SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Demokrasi, Desentralisasi vs Sentralisasi 
dan 
Dampak Politiknya 
KELOMPO 
K III
PERSONIL 
I GEDE KRISNAYASA 
RENA FITRI MULYANI 
DINDA FRANSISCA 
OVILANIA 
BONDRA ADI 
MUSTOFA
APA 
ITU 
DEMOKRASI 
?
DEMOKRASI 
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang 
semua warga negaranya memiliki hak setara 
dalam pengambilan keputusan yang dapat 
mengubah hidup mereka. Demokrasi 
mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik 
secara langsung atau melalui perwakilan— 
dalam perumusan, pengembangan, dan 
pembuatan hukum.
Ada beberapa jenis 
demokrasi, tetapi 
hanya ada dua 
bentuk dasar. 
Keduanya 
menjelaskan cara 
seluruh rakyat 
menjalankan 
keinginannya 
DEMOKRASI LANGSUNG 
Yaitu semua warga negara 
berpartisipasi langsung dan aktif 
dalam pengambilan keputusan. 
DEMOKRASI PERWAKILAN 
Di kebanyakan negara demokrasi 
modern, seluruh rakyat masih 
merupakan satu kekuasaan 
berdaulat namun kekuasaan 
politiknya dijalankan secara tidak 
langsung melalui perwakilan
APA 
ITU 
SENTRALISASI 
?
SENTRALISASI 
Sentralisasi adalah memusatkan seluruh 
wewenang atas segala urusan yang menyangkut 
pemerintahan kepada tingkat pusat. 
Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama 
di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan 
pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di 
zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering 
digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap 
kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI 
SETRALISASI 
SEGI EKONOMI 
EFEK POSITIF yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih 
terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur 
perekonomian. 
EFEK NEGATIF adalah daerah seolah-olah hanya di jadikan sapi perahan saja dan 
tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing- masing sehingga 
terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat. 
SEGI SOSIAL BUDAYA 
EFEK POSITIF perbedaan-perbadaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di 
persatukan dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di miliki bangsa 
Indonesia . 
EFEK NEGATIF pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas 
negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan 
eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial 
budaya tersendiri.
SEGI KEAMANAN 
EFEK POSITIF keamanan lebih terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, 
jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan 
nasional Indonesia. 
EFEK NEGATIF menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi-organisasi 
militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain. 
SEGI POLITIK 
EFEK POSITIF pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul 
akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan 
dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat 
terlaksana secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja. 
EFEK NEGATIF terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung 
pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk 
menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan 
menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat.
APA 
ITU 
DESENTRALISASI 
?
Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan 
wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi 
pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap 
kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang 
mendiami wilayah tersebut 
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah 
penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. 
Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, 
semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang 
DESENTRALISASI 
efisien
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI 
DESENTRALISASI 
SEGI EKONOMI 
EFEK POSITIF pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya 
alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki 
telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan 
masyarakat akan meningkat. 
EFEK NEGATIF penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya 
bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. 
SEGI SOSIAL DAN BUDAYA 
EFEK POSITIF memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan 
diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah 
untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan 
kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. 
Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut. 
EFEK NEGATIF masing- masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan 
kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan 
kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.
SEGI KEAMANAN 
EFEK POSITIF merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara 
Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam 
daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang 
merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). 
EFEK NEGATIF tetapi disatu sisi desentralisasi berpotensi menyulut konflik antar 
daerah 
SEGI POLITIK 
EFEK POSITIF sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah 
dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di 
pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola 
daerahnya. 
EFEK NEGATIF euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya 
mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk 
mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit 
untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

More Related Content

What's hot

Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatDadang Solihin
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikRusman R. Manik
 
TEORI DIFUSI KEBUDAYAAN (F.GRAEBNER DAN W.SCHMIDT)
TEORI DIFUSI KEBUDAYAAN (F.GRAEBNER DAN W.SCHMIDT)TEORI DIFUSI KEBUDAYAAN (F.GRAEBNER DAN W.SCHMIDT)
TEORI DIFUSI KEBUDAYAAN (F.GRAEBNER DAN W.SCHMIDT)MaharaniElma
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanNuzulul Putri
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis KependudukanSiti Sahati
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifBagus ardian
 
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...Sri Suwanti
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Kasmiah Ali
 
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahannurul khaiva
 
Melinda sihombing kebijakan publik sp
Melinda sihombing kebijakan publik spMelinda sihombing kebijakan publik sp
Melinda sihombing kebijakan publik spnurul khaiva
 
Model dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publikModel dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publik09417144006
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
 
