Teknologi Informasi Pemerintahan
Materi Presentasi
Tantangan dan Peluang Regional
membahas tentang Pembangunan daerah,Pertumbuhan Ekonomi,Konsep Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
serta Tantangan dan Peluang Pembangunan daerah
mohon maaf apabila ada kekurangan dalam PPT
4. Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di
dunia, memiliki kondisi geografi wilayah yang bermacam-macam
yang kemudian menyebabkan struktur ekonomi tiap wilayah sangat
beragam. Kondisi demikian memungkinkan terjadinya tidak
meratanya pembangunan antardaerah ataupun antarsektor di suatu
daerah. Maka dari itu, pemerataan pembangunan senantiasa menjadi
permasalahan nasional dan merupakan salah satu pokok pembahasan
utama pembangunan.
6. APA ITU PEMBANGUNAN?
Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu
negara/wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi
pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses dimana terdapat saling
keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya perkembangan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisa dengan
seksama sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul akan mewujudkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap
pembangunan berikutnya. Lebih lanjut, pembangunan juga pada dasarnya
dapat dianggap sebagai proses perubahan yang disusun secara “sengaja” dan
terencana untuk mencapai situasi yang salah satu sendinya terdapat proses
perencanaan
7. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan. Maka, pembangunan selalu memprioritaskan usaha-usaha yang
mendukung guna membangun serta memperkuat sektor-sektor ekonomi di
setiap wilayahnya. Menurut Sjafrizal (2014), analisis tentang struktur ekonomi
daerah diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
sebagai dasar menentukan arah umum pembangunan daerah. Lebih lanjut,
analisis tentang struktur ekonomi daerah juga dapat digunakan untuk
mengetahui tingkat kemajuan pembangunan dengan melihat pada kemajuan
perubahan struktur ekonomi daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya,
kemampuan untuk memacu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat
tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayah
nya. BRKT
APA ITU PERTUMBUHAN EKONOMI?
8. BRKT
Teori pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan bagian penting dalam
analisis ekonomi wilayah dan perkotaan. Pertumbuhan ekonomi wilayah
merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi wilayah dan
mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisis
pertumbuhan ekonomi wilayah adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah
dapat tumbuh cepat dan adapula yang tumbuh lambat (Sjafrizal, 2012). Di samping
itu, analisis pertumbuhan ekonomi wilayah ini juga dapat menjelaskan hubungan
antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antardaerah dan mengapa hal
tersebut terjadi.
LANGKAH 3:
Konsep Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
9. BRKT
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan
target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah
di samping pembangunan fisik dan sosial. Sedangkan, target pertumbuhan
ekonomi tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi
yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi
wilayah sangat bervariasi antara satu dengan lainnya. Melalui pertumbuhan
ekonomi wilayah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat
secara bertahap akan dapat pula ditingkatkan.
10. BRKT
Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah semakin meningkat
dalam era otonomi daerah. Hal ini dikarenakan dalam era otonomi tersebut
masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerahnya guna mendorong perbaikan kemakmuran masyarakat
setempat. Maka dari itu, pembahasan tentang struktur dan faktor penentu
pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah
daerah dalam menentukan kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing.
11. BRKT
Cara Membuat
Presentasi Video Canva
08
PENGERTIAN DAERAH
Dalam pasal 1 huruf e UU No. 5/1974 yang di kutib Ibrahim (1997) mendefenisikan
daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat umum (rech gemeenschap) yang
mempunyai batas tertentu, yang berhak, berwewenang dan berkewajiban
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiridalam ikatan negara kesatuan
Republik Indones ia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Syarif dan Jubaedah (2006)
daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah,berwewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus urusan
pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
13. BRKT
Cara Membuat
Presentasi Video Canva
08
Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hak untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi sebenarnya tidak hanya
merupakan hak, melainkan juga kewajiban yang harus dijalankan. Hal
ini memang sudah dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1974 dan dipahami bahwa hak dan kewajiban selalu berjalan
seiring dan seimbang. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana hak
dan kewajiban itu di implementasikan di lapangan.
14. BRKT
Cara Membuat
Presentasi Video Canva
08
Otonomi yang luas sebenarnya merupakan pengejawantahan dari
makna desentralisasi secara utuh. Desentralisasi secara sederhana
dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang yang implementasinya
harus diiringi dengan penyerahan sumber-sumber daya yang diperlukan
untuk melaksanakan wewenang tersebut termasuk tanggungjawabnya.
Apapun konsep yang dikembangkan dalam upaya memahami otonomi
daerah, pada akhirnya tetap akan bermuara pada suatu pemahaman
yang menjadi hakikat otonomi itu sendiri. Pada hakikatnya otonomi
diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pemberdayaan daerah secara optimal.
15. BRKT
08
Pada reformasi dan otonomi daerah ini, sudah selayaknya kita
memanfaatkan peluang yang sudah diperoleh daerah untuk
membangun daerahnya secara mandiri melalui penerapan otonomi
daerah. Otonomi perlu dilaksanakan secara proporsional
danprofesional. Janganlah kesempata ini dijadikan sebagai kesempatan
untuk bersikap ajimumpung, dimana para elit daerah berlomba-lomba
membangun kroni dan kerajaan kecil dengan mengatas namakan
rakyat/daerahmelalui kewenangan yang dimilikinya, sehingga yang
muncul bukan keberhasilan dalam mengelola daerah melainkan hanya
mengembangkan kualitas dan kuantitas KKN daerah.