OTODA-KELEMBAGAAN

Penguatan Otonomi Daerah
dalam rangka Memperkokoh NKRI
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Rapat Kelompok Kerja Khusus
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Sahid Hotel-Jakarta, 6-7 Maret 2007

dadang-solihin.blogspot.com 3
Dadang holds a MA degree (Economics), University of
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe, included Advanced International
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202
Dadang Solihin’s Profile

Bahan Diskusi
 Dimana Posisi Otoda?
 Visi dan Misi Pembangunan
 Tahapan dan Skala Prioritas PJPN 2005-2025
 Sasaran Otoda
 Tujuan Otonomi Daerah
 Permasalahan Otonomi Daerah
 Analisa Potensi Permasalahan

Dimana Posisi Otoda?
Visi Otoda
Strategi Otoda
Kinerja Otoda

Dimana Posisi Otoda?
Sasaran Otoda
Strategi Otoda
Kinerja Otoda

Visi:
Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
Misi:
Nasional Tahun 2005–2025
Visi dan Misi Pembangunan
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya,
dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional.
Sumber: UU 17/2007

Tahapan dan Skala Prioritas PJPN 2005-2025
 Pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya
penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin
dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah
dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan
yang lebih tinggi; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam
mendukung percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.
 Kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai
dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah
serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan
bangsa.
 Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan
bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai
demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi,
nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah.
 Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan
terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek
kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi
manusia
RPJM ke-1
(2005 – 2009)
RPJM ke-2
(2010 – 2014)
RPJM ke-3
(2015 – 2019)
RPJM ke-4
(2020 – 2024)

Sasaran Otoda
1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang
mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan
Provinsi NAD.
2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah;
3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang
efektif, efisien, dan akuntabel;
4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya
aparatur pemerintah daerah yang profesional dan
kompeten;
5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan
pembangunan secara transparan, akuntabel, dan
profesional; dan
6. Tertatanya daerah otonom baru.
Sumber: RPJM 2004-2009

Tujuan Otonomi Daerah
 Mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui
 peningkatan pelayanan,
 pemberdayaan dan peran serta
masyarakat.
 Meningkatkan daya saing daerah dengan
memperhatikan
 prinsip demokrasi,
 pemerataan,
 keadilan,
 keistimewaan dan kekhususan serta
 potensi dan keanekaragaman daerah
dalam sistem NKRI.
Sumber: UU 32/2004 (Penjelasan Umum)

Permasalahan Otonomi Daerah
1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama
ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga
proses desentralisasi menjadi tersumbat.
2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya
ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris
mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat
pemerintahan di daerah.
3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan
antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber
daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber
daya manusia.
4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang
menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.
Sumber: Tap MPR No. IV/MPR/2000

Permasalahan Otonomi Daerah . . .
1. belum jelasnya pembagian kewenangan antara
pemerintah pusat dan daerah,
2. berbedanya persepsi para pelaku pembangunan
terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
3. masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah,
4. belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah
yang efektif dan efisien,
5. terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur
pemerintah daerah,
6. masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, dan
7. pembentukan daerah otonom baru (pemekaran
wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.
Sumber: RPJM 2004-2009

Analisa Potensi Permasalahan
? Urusan Pemerintahan
Kelembagaan
Personil
Keuangan Daerah
Perwakilan
Pelayanan Publik
Pengawasan
?
?
?
?
?
?
Otsus Papua
Otsus NAD
Pemekaran &
Perbatasan
Pemberdayaan
Masyarakat
?
?
?
?
Masalah
Filosofis
Masalah
Strategis
Masalah
Implementatif
Jangka Pendek
Mengganggu
Sistem
Jangka Menengah
Merusak
Sistem
Jangka Panjang
Melumpuhkan
Sistem
Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem

Potensi Permasalahan: Urusan Pemerintahan
Masalah
Filosofis
Masalah
Strategis
Masalah
Implementatif
Jangka Pendek
Mengganggu
Sistem
Jangka Menengah
Merusak
Sistem
Jangka Panjang
Melumpuhkan
Sistem
 Terjadi tumpang tindih antar tingkatan
pemerintahan dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan, karena belum sinkronnya antara
UU Otoda dengan UU Sektor.
 Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan
yang mempunyai potensi pendapatan (revenue).
 Adanya gejala keengganan dari
Departemen/LPND untuk mendesentralisasikan
urusan secara penuh karena kekhawatiran
daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb
secara optimal.