TEORI DIFUSI KEBUDAYAAN (F.GRAEBNER DAN W.SCHMIDT)
TEORI DIFUSI KEBUDAYAAN (F.GRAEBNER DAN W.SCHMIDT)TEORI DIFUSI KEBUDAYAAN (F.GRAEBNER DAN W.SCHMIDT)
TEORI DIFUSI KEBUDAYAAN (F.GRAEBNER DAN W.SCHMIDT)
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakan
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis Kependudukan
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Organisasi sosial
Organisasi sosialOrganisasi sosial
Organisasi sosial
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
PPT MIGRASI PENDUDUK
PPT MIGRASI PENDUDUKPPT MIGRASI PENDUDUK
PPT MIGRASI PENDUDUK
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 
Perbandingan UU Pemda
Perbandingan UU PemdaPerbandingan UU Pemda
Perbandingan UU Pemda
 
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
 
Melinda sihombing kebijakan publik sp
Melinda sihombing kebijakan publik spMelinda sihombing kebijakan publik sp
Melinda sihombing kebijakan publik sp
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
Stratifikasi sosial 2016
Stratifikasi sosial 2016Stratifikasi sosial 2016
Stratifikasi sosial 2016
 
Model dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publikModel dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publik
 
Ba prajab wog
Ba prajab   wogBa prajab   wog
Ba prajab wog
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 

Similar to Demokrasi Desentralisasi

Diskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docxDiskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docxayiknina
 
Tugas 2 kwarganegaraan
Tugas 2 kwarganegaraanTugas 2 kwarganegaraan
Tugas 2 kwarganegaraanSafrial Amri
 
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...Iqbal Lfc
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahfuji kurniawan
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaHIA Class.
 
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fdFrans Dione
 
PPT Otonomi_Daerah.pptx
PPT Otonomi_Daerah.pptxPPT Otonomi_Daerah.pptx
PPT Otonomi_Daerah.pptxGFMtvlg
 
Makalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasiMakalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasiSeptian Muna Barakati
 
PEMDA OTDA 2.pptx
PEMDA OTDA 2.pptxPEMDA OTDA 2.pptx
PEMDA OTDA 2.pptxReisdro
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasiarievv
 
Tugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokalTugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokalricky04
 
Otonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasiOtonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasimaneicon22
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahHarmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahAmalia Tania
 

Similar to Demokrasi Desentralisasi (20)

Diskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docxDiskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docx
 
Tugas 2 kwarganegaraan
Tugas 2 kwarganegaraanTugas 2 kwarganegaraan
Tugas 2 kwarganegaraan
 
Makalah otonomi daerah 2
Makalah otonomi daerah 2Makalah otonomi daerah 2
Makalah otonomi daerah 2
 
Kelompok 4
Kelompok 4Kelompok 4
Kelompok 4
 
Bank english
Bank englishBank english
Bank english
 
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di Indonesia
 
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
 
PPT Otonomi_Daerah.pptx
PPT Otonomi_Daerah.pptxPPT Otonomi_Daerah.pptx
PPT Otonomi_Daerah.pptx
 
Makalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasiMakalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasi
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
PEMDA OTDA 2.pptx
PEMDA OTDA 2.pptxPEMDA OTDA 2.pptx
PEMDA OTDA 2.pptx
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasi
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Tugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokalTugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokal
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Otonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasiOtonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasi
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahHarmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
 

Recently uploaded

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 

Recently uploaded (13)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 

Demokrasi Desentralisasi

  • 1. Demokrasi, Desentralisasi vs Sentralisasi dan Dampak Politiknya KELOMPO K III
  • 2. PERSONIL I GEDE KRISNAYASA RENA FITRI MULYANI DINDA FRANSISCA OVILANIA BONDRA ADI MUSTOFA
  • 4. DEMOKRASI Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan— dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
  • 5. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya DEMOKRASI LANGSUNG Yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. DEMOKRASI PERWAKILAN Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan
  • 7. SENTRALISASI Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.
  • 8. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI SETRALISASI SEGI EKONOMI EFEK POSITIF yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. EFEK NEGATIF adalah daerah seolah-olah hanya di jadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing- masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat. SEGI SOSIAL BUDAYA EFEK POSITIF perbedaan-perbadaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di miliki bangsa Indonesia . EFEK NEGATIF pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri.
  • 9. SEGI KEAMANAN EFEK POSITIF keamanan lebih terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. EFEK NEGATIF menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain. SEGI POLITIK EFEK POSITIF pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja. EFEK NEGATIF terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat.
  • 11. Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang DESENTRALISASI efisien
  • 12. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI DESENTRALISASI SEGI EKONOMI EFEK POSITIF pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. EFEK NEGATIF penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. SEGI SOSIAL DAN BUDAYA EFEK POSITIF memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut. EFEK NEGATIF masing- masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.
  • 13. SEGI KEAMANAN EFEK POSITIF merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). EFEK NEGATIF tetapi disatu sisi desentralisasi berpotensi menyulut konflik antar daerah SEGI POLITIK EFEK POSITIF sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya. EFEK NEGATIF euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.