SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
dadang-solihin.blogspot.com 2
33
Materi
• Apa itu Sismennas
• Perspektif Sismennas
• Peningkatan Kualitas Demokrasi
• Indikator Demokrasi Indonesia
• RPJPN 2005-2025
• Competitiveness Index
• Pembangunan Keunggulan
Perekonomian
• Kerangka Teknokratik RPJMN
2015 – 2019
4dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu Sismennas
Sismennas adalah
 Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan
proses yang merupakan himpunan
usaha untuk mencapai kehematan, daya
guna dan hasil guna sebesar mungkin
dalam menggunakan sumber daya dan
dana nasional dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional.
 Proses penyelenggaraannya secara
serasi dan terpadu meliputi berbagai
siklus kegiatan berupa perumusan
kebijakan (policy formulation),
pelaksanaan kebijakan (policy
implementation), dan penilaian hasil-hasil
pelaksanaan kebijakan nasional.
Sumber: Lemhannas, 2013
5dadang-solihin.blogspot.com
6dadang-solihin.blogspot.com
Peningkatan Kualitas Demokrasi
dadang-solihin.blogspot.com 7
Aspek Variabel
1. Kebebasan
Sipil
• Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
• Kebebasan Berpendapat
• Kebebasan Berkeyakinan
• Kebebasan dari Diskriminasi
2. Hak-hak
Politik
• Hak Memilih dan Dipilih
• Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan
3. Lembaga
Demokrasi
• Pemilu yang Bebas dan Adil
• Peran MPR, DPR, DPD, dan DPRD *)
• Peran Partai Politik
• Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
• Peran Peradilan yang Independen
Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (Bappenas, 2014)
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
dadang-solihin.blogspot.com 8
1. Kebebasan
berkumpul
dan
berserikat
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat.
2. Kebebasan
berpendapat
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berpendapat.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berpendapat.
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
dadang-solihin.blogspot.com 9
3. Kebebasan
berkeyakinan
• Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau
mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya.
• Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang
membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat
untuk menjalankan ajaran agamanya.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok
masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.
4. Kebebasan
dari
diskriminasi
• Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender,
etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
• Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah
daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau
terhadap kelompok rentan lainnya.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap
kelompok rentan lainnya.
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 2. Hak-hak Politik (Political Rights)
dadang-solihin.blogspot.com 10
1. Hak memilih
dan dipilih
• Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat
terhambat.
• Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas
sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan
hak memilih.
• Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).
• Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan
dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters
turnout).
• Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
provinsi.
2. Partisipasi
Politik dalam
Pengambilan
Keputusan dan
Pengawasan
• Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap
total demonstrasi/mogok.
• Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan
pemerintahan.
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions)
dadang-solihin.blogspot.com 11
1. Pemilu yang
Bebas dan
Adil
• Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD
dalam penyelenggaraan pemilu.
• Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam
penghitungan suara.
2. Peran DPRD • Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per
kapita.
• Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif
DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.
• Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif.
