1. BAHAN RAPAT KAPOLRI DI ISTANA WAPRES RI
Jakarta, 4 FEBRUARI 2014

2. LATAR BELAKANG:
ARAHAN W
AKIL PRESIDEN DALAM RAPAT KOMITE PENGARAH REFORMASI
BIROKR
ASI NASIONAL, 24 JULI 2013:
• Perlu ditetapkan Quick Wins yang memiliki dampak paling besar
bagi masyarakat dan paling mudah untuk diimplementasikan, dan
disampaikan capaiannya di bulan Agustus 2014
•• Quick Wins mencakup 2 kelompok:
Quick Wins mencakup 2 kelompok:
1. Ease of Doing Business (EODB), untuk dipimpin
1. Ease of Doing Business (EODB), untuk dipimpin
penajaman rencana aksi oleh BKPM
penajaman rencana aksi oleh BKPM
2.Layanan Publik Dasar (LPD), untuk dipimpin penajaman
2.Layanan Publik Dasar (LPD), untuk dipimpin penajaman
rencana aksi oleh KemPAN-RB
rencana aksi oleh KemPAN-RB
Catatan: Polri masuk dalam LDP.
Catatan: Polri masuk dalam LDP.
• Monitoring capaian Quick Wins dilakukan oleh UKP4 menggunakan
sistem monitoring UKP4 (F8K)

3. LAYANAN DASAR PUBLIK POLRI
1. Lantas:
a.
SIM
1) Transparansi pelayanan publik melalui program pelayanan SIM:
Terlaksananya proses pelayanan dengan standart waktu (dengan catatan sejak berkas diterima
secara lengkap oleh petugas pelayanan) sebagai berikut:
a) Penerbitan SIM baru 120 menit, (dengan persyaratan lulus ujian yg sebelumnya 1 hari)
b) Perpanjangan SIM 60 menit, (sebelumnya 1 hari)
2) Penambahan 50 unit Mobil SIM keliling:
Polda NAD, SUMUT, SUMBAR, RIAU, SUMSEL, LAMPUNG, BENGKULU, JAMBI, PMJ, JABAR,
JATENG, JATIM, DIY, BALI, NTB, NTT, KALBAR, KALSEL, KALTENG, KALTIM, SULSEL,
SULTRA, SULUT, SULTENG, MALUKU, PAPUA, BABEL, MALUT, GORONTALO, BANTEN dan
KEPRI.
1. Penguji SIM yang bersertifikat: Tersedianya SDM Polri sebagai penguji SIM yang bersertifikat
dan professional untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat
1)
BPKB
– Transparansi pelayanan publik melalui program pelayanan BPKB:
Terlaksananya proses pelayanan dengan standart waktu (dengan catatan sejak berkas diterima
secara lengkap oleh petugas pelayanan) sebagai berikut:
a) BPKB Ranmor baru: 120 menit (sebelumnya 1 hari)
b) BPKB Mutasi ( rubah bentuk dan ganti warna ) : 180 menit (sebelumnya 1 hari)
c) Komputerisasi BPKB online di 7 Polda yaitu Polda JABAR, JATIM, JATENG, BALI, DIY, KEPRI
dan BANTEN.
3

4. Lanjutan...
c.
1)
2)
3)
4)
5)
2)
STNK:
Terlaksananya proses pelayanan dengan standart waktu ( dengan catatan sejak berkas diterima
secara lengkap oleh petugas pelayanan) sebagai berikut:
STNK baru: 120 menit (sebelumnya 240 menit).
STNK Perubahan: 60 menit ( sebelumnya 120 menit).
STNK perpanjangan: 30 menit (sebelumnya 60 menit)
STNK pengesahan: 30 menit (sebelumnya 60 menit)
Komputerisasi STNK online di 7 Polda yaitu Polda JABAR, JATIM, JATENG, BALI, DIY, KEPRI dan
BANTEN
1. Bareskrim
a. Publikasi Statistik Kriminal
Dipublikasikan dalam website Polri (http://ncic.polri.go.id/pusiknas) tentang statistik kriminal tingkat Polda.
2) Pelaksanaan transparansi penanganan perkara
Dipublikasikan dalam website Polri (http://ncic.polri.go.id/pusiknas) tentang perkembangan penanganan
perkara tingkat Polda, meliputi:
1) Laporan Polisi,
2) Kronologi Perkembangan Penyidikan yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Penghentikan Penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Pemberhentian
Penyidikan (SP3)
4

