SlideShare a Scribd company logo
1 of 73
Download to read offline
Kementerian Keuangan RI
Inspektorat Jenderal
Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Gedung Juanda II Lantai 7, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta – Telp. 021-385 3855
MANAJEMEN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN
Disampaikan Oleh:
Sujahto Ramang, Ak., M.Ak.
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Agenda
 PMK NOMOR 191/PMK.09/2008
Tentang Penerapan Manajemen Risiko
di Lingkungan Departemen Keuangan
 PROSES MANAJEMEN RISIKO
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, KesempurnaanIntegritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
PMK NOMOR 191/PMK.09/2008
Tentang Penerapan Manajemen Risiko
di Lingkungan Departemen Keuangan
Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko
Inspektorat VII
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Gedung Djuanda II Lantai VII, Jalan DR. Wahidin
Nomor I, Jakarta 10710
Telepon (021)3853855; faksimile (021)3853855;
E-mail: rm_itjen@gmail.com
www.itjen.depkeu.go.id
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
PASAL 2
PERMENKEU
191/PMK.09/08
PASAL 1
PASAL 3-5
PASAL 6-7
PASAL 10
PASAL 9
PASAL 8
DEFINISI
KEHARUSAN PENERAPAN
DAN PENGEMBANGAN MR
PENGENDALIAN KEBIJAKAN & OPERASIONAL
PROSES MANAJEMEN RISIKO
PEDOMAN UMUM & PELAKSANAAN
KONSULTASI & PEMBIMBINGAN  CORM
MULAI BERLAKU 24 SEPT 2008
PMK NO. 191/PMK.09/2008
Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenkeu
4
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Definisi Manajemen Risiko dan Risiko
Pasal 1 PMK 191
Manajemen Risiko
Risiko
• pendekatan sistematis
• menentukan tindakan
terbaik
segala
sesuatu
kemungkinan
dampak
negatif
tujuan
KETIDAKPASTIAN
5
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Keharusan Penerapan Manajemen Risiko
Pasal 2 PMK 191
Unit Eselon I
harus menerapkan &
mengembangkan
manajemen risiko
Unit Eselon II
Unit Pemilik Risiko
Pemimpin
Eselon II
Pemilik Risiko
6
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Tingkatan Pengendalian
Pasal 3 s.d. 5 PMK 191 + Pedoman Umum
Pengendalian
tingkat kebijakan
Pengendalian
tingkat operasional
Komite Manajemen
Risiko
Ketua:
Pejabat
eselon I
Pejabat
eselon II
Pejabat
eselon II
Unit Pemilik Risiko
( Unit eselon II)
Pemilik Risiko:
Pejabat eselon II
Koordinator:
Pejabat eselon III
Administrator:
Pejabat eselon IV
Ketua Manajemen Risiko
Fungsi koordinasi UPR
Penerapan & pengembangan
Manajemen Risiko
7
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
1. Pejabat Eselon I
2. Satu orang pejabat Eselon II (Ketua Manajemen Risiko)
3. Satu orang pejabat Eselon II
KETUA MANAJEMEN RISIKO
Struktur Manajemen Risiko
UNIT PEMILIK RISIKO
Unit Eselon II
• Pemilik Risiko
• Koordinator Manajemen Risiko
• Administrator Manajemen Risiko
Bab II Pedoman Umum
UNIT PEMILIK RISIKO
Unit Eselon II
• Pemilik Risiko
• Koordinator Manajemen Risiko
• Administrator Manajemen Risiko
8
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Tugas
Melakukan pengawasan,
menetapkan kebijakan,
strategi, dan metodologi
manajemen risiko tingkat
Eselon I
Wewenang
Menentukan selera risiko
Tanggung Jawab
 menetapkan kebijakan dan
perencanaan strategis MR;
 menetapkan sasaran-
sasaran MR unit Eselon I
(jangka pendek dan jangka
panjang);
 mengembangkan strategi
MR untuk pencapaian
sasaran;
 memantau eksposur risiko
yang dihadapi unit Eselon I.
9
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Mekanisme
Koordinasi
 pertemuan tatap
muka secara berkala,
atau
 melalui media
komunikasi lain;
Rapat Komite
 Dilakukan secara berkala 6
bulan sekali.
 Rapat dianggap sah bila
dihadiri minimal dua pertiga
(2/3) anggota.
 Pengambilan keputusan:
musyawarah untuk mufakat
atau suara terbanyak (bila
tidak mufakat).
10
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
KETUA MANAJEMEN RISIKO
 menjalankan kepemimpinan dan menetapkan arah bagi
MR di unit Eselon I;
 mengembangkan kerangka kerja dan kebijakan
operasional MR Unit Eselon I secara terpadu dan
menyeluruh, kapabilitas dan keandalan dalam analisis
risiko dan pelaporannya;
 memastikan profil risiko sesuai dengan selera risiko yang
telah ditetapkan;
 mengembangkan dan memantau berbagai indikator risiko
utama;
 mengkomunikasikan profil risiko kepada pemangku
kepentingan (stakeholder) terkait;
 mengembangkan kompetensi SDM dalam analisis risiko
serta dalam manajemen sistem dan data untuk
menunjang program MR Unit Eselon I.
Tugas
&
Tanggung
Jawab
11
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
 mengembangkan kebijakan dan implementasi
operasional MR di Unit Eselon I;
 memverifikasi dan memvalidasi hasil proses MR di
seluruh UPR;
 menyelenggarakan rapat bersama dengan para
Pemilik Risiko dan Koordinator MR.
Wewenang
 Tujuan:
 Menganalisis profil risiko dan rencana penanganan risiko
tingkat UPR; dan
 memberi rekomendasi mengenai rencana dan strategi
MR kepada Komite MR.
 Dilaksanakan berkala 3 bulan sekali melalui tatap muka atau
media komunikasi lain.
 Dianggap sah apabila dihadiri minimal dua pertiga (2/3)
anggota.
 Pengambilan keputusan: musyawarah untuk mufakat atau
dengan suara terbanyak (bila tidak mufakat).
Rapat
Bersama
KETUA MANAJEMEN RISIKO
12
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
UNIT PEMILIK RISIKO
Pemilik Risiko
Tugas &Tanggung Jawab
 memastikan proses MR di
unitnya telah sesuai
dengan kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan;
 mengendalikan risiko di
unitnya dengan batasan
risiko yang ditetapkan
Komite MR; dan
 melaporkan profil risiko di
satuan unit kerjanya
kepada Komite MR melalui
rapat bersama Ketua
Manajemen Risiko setiap 3
(tiga) bulan atau sesuai
periode yang ditetapkan
Ketua MR.
Wewenang
 menetapkan profil risiko di
unit masing-masing; dan
 menunjuk Koordinator
Manajemen Risiko di unit
masing-masing.
13
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
UNIT PEMILIK RISIKO
Koordinator MR
Tugas dan Tanggung Jawab
 Memahami dengan baik:
 Kebijakan, pedoman, dan prosedur penerapan MR;
 proses MR;
 rencana penanganan risiko;
 profil risiko di satuan unit kerjanya.
 Mengarahkan dan memantau penerapan program MR di unitnya masing-masing;
 Mengkoordinasi proses identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan pelaporan
risiko; dan
 Berkoordinasi dengan Ketua Manajemen Risiko dalam rangka mengelola risiko di
unit masing-masing.
Wewenang
Membantu pemilik risiko dalam
pengelolaan risiko di lingkungan Unit
Pemilik Risiko serta bertanggungjawab
langsung dalam proses manajemen risiko
dalam operasionalnya sehari-hari.
Personil
• Seluruh pejabat Eselon
III; dan/atau
• Salah satu pejabat
fungsional setingkat yang
ditunjuk oleh Pemilik
Risiko.
14
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
UNIT PEMILIK RISIKO
Administrator MR
Tugas dan Tanggung Jawab
menatausahakan proses dan
hasil identifikasi, analisis,
evaluasi, mitigasi, dan
pelaporan risiko.
Personil
• Pejabat Eselon IV
yang ditunjuk.
15
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Kebijakan Skala Risiko
rendah sedang tinggi
KEMUNGKINAN
KONSEKUENSI
rendahsedangtinggi
rendah
sedang
tinggi
16
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
SELERA RISIKO
17
rendah sedang tinggi
KEMUNGKINAN
KONSEKUENSI
rendahsedangtinggi
rendah
sedang
tinggi
CONTOH
Selera
risiko
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Penilaian Proses MR
18
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Risk Maturity Level
Bab III Pedoman Pelaksanaan
RISKNAIVE
RISKAWARE
RISKDEFINED
RISKMANAGED
RISKENABLED
19
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Elemen
Level 1
Risk Naive
Level 2
Risk Aware
Level 3
Risk Defined
Level 4
Risk Managed
Level 5
Risk Enabled
Pendekatan dan
kerangka kerja
Tidak ada
Telah ada
namun belum
terintegrasi
Telah ditetapkan
Telah ditetapkan
dan
dikembangkan
Telah tertanam
dalam operasi
organisasi
Formulasi sasaran Mungkin ada
Ada namun
belum konsisten
Ada Ada Ada
Kompetensi SDM Tidak ada Terbatas Ada Ada Ada
Sistem scoring Tidak ada
Ada namun
belum
konsisten
Ada Ada Ada
Penentuan risk
appetite
Tidak ada Tidak ada Ada Ada Ada
Risk Maturity Level
Bab III Pedoman Pelaksanaan
20
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Elemen
Level 1
Risk Naive
Level 2
Risk Aware
Level 3
Risk Defined
Level 4
Risk Managed
Level 5
Risk Enabled
Proses identifikasi
dan evaluasi
Tidak ada Tidak ada
Ada namun belum
menyeluruh
Ada Ada
Penanggung jawab
risiko
Tidak ada Tidak ada
Ada namun belum
menyeluruh
Ada Ada
Proses monitoring
dan reviu
Tidak ada
Ada, namun
masih terbatas
Ada, reviu setahun
sekali
Ada, Reviu setiap
tiga bulan
Ada, Reviu setiap
tiga bulan
Penilaian risiko
proyek
Tidak ada Tidak ada
Ada, namun baru
sebagian besar
Ada Ada
Sistem Pelaporan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada Ada
Risk Maturity Level
Bab III Pedoman Pelaksanaan
21
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, KesempurnaanIntegritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
PROSES
MANAJEMEN RISIKO
Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko
Inspektorat VII
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Gedung Djuanda II Lantai VII, Jalan DR. Wahidin
Nomor I, Jakarta 10710
Telepon (021)3853855; faksimile (021)3853855;
E-mail: rm_itjen@gmail.com
www.itjen.depkeu.go.id
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Proses Manajemen Risiko
