Dokumen tersebut membahas perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk menetapkan paket pekerjaan, sistem pengadaan, dan metode pemilihan penyedia barang dan jasa serta konsultasi.

1. Training
e-Procurement
Planing & Process

2. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah
merencanakan :
• jenis barang/jasa apa yang akan diadakan melalui
spesifikasi atau kerangka acuan kerja,
• bagaimana pengadaan akan dilakukan, dan
• siapa saja penyedia potensial yang akan diundang
sebagai calon pemasok.
Dalam perencanaan pengadaan, selain membuat
dokumen rencana pengadaan, juga menetapkan cara
pengiriman dokumen pemilihan kepada penyedia,
bagaimana penyedia harus merespon dan
memberikan penawaran, serta kriteria evaluasi yang
akan digunakan untuk memilih penyedia.
Pendahuluan

3. Pendahuluan ….
Jika perusahaan akan membeli persediaan/
barang/jasa, apa yang akan dilakukan oleh:
1. Manajer Produksi (User)?
2. Manajer Pembelian?
3. Manajer Keuangan
(Budgeting)?

4. Kanaidi, SE., M.Si (sebagai Narasumber)…..
Seusai acara Sharing Session "PROCUREMENT & Case Study"
dgn PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Medan
di Koffie Tijd, Jln. Citarum No. 30 Bandung (Senin, 29-08-2016)
Perencanaan Kebutuhan
Perencanaan kebutuhan adalah serangkaian
kegiatan merencanakan suatu rencana
strategi yang dibuat oleh suatu organisasi/
unit bisnis.

5. 5
Pentingnya Perencanaan
 Mengurangi ketidakpastian dan
perubahan-perubahan di waktu yad.
 Memusatkan perhatian kepada
sasaran.
 Menjamin proses pencapaian tujuan
terlaksana secara ekonomis.
 Memudahkan pengawasan.
Ω Problem Statement Ω Strategic Direction ►►► Conclusion ►►► Solution

6. Ruang Lingkup
Perencanaan Pengadaan
Penyusunan Perencanaan Pengadaan meliputi :
• Identifikasi kebutuhan,
• Penetapan barang/jasa,
• Cara pengadaan,
• Jadwal pengadaan, dan
• Anggaran pengadaan barang/jasa.
• . Akan termuat dlm
RKAP

7. Kebijaksanaan pengadaan bahan mentah/barang/jasa merupakan bagian
dari kepentingan beberapa manager dalam suatu perusahaan.
Manajemen Inventory atau persediaan tidak hanya berhubungan dengan
manajer pembelian saja melainkan juga berhubungan dengan manajer
produksi.

8. What material or services are
required?
!

9. 1. Demand Determination
2. Source determination
3. Supplier selection
4. Purchase Order
5. Order monitoring
6. Goods Receipt
7. Invoice verification
8. Payment Processing

10. Klasifikasi PEMBELIAN

11. JENIS-JENIS BARANG Yang Dibeli

12. Budgeting

13. • Perusahaan harus menetapkan harga
penawaran sendiri (HPS)/ Owner Estimate (OE)
secara tepat, agar dapat sukses dalam
mengadakan suatu barang atau jasa.
• Sekaligus untuk mengetahui seberapa Besar
Kontribusi Biaya yang ditimbulkan oleh Barang
yang akan diadakan tersebut (Spesifikasi
barang tersebut dan atau tingkat urgensi
barang tersebut).
• Mempertimbangkan juga P-Q-F (Price, Quality
& Flexibility).
Penetapan Owner Estimate (OE)

14. Penghitungan Owners Estimate (OE)
Dapat dilakukan berdasarkan :
• Kontrak Masa Lalu
• Harga Pasar
• Harga Proposal
• Konsep Target Costing
Mempertimbangkan juga prinsip P-Q-F
(Price, Quality & Flexibility).