Rekomendasi: Urusan Pemerintahan
1. Menyusun PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat,
Provinsi, Kab/Kota (melaks ketentuan Ps 11 UU No.32/04
sekaligus sebagai pengganti PP 25/2000).
2. Departemen/LPND menyusun norma, standar, prosedur dan
kriteria untuk mengatur hubungan antar strata pemerintahan
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di
desentralisasikan.
3. Bagi daerah yg belum memenuhi standard, norma dan kriteria
untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan yg menjadi
kewenangannya, Pemerintah memberikan fasilitasi.
4. Dalam fasilitasi Pemerintah dapat melimpahkan sebagian
wewenangnya kepada Gubernur, agar daerah mampu memenuhi
norma, standar dan kriteria untuk melaksanakan urusan
pemerintahan tersebut.

Potensi Permasalahan: Kelembagaan Daerah
Masalah
Filosofis
Masalah
Strategis
Masalah
Implementatif
Jangka Pendek
Mengganggu
Sistem
Jangka Menengah
Merusak
Sistem
Jangka Panjang
Melumpuhkan
Sistem
 Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan
struktur gemuk akibat tekanan birokrasi dan
politisi
 Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda
sehingga menyulitkan kordinasi dan pembinaan
 Struktur yg gemuk membutuhkan PNS yg banyak
sehingga untuk gaji dan insentif PNS menelan
50,3% dari APBD. Kalau ditambah biaya lain-lain
akan membebani sekitar 70% APBD. Akibatnya
alokasi untuk pelayanan publik hanya sekitar 30%
 Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya
mengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitu
penyediaan pelayanan dasar dan pengembangan
potensi unggulan daerah.

Rekomendasi: Kelembagaan Daerah
1. Menyusun PP Kelembagaan sebagai tindaklanjut Ps 128 UU No.32
Tahun 2004 sekaligus sebagai pengganti PP 8/2003
2. Menyusun pengelompokan struktur organisasi Pemda dikaitkan
dengan faktor jumlah penduduk, kemampuan keuangan dan luas
wilayah
3. Menata perumpunan urusan-urusan pemerintahan sejenis dengan
nomenklatur yang sama
4. Menyusun mekanisme supervisi dan fasilitasi kelembagaan
(Gubernur untuk Kab/Kota dan Pemerintahuntuk Provinsi)
5. Kelembagaan daerah harus mampu mengakomodasikan pelayanan
dasar (Urusan Wajib) dan pengembangan potensi unggulan
(Urusan Pilihan)
6. Adanya keseimbangan antara Dinas sebagai unsur pelaksana
(Operating Core), dengan Badan/Kantor sebagai unsur pendukung
teknis (Techno Structure) dengan Biro/Bagian sebagai unsur
pendukung administratif (Support Staff). Semuanya dibawah
kordinasi Sekda (Middle line)

Potensi Permasalahan: Personil
Masalah
Filosofis
Masalah
Strategis
Masalah
Implementatif
Jangka Pendek
Mengganggu
Sistem
Jangka Menengah
Merusak
Sistem
Jangka Panjang
Melumpuhkan
Sistem
 Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengan
kompetensi rendah dan kekurangan PNS dengan
kompetensi yg memadai.
 Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untuk
menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan
kompetensi/profesionalisme
 Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam event
Pilkada).
 Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan career
development akibat tidak adanya manpower planning di
daerah
 Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidak
ada reward atau punishment terkait dengan kinerja
 Kesejahteraan yg belum memadai sehingga PNS
cenderung mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus
pada tugas pokok.

Rekomendasi: Personil
1. Menyusun PP Kepegawaian Daerah
2. Memfasilitasi daerah agar mampu menyusun Manpower Planning
terkait dengan visi dan misi daerah
3. Menyusun kebijakan tentang Standard Kompetensi, Career
Planning, Career Development dan training, sistem penilaian dan
sistem mutasi PNS daerah serta sistem imbalan yang kompetitif
4. Menyusun strategi rasionalisasi PNS dikaitkan dengan ratio PNS
terhadap jumlah penduduk yg dilayani, termasuk strategi minus
growth bagi daerah yg kelebihan PNS
5. Menyusun strategi penyaluran PNS ke jabatan-jabatan fungsional
untuk mengurangi tekanan pada jabatan struktural
6. Menjaga netralitas PNS dari patronasi dan kooptasi politis dan pro
profesionalisme
7. Meningkatkan peran Sekda sebagai Top Career Service
8. Melaksanakan supervisi dan fasilitasi kepegawaian dari Pusat ke
Provinsi dan Gubernur ke Kab/Kota

Potensi Permasalahan: Keuangan Daerah
1. Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan
penerimaan.
2. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial
Insufficiency).
3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya
penegakan hukum.
4. Overhead cost pemda yang tinggi.
5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam
penyusunan APBD.
6. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui
dekonsentrasi dan tugas pembantuan
7. Terbatasnya pemanfaatan DAK
8. Kurangnya manajemen aset
9. Kebijakan investasi di daerah