5. Lanjutan...
3. Baintelkam
a. Transparansi Pelayanan Publik melalui program pelayanan SKCK
Terlaksananya pelayanan dengan standar waktu: ( dengan catatan sejak berkas diterima secara lengkap oleh
petugas pelayanan).
1) Polda/Polres/Polsek 1 hari Kerja, sebelumnya 3 hari kerja;
2) khusus Mabes Polri standar waktu 2 jam, sebelumnya 1 hari kerja.
b.
3.
4.
Program Pelayanan SKCK secara online
Terbangunnya CMIS (Case Management Inteligent System) tentang pelayanan SKCK online antara BIK
dengan Div Humas Polri;
Masyarakat pemohon dapat mengakses dan mengisi data form SKCK dan lampirannya
5

6. RENCANA AKSI QUICK WINS NASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013-2014
RENCANA AKSI
1
1. SIM
Transparansi pelayanan
publik melalui program
pelayanan SIM
PENANGGUNG
JAWAB
2
INSTANSI
TERKAIT
3
POLRI
Pemda
KRITERIA
KEBERHASILAN
4
Terlaksananya
Transparansi
pelayanan
penerbitan SIM
dengan Standart
waktu dan
penetapan tarif
berdasarkan
ketentuan yg
berlaku
UKURAN KEBERHASILAN
5
UKURAN KEBERHASILAN
B01, B03, B05
6
%
CAPAIAN
7
Target:
Terwujudnya transparansi pelayanan
penerbitan SIM sesuai prosedur yg ditentukan
dengan mudah, cepat, transparan, akuntable
dan tidak diskriminatif yg meliputi:
a.Terlaksananya proses pelayanan dengan
standart waktu ( dengan catatan sejak berkas
diterima secara lengkap oleh petugas
pelayanan) sebagai berikut:
1). Penerbitan SIM baru 120 menit, (dengan
persyaratan lulus ujian yg sebelumnya 1 hari)
2). Perpanjangan SIM 60 menit, (sebelumnya
1 hari)
Target B01:
B01:
1.Rakernis lantas membahas ttg
penyusunan 5 naskah SOP tentang:
a.SOP Satpas, yg mengatur mekanisme
penerbitan SIM.
b.SIM keliling, yg menyatakan bahwa
pengurusan SIM perpanjangan tidak harus
dilaksanakan diPolres, tetapi melalui SIM
keliling di tempat yg sudah ditentukan.
c.SIM Corner, yg menyatakan bahwa
pengurusan SIM perpanjangan tidak harus
dilaksanakan di Polres, tetapi melalui SIM
Corner di tempat yg sudah ditentukan.
d.SIM Komunitas, yg menyatakan bahwa
b.Pembayaran biaya SIM melalui BRI dengan pengurusan SIM Baru (PMJ) dan
tarif berdasarkan peraturan Pemerintah
perpanjangan tidak harus dilaksanakan
Nomor 50 Tahun 2010 yaitu:
diPolres, tetapi melalui Komunitas dimana
1). Penerbitan SIM baru
Polisi yang mendatangi anggota komunitas
a) Gol SIM A, BI, BII : Rp. 120.000
tersebut.
b) Gol SIM C : Rp. 100.000
e.SIM Internasional, penerbitan SIM
c) Gol SIM D: Rp. 50.000
internasional langsung oleh Polri.
d) Gol SIM Internasional: Rp. 250.000
2. Sosialisasi SOP yang telah tersusun.
2. Penerbitan SIM Perpanjangan
a) Gol SIM A, BI, BII
: Rp. 80.000
b) Gol SIM C
: Rp. 75.000
c) Gol SIM D: Rp. 30.000
d) Gol SIM Internasional: Rp. 225.000
Target B03:
Implementasi SOP yang telah terususun.
B03:
Target B05:
Terlaksananya transparansi pelayanan SIM
Perpajangan
B05:
Target B07:
Terlaksananya transparansi pelayanan SIM
Baru
B07:
6