23
Kementerian Keuangan RI
Inspektorat Jenderal
PROSES MANAJEMEN RISIKO:
Penetapan konteks
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
KONTEKS...dalam RM...
WHAT IS IT?
Pernyataan yang jelas mengenai tujuan
organisasi beserta dengan kriteria kesuksesannya,
tujuan dan lingkup manajemen risiko, serta
seperangkat elemen kunci bagi kegiatan identifikasi
risiko di tahapan selanjutnya.
25
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
PERMENKEU
191/PMK.09/08
Tujuan Penetapan Konteks
 Mengidentifikasi lingkungan
penerapan manajemen risiko;
 Mengetahui dan menetapkan pihak
yang paling berkepentingan
(stakeholders utama);
 Menetapkan ruang lingkup, tujuan,
kondisi yang membatasi dan hasil
yang diharapkan;
 Menetapkan kriteria untuk meng-
analisis dan mengevaluasi risiko.
Memperoleh
gambaran
menyeluruh:
• Parameter dasar;
• Ruang lingkup;
• Kerangka kerja.
26
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Penyusunan Konteks...rules...
Konteks secara umum menjadi landasan bagi
pelaksanaan seluruh tahapan dalam proses
manajemen risiko.
Konteks merupakan upaya untuk menentukan:
tujuan, stakeholder terkait dan kriteria.
Penyusunan konteks menjadi batasan dalam
pelaksanaan proses manajemen risiko.
Proses manajemen risiko tidak boleh keluar dari
konteks yang telah ditetapkan.
27
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
SELERA RISIKO
rendah sedang tinggi
KEMUNGKINAN
KONSEKUENSI
rendahsedangtinggi
rendah
sedang
tinggi
CONTOH
Selera
risiko
28
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
1. Informasi umum
2. Tujuan organisasi
3. Internal stakeholder
4. Eksternal stakeholder
5. Regulasi terkait
6. Struktur organisasi
7. Kriteria risiko
FORM 1
PERMENKEU
191/PMK.09/08
APLIKASI...PMK 191...
29
Kementerian Keuangan RI
Inspektorat Jenderal
PROSES MANAJEMEN RISIKO:
IDENTIFIKASI RISIKO
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Definisi Identifikasi Risiko
Kegiatan untuk mencari dan mendaftar risiko
yang ada dan terkait dengan tujuan dan aktivitas
organisasi
 Menegatifkan IKU
 Activity Process Analysis
 Imaginatif Thinking
Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan
Manfaat...?
• Menginventarisasi semua risiko yang berpotensi
merugikan organisasi agar organisasi AMAN
Metode...?
Hasil...?
Apa...?
RISK PROFILE
31
32
Sumber Informasi
Pengalaman (internal & eksternal)
Pendapat ahli
Lost event database
Laporan Hasil Audit
Dokumen Perencanaan
Cara Identifikasi Risiko
Wawancara terstruktur
Survei & Kuesioner
Focus Group Discussion
Check List
Benchmarking
33
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Kejadian (Risk Event)
Output : Risk Statement (inti risiko / nama risiko)
contoh: penerimaan pajak tidak mencapai target.
Proses: Penjabaran peristiwa / kejadian / hal apa yang menjadi suatu
risiko (risk itself)
Segala hal yang dapat menghambat, menunda atau menggagalkan
pencapaian sasaran / tujuan organisasi (negative impact)
Harus diungkapkan dengan jelas dan dapat dengan mudah
dimengerti (understandability)
34
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Penyebab Terjadinya Risiko
Segala hal (man, money, material, method, machine, disaster, dll) yang menjadi
pemicu (trigger) atas kemunculan suatu risiko
Harus dipastikan merupakan hal yang signifikan dan menjadi akar penyebab risiko
Merupakan hal pokok yang akan dituju dalam melakukan penanganan risiko (risk
treatment)
Contoh penyebab risiko: kecerobohan manusia, kompetensi pegawai kurang,
perubahan teknologi, perubahan kebijakan, peristiwa alam, dll.
Penerimaan pajak tidak mencapai target <-> WP tidak patuh dlm memenuhi
kewajiban pajak
35
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Dampak Risiko
Dampak negatif organisasi akibat suatu risiko
Harus terkait dengan risk context (dalam kerangka pencapaian sasaran atau tujuan
organisasi)
Menjadi faktor untuk dipertimbangkan dalam penentuan tinggi rendahnya risiko
Contoh dampak risiko: citra organisasi rusak, kerugian finansial,
Penerimaan pajak tidak mencapai target karena WP tidak patuh kewajiban pajak
dampak Reputasi DJP rusak
36
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Waktu Terjadinya Risiko
Menunjukkan waktu terjadinya suatu risiko dan penanda intensitas /
frekuensi terjadinya risiko
Upayakan menggunakan waktu yang presisi (specific time), untuk kemudahan
pelaksanaan penanganan risiko (risk treatment)
Jika tidak ada specific time, maka didasarkan pada tahapan atau fase dari alur
suatu proses kegiatan
Dapat bersifat repetitif atau once random
Dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penentuan tinggi
rendahnya level risiko
Contoh: akhir tahun pajak
37
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Kategori Risiko
FRAUD
• Disebabkan oleh adanya tindak kecurangan
STRATEGIS & KEBIJAKAN
• Disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau respon terhadap
perubahan kebijakan
OPERASIONAL
• Disebabkan oleh kegagalan pada orang, proses atau sistem
KEPATUHAN
• Disebabkan oleh karena adanya pelanggaran regulasi
FINANSIAL
• Disebabkan oleh kegagalan pihak ketiga dalam pemenuhan kewajibannya
38
Kementerian Keuangan RI
Inspektorat Jenderal
PROSES MANAJEMEN RISIKO:
ANALISIS RISIKO
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Definisi Analisis risiko
Upaya untuk memahami risiko dengan
lebih mendalam
 mencermati sumber risiko dan tingkat
pengendalian yang ada
 menilai kemungkinan dan konsekuensi terjadinya
risiko
Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan
Manfaat?
• Menilai Signifikansi Setiap Risiko
• Untuk Memperbandingkan Risiko
Cara...?
Hasil...?
Apa...?
PROFIL RISIKO
40
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Guidance in Risk Analysis
Analisis risiko seyogyanya dilakukan bersama-sama (group)
dalam sebuah organisasi.
Personal yang terlibat harus memiliki pengetahuan dasar
tentang manajemen risiko.
Personal yang terlibat harus mengetahui dan memahami
proses bisnis organisasinya.
Analisis risiko harus dilakukan oleh orang yang
berpengalaman dalam proses bisnis yang bersangkutan.
41
Kaidah Analisis Risiko
RISIKO ADALAH SEGALA SESUATU KEJADIAN YANG BERPOTENSI
UNTUK MENGHAMBAT, MENUNDA ATAU MENGGAGALKAN
PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI
RISIKO MERUPAKAN KOMBINASI (FUNGSI) DARI KEMUNGKINAN
SUATU KEJADIAN DAN DAMPAK NEGATIF YANG DITIMBULKAN
ATAS KEJADIAN ITU
LEVEL RISIKO = LEVEL FREKUENSI X LEVEL KONSEKUENSI
( LR = LF X LK )
42
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Level Frekuensi
FREQUENCY = PROBABILITY = LIKELIHOOD
Kemungkinan suatu risiko untuk muncul ke permukaan (terjadi) dan
berdampak pada organisasi
Menunjukkan besaran suatu kejadian:
- Mungkin untuk terjadi (kemungkinan)
- Kekerapan kejadian suatu risiko (frekuensi)
Diukur dengan menggunakan kriteria frekuensi
Menghasilkan tingkatan besar kecilnya frekuensi suatu risiko (Level
Frekuensi)
43
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Level Konsekuensi
CONSEQUENCY = IMPACT
Menunjukkan efek atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu
kejadian
Diukur dengan menggunakan kriteria konsekuensi
Menghasilkan tingkatan besar kecilnya konsekuensi suatu risiko (Level
Konsekuensi)
44
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
KRITERIA RISIKO
 Kriteria risiko merupakan suatu ukuran yang menjadi
standar dalam penentuan level suatu risiko.
 Level risiko terdiri atas:
 Tinggi (3),
 Sedang (2),
 Rendah (1).
 Kriteria risiko menjadi acuan atas pertanyaan:
 Kapan satu risiko dikatakan tinggi?
 Bilamana satu risiko dikatakan sedang?
 Saat bagaimana satu risiko dikatakan rendah?
45
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
KRITERIA RISIKO
 Kriteria risiko terdiri dari:
 Kriteria konsekuensi
 Kriteria frekuensi
 Satu risiko memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria konsekuensi dan
kriteria frekuensi.
 Metode untuk menyusun kriteria ada 2, yaitu:
 Kuantitatif, menggunakan angka numeris sebagai patokan
ukuran tinggi rendahnya
 Kualitatif, menggunakan pernyataan kata-kata sebagai suatu
patokan untuk menyatakan tinggi rendahnya.
 Metode penyusunan kriteria bersifat mutually exclusive (pilih
salah satu).
46
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Sistem Pengendalian
Merupakan alat pengaman (kontrol) terhadap
suatu risiko
Yang dipertimbangkan adalah adanya kontrol
yang terkait (existence) dan tingkat
efektivitasnya (effectivity)
Dipertimbangkan untuk menentukan level
frekuensi dan level konsekuensi
Efektivitas sistem pengendalian sangat
menentukan level risiko
Kegagalan atau tidak berfungsinya suatu sistem
pengendalian bukan merupakan risiko
47
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Contoh Analisis Risiko
Contoh:
Risiko “A” memiliki kompo -
sisi sebagai berikut:
1. Level Frekuensi:
“SEDANG”
2. Level Konsekuensi:
“TINGGI”
3. Level Risiko “A“ adalah:
“TINGGI”
LEVEL RISIKO = LEVEL KONSEKUENSI X LEVEL FREKUENSI
rendah sedang tinggi
LEVEL KEMUNGKINAN
LEVELKONSEKUENSI
rendahsedangtinggi
48
Kementerian Keuangan RI
Inspektorat Jenderal
PROSES MANAJEMEN RISIKO:
EVALUASI RISIKO
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Evaluasi risiko
Upaya untuk menentukan signifikansi setiap
risiko, dari yang paling signifikan hingga yang
paling tidak signifikan
 Menentukan kriteria atau kaidah untuk
memprioritisasi risiko
