Pelaksanaan otda

2,045 views

Published on

materi untuk semester gasal kelas 9

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,045
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelaksanaan otda

  1. 1. I. Pengertian OTDA II. Dasar Hukum OTDA (harus dikuasai siswa) III. Perangkat Pemerintah dlm OTDAINDIKATOR IV. Pengelolaan Keuangan dlm OTDA V. Asas, Arti Penting & Tujuan OTDA VI. Peran serta Masyarakat dalam OTDA VII. Masalah-masalah yg muncul dlm OTDA & solusi2nya EVALUASI
  2. 2. 1. Pengertian OTDA Bahasa : - Otonomi (latin)  Antos = sendiri & Nomos = aturan Istilah (Psl. 1: 5,  UU. 32 /th 2004 ) : - Hak, wewenang, kewajiban daerah - untuk mengatur & mengurus sendiri - urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat - sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. 3. 2. Dasar Hukum OTDA (Peraturan yang mengatur ttg otonomi daerah)UUD 45 Psl 18 A,B, C  “NKRI dibagi atas provinsi, prov. dibagi atas kabupaten & kota, yg tiap provinsi – kab – kota mempunyai pemerintahan daerah yg diatur UU. “UU. No: 32/th 2004  ttg : Pemerintahan DaerahUU. No: 33/th. 2004  ttg : Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat & Daerah
  4. 4. 3. Perangkat pelaksana OTDAPerangkat pelaksana otonomi daerah : Pemda & DPRD.  Pemda di Provinsi : Gubernur beserta perangkatnya.  Pemda di Kabupaten/Kota : Bupati/Walikota beserta perangkatnya.  Pemerintah desa terdiri dari Kepala desa dan perangkat desa.
  5. 5. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah :Untuk pembangunan di daerah, daerah memiliki sumber2 penerimaan :1. PAD : > Pajak daerah > Retribusi daerah > Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah > Keuntungan Bunga & Kurs Kekayaan Daerah2. Dana perimbangan dari pusat : > Dana bagi hasil > Dana Alokasi Umum > Dana Alokasi Khusus3. Sumber lain : > Hibah tidak mengikat > Pendapatan dana darurat (akibat bencana alam, krismon, dll)
  6. 6. 5. Asas OTDADesentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur & mengurus urusan pemerintahan dlm sistem NKRIDekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu.Tugas perbantuan : Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau kepada desa untuk melaksanakan tugas perbantuan
  7. 7. Arti Penting OTDA :Efektifitas & efisiensi  (pelayanan masyarakat)Kebebasan (otonomi) seluas2nya  (dlm pengelolaan)Partisipasi  (keterlibatan masyarakat dlm mengelola)
  8. 8. Tujuan OTDA : (sesuai UU No 32 th 2004)1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat2. Lebih meningkatkan pelayanan umum3. Meningkatkan daya saing daerah
  9. 9. Hal2 yg jadi urusan pemerintah pusat (dalam otonomi daerah)1. Politik luar negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Yustisi5. Moneter dan fiscal6. Agama
  10. 10. 6. Peran serta Masyarakat dlm OTDA:Bentuk partisipasinya :1. Dengan pemikiran & keilmuan2. Dengan tenaga3. Dengan harta bendaPeran serta masyarakat dalam OTDA diwujudkan dalam :1. Kerjasama dlm Hubungan Antarwarga2. Kerjasama dlm Hubungan Warga antar Daerah di Indonesia3. Kerjasama dlm Hubungan Warga dg Pemerintah Daerah
  11. 11. 7. Masalah2 yg muncul dlm OTDA & solusi2nya PROBLEM SOLUSIRendahnya Pemahaman ttg OTDA Sosialisasi & PendidikanSumber daya aparat yang rendah Penyuluhan, penataan & pengawasan thd AparatRentan konflik Menyeimbangkan antara(antar penduduk/daerah/pusat-daerah) hukum/perundang2an lokal-daerah dg local wisdom yg berlaku di masyarakatBoros anggaran Pengawasan anggaran oleh masyarakat, LSM dan pemerintah
  12. 12. EvaluasiUlangan Harian 9-OTDA.pptx

×