15. • Pengadaan adalah kegiatan untuk
memperoleh atau mendapatkan barang
maupun jasa, baik yang dilaksanakan sendiri
secara langsung oleh pihak internal, maupun
oleh pihak luar sebagai mitra atau
penyedia/pemasok bersangkutan.
(Sugiama, 2013)

16. PRINSIP
PENGADAAN
Barang/Jasa
16
Efisien
Efektif
Transparan
TerbukaBersaing
Adil/Tidak
Diskriminatif
Akuntabel

17. KetentuanKodeEtik
Pengadaan
KetentuanGood
Governance
ETIKA
Menghindari
penyalahgun
aan
wewenang
Tidak
menerima,
menawarkan
atau
menjanjikan
Tertib &
tanggung
Jawab
Profesional,
Mandiri dan
menjaga
rahasia
Tidak saling
mempenga
ruhiMenerima dan
tanggung
jawab thd sgl
keputusan
Mencegah
pemborosan
Menghindari
conflict of
interest

19. 1. Demand Determination
2. Source determination
3. Supplier selection
4. Purchase Order
5. Order monitoring
6. Goods Receipt
7. Invoice verification
8. Payment Processing

20. Demand
determination
Source
determinatio
Supplier
selection
Purchase order
processing
Order
monitoring
Goods
receipt
Invoice
verification
Payment
processing
1
2
3
45
6
7
8

21. Demand determination
• Identifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh user
• Bisa juga dilihat dari system perencanaan dan control
• Transfer requirements to material requirements planning (MRP)
• Tetapkan spesifikasi kebutuhan (specttechnics)
• Create printed or electronically transmitted documents
1

22. Source determination
• Memperhatikan Daftar Rekanan/
Calon Pemasok
• Identifikasi Calon Pemasok
(Supplier/Vendor) yang relevan
dengan kebutuhan.
2

23. Supplier selection
• Perhatikan daftar calon Vendor/Supplier yang
sdh ikut memasukkan Surat Penawaran.
• Lakukan penilaian dalam rangka seleksi
Vendor/Supplier.
• Akhirnya, lakukan penetapan pemenang.
3

24. Purchase order processing
• Setelah penetapan pemenang,
• Lakukan pembuatan Kontrak (SPK/PKS/PO)
secara lengkap dan terinci.
4

25. Order monitoring
• INGAT!...Meskipun sudah dilakukan
pembuatan kontrak, monitoring terhadap
pesanan di Vendor/Supplier yang terpilih
tetap mesti selalu dilakukan.
• Monitoring pesanan tersebut dpt dilakukan
via email, telpon, dll
5

26. 16
Nomor: Nomor: Nomor: Nomor: Nomor: Nomor:
2018
Perubahan
Perpres

27. Perencanaan Umum Pengadaan (1)
 Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan
barang/jasa pemerintah.
 Peranannya sangat strategis dan menentukan
 Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup
kerja, SDM, Waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan.
 Menjadi acuan kegiatan pengadaan
 Menjelaskan kaitannya dengan penganggaran
PERSIAPAN
Pengadaan Barang/Jasa

28. HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH
PA/KPA :
Perencanaan Umum Pengadaan (2)
1.Menyusun paket pekerjaan yang tertuang
dalam dokumen anggaran.
2. Mengumumkan rencana pengadaan
3. Menyediakan anggaran pengadaan.

29. 1. Tujuan Perencanaan pengadaan barang/jasa.
a. Diperolehnya barang/jasa dengan kualitas diharapkan
/ditetapkan.
b. Terjaminnya kelancaran proses pengadaan.
2. Tiga Batasan dalam Perencanaan :
a. Besarnya biaya (anggaran) yang dialokasikan, tidak
diperkenankan dilampaui jumlah pengeluarannya.
b. Jadwal kegiatan/proyek dalam kaitan dengan kurun waktu
(lamanya) dan tanggal akhir yang telah ditentukan.
c. Mutu produk atau hasil kegiatan/proyek harus memenuhi
spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan dan dapat
dipertanggung jawabkan.