 Menilai signifikansi masing-masing risiko
berdasarkan kaidah prioritisasi risiko
Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan
Manfaat?
• Sebagai dasar untuk menentukan risiko mana
yang akan ditangani
Cara...?
Hasil...?
Apa...?
PROFIL RISIKO berdasarkan prioritas
50
Pertimbangan dalam Evaluasi Risiko
• Selera risiko
• Karakteristik suatu organisasi dalam
menyikapi suatu risiko
Risk Appetite
• Batas tingkatan atau level risiko tertinggi
dimana suatu organisasi memutuskan
untuk tidak menangani suatu risiko
Risk Tolerance
• Aturan tertentu yang digunakan untuk
menentukan signifikansi setiap risiko
Kaidah
Prioritisasi
Risiko
51
Kaidah Prioritisasi Risiko
LEVEL RISIKOLEVEL KONSEKUENSIKATEGORI RISIKOLEVEL FREKUENSISUBJECTIVE JUDGEMENT
TINGGI
SEDANG
RENDAH
FRAUD
STRATEGIK DAN KEBIJAKAN
OPERASIONAL
KEPATUHAN
FINANSIAL
LEVEL RISIKO
LEVEL KONSEKUENSI
KATEGORI RISIKO
LEVEL FREKUENSI
SUBJECTIVE JUDGEMENT
52
Kementerian Keuangan RI
Inspektorat Jenderal
PROSES MANAJEMEN RISIKO:
PENANGANAN RISIKO
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Penanganan risiko
Kegiatan untuk menyusun rencana penanganan
(mitigasi) risiko dan menjalankan rencana
tersebut
 Memilih opsi penanganan risiko yang mungkin
untuk dijalankan
 Menyusun rencana penanganan risiko yang
SMART
 Eksekusi rencana mitigasi
Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan
Manfaat?
• Sebagai alat perencanaan dan kontrol untuk
menurunkan level risiko secara akurat, efektif dan
efisien
Cara...?
Hasil...?
Apa...?
Dokumen Rencana & Realisasi Mitigasi
Risiko
54
Opsi Penanganan Risiko
Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Risiko
Menurunkan dampak Risiko
Menerima Risiko
Menghindari Risiko
Mengalihkan/mentransfer Risiko
55
Apakah semua risiko ditangani...?
Tujuan mitigasi risiko adalah menurunkan level risiko.
Tidak semua risiko dimitigasi.
Mitigasi risiko memperhatikan dan tergantung pada:
- Prioritas Risiko (hasil evaluasi risiko)
- Penyebab Risiko
- Selera Risiko
- Sumber Daya Organisasi
56
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Risiko Residual
INHERENT RISK
RESIDUAL RISK AFTER CONTROL
RESIDUAL RISK AFTER MITIGATION
INTERNAL CONTROL
MITIGATION ACTIVITY
57
Kementerian Keuangan RI
Inspektorat Jenderal
PROSES MANAJEMEN RISIKO:
Monitoring dan reviu
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Konsep Dasar
PMK-191 tahun 2008 Pasal 7 ayat (6):
Monitoring dan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf f, dilakukan dengan cara memantau efektivitas
rencana penanganan risiko, strategi, dan sistem manajemen
risiko.
59
Monitoring merupakan pengamatan terus menerus terhadap
kinerja yang sebenarnya dibandingkan kinerja yang diharapkan.
Reviu merupakan pemeriksaan periodik terhadap kondisi terkini
dan biasanya terfokus pada hal tertentu.
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Jenis Monitoring
60
• Monitoring secara Terus Menerus (On Going)
Tercermin pada aktivitas supervisi, rekonsiliasi, dan aktivitas rutin lainnya
dalam Manajemen Risiko
• Monitoring secara Berkala (separate evaluation)
Monitoring yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali
dengan memeriksa ukuran-ukuran dan parameter yang ada. (PMK 191/2008 Lampiran
II Bab V huruf F)
• Reviu Unit Pemilik Risiko (UPR)
Monitoring yang bersifat selektif oleh UPR terutama diarahkan pada risiko-
risiko yang berdasarkan tingkat risiko membutuhkan perhatian khusus dalam
penanganannya(PMK 191/2008 Lampiran II Bab V huruf F)
• Audit
Monitoring yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal dengan ruang
lingkup dan frekuensi yang lebih terbatas, terutama pada risiko-risiko utama
dengan reviu lebih pada keandalan sistem dan bukan kondisi yang ada
(PMK 191/2008 Lampiran II Bab V huruf F)
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
61
Periode Proses MR
1 Januari 2013 1 Januari 2014
Time Horizon
(6 bulan)
First
Risk
Assess
ment
Secon
d
Risk
Assess
ment
1 Juli 2013
Time Horizon
(6 bulan)
Third
Risk
Asses
sment
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Metodologi
Monitoring dan Reviu risiko ditujukan untuk
terutama mendeteksi dan mengantisipasi
adanya perubahan dalam hal:
Konteks organisasi
Profil Risiko
Level setiap risiko
Efektivitas mitigasi risiko
62
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Metodologi
63
• Monitoring penanganan risiko dapat dilakukan atas
keseluruhan/semua atau hanya sebagian (berdasarkan
prioritas) rencana aksi penanganan risiko.
• Monitoring penanganan risiko dilakukan dengan melihat tingkat
kemajuan pencapaian atas implementasi rencana penanganan
risiko.
• Di akhir periode (mis. 6 bulan), dilakukan perhitungan secara
agregat atas keberhasilan langkah penanganan risiko, dengan
membandingkannya terhadap periode sebelumnya.
• Kegiatan monitoring penanganan risiko dalam proses manajemen
risiko dituangkan kedalam formulir 6 dari PMK 191 tahun 2008.
Kementerian Keuangan RI
Inspektorat Jenderal
PROSES MANAJEMEN RISIKO:
Komunikasi dan pelaporan
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Konsep Dasar
PMK-191 tahun 2008 Pasal 7 ayat (7):
Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf g, dilakukan dengan cara mengembangkan komunikasi kepada
stakeholder internal maupun eksternal.
65
• Komunikasi dan Konsultasi merupakan Penyampaian/ Pertukaran
informasi yang relevan (secara dua arah) dari/kepada para
Stakeholders melalui media yang sesuai, agar pihak-pihak yang
terkait dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Implementasi
Tanggung Jawab Pelaksanaan
66
Lampiran II PMK-191/2008 - Bab IV
• Komite MR Melakukan koordinasi internal melalui pertemuan tatap muka
secara berkala atau melalui media komunikasi lain;
• Ketua Komite MR mengkomunikasikan profil risiko kepada pemangku
kepentingan (stakeholder) terkait;
• Unit Pemilik Risiko melakukan koordinasi internal melalui pertemuan tatap
muka secara berkala atau melalui media komunikasi lain.
• Pemilik Risiko melaporkan profil risiko di satuan unit kerjanya kepada Komite
Manajemen Risiko melalui rapat bersama Ketua Manajemen Risiko setiap 3
(tiga) bulan atau sesuai periode yang ditetapkan Ketua Manajemen Risiko.
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Implementasi
Tahapan Pelaksanaan
67
Lampiran II PMK-191/2008 - Bab V huruf G:
Komite MR, UPR, Koordinator MR
• Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para Stakeholders
(internal - eksternal) pada setiap tahapan proses MR, melalui
saluran resmi maupun saluran tidak resmi.
• Mengkaji efektifitas komunikasi serta menyampaikan analisis
dan rekomendasi kepada UPR dan Pejabat Eselon I, dalam
periode 6 (enam) bulan sekali.
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Dokumentasi Proses MR
• Formulir 1 : Form 1.0 Piagam Manajemen Risiko
• Formulir 2 : Form 2.0 Risk Register A – Proses Identifikasi Risiko
• Formulir 3 : Form 3.0 Risk Register B – Proses Analisis Risiko
• Formulir 4 : Form 4.0 Risk Register C – Proses Evaluasi Risiko
• Formulir 5 : Form 5.0 Rencana Penanganan Risiko
• Formulir 6 : Form 6.0 Monitoring Penanganan
• Formulir 7 : Form 7.0 Pelaporan Hasil Monitoring
68
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Implementasi
Pelaporan
69
• Pelaporan merupakan proses komunikasi atas ringkasan hal-hal pokok
• Disampaikan secara berjenjang dari UPR kepada Ketua MR, Komite MR,
dan Menteri. (Laporan kepada Komite MR dan Menteri memuat ikhtisar eksekutif dan
laporan UPR)
Aktivitas yang dilaporkan adalah hasil proses manajemen risiko, dengan
titik fokus pada ouput dari langkah penanganan risiko.
Pelaporan dilakukan untuk per-jenis atau per-kategori risiko, dengan
kategori risiko sesuai PMK 191 Tahun 2008.
Memperbandingkan antara capaian (output) dengan target kinerja.
Untuk melihat adanya kesenjangan dan atau deviasi.
Sebagai sumber informasi untuk menentukan langkah perbaikan dan
pengembangan proses manajemen risiko.
Tertuang dalam Formulir 7.
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Implementasi
Pelaporan
70
Lampiran II PMK-191/2008 - Bab VI huruf D:
Ketua Komite Manajemen Risiko menyampaikan
Paparan (exposure) Risiko unit Eselon I kepada para
pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya
kepada Menteri Keuangan pada setiap semester yaitu
pada posisi per bulan Juni dan Desember.
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Implementasi
Pelaporan
71
Kompilasi
Laporan Profil dan
Peta Risiko
Laporan Rencana
Penanganan
Risiko
Laporan
Monitoring Risiko
Profil dan peta
risiko
Ketua
Komite
Manajemen
Risiko
Rencana
Penanganan
Risiko
Lampiran II PMK-191/2008 - Bab VI:
Unit Pemilik Risiko
Ketua Manajemen Risiko
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence
Implementasi
Jenis Laporan
72
– Laporan Profil dan Peta Risiko
Deskripsi, penyebab dan konsekuensi risiko
Ringkasan pengendalian yang ada
Penilaian level risiko
Peringkat risiko
Prioritas risiko;
– Laporan Rencana Penanganan Risiko
Risiko yang dimitigasi dan tindakan yang dilakukan
Penanggung jawab pelaksana rencana mitigasi risiko
Anggaran yang dibutuhkan
Jadwal implementasi
– Laporan Monitoring Risiko
Mekanisme dan frekuensi monitoring dan reviu risiko
Hasil monitoring dan reviu risiko
Tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan reviu risiko.
Lampiran II PMK-191/2008 - Bab VI huruf A dan B:
Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence 73

