPA dan keuangan perkara (keterbukaan) Ada kepatuhan mengisi SKP
- 11. Komponen Pengungkit Area III Penataan Manajemen SDM Profesionalitas menjadi kunci utama Pembinaan mental SDM untuk kesamaan persepsi Salah satu bentuk pembinaan adalah Reward dan Punishment Kepastian SOP tentang Promosi Mutasi Menciptakan struktur organisasi dengan baik dengan kemampuan menganalisa kebutuhan pegawai, kebutuhan jabatan, dan kebutuhan pelatihan
- 12. Komponen Pengungkit Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja Bebas dari KKN Keterlibatan semua anggota tim menjadi kunci utama Ada keterlibatan pimpinan sebagai role model dalam kebijakan Diperlihatkan capaian satuan kerja seperti piagam penghargaan Termasuk juga capaian dalam SIPP
- 13. Komponen Pengungkit Area V Penguatan Pengawasan Sistem dibangun untuk membentengi dari terjadinya penyimpangan Jika ada pelanggaran (pelayanan dan pengganggaran), ada tim (internal) yang menangani Ada media pengaduan terhadap kualitas layanan Pentingnya pamflet, banner, dan sosialisasi (sebagai eviden) Ada sosialisasi audio anti korupsi untuk pencegahan korupsi dan gratifikasi
- 14. Komponen Pengungkit Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Inovasi yang dibuat untuk peningkatan kualitas layanan Pembangunan ZI menjamin masyarakat dilayani dengan baik oleh para petugas Inovasi harus selalu tumbuh, tidak boleh stagnan PTSP adalah pintu depan pelayanan Jika petugas salah memberi layanan, memberi kesan buruk servis satker Keramahan dan ketulusan petugas PTSP penentu kualitas layanan Ada smooking area dan ruang publik lain Terdapat satker yang menempatkan miss service excellent dan polisi di area pelayanan Mengatur area pengadilan seperti tempat parkir, jadwal persidangan dsb
- 15. Komponen Hasil Memastikan seluruh aparatur melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, tanpa ada unsur KKN didalamnya. Proses maupun hasil akhir kinerja sebuah satker harus terukur dan terbebas dari KKN. Memastikan adanya peningkatan yang signifikan terhadap pelayanan masyarakat Penilaian terhadap tujuan akhir ini 40%. Bersih dari KKN 20%. Dan baiknya kualitas layanan terhadap masyarakat juga 20%. 1 2 2 tujuan penting Pembangunan Zona Integritas
- 16. Komponen Hasil Bebas dari KKN Nilai Persepsi Anti Korupsi minimal 3,6 dari skala 1-4. Survei persepsi anti korupsi minimal 6 bulan sekali. Penilaian berikutnya adalah Tindak Lanjut Hasil Temuan atas hasil pengawasan. Baik Hawasbid, Hatiwasda, maupun Bawas. Diselesaikan seluruhnya (100%)
- 17. Komponen Hasil Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), nilai minimal 3 dari skala 1-4 Hasil survei tersebut harus dipublikasi lewat website Rapat pimpinan sebagai bahan tindak lanjut dan perbaikan bagi seluruh aparatur terkait
- 18. Tahapan Penilaian ZI dan Dinamikanya LKE akan diuji Tim Penilai Internal dan Eksternal Tim Penilai Internal (TPI) adalah Badan Pengawasan MA (sekaligus pembinaan) Ketika TPI menemukan kekurangan, ditindaklanjuti segera. Selesaikan hari itu juga Usai dinilai TPI, MA usulkan satker untuk dinilai Kemenpan RB sebagai Tim Penilai Eksternal (TPE) BPS adalah lembaga yang dipercaya sebagai TPE Tim survei BPS mendatangi satuan kerja untuk melakukan penilaian TPE, jangankan diberi bingkisan, diajak makanpun pasti ditolak Saat disurvei jangan minta dukungan ke TPE Saat disurvei, menghindari hadirkan responden untuk wawancara. TPE punya sistem sendiri
- 19. Tim Survei BPS (LPE) akan menguji Komponen Hasil sebagaimana termuat dalam LKE Tim tersebut akan mengajukan pertanyaan kepada sedikitnya 30 responden yang berkenaan dengan :
- 20. Pertanyaan ke-1 tentang Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya Semua yang dipublikasi di dunia maya, di banner, di pamflet, harus sesuai dengan yang dialami pengunjung Uji kesesuaian ini untuk melihat apakah ada penyimpangan aparatur terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan
- 21. Pertanyaan ke-2 tentang Kemudahan prosedur pelayanan Dipastikan pencari keadilan memperoleh kemudahan dalam pelayanan Untuk menguji apakah inovasi yang dibuat berdampak positif atau tidak Kemudahan pelayanan tergambar pada sarana maupun sistem Sarana dimaksud, salah satunya dengan menempatkan PTSP secara lengkap (sesuai SK Dirjen Badilag) Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah kemudahan mengikuti persidangan, tanpa harus menunggu lama, dengan mengatur jadwal antrian yang proposional