Rekomendasi: Keuangan Daerah
1. Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaan
pelayanan yang dilakukan
2. Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah
dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah
3. Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhan
dasar disusun berdasarkan atas standar pelayanan yang
ditetapkan oleh Pemerintah
4. Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanya
rasionalisasi dana Sektoral yang masih besar dalam alokasi
APBN
5. Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerah
yang rusak, maka perlu adanya alokasi DAK

Potensi Permasalahan: Perwakilan
1. Kemitraan yang tidak jelas
2. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD
3. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh
DPRD
4. Campur tangan DPRD dalam penentuan
penunjukan pejabat karir
5. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap
peraturan perundangan
6. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan
lemahnya networking

Rekomendasi: Perwakilan
1. Peningkatan Hubungan DPRD dengan Masyarakat
2. Peningkatan Akuntabilitas DPRD dan Kepala
Daerah

Potensi Permasalahan: Pelayanan Publik
1. Rendahnya Kualitas Pelayanan
2. Masih Besarnya Peranan Pemda dalam
Penyediaan Pelayanan
3. Tidak Jelasnya Standard Pelayanan
4. Rendahnya Akuntabilitas Pelayanan

Rekomendasi: Pelayanan Publik
1. Identifikasi dan Standarisasi Pelayanan Pemda
2. Penentuan standar pelayanan baik yang
bersifat kualitatif maupun kuantitatif
3. Peningkatan Kinerja Pelayanan oleh Pemda

Potensi Permasalahan: Pengawasan
1. Kurangnya sanksi terhadap
pelanggaran peraturan
2. Kurangnya supervisi dan sosialisasi
ke daerah

Rekomendasi: Pengawasan
1. Perlunya supervisi sosialisasi
peraturan perundangan
2. Penegakan hukum yang tegas

Status Otonomi Khusus/Daerah Istimewa
 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan Undang-undang.
Sumber: Ayat 1 Pasal 18B UUD 45 Amandemen
 Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa
Aceh dan Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, agar dikeluarkan
selambat-lambatnya 1 Mei tahun 2001 dengan memperhatikan
aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.
Sumber: Tap MPR No.IV/MPR/2000
 Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi
khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula
ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.
Sumber: Pasal 225 UU 32/2004

Prioritas Pembangunan Daerah
1. Mengurangi disparitas atau
ketimpangan pembangunan antar
daerah dan antar sub daerah
serta antar warga masyarakat
(pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan
mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah
lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat
daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga
kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi
sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
Meningkatkan:
 Kesejahteraan
masyarakat
 Pelayanan umum
 Daya saing daerah
Konsep APBD

Partisipasi Masyarakat dalam RAPBD
 Partisipasi  keikutsertaan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan.
 Diperlukan proses perencanaan yang partisipatif.

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Menyelaraskan Sektor dan Daerah
Bappeda menyusun
Rancangan Awal RKPD
Penetapan RKPD
Sebagai pedoman penyusunan
Rancangan APBD
Rancangan Akhir RKPD
a) Prioritas Pembangunan
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah
d) Program SKPD
a) Prioritas Pembangunan Daerah
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah 
Pagu Indikatif
SKPD Menyusun Renja SKPD
Program SKPD
d) Program SKPD
MUSRENBANG Kab/Kota
a. Sinkronisasi Program SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
MUSRENBANG Prov Sbg
Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(4)Bappenas menyelenggarakan
MUSRENBANGNAS
a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
Maret
April
April
MUSRENBANG
Desa/Kelurahan/Kecamatan
Mei
(8)
(9)
(10)
(11.a)
(11.b)
(12)
(13)
(14)
(15)

Pemekaran Daerah
Tugas dan wewenang DPR :
 Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan
oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama;
Pasal 26 Ayat (1) g UU22/2003
Tugas dan wewenang DPD :
 DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
Pasal 42 Ayat (1) UU22/2003

Mangatasi Ketidakseimbangan Kemampuan Daerah
• Desentralisasi Fiskal
Dana
Perimbangan DAK
DAU
Dana Bagi Hasil
BPHTB
PBB
PPh
Pajak
Pertambangan
Umum
Kehutanan
Perikanan
Minyak Bumi
SDA
Gas Bumi
Panas Bumi

Pergeseran Jabatan PNS oleh KDH Baru
 Kriteria syarat minimal eselonering harus
jelas

Terima Kasih

OTODA-KELEMBAGAAN

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to OTODA-KELEMBAGAAN

Similar to OTODA-KELEMBAGAAN (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

OTODA-KELEMBAGAAN