More Related Content

What's hot

Manajemen Risiko - Context Settings
Manajemen Risiko - Context SettingsManajemen Risiko - Context Settings
Manajemen Risiko - Context SettingsDeady Rizky Yunanto
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoSujatmiko Wibowo
 
07 enterprise risk management telkom 2011 risk control self assessment
07 enterprise risk management   telkom 2011 risk control self assessment07 enterprise risk management   telkom 2011 risk control self assessment
07 enterprise risk management telkom 2011 risk control self assessmentwisnu wardhana, i nyoman
 
manajemen risiko coso-erm, as/nzs ISO 31000, basel, pbi, spip
manajemen risiko coso-erm, as/nzs ISO 31000, basel, pbi, spipmanajemen risiko coso-erm, as/nzs ISO 31000, basel, pbi, spip
manajemen risiko coso-erm, as/nzs ISO 31000, basel, pbi, spipReza Yudhalaksana
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
 
Manajemen Risiko Berbasis Standar di Lembaga Informasi: Pengenalan SNI ISO 31...
Manajemen Risiko Berbasis Standar di Lembaga Informasi: Pengenalan SNI ISO 31...Manajemen Risiko Berbasis Standar di Lembaga Informasi: Pengenalan SNI ISO 31...
Manajemen Risiko Berbasis Standar di Lembaga Informasi: Pengenalan SNI ISO 31...Muhammad Bahrudin
 
ISO 31000 VS. COSO – MEMBANDINGKAN DAN MENGONTRASKAN STANDAR "MANAJEMEN RISIK...
ISO 31000 VS. COSO – MEMBANDINGKAN DAN MENGONTRASKAN STANDAR "MANAJEMEN RISIK...ISO 31000 VS. COSO – MEMBANDINGKAN DAN MENGONTRASKAN STANDAR "MANAJEMEN RISIK...
ISO 31000 VS. COSO – MEMBANDINGKAN DAN MENGONTRASKAN STANDAR "MANAJEMEN RISIK...Kanaidi ken
 
Manajemen Strategi Sektor Publik 1
Manajemen Strategi Sektor Publik 1Manajemen Strategi Sektor Publik 1
Manajemen Strategi Sektor Publik 1nurul khaiva
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Proses manajemen risiko djpbn
Proses manajemen risiko djpbnProses manajemen risiko djpbn
Proses manajemen risiko djpbnAhmad Abdul Haq
 
Mitigasi Risiko Fraud _Training FRAUD RISK ASSESSMENT
Mitigasi Risiko Fraud _Training FRAUD RISK ASSESSMENTMitigasi Risiko Fraud _Training FRAUD RISK ASSESSMENT
Mitigasi Risiko Fraud _Training FRAUD RISK ASSESSMENTKanaidi ken
 
Manajemen Resiko-ISO-31000-2009
Manajemen Resiko-ISO-31000-2009Manajemen Resiko-ISO-31000-2009
Manajemen Resiko-ISO-31000-2009Ivan YULIANTO
 
Manajemen resiko
Manajemen resikoManajemen resiko
Manajemen resikoDasufianti
 
Pengertian Risiko & Manajemen Risiko _Training RISK MANAGEMENT
Pengertian Risiko & Manajemen Risiko _Training RISK MANAGEMENTPengertian Risiko & Manajemen Risiko _Training RISK MANAGEMENT
Pengertian Risiko & Manajemen Risiko _Training RISK MANAGEMENTKanaidi ken
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Manajemen Risiko - Identifikasi Risiko
Manajemen Risiko - Identifikasi RisikoManajemen Risiko - Identifikasi Risiko
Manajemen Risiko - Identifikasi RisikoDeady Rizky Yunanto
 

What's hot (20)

Manajemen Risiko - Context Settings
Manajemen Risiko - Context SettingsManajemen Risiko - Context Settings
Manajemen Risiko - Context Settings
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
 
07 enterprise risk management telkom 2011 risk control self assessment
07 enterprise risk management   telkom 2011 risk control self assessment07 enterprise risk management   telkom 2011 risk control self assessment
07 enterprise risk management telkom 2011 risk control self assessment
 
Analisis issue ganesha
Analisis issue ganeshaAnalisis issue ganesha
Analisis issue ganesha
 
manajemen risiko coso-erm, as/nzs ISO 31000, basel, pbi, spip
manajemen risiko coso-erm, as/nzs ISO 31000, basel, pbi, spipmanajemen risiko coso-erm, as/nzs ISO 31000, basel, pbi, spip
manajemen risiko coso-erm, as/nzs ISO 31000, basel, pbi, spip
 
Menyusun Manajemen Risiko_Hadi Cahyono
Menyusun Manajemen Risiko_Hadi CahyonoMenyusun Manajemen Risiko_Hadi Cahyono
Menyusun Manajemen Risiko_Hadi Cahyono
 
manajemen risiko kepatuhan
manajemen risiko kepatuhanmanajemen risiko kepatuhan
manajemen risiko kepatuhan
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
 
Manajemen Risiko Berbasis Standar di Lembaga Informasi: Pengenalan SNI ISO 31...
Manajemen Risiko Berbasis Standar di Lembaga Informasi: Pengenalan SNI ISO 31...Manajemen Risiko Berbasis Standar di Lembaga Informasi: Pengenalan SNI ISO 31...
Manajemen Risiko Berbasis Standar di Lembaga Informasi: Pengenalan SNI ISO 31...
 
ISO 31000 VS. COSO – MEMBANDINGKAN DAN MENGONTRASKAN STANDAR "MANAJEMEN RISIK...
ISO 31000 VS. COSO – MEMBANDINGKAN DAN MENGONTRASKAN STANDAR "MANAJEMEN RISIK...ISO 31000 VS. COSO – MEMBANDINGKAN DAN MENGONTRASKAN STANDAR "MANAJEMEN RISIK...
ISO 31000 VS. COSO – MEMBANDINGKAN DAN MENGONTRASKAN STANDAR "MANAJEMEN RISIK...
 
