Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian warga negara, hak yang dimiliki seperti bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pendidikan, kewajiban untuk taat hukum, ikut serta dalam pertahanan negara, serta fungsi dan tanggung jawab warga negara dalam memelihara demokrasi dan hukum di Indonesia.

1. HAKIKAT WARGA NEGARA
DALAM SISTEM DEMOKRASI
HAK WARGA NEGARA DALAM
PROSES DEMOKRASI
KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DALAM PROSES DEMOKRASI
FUNGSI TANGGUNG JAWAB
WARGA NEGARA DALAM PROSES
DEMOKRASI
PELANGGARAN HAK WARGA
NEGARA
MATERI

2. SISTEM
DEMOKRASI
PENGERTIAN
WNI
HAKIKAT WARGA NEGARA
HAK WARGA NEGARA
KEWAJIBAN WARGA NEGARA
FUNGSI TANGGUNG JAWAB
PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA
1.Politik
2.Pendidikan
3.Ekonomi
4.Sosial Budaya

3. SISTEM DEMOKRASI
• Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang
dibentuk dari kata (demos) yang berarti
“rakyat” dan (kratos) “keuasaan”
• Jadi sistem pemerintahan demokrasi adalah
sistem pemerintahan suatu negara yang
kekuasaanya mutlak ditentukan oleh
rakyat/melalui perwakilan rakyat

4. Pengertian Warga Negara
• Warga Negara adalah orang-orang yang
menurut hukum atau secara resmi merupakan
anggota resmi dari suatu negara tertentu, atau
dengan kata lain warga negara adalah warga
suatu negara yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan

5. HAKIKAT WARGA NEGARA
• Hakikat warga negara dalam demokrasi adalah
warga negara mempunyai hak yang sama
tanpa di bedakan antara satu dengan yang
lainya

6. HAK WARGA NEGARA
Pengertian Hak
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita
dan penggunaanya tergantung kepada kita
sendiri

7. HAK WARGA NEGARA
 Hak warga negara dalam
demokrasi
• Bidang Ekonomi
Artinya perekonomian itu dikerjakan oleh
semua,untuk semua dibawah pimpinan
Atau pengawasan anggota masyarakat yang
berdasarkan asas kekeluargaan .
• Bidang Sosial Budaya
Pemerintah berkewajiban untuk
mengusahakan agar kebudayaan nasional
dapat maju dan berkembang .Sedang
warga negara berhak ikut serta
mengembangkan kebudayaan nasional
tersebut dengan kemampuan dan
keinginanya
• Bidang Politik
Setiap warga negara wajar mendapat hak
ikut serta pemerintahan , yakni : hak
memilih dan dipilih,mendirikan organisasi
atau partai politik ,serta mengajukan
petisi dan kritik atau saran.
• Bidang Pendidikan
Pasal 31 ayat (1) : “Tiap- tiap Warga
Negara berhak mendapat pendidikan”

8. HAK WARGA NEGARA DALAM PROSES DEMOKRASI
• Pasal 27 ayat (1) Hak tentang persamaan kedudukan
di depan hukum dan pemerintah
• Pasal 27 ayat (2) Hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak
• Pasal 28D ayat (3) Hak untuk memperoleh
• Pasal 28E ayat (3) Hak kebebasan untuk
berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat
Hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 :

9. KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Kewajiban adalah sesuatu yang harus
dilakukan dengan penuh rasa tanggung
jawab
PENGERTIAN KEWAJIBAN

10. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara (pasal 28J ayat 1)
ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3)
KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI
Wajib Menaati Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)
Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
(Pasal 28J ayat 2)
Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan (Pasal 30 ayat 1)

11. FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA
Setiap Warga negara bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan sistem semokrasi Pancasila
Setiap warga negara bertanggung jawab terhadaop
pelaksanaan pemilu secara langsung ,umum
,bebas,rahasia,jujur ,dan adil
Setiap warga negara bertanggung jawab atas pelaksanaan
Hukum dan Pemerintahan Republik Indonesia
Setiap Warga Negara bertanggung jawab atas usaha
pembelaan negara
Setiap warga negara bertanggung jawab atas usaha
pelaksanaan hak-hak asasi manusia,mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan Indonesia

12. Pelanggaran Hak Warga Negara
Penangkapan dan penahanan seseorang demi
menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum
Pembungkaman kebebasan pers dengan cara
pencabutan SIUP,khususnya terhadap pers yang
dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih
mengganggu stabilitas keamanan
Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta
menyatakan pendapat karena dikhawatirkan menjadi
oposan terhadap pemerintah
Yang termasuk pelanggaran hak warga negara menurut UU yaitu