7. RENCANA AKSI QUICK WINS NASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013-2014
RENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
INSTANSI
TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
B01, B03, B05
1
2
3
4
5
6
%
CAPAIAN
7
1. SIM
a.Penambahan unit SIM
keliling
LKPP
Penambahan
Kemenkeu 50 unit SIM
Keliling
Target:
Terlayaninya masyarakat yang
membutuhkan pelayanan SIM yang
berdomisili jauh dari Polres/ Satpas SIM.
Target B01:
B01:
Pengiriman 50 unit SIM
Keliling ke Polda NAD,
SUMUT, SUMBAR, RIAU,
SUMSEL, LAMPUNG,
BENGKULU, JAMBI, PMJ,
JABAR, JATENG, JATIM, DIY,
BALI, NTB, NTT, KALBAR,
KALSEL, KALTENG, KALTIM,
SULSEL, SULTRA, SULUT,
SULTENG, MALUKU, PAPUA,
BABEL, MALUT,
GORONTALO, BANTEN dan B03:
KEPRI
Target B03:
Sosialisasi penambahan
pelayan Perpanjangan SIM
melalui SIM keliling
Target B05:
Terlaksananya pelayanan
perpanjangan SIM dengan
SIM keliling pada pulau jawa
dan sumatera penambahan
unit SIM keliling.
Target B07:
Terlaksananya pelayanan
perpanjangan SIM dengan
SIM keliling pada pulau nusa
tenggara, Kalimantan,
sulawesi dan Papua
B05:
B07:
7

8. RENCANA AKSI QUICK WINS NASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013-2014
RENCANA AKSI
1
1. SIM
b.Penguji SIM yang
bersertifikat
PENANGGUNG
JAWAB
2
INSTANSI
TERKAIT
3
KRITERIA
KEBERHASILAN
4
LSI dan
BNSP
Penguji SIM
telah memiliki
sertifikat
UKURAN KEBERHASILAN
5
Target
Terlaksananya pelayanan SIM oleh
Petugas yang bersertifikat dan
profesional.
UKURAN KEBERHASILAN
B01, B03, B05
6
%
CAPAIAN
7
Target B01:
Melaksanakan rapat TIM Pokja
dengan mengundang LSI dan
BNSP menyusun SOP Kakorlantas
yang membahas ttg Standar
Kompetensi Asesor penguji SIM
Target B03:
1.SOP Kakorlantas Polri tentang
Penetapan Standar Kompetensi
Asesor penguji SIM yang
menyatakan bahwa setiap penguji
SIM harus memiliki sertifikat
sebagai bukti kompetensi dalam
menguji SIM
2.Terselenggaranya pelatihan
penguji SIM
Target B05:
Tersedianya SDM Polri sebagai
penguji SIM yang bersertifikat dan
professional untuk memudahkan
pelayanan kepada masyarakat di
Polda pada Pulau Jawa dan
Sumatera.
Target B07:
Tersedianya SDM Polri sebagai
penguji SIM yang bersertifikat dan
professional untuk memudahkan
pelayanan kepada masyarakat di
Polda pada Pulau nusa tenggara,
Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
B01:
B03:
B05:
B07:
8