Manajemen Strategi Sektor Publik 1
Manajemen Strategi Sektor Publik 1Manajemen Strategi Sektor Publik 1
Manajemen Strategi Sektor Publik 1
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Proses manajemen risiko djpbn
Proses manajemen risiko djpbnProses manajemen risiko djpbn
Proses manajemen risiko djpbn
 
Mitigasi Risiko Fraud _Training FRAUD RISK ASSESSMENT
Mitigasi Risiko Fraud _Training FRAUD RISK ASSESSMENTMitigasi Risiko Fraud _Training FRAUD RISK ASSESSMENT
Mitigasi Risiko Fraud _Training FRAUD RISK ASSESSMENT
 
Manajemen Resiko-ISO-31000-2009
Manajemen Resiko-ISO-31000-2009Manajemen Resiko-ISO-31000-2009
Manajemen Resiko-ISO-31000-2009
 
Manajemen resiko
Manajemen resikoManajemen resiko
Manajemen resiko
 
Pengertian Risiko & Manajemen Risiko _Training RISK MANAGEMENT
Pengertian Risiko & Manajemen Risiko _Training RISK MANAGEMENTPengertian Risiko & Manajemen Risiko _Training RISK MANAGEMENT
Pengertian Risiko & Manajemen Risiko _Training RISK MANAGEMENT
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
 
Manajemen Resiko
Manajemen ResikoManajemen Resiko
Manajemen Resiko
 
Manajemen Risiko - Identifikasi Risiko
Manajemen Risiko - Identifikasi RisikoManajemen Risiko - Identifikasi Risiko
Manajemen Risiko - Identifikasi Risiko
 

Similar to Manajemen Risiko Kemenkeu

Penerapan manajemen risiko djpbn
Penerapan manajemen risiko djpbnPenerapan manajemen risiko djpbn
Penerapan manajemen risiko djpbnAhmad Abdul Haq
 
01-penetapan-konteks.pdf
01-penetapan-konteks.pdf01-penetapan-konteks.pdf
01-penetapan-konteks.pdfDeviSuryono1
 
Modul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdf
Modul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdfModul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdf
Modul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdfDODDY LOMBARDO, ST, MM, CRP
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Bahan workshop mr
Bahan workshop mrBahan workshop mr
Bahan workshop mreko_apt
 
Bahan workshop mr
Bahan workshop mrBahan workshop mr
Bahan workshop mreko_apt
 
5. Materi - Elfin Elyas - Penerapan Manajemen Risiko pada Kemendagri.pdf
5. Materi - Elfin Elyas - Penerapan Manajemen Risiko pada Kemendagri.pdf5. Materi - Elfin Elyas - Penerapan Manajemen Risiko pada Kemendagri.pdf
5. Materi - Elfin Elyas - Penerapan Manajemen Risiko pada Kemendagri.pdfAdiWirajaya2
 
manajemen risiko insurance
manajemen risiko insurancemanajemen risiko insurance
manajemen risiko insuranceTommy Wibowo
 
Materi 4-manajemen resiko ti
Materi 4-manajemen resiko tiMateri 4-manajemen resiko ti
Materi 4-manajemen resiko tiFajar Baskoro
 
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Penilaian Maturitas
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Penilaian MaturitasBimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Penilaian Maturitas
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Penilaian MaturitasBluesCreeperOfficial
 
Pmk nomor 171 tahun 2016
Pmk nomor 171 tahun 2016Pmk nomor 171 tahun 2016
Pmk nomor 171 tahun 2016Mahmud Toha
 
KONSULTAN RISK MANAGEMENT | CONSULTANT MANAJEMEN RISIKO | CONSULTANT RISK ASS...
KONSULTAN RISK MANAGEMENT | CONSULTANT MANAJEMEN RISIKO | CONSULTANT RISK ASS...KONSULTAN RISK MANAGEMENT | CONSULTANT MANAJEMEN RISIKO | CONSULTANT RISK ASS...
KONSULTAN RISK MANAGEMENT | CONSULTANT MANAJEMEN RISIKO | CONSULTANT RISK ASS...djidanbp
 
Materi Manajemen Risiko di Lingkungan DJCK - Direktur KI (1).pdf
Materi Manajemen Risiko di Lingkungan DJCK - Direktur KI (1).pdfMateri Manajemen Risiko di Lingkungan DJCK - Direktur KI (1).pdf
Materi Manajemen Risiko di Lingkungan DJCK - Direktur KI (1).pdfMuhReperizaFurqon
 
Jasa Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko
Jasa Pelatihan Sertifikasi Manajemen RisikoJasa Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko
Jasa Pelatihan Sertifikasi Manajemen RisikoMuhammad Nuh
 
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptx
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptxFINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptx
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptxFerry Faisal
 
Audit berpeduli risiko
Audit berpeduli risikoAudit berpeduli risiko
Audit berpeduli risikoInspektorat
 
Ppsi pertemuan-11-risk-management
Ppsi pertemuan-11-risk-managementPpsi pertemuan-11-risk-management
Ppsi pertemuan-11-risk-managementAbrianto Nugraha
 

Similar to Manajemen Risiko Kemenkeu (20)

Penerapan manajemen risiko djpbn
Penerapan manajemen risiko djpbnPenerapan manajemen risiko djpbn
Penerapan manajemen risiko djpbn
 
Mnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radinMnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radin
 
01-penetapan-konteks.pdf
01-penetapan-konteks.pdf01-penetapan-konteks.pdf
01-penetapan-konteks.pdf
 
Modul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdf
Modul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdfModul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdf
Modul Sertifikasi Penilaian RMI Batch II updated 070324 1800.pdf
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Bahan workshop mr
Bahan workshop mrBahan workshop mr
Bahan workshop mr
 
Bahan workshop mr
Bahan workshop mrBahan workshop mr
Bahan workshop mr
 
5. Materi - Elfin Elyas - Penerapan Manajemen Risiko pada Kemendagri.pdf
5. Materi - Elfin Elyas - Penerapan Manajemen Risiko pada Kemendagri.pdf5. Materi - Elfin Elyas - Penerapan Manajemen Risiko pada Kemendagri.pdf
5. Materi - Elfin Elyas - Penerapan Manajemen Risiko pada Kemendagri.pdf
 
manajemen risiko insurance
manajemen risiko insurancemanajemen risiko insurance
manajemen risiko insurance
 
Materi 4-manajemen resiko ti
Materi 4-manajemen resiko tiMateri 4-manajemen resiko ti
Materi 4-manajemen resiko ti
 
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Penilaian Maturitas
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Penilaian MaturitasBimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Penilaian Maturitas
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Penilaian Maturitas
 
Pmk nomor 171 tahun 2016
Pmk nomor 171 tahun 2016Pmk nomor 171 tahun 2016
Pmk nomor 171 tahun 2016
 
KONSULTAN RISK MANAGEMENT | CONSULTANT MANAJEMEN RISIKO | CONSULTANT RISK ASS...
KONSULTAN RISK MANAGEMENT | CONSULTANT MANAJEMEN RISIKO | CONSULTANT RISK ASS...KONSULTAN RISK MANAGEMENT | CONSULTANT MANAJEMEN RISIKO | CONSULTANT RISK ASS...
KONSULTAN RISK MANAGEMENT | CONSULTANT MANAJEMEN RISIKO | CONSULTANT RISK ASS...
 
Materi Manajemen Risiko di Lingkungan DJCK - Direktur KI (1).pdf
Materi Manajemen Risiko di Lingkungan DJCK - Direktur KI (1).pdfMateri Manajemen Risiko di Lingkungan DJCK - Direktur KI (1).pdf
Materi Manajemen Risiko di Lingkungan DJCK - Direktur KI (1).pdf
 
Jasa Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko
Jasa Pelatihan Sertifikasi Manajemen RisikoJasa Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko
Jasa Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko
 
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptx
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptxFINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptx
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptx
 
1. MANAJEMEN RESIKO.ppt
1. MANAJEMEN RESIKO.ppt1. MANAJEMEN RESIKO.ppt
1. MANAJEMEN RESIKO.ppt
 
Audit berpeduli risiko
Audit berpeduli risikoAudit berpeduli risiko
Audit berpeduli risiko
 
Ppsi pertemuan-11-risk-management
Ppsi pertemuan-11-risk-managementPpsi pertemuan-11-risk-management
Ppsi pertemuan-11-risk-management
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Recently uploaded