3. Peran Partai
Politik
• Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta
pemilu.
• Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat
provinsi.
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions)
dadang-solihin.blogspot.com 12
4. Peran
Birokrasi
Pemerintah
Daerah
• Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas
pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu
dalam pemilu legislatif.
• Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam
kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif.
5. Peran
Peradilan
yang
Independen
• Jumlah keputusan hakim yang kontroversial.
• Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial
oleh jaksa atau polisi.
Indeks Demokrasi Dunia 2012
Global Competitiveness Index 2013–2014
Sumber: The Global Competitiveness Report 2013–2014
14
3,23
4,01
4,08
4,18
4,28
4,29
4,53
4,54
4,84
4,95
5,03
5,33
5,37
5,48
5,61
0 1 2 3 4 5 6
Myanmar (139)
Kamboja (88)
Laos (81)
Vietnam (70)
India (60)
Filipina (59)
Indonesia (38)
Thailand (37)
Cina (29)
Brunei (26)
Malaysia (24)
Norwegia (11)
Inggris (10)
USA (5)
Singapura (2)
Perbandingan
IDI 2011–2012
per Provinsi
0 20 40 60 80 100
IDI NASIONAL
Papua
Papua Barat
Maluku Utara
Maluku
Sulawesi Barat
Gorontalo
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Banten
Jawa Timur
D.I.Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Barat
DKI Jakarta
Kepulauan Riau
Kep. Bangka Belitung
Lampung
Bengkulu
Sumatera Selatan
Jambi
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Aceh
2012
2011
dadang-solihin.blogspot.com 15
Competitiveness Ranking 2010
16
3,6977
1,8484
1,3414
1,1964
1,0473
0,7847
0,5658
0,3858
0,3433
0,3433
0,3145
0,1575
0,0985
0,0130
-0,1872
-0,2734
-0,3158
-0,3490
-0,4032
-0,4049
-0,4158
-0,4818
-0,5059
-0,6207
-0,6294
-0,6466
-0,6585
-0,6681
-0,7616
-0,8849
-1,0046
-1,3483
-1,5910
-2,0000 -1,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000
DKI Jakarta
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
Kalimantan Timur
DI Yogyakarta
Banten
Sulawesi Selatan
Bali
Kepulauan Riau
Sumatera Selatan
Riau
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Gorontalo
Aceh
Sumatera Barat
Sulawesi Tenggara
Sumatera Utara
Sulawesi Barat
Lampung
Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat
Jambi
NTB
Kalimantan Tengah
Maluku
Bengkulu
Papua
Papua Barat
Bangka Belitung
Maluku Utara
NTT
Sumber:
KG Tan, 2013; Subnational Competitiveness and National Performance: Analysis and Simulation for Indonesia;
JCC: The Business and Economics Research Journal
RPJPN 2005-2025
dadang-solihin.blogspot.com 17
Visi Pembangunan 2005‐2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
Pembangunan
Keunggulan
Perekonomian
RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4
PDB per kapita
2014:
Sktr USD 4.000
2019:
Sktr USD 7.000
2025:
> USD 12.000
2015 2020 2025 20302010
Threshold Middle Income Trap
USD 12.000
BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030
Pembangunan Keunggulan PerekonomianPembangunan Keunggulan Perekonomian
dadang-solihin.blogspot.com 18
Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019
Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT)
Keluar dari
MIT
RT-RPJMN 2015 – 2019
Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Kerangka
Regulasi
Polhukam
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change
Ekonomi Kesra Lingkungan
-RB
-Tertib hukum
-Anti korupsi
-Demokrasi
-Stabilitas DN
- Tranfromasi
Struktur
- Resiliensi
- Infrastruktur
- Inovasi
Daerah
- Mutu SDM
- Kemiskinan
- Pemerataan
- Employment
- BPJS
- Pengelolaan
SDA dan
biodiv
- Kelautan
- Mitigasi
adaptasi PI
- Pemerataan
- SPM terpenuhi
- Urbanisasi
- Pelaksanaan
Desentralisasi
Kerangka
Pendanaan:
APBN dan Non
Kerangka
Kelembagaan
• Membutuhkan
Comprehensif reform
• Not BAU (out the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu tidak sendiri-
sendiri
Delivery Mechanism
Jangka Panjang:
Tercapai tahun 2030 apabila
Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
• Sangat penting untuk menguatkan
fondasi keluar MIT
• Tidak boleh meleset masa 5 tahun
ke depan.
19
20dadang-solihin.blogspot.com