30. Menetapkan Paket Pekerjaan (1)
• Wajib Dilaksanakan:
Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan
bagai usaha kecil termasuk koperasi kecil.
Menetapkan sebanyak banyaknya paket pengadaan untuk usaha mikro, usaha
kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan:
• Prinsip efisiensi
• Persaingan sehat
• Kesatuan sistem dan kualitas
• Dan kemampuan teknis
Mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan
pengadaan setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPR/DPRD

31. Menetapkan Paket Pekerjaan (2)
Barang/PK/JL ≤
2,5 Milyar
Menuntut
kompetensi
teknis dan/atau
kesatuan sistem
dan/atau kualitas
Usaha
Mikro/Kecil/Koperasi
kecil
Untuk usaha Non
Kecil
Wajib dilaksanakan
DILARANG
UNTUK
DIPERHATI
KAN

32. Menetapkan Paket Pekerjaan (3)
• DILARANG :
Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud
untuk menghindari pelelangan
Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa
lokasi yang menurut sifat pekerjaannya dan tingkat efisiensinya seharusnya
dilakukan di beberapa lokasi
Menyatukan / menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat dan
jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil
Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif
dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif

33. Menetapkan SISTEM PENGADAAN B/J
1 METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J
• Pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau jasa
lainnya.
• Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi.
• Metode cara penilaian kualifikasi
METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
METODE EVALUASI PENAWARAN
• Evaluasi penawaran penyedia barang, pekerjaan, konstruksi atau jasa
lainnya.
• Evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi.
2
3

34. SISTEM PENGADAAN
Pelelangan
Umum
Penunju
kan
langsung
Pemilihan
Penyedia
B/JL
Pada prinsipnya semua
penilihan dilakukan melalui
metode Pelelangan umum
Pelelangan
Sederhana
Bila pekerjaan tidak
kompleks, bernilai paling
tinggi Rp 200.00.000
Kontes /
sayembara
SAYEMBARA:
Proses dan hasil dari gagasan,
kreativitas, inovasi, budaya,
dan metode pelaksanaan
tertentu, tidak dapat
ditetapkan bdsk harga satuan
KONTES :
Tidak punya harga pasar.
Tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan
Untuk pengadaan dengan
nilai sd Rp 200 juta;
kebutuhan operasional;
teknologi sederhana; resiko
kecil; usaha perorangan/BU
kecil dan koperasi kecil
Pengadaan
Langsung
KEADAAN TERTENTU
 Penanganan darutat
 Pek. Konfrensi yang
mendadak yang dihadiri
Presiden/Wapres.
 Pertahanan Negara serta
keamanan dan ketertiban
Masyarakat
 Pek spesifik hanya bisa oleh
satu penyedia.
B/JL KHUSUS
 Pek. Berdasarkan tarif resmi
yang ditetapkan pemerintah.
 Pek.Kompleks dgn teknologi
khusus.
 Disstribusi obat/alkes tertentu.
 Kendaraan bermotor dengan
harga khusus untuk
pemerintah.
 Sewa penginapan/hotel/ruang
rapat.
 Lanjutan sewa
gedung/kantor/ruang
terbuka/terturup
METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J

35. Pelelangan
Umum
Penunjuk
an
langsung
Pemilihan
Penyedia PK
Pada prinsipnya semua
penilihan dilakukan melalui
metode Pelelangan umum
Pemilihan
Langsung
Bila pekerjaan tidak
kompleks, bernilai paling
tinggi Rp 200.00.000
Pelelangan
Terbatas
Pekerjaan Kompleks,
diyakini jumlah
Penyedia terbatas
Untuk pengadaan dengan
nilai sd Rp 200 juta;
kebutuhan operasional;
teknologi sederhana; resiko
kecil; usaha perorangan/BU
kecil dan koperasi kecil
Pengadaan
Langsung
KEADAAN TERTENTU
 Penanganan darutat
 Pek. Konfrensi yang
mendadak yang dihadiri
Presiden/Wapres.
 Pertahanan Negara serta
keamanan dan ketertiban
Masyarakat
 Pek spesifik hanya bisa
oleh satu penyedia.
KONTRUKSI KHUSUS
 Pek. Kompleks dengan
teknologi khusus.
 Pek. Kontruksi bangunan
yang merupakan satu
kesatuan sistem konstruksi
dan satu kesatuan
tanggung jawab atas resiko
kegagalan bangunan
SISTEM PENGADAAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J