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 

Manajemen Risiko Kemenkeu

  • 1. Kementerian Keuangan RI Inspektorat Jenderal Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Juanda II Lantai 7, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta – Telp. 021-385 3855 MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KEUANGAN Disampaikan Oleh: Sujahto Ramang, Ak., M.Ak.
  • 2. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Agenda  PMK NOMOR 191/PMK.09/2008 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan  PROSES MANAJEMEN RISIKO
  • 3. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, KesempurnaanIntegritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan PMK NOMOR 191/PMK.09/2008 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Inspektorat VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Djuanda II Lantai VII, Jalan DR. Wahidin Nomor I, Jakarta 10710 Telepon (021)3853855; faksimile (021)3853855; E-mail: rm_itjen@gmail.com www.itjen.depkeu.go.id
  • 4. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence PASAL 2 PERMENKEU 191/PMK.09/08 PASAL 1 PASAL 3-5 PASAL 6-7 PASAL 10 PASAL 9 PASAL 8 DEFINISI KEHARUSAN PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN MR PENGENDALIAN KEBIJAKAN & OPERASIONAL PROSES MANAJEMEN RISIKO PEDOMAN UMUM & PELAKSANAAN KONSULTASI & PEMBIMBINGAN  CORM MULAI BERLAKU 24 SEPT 2008 PMK NO. 191/PMK.09/2008 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenkeu 4
  • 5. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Definisi Manajemen Risiko dan Risiko Pasal 1 PMK 191 Manajemen Risiko Risiko • pendekatan sistematis • menentukan tindakan terbaik segala sesuatu kemungkinan dampak negatif tujuan KETIDAKPASTIAN 5
  • 6. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Keharusan Penerapan Manajemen Risiko Pasal 2 PMK 191 Unit Eselon I harus menerapkan & mengembangkan manajemen risiko Unit Eselon II Unit Pemilik Risiko Pemimpin Eselon II Pemilik Risiko 6
  • 7. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Tingkatan Pengendalian Pasal 3 s.d. 5 PMK 191 + Pedoman Umum Pengendalian tingkat kebijakan Pengendalian tingkat operasional Komite Manajemen Risiko Ketua: Pejabat eselon I Pejabat eselon II Pejabat eselon II Unit Pemilik Risiko ( Unit eselon II) Pemilik Risiko: Pejabat eselon II Koordinator: Pejabat eselon III Administrator: Pejabat eselon IV Ketua Manajemen Risiko Fungsi koordinasi UPR Penerapan & pengembangan Manajemen Risiko 7
  • 8. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence KOMITE MANAJEMEN RISIKO 1. Pejabat Eselon I 2. Satu orang pejabat Eselon II (Ketua Manajemen Risiko) 3. Satu orang pejabat Eselon II KETUA MANAJEMEN RISIKO Struktur Manajemen Risiko UNIT PEMILIK RISIKO Unit Eselon II • Pemilik Risiko • Koordinator Manajemen Risiko • Administrator Manajemen Risiko Bab II Pedoman Umum UNIT PEMILIK RISIKO Unit Eselon II • Pemilik Risiko • Koordinator Manajemen Risiko • Administrator Manajemen Risiko 8
  • 9. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence KOMITE MANAJEMEN RISIKO Tugas Melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen risiko tingkat Eselon I Wewenang Menentukan selera risiko Tanggung Jawab  menetapkan kebijakan dan perencanaan strategis MR;  menetapkan sasaran- sasaran MR unit Eselon I (jangka pendek dan jangka panjang);  mengembangkan strategi MR untuk pencapaian sasaran;  memantau eksposur risiko yang dihadapi unit Eselon I. 9
  • 10. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence KOMITE MANAJEMEN RISIKO Mekanisme Koordinasi  pertemuan tatap muka secara berkala, atau  melalui media komunikasi lain; Rapat Komite  Dilakukan secara berkala 6 bulan sekali.  Rapat dianggap sah bila dihadiri minimal dua pertiga (2/3) anggota.  Pengambilan keputusan: musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak (bila tidak mufakat). 10
  • 11. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence KETUA MANAJEMEN RISIKO  menjalankan kepemimpinan dan menetapkan arah bagi MR di unit Eselon I;  mengembangkan kerangka kerja dan kebijakan operasional MR Unit Eselon I secara terpadu dan menyeluruh, kapabilitas dan keandalan dalam analisis risiko dan pelaporannya;  memastikan profil risiko sesuai dengan selera risiko yang telah ditetapkan;  mengembangkan dan memantau berbagai indikator risiko utama;  mengkomunikasikan profil risiko kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait;  mengembangkan kompetensi SDM dalam analisis risiko serta dalam manajemen sistem dan data untuk menunjang program MR Unit Eselon I. Tugas & Tanggung Jawab 11
  • 12. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence  mengembangkan kebijakan dan implementasi operasional MR di Unit Eselon I;  memverifikasi dan memvalidasi hasil proses MR di seluruh UPR;  menyelenggarakan rapat bersama dengan para Pemilik Risiko dan Koordinator MR. Wewenang  Tujuan:  Menganalisis profil risiko dan rencana penanganan risiko tingkat UPR; dan  memberi rekomendasi mengenai rencana dan strategi MR kepada Komite MR.  Dilaksanakan berkala 3 bulan sekali melalui tatap muka atau media komunikasi lain.  Dianggap sah apabila dihadiri minimal dua pertiga (2/3) anggota.  Pengambilan keputusan: musyawarah untuk mufakat atau dengan suara terbanyak (bila tidak mufakat). Rapat Bersama KETUA MANAJEMEN RISIKO 12
  • 13. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence UNIT PEMILIK RISIKO Pemilik Risiko Tugas &Tanggung Jawab  memastikan proses MR di unitnya telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;  mengendalikan risiko di unitnya dengan batasan risiko yang ditetapkan Komite MR; dan  melaporkan profil risiko di satuan unit kerjanya kepada Komite MR melalui rapat bersama Ketua Manajemen Risiko setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai periode yang ditetapkan Ketua MR. Wewenang  menetapkan profil risiko di unit masing-masing; dan  menunjuk Koordinator Manajemen Risiko di unit masing-masing. 13
  • 14. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence UNIT PEMILIK RISIKO Koordinator MR Tugas dan Tanggung Jawab  Memahami dengan baik:  Kebijakan, pedoman, dan prosedur penerapan MR;  proses MR;  rencana penanganan risiko;  profil risiko di satuan unit kerjanya.  Mengarahkan dan memantau penerapan program MR di unitnya masing-masing;  Mengkoordinasi proses identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan pelaporan risiko; dan  Berkoordinasi dengan Ketua Manajemen Risiko dalam rangka mengelola risiko di unit masing-masing. Wewenang Membantu pemilik risiko dalam pengelolaan risiko di lingkungan Unit Pemilik Risiko serta bertanggungjawab langsung dalam proses manajemen risiko dalam operasionalnya sehari-hari. Personil • Seluruh pejabat Eselon III; dan/atau • Salah satu pejabat fungsional setingkat yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko. 14
  • 15. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence UNIT PEMILIK RISIKO Administrator MR Tugas dan Tanggung Jawab menatausahakan proses dan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan pelaporan risiko. Personil • Pejabat Eselon IV yang ditunjuk. 15
  • 16. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Kebijakan Skala Risiko rendah sedang tinggi KEMUNGKINAN KONSEKUENSI rendahsedangtinggi rendah sedang tinggi 16
  • 17. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence SELERA RISIKO 17 rendah sedang tinggi KEMUNGKINAN KONSEKUENSI rendahsedangtinggi rendah sedang tinggi CONTOH Selera risiko
  • 18. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Penilaian Proses MR 18
  • 19. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Risk Maturity Level Bab III Pedoman Pelaksanaan RISKNAIVE RISKAWARE RISKDEFINED RISKMANAGED RISKENABLED 19
  • 20. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Elemen Level 1 Risk Naive Level 2 Risk Aware Level 3 Risk Defined Level 4 Risk Managed Level 5 Risk Enabled Pendekatan dan kerangka kerja Tidak ada Telah ada namun belum terintegrasi Telah ditetapkan Telah ditetapkan dan dikembangkan Telah tertanam dalam operasi organisasi Formulasi sasaran Mungkin ada Ada namun belum konsisten Ada Ada Ada Kompetensi SDM Tidak ada Terbatas Ada Ada Ada Sistem scoring Tidak ada Ada namun belum konsisten Ada Ada Ada Penentuan risk appetite Tidak ada Tidak ada Ada Ada Ada Risk Maturity Level Bab III Pedoman Pelaksanaan 20
  • 21. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Elemen Level 1 Risk Naive Level 2 Risk Aware Level 3 Risk Defined Level 4 Risk Managed Level 5 Risk Enabled Proses identifikasi dan evaluasi Tidak ada Tidak ada Ada namun belum menyeluruh Ada Ada Penanggung jawab risiko Tidak ada Tidak ada Ada namun belum menyeluruh Ada Ada Proses monitoring dan reviu Tidak ada Ada, namun masih terbatas Ada, reviu setahun sekali Ada, Reviu setiap tiga bulan Ada, Reviu setiap tiga bulan Penilaian risiko proyek Tidak ada Tidak ada Ada, namun baru sebagian besar Ada Ada Sistem Pelaporan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada Ada Risk Maturity Level Bab III Pedoman Pelaksanaan 21
  • 22. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, KesempurnaanIntegritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan PROSES MANAJEMEN RISIKO Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Inspektorat VII Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Djuanda II Lantai VII, Jalan DR. Wahidin Nomor I, Jakarta 10710 Telepon (021)3853855; faksimile (021)3853855; E-mail: rm_itjen@gmail.com www.itjen.depkeu.go.id
  • 23. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Proses Manajemen Risiko 23
