Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG & JASA"
1. PENGANTAR UMUM
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa (Pemerintah)
PERPRES NO. 4 TH 2015
jo
PERPRES NO.16 TH 2018
By : Kanaidi, SE., M.Si, cSAP
kanaidi963@gmail.com ..08122353284
Training
2. a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu,
biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah;
d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan
barang/jasa hasil penelitian;
f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g. mendorong pemerataan ekonorni; dan
h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan
Diberlakukannya
PERPRES 4/2015 PERPRES 16/2018
Tujuan
3. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA
PERPRES 4/2015 jo 16/2018
Ruang Lingkup Pemberlakuan Kriteria Pembiayaan
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Kementerian/ Lembaga/ Perangkat
Daerah
Sebagian atau seluruhnya bersumber dari
dari APBN/APBD (termasuk PHLN)
Pengadaan barang/jasa Untuk Investasi
dilingkungan Bank Indonesia, BHMN,
BUMN/BUMD
Sebagain atau seluruhnya dibebankan
pada APBN/APBD (termasuk PHLN)
• Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah
dalam negri yang diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
• Pengadaan barang/jasa yang sebagaian atau seluruhnya dibiayai dari
pinjaman/hibah Dalam Negri dan Luar Negri (PHLN) harus mengikuti
Perpres, apabila ada perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tatacara
pengadaan yang akan dipergunakan.
• Peraturan-peraturan lain dibawahnya, tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Presiden ini
4. PENDAHULUAN
Gambaran Umum Pengadaan
KEBUTUHAN BRG
DAN JASA
PEMERINTAH
DIPERLUKAN
KEGIATAN
PENGADAAN
BAGAIMANA
CARA
PENGADAANNYA
PERATURAN PER
UNDAGAN YG
TERKAIT
TATA NILAI
PARA PIHAK
PENGGUNAAN
PRODUK DN
USAHA KECIL
PELELANGAN
INTERNASIONAL
PIJAMAN/HIBAH LN
KEIKUTSERTAAN
USAHA ASING
KONSEP RAMAH
LINGKUNGAN
PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
MELALUI SWA
KELOLA
RENCANA
UMUM
PENGADAAN
MELALUI
PENYEDIA
BARANG/JASA
KEGIATAN
PENGADAAN
PERPRES NO. 4/2015 jo NO.16/2018
5. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
PENDAHULUAN
Gambaran Umum Pengadaan
BARANG/
JASA
•BARANG
•PEKERJAAN
KONSTRUKSI
•JASA
LAINNYA
•JASA
KONSULTASI
PENYEDIA YG
MAMPU
MELAKSANAKAN
• BADAN USAHA
• ORANG
PERSEORANGAN
• USAHA MIKRO
• USAHA KECIL
• PERUSAHAAN
ASING
• TENAGA AHLI
ASING
PROSES
PEMILIHAN
PENYEDIA
RENCANA
PEMILIHAN
PENYEDIA
PELAKSANAAN
PEMILIHAN
PENANDATANG
ANAN DAN
PELAKSANAAN
KONTRAK
PERSIAPAN
DAN
PENYUSUNAN
KONTRAK
PENGENDALIAN
DAN
PENGAWASAN
KONTRAK
SERAH TERIMA
HASIL
PEKERJAAN
JAMINAN
SERAH
TERIMA
6. KEBIJAKAN UMUM
a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan,
terbuka, dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
Pengadaan Barang/Jasa;
d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta
transaksi elektronik;
f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar
Nasional Indonesia (SNI);
g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah;
h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
9. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
Unit Layanan
Pengadaan / Pejabat
Pengadaan
Pejabat Pembuat
Komitmen
Pejabat/Panitia
Pemeriksa & Penerima
Hasil Pekerjaan
Penyedia
Barang / jasa
Proses Pemilihan dan
Penetapan
Kontrak dan
Pelaksanaan
Hasil Pekerjaan
mengangkat
10. ISTILAH BARANG DAN JASA
PENDAHULUAN
Gambaran Umum Pengadaan
PENGADAAN
BARANG /JASA
PEMERINTAH
PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN
(PPK)
Unit Kerja
Pengadaan
Barang/Jasa
(UKBJ)
adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai
oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil
keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.
Unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa.