More Related Content

What's hot

Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"
Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"
Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"
Pokja 30
 
Pelan integriti nasional
Pelan integriti nasionalPelan integriti nasional
Pelan integriti nasional
Madspy Active
 

What's hot (20)

Bu cm membangun pemimpin amanah depok 2020
Bu cm membangun pemimpin amanah depok 2020Bu cm membangun pemimpin amanah depok 2020
Bu cm membangun pemimpin amanah depok 2020
 
Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...
Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...
Implementasi Peran-Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Goo...
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
 
Kompetensi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam Pe...
Kompetensi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam Pe...Kompetensi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam Pe...
Kompetensi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam Pe...
 
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAMBahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
 
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKPKeterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
 
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNKeterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Bahan ugm 13 agustus 2021
Bahan ugm 13 agustus 2021Bahan ugm 13 agustus 2021
Bahan ugm 13 agustus 2021
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsicontoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
 
Chapter i
Chapter iChapter i
Chapter i
 
Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"
Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"
Factsheet 1 "Pilgub 2013: Saatnya Rakyat Memilih Pemimpin"
 
Sistem Pemilihan Kepala Daerah
Sistem Pemilihan Kepala DaerahSistem Pemilihan Kepala Daerah
Sistem Pemilihan Kepala Daerah
 
Pelan integriti nasional
Pelan integriti nasionalPelan integriti nasional
Pelan integriti nasional
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Birokrasi iii iv
Birokrasi iii   ivBirokrasi iii   iv
Birokrasi iii iv
 
Sistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen NasionalSistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen Nasional
 

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik
SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi PublikSISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik
SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik
 
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
 
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi DaerahProses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
 
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
Optimalisasi Kinerja  Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...Optimalisasi Kinerja  Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
 
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desaSpb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
 
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanFungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
 
Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa
Kebijakan Daerah Kebumen tentang DesaKebijakan Daerah Kebumen tentang Desa
Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa
 
Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa
Intisari uu no. 6 tahun 2014   desaIntisari uu no. 6 tahun 2014   desa
Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa
 
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desaPokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
 

Similar to Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pembangunan Keunggulan Perekonomian

Prinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptx
Prinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptxPrinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptx
Prinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptx
ChandraSetyawan10
 
Police governance index KEMITRAAN
Police governance index KEMITRAANPolice governance index KEMITRAAN
Police governance index KEMITRAAN
Reformasi Polri
 
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasi
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasiPemilu 2014 dan masa depan demokrasi
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasi
Election Commision
 
Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaIndeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi Indonesia
Yuca Siahaan
 
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAANAntara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Reformasi Polri
 
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptxSosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
AljunaidBakari1
 
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptxPartisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Maya133447
 
Pardosi ipak indeks perilaku anti korupsi 2013 (presentasi)
Pardosi ipak indeks perilaku anti korupsi 2013 (presentasi)Pardosi ipak indeks perilaku anti korupsi 2013 (presentasi)
Pardosi ipak indeks perilaku anti korupsi 2013 (presentasi)
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Pengarusutamaan_Gender.pptx
Pengarusutamaan_Gender.pptxPengarusutamaan_Gender.pptx
Pengarusutamaan_Gender.pptx
PuspaDwiAriani
 
Sepuluh prinsip good governance
Sepuluh prinsip good governanceSepuluh prinsip good governance
Sepuluh prinsip good governance
Mochamad Syahidu
 
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasLangkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Election Commision
 

Similar to Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pembangunan Keunggulan Perekonomian (20)

Idi sulsel 2017
Idi sulsel 2017Idi sulsel 2017
Idi sulsel 2017
 
Hasil Rilis Surnas LSI, Temuan Survei 10-18 Januari 2015_Parpol di Mata Publik+
Hasil Rilis Surnas LSI, Temuan Survei 10-18 Januari  2015_Parpol di Mata Publik+Hasil Rilis Surnas LSI, Temuan Survei 10-18 Januari  2015_Parpol di Mata Publik+
Hasil Rilis Surnas LSI, Temuan Survei 10-18 Januari 2015_Parpol di Mata Publik+
 
Prinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptx
Prinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptxPrinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptx
Prinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptx
 
Rilis Survei Nasional LSI-Temuan Survei Tgl 10-18 Jan 2015_Parpol di Mata Publik
Rilis Survei Nasional LSI-Temuan Survei Tgl 10-18 Jan 2015_Parpol di Mata PublikRilis Survei Nasional LSI-Temuan Survei Tgl 10-18 Jan 2015_Parpol di Mata Publik
Rilis Survei Nasional LSI-Temuan Survei Tgl 10-18 Jan 2015_Parpol di Mata Publik
 