  • 24. Kementerian Keuangan RI Inspektorat Jenderal PROSES MANAJEMEN RISIKO: Penetapan konteks
  • 25. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence KONTEKS...dalam RM... WHAT IS IT? Pernyataan yang jelas mengenai tujuan organisasi beserta dengan kriteria kesuksesannya, tujuan dan lingkup manajemen risiko, serta seperangkat elemen kunci bagi kegiatan identifikasi risiko di tahapan selanjutnya. 25
  • 26. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence PERMENKEU 191/PMK.09/08 Tujuan Penetapan Konteks  Mengidentifikasi lingkungan penerapan manajemen risiko;  Mengetahui dan menetapkan pihak yang paling berkepentingan (stakeholders utama);  Menetapkan ruang lingkup, tujuan, kondisi yang membatasi dan hasil yang diharapkan;  Menetapkan kriteria untuk meng- analisis dan mengevaluasi risiko. Memperoleh gambaran menyeluruh: • Parameter dasar; • Ruang lingkup; • Kerangka kerja. 26
  • 27. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Penyusunan Konteks...rules... Konteks secara umum menjadi landasan bagi pelaksanaan seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko. Konteks merupakan upaya untuk menentukan: tujuan, stakeholder terkait dan kriteria. Penyusunan konteks menjadi batasan dalam pelaksanaan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko tidak boleh keluar dari konteks yang telah ditetapkan. 27
  • 28. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence SELERA RISIKO rendah sedang tinggi KEMUNGKINAN KONSEKUENSI rendahsedangtinggi rendah sedang tinggi CONTOH Selera risiko 28
  • 29. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence 1. Informasi umum 2. Tujuan organisasi 3. Internal stakeholder 4. Eksternal stakeholder 5. Regulasi terkait 6. Struktur organisasi 7. Kriteria risiko FORM 1 PERMENKEU 191/PMK.09/08 APLIKASI...PMK 191... 29
  • 30. Kementerian Keuangan RI Inspektorat Jenderal PROSES MANAJEMEN RISIKO: IDENTIFIKASI RISIKO
  • 31. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Definisi Identifikasi Risiko Kegiatan untuk mencari dan mendaftar risiko yang ada dan terkait dengan tujuan dan aktivitas organisasi  Menegatifkan IKU  Activity Process Analysis  Imaginatif Thinking Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan Manfaat...? • Menginventarisasi semua risiko yang berpotensi merugikan organisasi agar organisasi AMAN Metode...? Hasil...? Apa...? RISK PROFILE 31
  • 32. 32 Sumber Informasi Pengalaman (internal & eksternal) Pendapat ahli Lost event database Laporan Hasil Audit Dokumen Perencanaan
  • 33. Cara Identifikasi Risiko Wawancara terstruktur Survei & Kuesioner Focus Group Discussion Check List Benchmarking 33
  • 34. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Kejadian (Risk Event) Output : Risk Statement (inti risiko / nama risiko) contoh: penerimaan pajak tidak mencapai target. Proses: Penjabaran peristiwa / kejadian / hal apa yang menjadi suatu risiko (risk itself) Segala hal yang dapat menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran / tujuan organisasi (negative impact) Harus diungkapkan dengan jelas dan dapat dengan mudah dimengerti (understandability) 34
  • 35. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Penyebab Terjadinya Risiko Segala hal (man, money, material, method, machine, disaster, dll) yang menjadi pemicu (trigger) atas kemunculan suatu risiko Harus dipastikan merupakan hal yang signifikan dan menjadi akar penyebab risiko Merupakan hal pokok yang akan dituju dalam melakukan penanganan risiko (risk treatment) Contoh penyebab risiko: kecerobohan manusia, kompetensi pegawai kurang, perubahan teknologi, perubahan kebijakan, peristiwa alam, dll. Penerimaan pajak tidak mencapai target <-> WP tidak patuh dlm memenuhi kewajiban pajak 35
  • 36. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Dampak Risiko Dampak negatif organisasi akibat suatu risiko Harus terkait dengan risk context (dalam kerangka pencapaian sasaran atau tujuan organisasi) Menjadi faktor untuk dipertimbangkan dalam penentuan tinggi rendahnya risiko Contoh dampak risiko: citra organisasi rusak, kerugian finansial, Penerimaan pajak tidak mencapai target karena WP tidak patuh kewajiban pajak dampak Reputasi DJP rusak 36
  • 37. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Waktu Terjadinya Risiko Menunjukkan waktu terjadinya suatu risiko dan penanda intensitas / frekuensi terjadinya risiko Upayakan menggunakan waktu yang presisi (specific time), untuk kemudahan pelaksanaan penanganan risiko (risk treatment) Jika tidak ada specific time, maka didasarkan pada tahapan atau fase dari alur suatu proses kegiatan Dapat bersifat repetitif atau once random Dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penentuan tinggi rendahnya level risiko Contoh: akhir tahun pajak 37
  • 38. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Kategori Risiko FRAUD • Disebabkan oleh adanya tindak kecurangan STRATEGIS & KEBIJAKAN • Disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau respon terhadap perubahan kebijakan OPERASIONAL • Disebabkan oleh kegagalan pada orang, proses atau sistem KEPATUHAN • Disebabkan oleh karena adanya pelanggaran regulasi FINANSIAL • Disebabkan oleh kegagalan pihak ketiga dalam pemenuhan kewajibannya 38
  • 39. Kementerian Keuangan RI Inspektorat Jenderal PROSES MANAJEMEN RISIKO: ANALISIS RISIKO
  • 40. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Definisi Analisis risiko Upaya untuk memahami risiko dengan lebih mendalam  mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada  menilai kemungkinan dan konsekuensi terjadinya risiko Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan Manfaat? • Menilai Signifikansi Setiap Risiko • Untuk Memperbandingkan Risiko Cara...? Hasil...? Apa...? PROFIL RISIKO 40
  • 41. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Guidance in Risk Analysis Analisis risiko seyogyanya dilakukan bersama-sama (group) dalam sebuah organisasi. Personal yang terlibat harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen risiko. Personal yang terlibat harus mengetahui dan memahami proses bisnis organisasinya. Analisis risiko harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman dalam proses bisnis yang bersangkutan. 41
  • 42. Kaidah Analisis Risiko RISIKO ADALAH SEGALA SESUATU KEJADIAN YANG BERPOTENSI UNTUK MENGHAMBAT, MENUNDA ATAU MENGGAGALKAN PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI RISIKO MERUPAKAN KOMBINASI (FUNGSI) DARI KEMUNGKINAN SUATU KEJADIAN DAN DAMPAK NEGATIF YANG DITIMBULKAN ATAS KEJADIAN ITU LEVEL RISIKO = LEVEL FREKUENSI X LEVEL KONSEKUENSI ( LR = LF X LK ) 42
  • 43. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Level Frekuensi FREQUENCY = PROBABILITY = LIKELIHOOD Kemungkinan suatu risiko untuk muncul ke permukaan (terjadi) dan berdampak pada organisasi Menunjukkan besaran suatu kejadian: - Mungkin untuk terjadi (kemungkinan) - Kekerapan kejadian suatu risiko (frekuensi) Diukur dengan menggunakan kriteria frekuensi Menghasilkan tingkatan besar kecilnya frekuensi suatu risiko (Level Frekuensi) 43
  • 44. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Level Konsekuensi CONSEQUENCY = IMPACT Menunjukkan efek atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejadian Diukur dengan menggunakan kriteria konsekuensi Menghasilkan tingkatan besar kecilnya konsekuensi suatu risiko (Level Konsekuensi) 44
  • 45. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence KRITERIA RISIKO  Kriteria risiko merupakan suatu ukuran yang menjadi standar dalam penentuan level suatu risiko.  Level risiko terdiri atas:  Tinggi (3),  Sedang (2),  Rendah (1).  Kriteria risiko menjadi acuan atas pertanyaan:  Kapan satu risiko dikatakan tinggi?  Bilamana satu risiko dikatakan sedang?  Saat bagaimana satu risiko dikatakan rendah? 45
  • 46. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence KRITERIA RISIKO  Kriteria risiko terdiri dari:  Kriteria konsekuensi  Kriteria frekuensi  Satu risiko memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria konsekuensi dan kriteria frekuensi.  Metode untuk menyusun kriteria ada 2, yaitu:  Kuantitatif, menggunakan angka numeris sebagai patokan ukuran tinggi rendahnya  Kualitatif, menggunakan pernyataan kata-kata sebagai suatu patokan untuk menyatakan tinggi rendahnya.  Metode penyusunan kriteria bersifat mutually exclusive (pilih salah satu). 46
  • 47. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Sistem Pengendalian Merupakan alat pengaman (kontrol) terhadap suatu risiko Yang dipertimbangkan adalah adanya kontrol yang terkait (existence) dan tingkat efektivitasnya (effectivity) Dipertimbangkan untuk menentukan level frekuensi dan level konsekuensi Efektivitas sistem pengendalian sangat menentukan level risiko Kegagalan atau tidak berfungsinya suatu sistem pengendalian bukan merupakan risiko 47
  • 48. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Contoh Analisis Risiko Contoh: Risiko “A” memiliki kompo - sisi sebagai berikut: 1. Level Frekuensi: “SEDANG” 2. Level Konsekuensi: “TINGGI” 3. Level Risiko “A“ adalah: “TINGGI” LEVEL RISIKO = LEVEL KONSEKUENSI X LEVEL FREKUENSI rendah sedang tinggi LEVEL KEMUNGKINAN LEVELKONSEKUENSI rendahsedangtinggi 48
  • 49. Kementerian Keuangan RI Inspektorat Jenderal PROSES MANAJEMEN RISIKO: EVALUASI RISIKO