36. Seleksi
Umum
Penunjukan
langsung
Pemilihan
Penyedia Jasa
Konsultasi
Pada prinsipnya semua
penilihan dilakukan melalui
metode
Seleksi Umum
Seleksi
Sederhana
Bila pekerjaan tidak
kompleks bernilai paling
tinggi Rp 200.00.000
SAYEMBARA
 Proses dan hasil
dari gagasan,
kreativitas, inovasi
dan metode
pelaksanaan
tertentu
 Tidak dapat
distetapkan
berdasarkan harga
satuan
Untuk Pekerjaan
Konsultasi Rp 50 juta;
kebutuhan operasional
K/L/D/I
Pengadaan
Langsung
KEADAAN TERTENTU
Penanganan darurat
Penyedia jasa tunggal
 Hanya bisa dilakukan
pemegang hak paten
Pek. Yang menyangkut
pertahanan/keamanan
dan ketertiban
masyarakat
SISTEM PENGADAAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J

37. Metode PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
3 Jenis Metode
Metode satu sampul
Penyampaian dok penawaran
(adm,teknis, dan harga) yang
dimasukkan ke dlm 1 (satu)
sampul tertutup kpd ULP/Pejabat
Pengadaan
METODE PENYAMPAIAN BERLAKU TERGANTUNG JENIS PEKERJAAN
 B/J yg standar harganya telah
ditetapkan pemerintah
 Jasa konsultasi dg KAK sederhana
 B/PK/JL yg spek/Volume jelas
 Penunjukan langsung/Pengadaan
Langsung/Kontes/Sayembara
Metode dua sampul
Adm+teknis (sampul-1), harga
(sampul-2) kemudian sampul-1
dan sampul-2 dimasukkan ke dlm
sampul penutup dan
disampaikan ke ULP
 B/JL pakai sistem nilai
atau sistem biaya selama
umur ekonomis.
 JK yg penilaian teknis
terpisah dari penilaian
harga atau bersifat
kompleks
Metode dua tahap
• Adm+teknis (sampul-1),
• harga penawaran (sampul-2)
• Disampaikan dalam 2 tahap
 B/JL/PK yg kompleks
 B/JL/PK yg memenuhi kriteria
kinerja tertentu termasuk
pertimbangan kemudahan
pengoperasian dan efisiensi
pemeliharaan peralatan
 B/JL/PK dgn bbrapa alternatif
penggunaan sistem, desain,
teknologi

38. Metode Evaluasi Penawaran
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
Membandingkan
dok penawaran
dengan dok lelang
dgn urutan tahap
adm, teknik, harga,
dimana apabila tdk
memenuhi pada
setiap tahapan
dinyatakan gugur
B/PK/JL pada
prinsipnya
menggunakan
sistem gugur
Memberikan nilai
angka tertentu
berdasarkan
ketentuan dok
lelang
B/PK/JL yang
kompleks dgn
ketentuan bobot
harga 70-90% dan
unsur yg dinilai dpt
dikuantifikasikan
Memberikan nilai
pada unsur teknis
dan harga menurut
umur ekonomis
kemudian
dikonversi ke dalam
uang
B/PK/JL yang
kompleks
Sistem
Gugur
Sistem
Nilai Sistem
penilaian biaya
selama umur
ekonomis

39. Metode Evaluasi Penawaran
Jasa Konsultasi
Kualitas teknis
terbaik, lalu nego
teknis & biaya
JK yg
mengutamakan
kualitas dan/atau
lingkupnya sulit
ditetapkan dalam
KAK
Nilai kombinasi
terbaik teknis &
biaya, lalu nego
teknis & biaya
Output pekerjaan,
waktu penugasan,
dan biaya dapat
ditentukan dalam
KAK
Teknis terbaik dari
penawaran =< pagu,
lalu nego teknis & biaya
 Ada standarnya
 Dapat dirinci dgn
tepat
 Anggarannya tidak
melampoi pagu
tertentu
Evaluasi dengan cara memilih harga terendah
diantara penawaran yang memenuhi syarat
teknis, lalu nego teknis & biaya
Pekerjaan sederhana dan standart
Metode
evaluasi
biaya
terendah
Metode
evaluasi
kualitas
Metode
evaluasi
kualitas
dan biaya
Metode
Evaluasi
pagu
anggaran