9. RENCANA AKSI QUICK WINS NASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013-2014
RENCANA AKSI
1
2. BPKB
a. Transparansi
pelayanan publik
melalui program
pelayanan BPKB
PENANGGUNG
JAWAB
2
INSTANSI
TERKAIT
3
KRITERIA
KEBERHASILAN
4
POLRI
Terlaksanany
a
transparansi
pelayanan
penerbitan
BPKB dengan
Standart
waktu dan
penetapan
tarif
berdasarkan
ketentuan yg
berlaku
UKURAN KEBERHASILAN
5
Terwujudnya transparansi pelayanan
penerbitan BPKB sesuai prosedur yg
ditentukan dengan mudah, cepat,
transparan, akuntable dan tidak
diskriminatif sesuai dengan standart
waktu dan biaya :
standart waktu ( dengan catatan sejak
berkas diterima secara lengkap oleh
petugas pelayanan) sebagai berikut:
a. BPKB Ranmor baru: 120 menit
(sebelumnya 1 hari)
b. BPKB Mutasi ( rubah bentuk dan
ganti warna ) : 180 menit (sebelumnya 1
hari)
Pembayaran biaya BPKB dengan tarif
berdasarkan peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2010 yaitu:
a. BPKB R4/Lebih : Rp. 100.000
b. BPKB R2/R3 : Rp. 80.000
c. BPKB Perubahan : Rp. (tidak
dipungut biaya)
UKURAN KEBERHASILAN
B01, B03, B05
6
Target B01:
1.Menyusun SOP pelayanan BPKB
2.Tersosialisasinya seluruh SOP
Pelayanan BPKB
Target B03:
Implementasi SOP pelayanan
BPKB
Target B05:
Terlaksananya seluruh pelayanan
BPKB secara transparansi sesuai
dengan waktu dan biaya yang
ditetapkan.
Target B07:
Terlaksananya seluruh pelayanan
BPKB secara transparansi sesuai
dengan waktu dan biaya yang
ditetapkan
%
CAPAIAN
7
B01:
B03:
B05:
B07:
9

10. RENCANA AKSI QUICK WINS NASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013-2014
RENCANA AKSI
1
2. BPKB
b. Komputerisasi BPKB
dan STNK online di 7
Polda yaitu Polda
JABAR, JATIM,
JATENG, BALI, DIY,
KEPRI dan BANTEN
PENANGGUNG
JAWAB
2
INSTANSI
TERKAIT
3
KRITERIA
KEBERHASILAN
4
POLRI
Pelaksanaan
penerbitan
BPKB dan
STNK
didukung
dengan
sarana
komputer
yang online
dengan NTMC
Polri
UKURAN KEBERHASILAN
5
Target:
Peningkatan pelayanan BPKB dan
STNK secara Online kepada
masyarakat
UKURAN KEBERHASILAN
B01, B03, B05
6
Target B01:
Tersedianya sarana dan prasarana
Target B03:
Implementasi Komputerisasi BPKB
dan STNK online di 7 Polda
Target B05:
Beroperasinya Komputerisasi
BPKB dan STNK secara online di
Polda Pulau Jawa
Target B07:
Beroperasinya Komputerisasi
BPKB dan STNK secara online di 7
Polda
%
CAPAIAN
7
B01:
B03:
B05:
B07:
10