- 22. Pertanyaan ke-3 tentang Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan Saat ini efisisensi waktu pelayanan menjadi tolok ukur penilaian bagi costumer Ketepatan waktu pelayanan menjadi salah satu kunci keberhasilan
- 23. Pertanyaan ke-4 tentang Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan Masyarakat merasa tidak terbebani dengan biaya yang ditetapkan pengadilan Akan ditanya tentang pungutan biaya di luar dari yang telah ditetapkan
- 24. Pertanyaan ke-5 tentang Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan Kompetensi SDM dalam memberi pelayanan menjadi tolok ukur kepuasan pelayanan Kekeliruan dalam memberi pelayanan akan menimbulkan tingkat profesional yang rendah
- 25. Pertanyaan ke-6 tentang Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum pada standar layanan dengan hasil yang diberikan Pentingnya standar pelayanan dan batas waktu pelayanan Tim survei melakukan wawancara guna mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap tolok ukur yang telah ditetapkan satker
- 26. Pertanyaan ke-7 tentang Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Performance dari petugas pelayanan sangat penting untuk ditingkatkan Kesopanan dan keramahan adalah salah satu kunci kepuasan masyarakat
- 27. Pertanyaan ke-8 tentang Penanganan pengaduan pengguna layanan Ketersediaan pengaduan menjadi bagian dari service excellent Meja PTSP harus menyediakan sarana pengaduan. Termasuk via HP, email. whistle blowing system, kotak saran / pengaduan
- 28. Pertanyaan ke-9 tentang Kualitas sarana dan prasarana Sarana dan prasaran menjadi bagian dari progres pelayanan kepada masyarakat Kemudahan dalam “bertransasksi” di pengadilan harus dibarengi dengan kualitas sarana dan prasarana
- 29. Jenis Survei BPS (LPE) terhadap Anti Korupsi
- 30. Pertama, Petugas pelayanan tidak meminta / menerima imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan Harus dipastikan, tidak ada pegawai / petugas pelayanan memungut biaya apapun kecuali yang sudah ditentukan Dapat mencipta inovasi, misalnya anjungan mandiri untuk taksir sendiri biaya perkara, dan kemudian ke loket Bank yang ada di ruang PTSP (sesuai kondisi satker masing-masing)
- 31. Kedua, Tidak terdapat praktik pungutan liar (pungli) Uang tip yang diberikan kepada petugas pelayan termasuk pungli Ada satker yang hanya karena memberi uang tips akhirnya tidak lulus WBK Mengatur posisi tempat parkir dan semua tanpa biaya
- 32. Ketiga, Tidak terdapat praktik percaloan atau perantara yang tidak resmi Percaloan menghilangkan / merusak standar pelayanan Percaloan pasti menimbulkan prasangka Percaloan akan memberi ketidakpastian kapan perkara akan didaftar Kantin dikhawatirkan menjadi praktik percaloan. Bukan ada tidaknya kantin, tetapi kantin jangan sampai jadi tempat komunikasi antar pegawai dan pengunjung. Kalau perlu ada CCTV Hindari komunikasi pegawai dan petugas parkir dengan pengunjung, yang akan membuka ruang untuk itu
- 33. Keempat, Tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan Mendengar kedua belah pihak untuk menjamin kesetaraan (audi et alteram partem) Pemberian informasi yang seimbang merupakan langkah awal untuk memberikan keseimbangan tanpa ada diskriminasi terhadap pengunjung
- 34. Presentasi dengan Power Poin Dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Dalam materi, harus memberi keyakinan, bawa pembangunan Zona Integritas telah membawa perubahan besar, baik untuk mental pegawai, maupun dalam memberi pelayanan terbaik Saat presentasi, tanpa melihat teks, untuk lebih meyakinkan TPE. Juga diimbangi kemampuan para penanggungjawab kaitannya dengan eviden Materi menggambarkan keberhasilan setelah adanya Pembangunan Zona Integritas (Before dan After). Dengan dukungan eviden berupa inovasi Inovasi dimaksud dilakukan guna merubah culture set dan mind set, sesuai kondisi yang terjadi di satuan kerja masing-masing
- 35. TERIMAKASIH Materi ini hanya rangkuman. Membaca bukunya tentu lebih baik. Agar pemahaman lebih utuh dan menyeluruh.