40. Proses Penilaian Kualifikasi yang dilakukan sebelum
pemasukan penawaran
Cara menilai kemampuan
CARA MENILAI
CALON PENYEDIA
Kompetensi, kemampuan Usaha, & Pemenuhan Persyaratan
PRAKUALIFIKASI
Proses Penilaian Kualifikasi yang dilakukan setelah
pemasukan penawaran
PASCAKUALIFIKASI
 Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yg sehat
 Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian
 Data palsu atau bohong: sanksi “daftar hitam” selama 2 tahun  tdk boleh mengikuti pengadaan
barang/jasa pemerintah selama 2 th.
 Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon pemenang dan pemenang
cadangan serta menunjukkan aslinya

41. MENYUSUN JADWAL
PEMILIHAN (1)
1. Alokasi Waktu Cukup Untuk :
• Penayangan pengumuman
• Kesempatan untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen
(kualifikasi dan pemilihan)
• Kesempatan untuk mempelajari dokumen dan penyiapan
dokumen penawaran
• Pemasukan dokumen penawaran
2. Menjelaskan dan memperhatikan:
• Saat mulai mempersiapkan proses pengadaan barang/jasa
• Saat mulai dan lamanya waktu proses pengadaan barang/jasa
• Saat hasil pengadaan diterima oleh pengguna barang/jasa
• Saat tersedianya anggaran pembiayaan
• Batas akhir efektif anggaran

42. PRAKUALIFIKASI
 Penayangan di website K/L/D/I, Portal Pengadaan Nasional (LPSE) dan papan pengumuman resmi sekurang-
kurangnya 7 hari kerja.
• Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1
hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
• Pemberian penjelasan (apabilan diperlukan)
• Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 hari setelah berakhirnya penayangan
pengumuman prakualifikasi
• Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi
sekurang-kurangnya 7 hari kerja.
• Pengambilan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang (prakualifikasi)
s/d 1 hari kerja sebelum pemasukan dokumen penawaran.
• Pemasukan dokumen panawaran dimulai 1 hari setelah pemberian penjelasan (aanwijzing) dengan batas
akhir pemasukan penawaran setelah penjelasan, sekurang-kurangnya 7 hari kerja.
• Evaluasi penawaran, penetapan pemenang, sanggahan dan sanggahan banding
• Pengalokasian waktu lainnya diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmet
Menyusun Jadwal Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (2)

43. PASKA KUALIFIKASI
• Penayangan di website K/L/D/I, Portal Pengadaan Nasional-Inaproc (LPSE)
dan papan pengumuman sekurang-kurangnya 7 hari kerja.
• Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan dan formulir isian
kualifikasi dimulai 1 hari setelah tanggal pengumuman sampai dengan 1 hari
sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran
• Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan paling cepat 7 hari kerja sejak
tanggal pengumuman
• Batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sekurang-
kurangnya 7 hari setelah dilaksanakan aanwijzing
• Evaluasi penawaran, penetapan pemenang, sanggahan dan sanggahan
banding
• Pengalokasian waktu lainnya diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat
Pembuat Komitmen.
Menyusun Jadwal Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (3)

44. PASAR TIDAK
TERBUKA
• Kolusi Vertikal (PA/KPA, PPK, Panitia
Pengadaan-Penyedia);
• Kolusi Horizontal (Arisan antar Penyedia);
• Monopoli & Premanisme;
• Kurangnya Akses Publik ke Pasar Pengadaan
MANAJEMEN
PENGADAAN
LEMAH
• Sistem Pengorganisasian Pengadaan yang
Lemah;
• Perencanaan Pengadaan Tidak Matang
• Kurangnya Kompetensi SDM;
• Kurangnya Penghargaan;
• Integritas yang Lemah;
• Tidak Fokus (Pekerjaan Sampingan)
P
R
O
B
L
E
M
A
T
I
K
P
E
N
G
A
D
A
A
N
B
A
R
A
N
G
/
J
A
S
A
Problematika PENGADAAN ASET