11. RENCANA AKSI QUICK WINS NASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013-2014
1
PENANGGUNG
JAWAB
2
INSTANSI
TERKAIT
3
KRITERIA
KEBERHASILAN
4
3. STNK
Transparansi pelayanan
publik melalui program
pelayanan STNK
POLRI
DISPENDA
(Dinas
Pendapatan
Daerah)
PT. JASA
RAHARJA
Transparansi
pelayanan
penerbitan
STNK dengan
Standart
waktu dan
penetapan
tarif
berdasarkan
ketentuan yg
berlaku
RENCANA AKSI
UKURAN KEBERHASILAN
5
Target:
Terwujudnya transparansi pelayanan
penerbitan STNK sesuai prosedur yg
ditentukan dengan mudah, cdepat,
transparan, akuntable dan tidak
diskriminatif
Terlaksananya proses pelayanan
dengan standart waktu ( dengan
catatan sejak berkas diterima secara
lengkap oleh petugas pelayanan)
sebagai berikut:
a.STNK baru: 120 menit (sebelumnya
240 menit).
b.STNK Perubahan: 60 menit
( sebelumnya 120 menit).
c. STNK perpanjangan: 30 menit
(sebelumnya 60 menit)
d. STNK pengesahan: 30 menit
(sebelumnya 60 menit)
Pembayaran biaya STNK dengan tarif
berdasarkan peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2010 yaitu:
a. STNK R4/Lebih : Rp. 75.000
b. STNK R2/R3/Angkutan umum : Rp.
50.000
UKURAN KEBERHASILAN
B01, B03, B05
6
Target B01:
1.Penyusunan TIM POKJA
penyusunan SOP STNK dengan
DISPENDA dan PT. JASA
RAHARJA tentang SOP pelayanan
STNK
2.Tersusunnya 4 (empat) naskah
SOP dan 2 (dua) Draf Naskah SOP
tentang pelayanan STNK
a.SOP Pelayanan
penerbitan STNK
b. SOP Samsat Keliling
c. SOP Samsat Drive Thru
d. SOP Samsat Corner
e. SOP Samsat Door to Door dan
Samsat Payment Point (draft)
Target B03:
Implementasi SOP pelayanan
STNK
Target B05:
Terlaksananya seluruh
Transparansi pelayanan penerbitan
STNK sesuai dengan waktu dan
biaya yang telah ditentukan pada
tingkat Polda.
Target B07:
Terlaksananya seluruh
Transparansi pelayanan penerbitan
STNK sesuai dengan waktu dan
biaya yang telah ditentukan
%
CAPAIAN
7
B01:
B03:
B05:
B07:
11

12. RENCANA AKSI QUICK WINS NASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013-2014
RENCANA AKSI
1
4. STATISTIK KRIMINAL
Publikasi Statistik
Kriminal
PENANGGUNG
JAWAB
2
POLRI
5. PENANGANAN PERKARA
POLRI
Pelaksanaan
transparansi
penanganan perkara
INSTANSI
TERKAIT
3
Kejaksaan
Kejaksaan
KRITERIA
KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
Meningkatnya
akuntabilitas
penanganan
perkara tindak
pidana sehingga
publik dan
pimpinan dapat
mengetahui
prosentase
laporan yang
masuk dan
laporan yang
ditindaklanjuti ke
tahap
berikutnya.
Target:
Dipublikasikan dalam website Polri
( http://ncic.polri.go.id/pusiknas)
tentang statistik kriminal tingkat Polda
yang memuat antara lain Prosentase
laporan yang masuk.
Meningkatnya
akuntabilitas
penanganan
perkara tindak
pidana, sehingga
pelapor dan
pimpinan dapat
mengetahui
prosentase
laporan yang
masuk dan
laporan yang
ditindaklanjuti ke
tahap
selanjutnya
Target:
Dipublikasikan dalam website Polri
(http://ncic.polri.go.id/pusiknas)
perkembangan penanganan perkara
tingkat Polda, meliputi:
UKURAN KEBERHASILAN
B01, B03, B05
6
TARGET B01:
Publikasi Statistik Kriminal sampai
bulan Desember 2013
TARGET B03:
Publikasi Statistik Kriminal sampai
bulan Februari 2014
TARGET B05:
Publikasi Statistik Kriminal sampai
bulan April 2014
TARGET B07:
Publikasi Statistik Kriminal sampai
bulan Juni 2014
TARGET B01:
Publikasi Status Penanganan
Perkara sampai bulan Desember
2013
TARGET B03:
Publikasi Status Penanganan
a. Laporan Polisi,
Perkara sampai bulan Februari
b. Kronologi Perkembangan
2014
Penyidikan yang dilaporkan melalui
TARGET B05:
Surat Pemberitahuan Perkembangan Publikasi Status Penanganan
Hasil Penyidikan (SP2HP) dan
Perkara sampai bulan April 2014
Penghentikan Penyidikan melalui
TARGET B05:
Surat Pemberitahuan Pemberhentian Publikasi Status Penanganan
Penyidikan (SP3)
Perkara sampai bulan Juni 2014
%
CAPAIAN
7
B01:
B03:
B05:
B07:
B01:
B03:
B05:
B07:
12

