Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsipnya, pelaksanaannya dalam kehidupan politik di Indonesia, serta sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.
2. KOMPETENSI DASAR YANG HARUS DIKUASAI
1. Menjelaskan Arti Demokrasi Pancasila
2. Menjelaskan makna Demokrasi Pancasila
3. Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila
4. Menunjukkan Sikap Positif Terhadap Pelaksanaan
Demokrasi Dalam Berbagai Kehidupan.
3. LAGU “PEMILU”
Pemilihan Umum Telah Memanggil Kita
Seluruh Rakyat Menyambut Gembira
Hak Demokrasi Pancasila
Hikmah Indonesia Merdeka
Pilihlah Wakilmu Yang Dapat Dipercaya
Pengemban Amanat Yang Setia
Di Bawah Undang Undang Dasar Empat Lima
Kita Menuju Kepemilhan Umum
4. Hakekat Demokrasi Pancasila
Demokrasi pancasila adalah faham demokrasi yang
bersumber pada kepribadian dan filsafat bangsa yang
perwujudannya seperti ketentuan yang dalam
Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945.
Atau demokrasi dengan berlandaskan pada ketentuan
Pancasila dan UUD 1945
5. Ciri umum Demokrasi Pancasila
1. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat
2. Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarkat
3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
4. Selalu diliputi semangat kekeluargaan
5. Adanya rasa tanggungjawab dalam menghasilkan
keputusan
6. Dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur
7. Hasil keputusan musyawarah dapat
dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan
Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan
6. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila :
1. Persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. Kebebasan yang bertanggungjawab
4. Mewujudkan rasa keadilan social
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
6. Mengutamakan keputusan dengan musyawarah untuk
mufakat
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
7. Tujuan Pemilu di Indonesia :
1. Melaksanakan kedaulatan rakyat
2. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat
3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR
4. Melaksanakan pergantian personil pemerintahan
secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional)
5. Menjamin kesinambungan pembangunan Nasional
8. Asas Pemilu di Indonesia
(pasal 22E ayat 1 UUD 1945)
1. Langsung : rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung
memberikan suarnya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
2. Umum : semua warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat berhak untuk
menggunakan hak pilihnya/hak suaranya
3. Bebas : setiap warga Negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun
4. Rahasia : kerahasian pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh fihak
manapun dan dengan jalan apapun. Kecuali bila pemilih setelah keluar dari
TPS secara suka rela menyampaikan pilihannya kepada fihak manapun
5. Jujur : dalam penyelenggaraan pemilu, para penyelenggra pemilu
(pemerintah, partai politik, pengawas dan pemantau pemilu) dan pemilih
harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
6. Adil : dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan partai politik peserta
pemilu mendapatkan perlakuan yang sam serta bebas dari kecurangan dari
fihak manapun
9. MACAM – MACAM DEMOKRASI YANG PERNAH
BERAKU DI INDONESIA :
1
Demokrasi Liberal
(1945 S/D 1959).
3
Demokrasi Pancasila
Era Orde Baru ( 1966
S/D 1998)
2
Demokrasi
Terpimpin (1959
S/D 1966).
4
Demokrasi Pencasila
Era Reformasi (1998
S/D Sekarang)
10. MENURUT PELAKSANAANNYA DEMOKRASI
DIBEDAKAN MENJADI DUA
Demokrasi langsung
merupakan suatu bentuk
demokrasi di mana setiap
rakyat memberikan suara
atau pendapat dalam
menentukan suatu
keputusan.
Dalam demokrasi
perwakilan, seluruh rakyat
memilih perwakilan melalui
pemilihan umum untuk
menyampaikan pendapat
dan mengambil keputusan
bagi mereka.
DEMOKRASI LANGSUNG DEMOKRASI TAK LANGSUNG /
PERWAKILAN
15. PRINSIP
PEMERINTAHAN
DEMOKRATIS
DI BAWAH
RULE OF LAW
(MIRIAM BUDIARDJO)
ADANYA PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL
ADANYA BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS
DAN TIDAK MEMIHAK
ADANYA PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS
ADANYA KEBEBASAN UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT
ADANYA KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT /
BERORGANISASI DAN BEROPOSISI
ADANYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
16. Apabila Dilihat Dari Ketentuan
Prinsip Pemerintahan
Demokratis Di Bawah Rule Of
Law Apakah Negara Indonesia
Sudah Dapat Dikatakan
Sebagai Negara Yang
Demokratis ?
PERMASALAHAN
DISKUSIKAN DENGAN
KELOMPOKMU
17. TUANGKAN HASIL DISKUSI KALIAN
KE DALAM FORMAT BERIKUT
NO. PRINSIP DEMOKRASI SUDAH / BELUM BUKTINYA
1. PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL
2.
BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN
TIDAK MEMIHAK
3. PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS
4.
KEBEBASAN UNTUK MENYATAKAN
PENDAPAT
5.
KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT /
BERORGANISASI DAN BEROPOSISI
6. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
19. Sikap Yang Baik, Mau Menerima,
Dan Mendukung Bagi
Berkembang Dan Terlaksananya
Demokrasi Dalam Berbagai
Kehidupan
Apa Itu Sikap Positip
Terhadap Pelaksanaan Demokrasi
Dalam Berbagai Kehidupan ?
20. Henry B. Mayo
Pelaksanaan Budaya Politik Masyarakat Yang
Demokratis Akan Menerapkan Nilai – Nilai
Berikut
Menyelesaikan Perselisihan
Secara Damai Dan Melembaga
Menjamin Terselenggaranya
Perubahan
Secara Damai Dalam Masyarakat
Menyelenggarakan Pergantian
Pemimpin Secara Teratur
Membatasi Pemakaian Kekerasan
Mengakui Dan Menganggap Wajar
Adanya Keanekaragaman
Menjamin Tegaknya Keadilan