11. PENDAHULUAN
Gambaran Umum Pengadaan
ISTILAH BARANG DAN JASA
BARANG
Pekerjaan
Konstruksi
Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
Setiap benda baik berujud maupun tidak berujud, bergerak maupun
tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh pengguna barang
adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di
dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
JASA
LAINNYA
Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu di berbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
JASA
KONSULTASI
12. ALUR PIKIR PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEBIJAKAN UMUM
PRINSIP2 PENGADAAN
ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
BARANG KONSTRUKSI
JASA
KONSULTASI
JASA LAINNYA
SWAKELOLA
• Pelelangan
Umum
• Pelelangan
Sederhana
• Penunjukan
langsung
• Pengadaan
langsung
• Kontes
• Pelelangan
Umum
• Pelelangan
Terbatas
• Pemilihan
langsung
• Penunjukan
langsung
• Pengadaan
langsung
• Seleksi Umum
• Seleksi
sederhana
• Penunjukan
langsung
• Pengadaan
langsung
• Sayembara
• Perorangan
• Pelelangan
Umum
• Pelelangan
Sederhana
• Penunjukan
langsung
• Pengadaan
langsung
• Sayembara
PENYEDIA BRG/JASA KONTRAK / SPK
13. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
PENDAHULUAN
Gambaran Umum Pengadaan
BARANG/JASA
PELAKSANAAN
SWAKELOLA
PROSES
PELAKSANAAN
SWAKELOLA
KARAKTERISTIK
BARANG/JASA YG
BISA DLAKUKAN
DENGAN CARA
SWAKELOLA
1 . K/L/D/I
PENANGGUNG
JWB
ANGGARAN.
2. INSTANSI LAIN
3. KELOMPOK
MASYARAKAT
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
DAN
EVALUASI
14. Struktur Pengadaan Brg/Jasa Pemerintah
(PERPRES NO.54/2010)
1.Lelang Umum
2.Lelang sederhana
3.Penunjukan langsung
4.Pengadaan langsung
5.Kontes/sayembara
Diatas Rp 200 jt
Max Rp 200 jt (100 -200)
Darurat
Maks Rp 100 jt
Pemilihan Penyedia
Brg dan jasa lainnya.
1.Lelang Umum
2.Lelang Terbatas
3.Pemilihan Langsung
4.Penunjukan Langsung
5.Pengadaan Langsung
Diatas Rp 200 jt
Max Rp 200 jt (100 -200)
Darurat
Maks Rp 100 jt
Pemilihan Penyedia
Jasa Konstruksi
Pemilihan Penyedia
Jasa Konsultasi
1.Seleksi Umum
2. Seleksi Sederhana
3.Penunjukan Langsung
4.Pengadaan Langsung
5. Sayembara
Diatas Rp 200 jt
Max Rp 200 jt (100 -200)
Darurat
Maks Rp 50 jt
Pemilihan
Penyedia
Brg dan jasa
SWAKELOLA
1. Instansi Sendiri
2. Instansi Pemerintah lain
3. Kelompok Masyarakat
Pengadaan
Barang/jasa
Tlh diubah dgn
(PERPRES NO.16/2018)
15. 1.Lelang Umum
2.Lelang sederhana
3. Lelang terbatas
4.Penunjukan langsung
5.Pengadaan langsung
6.Kontes/sayembara
Diatas Rp 5 M
Max Rp 5 M
Kompleks / terbatas
Darurat
Maks Rp 200 jt
Pemilihan Penyedia
Brg dan jasa lainnya.
1.Lelang Umum
2.Lelang Terbatas
3.Pemilihan Langsung
4.Penunjukan Langsung
5.Pengadaan Langsung
Diatas Rp 5 M
Kompleks / terbatas
Max Rp 5 M
Darurat
Maks Rp 200 jt
Pemilihan Penyedia
Jasa Konstruksi
Pemilihan Penyedia
Jasa Konsultasi
1.Seleksi Umum
2. Seleksi Sederhana
3.Penunjukan Langsung
4.Pengadaan Langsung
5. Sayembara
Diatas Rp 200 jt
Max Rp 200 jt
Darurat
Maks Rp 50 jt
Pemilihan
Penyedia
Brg dan jasa
SWAKELOLA
1. Instansi Sendiri
2. Instansi Pemerintah lain
3. Klmpok Masyarakat
Pengadaan
Barang/jasa
Struktur Pengadaan Brg/Jasa Pemerintah
(PERPRES NO.70/2012)
16. SWAKELOLA
Pelaksanaan pekerjaan yg direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai
penanggung jawab anggaran , instansi pem. Lain
dan/atau klmpok masy.
a. Pengadaan B/J yg memiliki karakteristik tertentu (non standart) bila dgn
proses pengadaan lain tdk efektif dan efisien.
b. Pek. Untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM sesuai dgn K/D/L/I
c. Pek. Yg operasi pemeliharaannya perlu partisipasi masy. Setempat.
d. Pek. Yg dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi dan pembiayaannya tdk diminati
oleh penyedia B/J.
e. Pek. Yg secara rinci/detil tdk dpt dihitung atau ditentukan lebih dulu bila
dilaksanakan oleh pnyedia B/J akan mengalami resiko rugi.
f. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, penyuluhan dll.
g. Pek. Untuk proyek percontohan.
h. Pek. Khusus yg bersifat pemrosesan data, rumusan kebijakan, pengujian lab,
pengembangan sistem, penelitian dll.
i. Pek. Yg bersift rahasia
j. Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya DN
k. Industri pertahanan, alutsista dan almatsus DN