Police governance index KEMITRAAN
Police governance index KEMITRAANPolice governance index KEMITRAAN
Police governance index KEMITRAAN
 
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasi
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasiPemilu 2014 dan masa depan demokrasi
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasi
 
peran forum data_1.pptx
peran forum data_1.pptxperan forum data_1.pptx
peran forum data_1.pptx
 
3 mei 2014 pdf
3 mei 2014 pdf3 mei 2014 pdf
3 mei 2014 pdf
 
Rilis Survei LSI "Pro-Kontra Pilkada Langsung"
Rilis Survei LSI "Pro-Kontra Pilkada Langsung"Rilis Survei LSI "Pro-Kontra Pilkada Langsung"
Rilis Survei LSI "Pro-Kontra Pilkada Langsung"
 
Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaIndeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi Indonesia
 
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAANAntara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
 
MAKALAH PERSONAL KRISNAJAYA.pptx
MAKALAH PERSONAL KRISNAJAYA.pptxMAKALAH PERSONAL KRISNAJAYA.pptx
MAKALAH PERSONAL KRISNAJAYA.pptx
 
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptxSosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
 
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptxPartisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_U.pptx
 
Rilis Survei Nasional SMRC: Menjadi Lebih Presidensial di 2016
Rilis Survei Nasional SMRC: Menjadi Lebih Presidensial di 2016Rilis Survei Nasional SMRC: Menjadi Lebih Presidensial di 2016
Rilis Survei Nasional SMRC: Menjadi Lebih Presidensial di 2016
 
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan Pembangunan di IndonesiaPerencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
 
Pardosi ipak indeks perilaku anti korupsi 2013 (presentasi)
Pardosi ipak indeks perilaku anti korupsi 2013 (presentasi)Pardosi ipak indeks perilaku anti korupsi 2013 (presentasi)
Pardosi ipak indeks perilaku anti korupsi 2013 (presentasi)
 
Pengarusutamaan_Gender.pptx
Pengarusutamaan_Gender.pptxPengarusutamaan_Gender.pptx
Pengarusutamaan_Gender.pptx
 
Sepuluh prinsip good governance
Sepuluh prinsip good governanceSepuluh prinsip good governance
Sepuluh prinsip good governance
 
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasLangkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
 

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Recently uploaded

Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Khiyaroh1
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
Mas PauLs
 

Recently uploaded (20)

Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
 
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakPWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 3.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 3.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 3.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 3.pdf
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 

Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pembangunan Keunggulan Perekonomian

