Narasumber : Kanaidi, SE., M.Si., cSAP HP. 0812 2353 284, WA.: 0877 5871 1905 e-mail : kanaidi63@gmail.com -----------------------------------------

1. PENGANTAR UMUM
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa (Pemerintah)
PERPRES NO. 4 TH 2015
jo PERPRES NO.16 TH 2018
jo
PERPRES NO.12 TH 2021
Training

2. a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu,
biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah;
d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan
barang/jasa hasil penelitian;
f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g. mendorong pemerataan ekonorni; dan
h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan
Diberlakukannya
PERPRES 16/2018 PERPRES 12/2021
Tujuan
Koperasi
Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan
perluasan kesempatan berusaha; dan
Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan
Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
Mendukung pelaksanaan penelitian dan
pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap
uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,
kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

3. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA
PERPRES 16/2018 jo 12/2021
Ruang Lingkup Pemberlakuan Kriteria Pembiayaan
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Kementerian/ Lembaga/ Perangkat
Daerah
Sebagian atau seluruhnya bersumber dari
dari APBN/APBD (termasuk PHLN)
Pengadaan barang/jasa Untuk Investasi
dilingkungan Bank Indonesia, BHMN,
BUMN/BUMD
Sebagain atau seluruhnya dibebankan
pada APBN/APBD (termasuk PHLN)
• Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah
dalam negri yang diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
• Pengadaan barang/jasa yang sebagaian atau seluruhnya dibiayai dari
pinjaman/hibah Dalam Negri dan Luar Negri (PHLN) harus mengikuti
Perpres, apabila ada perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tatacara
pengadaan yang akan dipergunakan.
• Peraturan-peraturan lain dibawahnya, tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Presiden ini

4. Gambaran Umum Pengadaan
KEBUTUHAN BRG
DAN JASA
PEMERINTAH
DIPERLUKAN
KEGIATAN
PENGADAAN
BAGAIMANA
CARA
PENGADAANNYA
PERATURAN PER
UNDAGAN YG
TERKAIT
TATA NILAI
PARA PIHAK
PENGGUNAAN
PRODUK DN
USAHA KECIL
PELELANGAN
INTERNASIONAL
PIJAMAN/HIBAH LN
KEIKUTSERTAAN
USAHA ASING
KONSEP RAMAH
LINGKUNGAN
PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
MELALUI SWA
KELOLA
RENCANA
UMUM
PENGADAAN
MELALUI
PENYEDIA
BARANG/JASA
KEGIATAN
PENGADAAN
PERPRES NO. NO.16/2018 jo NO.12/2021

5. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
PENDAHULUAN
Gambaran Umum Pengadaan
BARANG/
JASA
•BARANG
•PEKERJAAN
KONSTRUKSI
•JASA
LAINNYA
•JASA
KONSULTASI
PENYEDIA YG
MAMPU
MELAKSANAKAN
• BADAN USAHA
• ORANG
PERSEORANGAN
• USAHA MIKRO
• USAHA KECIL
• PERUSAHAAN
ASING
• TENAGA AHLI
ASING
PROSES
PEMILIHAN
PENYEDIA
RENCANA
PEMILIHAN
PENYEDIA
PELAKSANAAN
PEMILIHAN
PENANDATANG
ANAN DAN
PELAKSANAAN
KONTRAK
PERSIAPAN
DAN
PENYUSUNAN
KONTRAK
PENGENDALIAN
DAN
PENGAWASAN
KONTRAK
SERAH TERIMA
HASIL
PEKERJAAN
JAMINAN
SERAH
TERIMA

6. KEBIJAKAN UMUM
a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan,
terbuka, dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
Pengadaan Barang/Jasa;
d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta
transaksi elektronik;
f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar
Nasional Indonesia (SNI);
g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah;
h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

7. PRINSIP-PRINSIP DASAR
PENGADAAN B/J
PRINSIP
PENGADAAN
B/J
EFISIEN
AKUNTABEL
ADIL/TDK
DISKRIMINATIF
BERSAING
TERBUKA
TRANSPARAN
EFEKTIF

8. ETIKA PENGADAAN
Ketentuan
Kode
Etik
Pengadaan
Ketentuan
Good
Governance
ETIKA
Menghindari
penyalahgun
aan
wewenang
Tidak
menerima,
menawarkan
atau
menjanjikan
Tertib &
tanggung
Jawab
Profesional,
Mandiri dan
menjaga
rahasia
Tidak saling
mempenga
ruhi
Menerima dan
tanggung
jawab thd sgl
keputusan
Mencegah
pemborosan
Menghindari
conflict of
interest

9. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
Unit Layanan
Pengadaan / Pejabat
Pengadaan
Pejabat Pembuat
Komitmen
Pejabat/Panitia
Pemeriksa & Penerima
Hasil Pekerjaan
Penyedia
Barang / jasa
Proses Pemilihan dan
Penetapan
Kontrak dan
Pelaksanaan
Hasil Pekerjaan
mengangkat

10. ISTILAH BARANG DAN JASA
Gambaran Umum Pengadaan
PENGADAAN
BARANG /JASA
PEMERINTAH
PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN
(PPK)
Unit Kerja
Pengadaan
Barang/Jasa
(UKBJ)
adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai
oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil
keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.
Unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa.