13. RENCANA AKSI QUICK WINS NASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013-2014
RENCANA AKSI
1
6. SKCK
a.
Transparansi
Pelayanan Publik
melalui program
pelayanan SKCK
PENANGGUNG
JAWAB
2
INSTANSI
TERKAIT
3
KRITERIA
KEBERHASILAN
4
POLRI
Transparansi
pelayanan
SKCK sesuai
dengan
strandar waktu
dan biaya yang
ditetapkan
UKURAN KEBERHASILAN
5
Target:
1.Terwujudnya transparansi
pelayanan SKCK yang murah, cepat
dan aman. Sesuai prosedur yang
telah ditetapkan.
2.Terlaksananya pelayanan dengan
standar waktu: ( dengan catatan
sejak berkas diterima secara lengkap
oleh petugas pelayanan).
a.Polda/Polres/Polsek 1 (satu) hari
Kerja
b.khusus Mabes Polri standar waktu
2 jam
3.Penetapan tarif sesuai PP no 50 th
2010, sebesar Rp. 10.000,-
UKURAN KEBERHASILAN
B01, B03, B05
6
TARGET B01:
1.Tersusunnya perkap tentang
pelayanan masyarakat.
2.Tersusunnya SOP Pelayanan
SKCK antara lain memuat:
a.Persyaratan tdk lagi melalui
RT/RW, lurah, camat dll
b.Bagi TKI yg keluar negeri bisa
membuat SKCK dari Polda tidak
harus Mabes Polri
c.Untuk Tenaga Profesional,
Sekolah Luar negeri, Naturalisasi,
Kunjungan keluar negeri, SKCK di
Mabes Polri
TARGET B03:
Tersosialkisasinya Perkabik
pelayanan masyarakat dan SOP
Pelayanan SKCK.
TARGET B05:
Transparansi pelayanan SKCK
sesuai dengan strandar waktu dan
biaya yang ditetapkan serta biaya
kirim pada tingkat Polda.
TARGET B07:
Transparansi pelayanan SKCK
sesuai dengan strandar waktu dan
biaya yang ditetapkan serta biaya
kirim.
%
CAPAIAN
7
B01:
B03:
B05:
B07:
13

14. RENCANA AKSI QUICK WINS NASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013-2014
RENCANA AKSI
1
6. SKCK
b.Program
Pelayanan SKCK
secara online
PENANGGUNG
JAWAB
2
INSTANSI
TERKAIT
3
KRITERIA
KEBERHASILAN
4
POLRI (BIK,
Div Humas
dan Div TI)
Kemendagri
Bank
-Masyarakat
dapat
mengakses
dan mengisi
data form
SKCK dan
lampirannya
UKURAN KEBERHASILAN
5
-Terbangunnya CMIS (Case
Management Inteligent System)
tentang pelayanan SKCK online
antara BIK dengan Div Humas
Polri
-Penetapan tariff sesuai PP No.50
Tahun 2010 sebesar Rp.10.000,-
secara online via internet/online
banking
UKURAN KEBERHASILAN
B01, B03, B05
6
%
CAPAIAN
7
TARGET B01:
B01:
Tersusunnya SOP Pelayanan
SKCK secara online antara lain
memuat:
•Form Kartu TIK (pengisian biodata
perorangan)
•Upload: KTP/Identitas lain, KK
(Kartu Keluarga), Akte Lahir/Ijazah,
Foto 4x6 sebanyak 6 lembar
•Form kartu sidik jari
TARGET B03:
B03:
Tersosialisasinya SOP Pelayanan
SKCK secara Online di masyarakat
TARGET B05:
Terlaksananya CMIS dan SOP
SKCK online dengan baik pada
tingkat Polda.
B05:
TARGET B07:
Terlaksananya CMIS dan SOP
SKCK online.
B07:
14

15. 15