  • 1.
  • 3. 33
  • 4. Materi • Apa itu Sismennas • Perspektif Sismennas • Peningkatan Kualitas Demokrasi • Indikator Demokrasi Indonesia • RPJPN 2005-2025 • Competitiveness Index • Pembangunan Keunggulan Perekonomian • Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019 4dadang-solihin.blogspot.com
  • 5. Apa itu Sismennas Sismennas adalah  Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.  Proses penyelenggaraannya secara serasi dan terpadu meliputi berbagai siklus kegiatan berupa perumusan kebijakan (policy formulation), pelaksanaan kebijakan (policy implementation), dan penilaian hasil-hasil pelaksanaan kebijakan nasional. Sumber: Lemhannas, 2013 5dadang-solihin.blogspot.com
  • 7. Peningkatan Kualitas Demokrasi dadang-solihin.blogspot.com 7 Aspek Variabel 1. Kebebasan Sipil • Kebebasan Berkumpul dan Berserikat • Kebebasan Berpendapat • Kebebasan Berkeyakinan • Kebebasan dari Diskriminasi 2. Hak-hak Politik • Hak Memilih dan Dipilih • Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 3. Lembaga Demokrasi • Pemilu yang Bebas dan Adil • Peran MPR, DPR, DPD, dan DPRD *) • Peran Partai Politik • Peran Birokrasi Pemerintah Daerah • Peran Peradilan yang Independen Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (Bappenas, 2014)
  • 8. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) dadang-solihin.blogspot.com 8 1. Kebebasan berkumpul dan berserikat • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. 2. Kebebasan berpendapat • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
  • 9. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) dadang-solihin.blogspot.com 9 3. Kebebasan berkeyakinan • Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya. • Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. 4. Kebebasan dari diskriminasi • Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. • Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
  • 10. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 2. Hak-hak Politik (Political Rights) dadang-solihin.blogspot.com 10 1. Hak memilih dan dipilih • Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat. • Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih. • Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). • Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout). • Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi. 2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan • Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok. • Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
  • 11. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions) dadang-solihin.blogspot.com 11 1. Pemilu yang Bebas dan Adil • Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. • Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. 2. Peran DPRD • Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita. • Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan. • Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif. 3. Peran Partai Politik • Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu. • Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.
  • 12. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions) dadang-solihin.blogspot.com 12 4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah • Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif. • Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif. 5. Peran Peradilan yang Independen • Jumlah keputusan hakim yang kontroversial. • Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.
  • 14. Global Competitiveness Index 2013–2014 Sumber: The Global Competitiveness Report 2013–2014 14 3,23 4,01 4,08 4,18 4,28 4,29 4,53 4,54 4,84 4,95 5,03 5,33 5,37 5,48 5,61 0 1 2 3 4 5 6 Myanmar (139) Kamboja (88) Laos (81) Vietnam (70) India (60) Filipina (59) Indonesia (38) Thailand (37) Cina (29) Brunei (26) Malaysia (24) Norwegia (11) Inggris (10) USA (5) Singapura (2)
  • 15. Perbandingan IDI 2011–2012 per Provinsi 0 20 40 60 80 100 IDI NASIONAL Papua Papua Barat Maluku Utara Maluku Sulawesi Barat Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Jawa Timur D.I.Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta Kepulauan Riau Kep. Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Aceh 2012 2011 dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 16. Competitiveness Ranking 2010 16 3,6977 1,8484 1,3414 1,1964 1,0473 0,7847 0,5658 0,3858 0,3433 0,3433 0,3145 0,1575 0,0985 0,0130 -0,1872 -0,2734 -0,3158 -0,3490 -0,4032 -0,4049 -0,4158 -0,4818 -0,5059 -0,6207 -0,6294 -0,6466 -0,6585 -0,6681 -0,7616 -0,8849 -1,0046 -1,3483 -1,5910 -2,0000 -1,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Kalimantan Timur DI Yogyakarta Banten Sulawesi Selatan Bali Kepulauan Riau Sumatera Selatan Riau Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Aceh Sumatera Barat Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Sulawesi Barat Lampung Sulawesi Tengah Kalimantan Barat Jambi NTB Kalimantan Tengah Maluku Bengkulu Papua Papua Barat Bangka Belitung Maluku Utara NTT Sumber: KG Tan, 2013; Subnational Competitiveness and National Performance: Analysis and Simulation for Indonesia; JCC: The Business and Economics Research Journal
  • 18. RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4 PDB per kapita 2014: Sktr USD 4.000 2019: Sktr USD 7.000 2025: > USD 12.000 2015 2020 2025 20302010 Threshold Middle Income Trap USD 12.000 BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030 Pembangunan Keunggulan PerekonomianPembangunan Keunggulan Perekonomian dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 19. Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019 Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT) Keluar dari MIT RT-RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek Kerangka Regulasi Polhukam Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Ekonomi Kesra Lingkungan -RB -Tertib hukum -Anti korupsi -Demokrasi -Stabilitas DN - Tranfromasi Struktur - Resiliensi - Infrastruktur - Inovasi Daerah - Mutu SDM - Kemiskinan - Pemerataan - Employment - BPJS - Pengelolaan SDA dan biodiv - Kelautan - Mitigasi adaptasi PI - Pemerataan - SPM terpenuhi - Urbanisasi - Pelaksanaan Desentralisasi Kerangka Pendanaan: APBN dan Non Kerangka Kelembagaan • Membutuhkan Comprehensif reform • Not BAU (out the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu tidak sendiri- sendiri Delivery Mechanism Jangka Panjang: Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun • Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT • Tidak boleh meleset masa 5 tahun ke depan. 19