Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Materi utama mencakup pengertian warga negara, sistem demokrasi, hak warga negara seperti bidang politik, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, kewajiban warga negara, fungsi dan tanggung jawab warga negara, serta pelanggaran hak warga negara.
5. MATERIYANGAKAN DIPELAJARI
HAKIKAT WARGA NEGARA
DALAM SISTEM DEMOKRASI
HAK WARGA NEGARA DALAM
PROSES DEMOKRASI
KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DALAM PROSES DEMOKRASI
FUNGSI TANGGUNG JAWAB
WARGA NEGARA DALAM
PROSES DEMOKRASI
PELANGGARAN HAK WARGA
NEGARA
7. MATERI PROFIL REFERESIMATERI PROFIL REFERENSI
Waganegara adalah orang-orang
yang menurut hukum atau
secara resmi merupakan
anggota resmi dari suatu Negara
tertentu, atau dengan kata lain
warganegara adalah warga
suatu Negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
PENGERTIAN WN
SISTEM DEMOKRASI
HAKIKAT WARGA
NEGARA
PENGERTIAN WARGA NEGARA
8. MATERI PROFIL REFERESIMATERI PROFIL REFERENSI
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani
(dēmokratía) “kekuasaan rakyat” yang
dibentuk dari kata (dêmos) “rakyat” dan
(Kratos) “kekuasaan”.
Jadi Sistem pemerintahan Demokrasi
adalah sistem pemerintahan suatu negara
yang kekuasaannya mutlak di tentukan oleh
rakyat / melalui perwakilan rakyat.
PENGERTIAN WN
SISTEM DEMOKRASI
HAKIKAT WARGA
NEGARA
SISTEM DEMOKRASI
Hakikat warga negara dalam
demokrasi adalah warga negara
mempunyai hak yang sama tanpa di
bedakan antara satu dengan yang
lainnya
9. MATERI PROFIL REFERENSI
HAK WARGA
NEGARA
KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
HAKIKAT WARGA
NEGARA
FUNGSI
TANGGUNG JAWAB
HAK WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI
PENGERTIAN
HAK
HAK WARGA
NEGARA
DALAM
DEMOKRASI
PELANGGARAN
HAK WARGA
10. MATERI PROFIL REFERESIMATERI PROFIL REFERENSI
Hak adalah Sesuatu yang mutlak
menjadi milik kita dan
penggunaannya tergantung
kepada kita sendiri
PENGERTIAN HAK
HAK WARGA NEGARA
HAK WARGA
NEGARA
PENGERTIAN HAK
11. MATERI PROFIL REFERESIMATERI PROFIL REFERENSI
Bidang Politik
• Hak yang diakui dalam kedudukannya sebagai warga yang
sederajat. Oleh karena itu setiap warga negara wajar
mendapat hak ikut serta dalam pemerintahan: yakni hak
memilih dan dipilih, mendirikan organisasi atau partai politik,
serta mengajukan petisi dan kritik atau saran
Bidang Pendidikan
• perhatikanlah arti dan makna yang terkandung dalam Pasal
31 UUD 1945.
• Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap
Warga Negara berhak mendapat pengajaran.”
• Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-undang”
PENGERTIAN HAK
HAK WARGA NEGARA
HAK WARGA
NEGARA
HAK WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI
12. MATERI PROFIL REFERESIMATERI PROFIL REFERENSI
PENGERTIAN HAK
HAK WARGA NEGARA
HAK WARGA
NEGARA
HAK WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI
Bidang Ekonomi
• Dalam bidang ekonomi, negara Indonesia menganut sistem
demokrasi ekonomi; artinya perekonomian itu dikerjakan
oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau
pengawasan anggota masyarakat . Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Dalam hal ini perekonomian jangan sampai jatuh ke tangan
orang yang berkuasa, dan rakyat banyak yang tertindas.
Bidang Sosial Budaya
• lihat dan pahami pasal 32 UUD 1945 menyatakan “Bahwa
pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia”,
pasal ini mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban
untuk mengusahakan agar Kebudayaan Nasional dapat maju
dan berkembang. Sedang warga negara berhak ikut serta
mengembangkan kebudayaan Nasional tersebut dengan
kemampuan dan keinginannya.
13. MATERI PROFIL REFERENSI
HAK WARGA
NEGARA
KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
HAKIKAT WARGA
NEGARA
FUNGSI
TANGGUNG JAWAB
KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI
PENGERTIAN
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN
WARGA
NEGARA DALAM
DEMOKRASI
14. MATERI PROFIL REFERESIMATERI PROFIL REFERENSI
Kewajiban adalah Sesuatu
yang harus dilakukan dengan
penuh rasa tanggung jawab.
PENGERTIAN
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN WARGA
NEGARA
KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
PENGERTIAN KEWAJIBAN
15. MATERI PROFIL REFERESIMATERI PROFIL REFERENSI
PENGERTIAN
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN WARGA
NEGARA
KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara (pasal 27 ayat 3).
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. (pasal 28J ayat 1)
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nila-nilai agama, keamanan dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis. (pasal 28J ayat 2).
16. MATERI PROFIL REFERESIMATERI PROFIL REFERENSI
PENGERTIAN
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN WARGA
NEGARA
KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1).
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya (pasal 31 ayat 2).
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan
(Pembukaan UUD 1945, alinea I).
Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan
bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea II).
Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi Negara dan dasar
Negara (Pembukaan UUD 1945, alinea IV).
Setia membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2).
17. MATERI PROFIL REFERESIMATERI PROFIL REFERENSI
HAK WARGA
NEGARA
KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
HAKIKAT WARGA
NEGARA
FUNGSI
TANGGUNG JAWAB
FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB WARGA NEGARA
Setiap warga negara bertanggung jawab terhdap
pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila
Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pemilu secara langsung,umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil
Setiap warga negara bertanggung jawab atas
pelaksanaan Hukum dan Pemerintahan Replubik
Indonesia
Setiap warga negara bertanggung jawab atas usaha
pembelaan negara
Setiap warga negara bertanggung jawab atas
pelaksanaan hak-hak asasi manusia,
mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan
Indonesia
PELANGGARAN
HAK WARGA
18. MATERI PROFIL REFERESIMATERI PROFIL REFERENSI
HAK WARGA
NEGARA
KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
HAKIKAT WARGA
NEGARA
FUNGSI
TANGGUNG JAWAB
PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA
PELANGGARAN
HAK WARGA
Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa
berdasarkan hukum.
• Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim
yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan
kelangsungan pembangunan.
Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP,
khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah,
dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.
• Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai
sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa
aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat,
karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.
Yang termasuk pelanggaran hak warga negara menurut UU yaitu:
19. MATERI PROFIL REFERESIMATERI PROFIL REFERENSI
PENYUSUN
NO. NAMA NOMOR ABSEN
1 ADINDA DWI AYU 01
2 AHMAD RIZKI WENDY A. 03
3 AWALIYATUL HIKMAH 09
4 FERNANDIO PURBO P. 15
5 NOVIA LIYA ROHMATIN 28
6 SYLVIA LOVETA 35