11. Gambaran Umum Pengadaan
ISTILAH BARANG DAN JASA
BARANG
Pekerjaan
Konstruksi
Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
Setiap benda baik berujud maupun tidak berujud, bergerak maupun
tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh pengguna barang
adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di
dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
JASA
LAINNYA
Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu di berbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
JASA
KONSULTASI

12. ALUR PIKIR PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEBIJAKAN UMUM
PRINSIP2 PENGADAAN
ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
BARANG KONSTRUKSI
JASA
KONSULTASI
JASA LAINNYA
SWAKELOLA
• Pelelangan
Umum
• Pelelangan
Sederhana
• Penunjukan
langsung
• Pengadaan
langsung
• Kontes
• Pelelangan
Umum
• Pelelangan
Terbatas
• Pemilihan
langsung
• Penunjukan
langsung
• Pengadaan
langsung
• Seleksi Umum
• Seleksi
sederhana
• Penunjukan
langsung
• Pengadaan
langsung
• Sayembara
• Perorangan
• Pelelangan
Umum
• Pelelangan
Sederhana
• Penunjukan
langsung
• Pengadaan
langsung
• Sayembara
PENYEDIA BRG/JASA KONTRAK / SPK

13. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
PENDAHULUAN
Gambaran Umum Pengadaan
BARANG/JASA
PELAKSANAAN
SWAKELOLA
PROSES
PELAKSANAAN
SWAKELOLA
KARAKTERISTIK
BARANG/JASA YG
BISA DLAKUKAN
DENGAN CARA
SWAKELOLA
1 . K/L/D/I
PENANGGUNG
JWB
ANGGARAN.
2. INSTANSI LAIN
3. KELOMPOK
MASYARAKAT
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
DAN
EVALUASI

14. Struktur Pengadaan Brg/Jasa Pemerintah
(PERPRES NO.54/2010)
1.Lelang Umum
2.Lelang sederhana
3.Penunjukan langsung
4.Pengadaan langsung
5.Kontes/sayembara
Diatas Rp 200 jt
Max Rp 200 jt (100 -200)
Darurat
Maks Rp 100 jt
Pemilihan Penyedia
Brg dan jasa lainnya.
1.Lelang Umum
2.Lelang Terbatas
3.Pemilihan Langsung
4.Penunjukan Langsung
5.Pengadaan Langsung
Diatas Rp 200 jt
Max Rp 200 jt (100 -200)
Darurat
Maks Rp 100 jt
Pemilihan Penyedia
Jasa Konstruksi
Pemilihan Penyedia
Jasa Konsultasi
1.Seleksi Umum
2. Seleksi Sederhana
3.Penunjukan Langsung
4.Pengadaan Langsung
5. Sayembara
Diatas Rp 200 jt
Max Rp 200 jt (100 -200)
Darurat
Maks Rp 50 jt
Pemilihan
Penyedia
Brg dan jasa
SWAKELOLA
1. Instansi Sendiri
2. Instansi Pemerintah lain
3. Kelompok Masyarakat
Pengadaan
Barang/jasa
Tlh diubah dgn
(PERPRES NO.12/2021)

15. 1.Lelang Umum
2.Lelang sederhana
3. Lelang terbatas
4.Penunjukan langsung
5.Pengadaan langsung
6.Kontes/sayembara
Diatas Rp 5 M
Max Rp 5 M
Kompleks / terbatas
Darurat
Maks Rp 200 jt
Pemilihan Penyedia
Brg dan jasa lainnya.
1.Lelang Umum
2.Lelang Terbatas
3.Pemilihan Langsung
4.Penunjukan Langsung
5.Pengadaan Langsung
Diatas Rp 5 M
Kompleks / terbatas
Max Rp 5 M
Darurat
Maks Rp 200 jt
Pemilihan Penyedia
Jasa Konstruksi
Pemilihan Penyedia
Jasa Konsultasi
1.Seleksi Umum
2. Seleksi Sederhana
3.Penunjukan Langsung
4.Pengadaan Langsung
5. Sayembara
Diatas Rp 200 jt
Max Rp 200 jt
Darurat
Maks Rp 50 jt
Pemilihan
Penyedia
Brg dan jasa
SWAKELOLA
1. Instansi Sendiri
2. Instansi Pemerintah lain
3. Klmpok Masyarakat
Pengadaan
Barang/jasa
Struktur Pengadaan Brg/Jasa Pemerintah
(PERPRES NO.70/2012)

16. SWAKELOLA
Pelaksanaan pekerjaan yg direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai
penanggung jawab anggaran , instansi pem. Lain
dan/atau klmpok masy.
a. Pengadaan B/J yg memiliki karakteristik tertentu (non standart)  bila dgn
proses pengadaan lain tdk efektif dan efisien.
b. Pek. Untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM sesuai dgn K/D/L/I
c. Pek. Yg operasi pemeliharaannya perlu partisipasi masy. Setempat.
d. Pek. Yg dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi dan pembiayaannya tdk diminati
oleh penyedia B/J.
e. Pek. Yg secara rinci/detil tdk dpt dihitung atau ditentukan lebih dulu  bila
dilaksanakan oleh pnyedia B/J akan mengalami resiko rugi.
f. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, penyuluhan dll.
g. Pek. Untuk proyek percontohan.
h. Pek. Khusus yg bersifat pemrosesan data, rumusan kebijakan, pengujian lab,
pengembangan sistem, penelitian dll.
i. Pek. Yg bersift rahasia
j. Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya DN
k. Industri pertahanan, alutsista dan almatsus DN

17. SWAKELOLA

18. www.slideshare.net/kenkanaidi
www.ken-spektakuler.blogspot.com
e-mail: kanaidi63@gmail.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
WA. 0877 5871 1905
Pemateri Training
https://www.antawijaya.com/