  • 50. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Evaluasi risiko Upaya untuk menentukan signifikansi setiap risiko, dari yang paling signifikan hingga yang paling tidak signifikan  Menentukan kriteria atau kaidah untuk memprioritisasi risiko  Menilai signifikansi masing-masing risiko berdasarkan kaidah prioritisasi risiko Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan Manfaat? • Sebagai dasar untuk menentukan risiko mana yang akan ditangani Cara...? Hasil...? Apa...? PROFIL RISIKO berdasarkan prioritas 50
  • 51. Pertimbangan dalam Evaluasi Risiko • Selera risiko • Karakteristik suatu organisasi dalam menyikapi suatu risiko Risk Appetite • Batas tingkatan atau level risiko tertinggi dimana suatu organisasi memutuskan untuk tidak menangani suatu risiko Risk Tolerance • Aturan tertentu yang digunakan untuk menentukan signifikansi setiap risiko Kaidah Prioritisasi Risiko 51
  • 52. Kaidah Prioritisasi Risiko LEVEL RISIKOLEVEL KONSEKUENSIKATEGORI RISIKOLEVEL FREKUENSISUBJECTIVE JUDGEMENT TINGGI SEDANG RENDAH FRAUD STRATEGIK DAN KEBIJAKAN OPERASIONAL KEPATUHAN FINANSIAL LEVEL RISIKO LEVEL KONSEKUENSI KATEGORI RISIKO LEVEL FREKUENSI SUBJECTIVE JUDGEMENT 52
  • 53. Kementerian Keuangan RI Inspektorat Jenderal PROSES MANAJEMEN RISIKO: PENANGANAN RISIKO
  • 54. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Penanganan risiko Kegiatan untuk menyusun rencana penanganan (mitigasi) risiko dan menjalankan rencana tersebut  Memilih opsi penanganan risiko yang mungkin untuk dijalankan  Menyusun rencana penanganan risiko yang SMART  Eksekusi rencana mitigasi Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan Manfaat? • Sebagai alat perencanaan dan kontrol untuk menurunkan level risiko secara akurat, efektif dan efisien Cara...? Hasil...? Apa...? Dokumen Rencana & Realisasi Mitigasi Risiko 54
  • 55. Opsi Penanganan Risiko Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Risiko Menurunkan dampak Risiko Menerima Risiko Menghindari Risiko Mengalihkan/mentransfer Risiko 55
  • 56. Apakah semua risiko ditangani...? Tujuan mitigasi risiko adalah menurunkan level risiko. Tidak semua risiko dimitigasi. Mitigasi risiko memperhatikan dan tergantung pada: - Prioritas Risiko (hasil evaluasi risiko) - Penyebab Risiko - Selera Risiko - Sumber Daya Organisasi 56
  • 57. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Risiko Residual INHERENT RISK RESIDUAL RISK AFTER CONTROL RESIDUAL RISK AFTER MITIGATION INTERNAL CONTROL MITIGATION ACTIVITY 57
  • 58. Kementerian Keuangan RI Inspektorat Jenderal PROSES MANAJEMEN RISIKO: Monitoring dan reviu
  • 59. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Konsep Dasar PMK-191 tahun 2008 Pasal 7 ayat (6): Monitoring dan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan cara memantau efektivitas rencana penanganan risiko, strategi, dan sistem manajemen risiko. 59 Monitoring merupakan pengamatan terus menerus terhadap kinerja yang sebenarnya dibandingkan kinerja yang diharapkan. Reviu merupakan pemeriksaan periodik terhadap kondisi terkini dan biasanya terfokus pada hal tertentu.
  • 60. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Jenis Monitoring 60 • Monitoring secara Terus Menerus (On Going) Tercermin pada aktivitas supervisi, rekonsiliasi, dan aktivitas rutin lainnya dalam Manajemen Risiko • Monitoring secara Berkala (separate evaluation) Monitoring yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan memeriksa ukuran-ukuran dan parameter yang ada. (PMK 191/2008 Lampiran II Bab V huruf F) • Reviu Unit Pemilik Risiko (UPR) Monitoring yang bersifat selektif oleh UPR terutama diarahkan pada risiko- risiko yang berdasarkan tingkat risiko membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya(PMK 191/2008 Lampiran II Bab V huruf F) • Audit Monitoring yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal dengan ruang lingkup dan frekuensi yang lebih terbatas, terutama pada risiko-risiko utama dengan reviu lebih pada keandalan sistem dan bukan kondisi yang ada (PMK 191/2008 Lampiran II Bab V huruf F)
  • 61. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence 61 Periode Proses MR 1 Januari 2013 1 Januari 2014 Time Horizon (6 bulan) First Risk Assess ment Secon d Risk Assess ment 1 Juli 2013 Time Horizon (6 bulan) Third Risk Asses sment
  • 62. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Metodologi Monitoring dan Reviu risiko ditujukan untuk terutama mendeteksi dan mengantisipasi adanya perubahan dalam hal: Konteks organisasi Profil Risiko Level setiap risiko Efektivitas mitigasi risiko 62
  • 63. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Metodologi 63 • Monitoring penanganan risiko dapat dilakukan atas keseluruhan/semua atau hanya sebagian (berdasarkan prioritas) rencana aksi penanganan risiko. • Monitoring penanganan risiko dilakukan dengan melihat tingkat kemajuan pencapaian atas implementasi rencana penanganan risiko. • Di akhir periode (mis. 6 bulan), dilakukan perhitungan secara agregat atas keberhasilan langkah penanganan risiko, dengan membandingkannya terhadap periode sebelumnya. • Kegiatan monitoring penanganan risiko dalam proses manajemen risiko dituangkan kedalam formulir 6 dari PMK 191 tahun 2008.
  • 64. Kementerian Keuangan RI Inspektorat Jenderal PROSES MANAJEMEN RISIKO: Komunikasi dan pelaporan
  • 65. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Konsep Dasar PMK-191 tahun 2008 Pasal 7 ayat (7): Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dilakukan dengan cara mengembangkan komunikasi kepada stakeholder internal maupun eksternal. 65 • Komunikasi dan Konsultasi merupakan Penyampaian/ Pertukaran informasi yang relevan (secara dua arah) dari/kepada para Stakeholders melalui media yang sesuai, agar pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik
  • 66. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Implementasi Tanggung Jawab Pelaksanaan 66 Lampiran II PMK-191/2008 - Bab IV • Komite MR Melakukan koordinasi internal melalui pertemuan tatap muka secara berkala atau melalui media komunikasi lain; • Ketua Komite MR mengkomunikasikan profil risiko kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait; • Unit Pemilik Risiko melakukan koordinasi internal melalui pertemuan tatap muka secara berkala atau melalui media komunikasi lain. • Pemilik Risiko melaporkan profil risiko di satuan unit kerjanya kepada Komite Manajemen Risiko melalui rapat bersama Ketua Manajemen Risiko setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai periode yang ditetapkan Ketua Manajemen Risiko.
  • 67. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Implementasi Tahapan Pelaksanaan 67 Lampiran II PMK-191/2008 - Bab V huruf G: Komite MR, UPR, Koordinator MR • Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para Stakeholders (internal - eksternal) pada setiap tahapan proses MR, melalui saluran resmi maupun saluran tidak resmi. • Mengkaji efektifitas komunikasi serta menyampaikan analisis dan rekomendasi kepada UPR dan Pejabat Eselon I, dalam periode 6 (enam) bulan sekali.
  • 68. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Dokumentasi Proses MR • Formulir 1 : Form 1.0 Piagam Manajemen Risiko • Formulir 2 : Form 2.0 Risk Register A – Proses Identifikasi Risiko • Formulir 3 : Form 3.0 Risk Register B – Proses Analisis Risiko • Formulir 4 : Form 4.0 Risk Register C – Proses Evaluasi Risiko • Formulir 5 : Form 5.0 Rencana Penanganan Risiko • Formulir 6 : Form 6.0 Monitoring Penanganan • Formulir 7 : Form 7.0 Pelaporan Hasil Monitoring 68
  • 69. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Implementasi Pelaporan 69 • Pelaporan merupakan proses komunikasi atas ringkasan hal-hal pokok • Disampaikan secara berjenjang dari UPR kepada Ketua MR, Komite MR, dan Menteri. (Laporan kepada Komite MR dan Menteri memuat ikhtisar eksekutif dan laporan UPR) Aktivitas yang dilaporkan adalah hasil proses manajemen risiko, dengan titik fokus pada ouput dari langkah penanganan risiko. Pelaporan dilakukan untuk per-jenis atau per-kategori risiko, dengan kategori risiko sesuai PMK 191 Tahun 2008. Memperbandingkan antara capaian (output) dengan target kinerja. Untuk melihat adanya kesenjangan dan atau deviasi. Sebagai sumber informasi untuk menentukan langkah perbaikan dan pengembangan proses manajemen risiko. Tertuang dalam Formulir 7.
  • 70. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Implementasi Pelaporan 70 Lampiran II PMK-191/2008 - Bab VI huruf D: Ketua Komite Manajemen Risiko menyampaikan Paparan (exposure) Risiko unit Eselon I kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya kepada Menteri Keuangan pada setiap semester yaitu pada posisi per bulan Juni dan Desember.
  • 71. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Implementasi Pelaporan 71 Kompilasi Laporan Profil dan Peta Risiko Laporan Rencana Penanganan Risiko Laporan Monitoring Risiko Profil dan peta risiko Ketua Komite Manajemen Risiko Rencana Penanganan Risiko Lampiran II PMK-191/2008 - Bab VI: Unit Pemilik Risiko Ketua Manajemen Risiko
  • 72. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence Implementasi Jenis Laporan 72 – Laporan Profil dan Peta Risiko Deskripsi, penyebab dan konsekuensi risiko Ringkasan pengendalian yang ada Penilaian level risiko Peringkat risiko Prioritas risiko; – Laporan Rencana Penanganan Risiko Risiko yang dimitigasi dan tindakan yang dilakukan Penanggung jawab pelaksana rencana mitigasi risiko Anggaran yang dibutuhkan Jadwal implementasi – Laporan Monitoring Risiko Mekanisme dan frekuensi monitoring dan reviu risiko Hasil monitoring dan reviu risiko Tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan reviu risiko. Lampiran II PMK-191/2008 - Bab VI huruf A dan B:
  • 73. Integrity Professionalism Synergiy Service Excellence 73