45. BELUM
GOVERNANCE
• PA/KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan
tidak Transparan & Akuntabel;
• Penyalahgunaan Wewenang;
• Pengawasan Lemah;
• Tidak Efisien (Pemborosan)
BANYAKNYA
KASUS TPK
• Suap-Menyuap;
• Kick Back;
• Menyalahi Prosedur;
• Mark-up Harga;
• Pengaturan Tender;
• Kerugian Negara;
Problematika PENGADAAN ASET . . . .
P
R
O
B
L
E
M
A
T
I
K
P
E
N
G
A
D
A
A
N
B
A
R
A
N
G
/
J
A
S
A

46. Celah Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa
Sebelum & Sesudah Implementasi e-Procurement
Tahap Kegiatan PBJ Modus Operandi Peran e-Proc/LPSE
Tahap
Perencanaan
Penggelembungan Harga Penyimpangan dalam perencanaan masih bisa terjadi,
Publikasi Rencana Umum Pengadaan dalam Inaproc melalui
Sistem Informasi RUP (SIRUP) dan trasparansi proses pengadaan
dapat mereduksi penyimpangan ini.
Sudah tersedia aplikasi Probity Audit yang memungkinkan
pengadaan dimonitor sejak pernecanaan.
Rencana Pengadaan yang Diarahkan
Rekayasa untuk Pemaketan KKN
Penentuan jadwal pengadaan tidak realistis
Tahap
Pembentukan
Panitia
Panitia yang tidak transparan Panitia yang kolutif dipersempit kesempatannya dengan
penggunaan aplikasi eProc.
Panitia masih dapat memperketat persyaratan adm/teknis
yang tidak relevan, namun dengan e-Proc rekam jejak
persyaratan & evaluasi transparan & auditable.
Integritasnya lemah
Panitia yang memihak
Panitia yang tidak independen
Tahap
prakualifikasi Dokumen Aspal
Konsep interopabilitas data/informasi/dokumen dalam eProc
dan pengembangan Vendor Management System akan
mereduksi kecurangan ini
Yang memenuhi syarat kualifikasi terbatas
Tahap
penyusunan
dokumen lelang
Dokumen lelang tidak standar Dengan pengembangan E-Dokumen pengadaan dokumen ini
melekat dengan aplikasi sehingga sudah pasti terstandar
Rekayasa kriteria evaluasi Kekeliruan dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena
kemudahan mendownload dokumen
Spesifikasi yang diarahkan
Pengumuman Pengumuman fiktif TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN EPROC
Waktu tayang pengumuman sebentar
Media pengumuman sulit diakses
Materi pengumuman terbatas

47. Pendaftaran dan
Pengambilan
Dokumen Lelang
Dokumen Lelang yang diserahkan tidak sama TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc
Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari
Pendaftaran dipersulit
Syarat pengambilan dokumen dipersulit
Penjelasan
(Aanwijzing)
Prebid meeting yang terbatas TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc
-Persekongkolan horisontal antar penyedia di luar sistem
bisa terjadi, indikasi persekongkolan dapat dideteksi
dengan mudah melalui analisis dokumen penawaran dalam
bentuk softfile
Dialog dalam penjelasan sering tidak terdokumentasi
dengan jelas
Sesama Penyedia melakukan persekongkolan horizontal
Panitia dan penyedia melakukan persekongkolan vertikal
Tahap pemasukan
dan pembukaan
dokumen
Relokasi tempat pemasukan dokumen TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc
-Ada beberapa kasus pemasukan dihambat secara teknis,
dapat ditindaklanjuti jika ada indikasi/pengaduan.
-Akan dikembangkan LPSE Cloud sehingga aplikasi akan
melakukan reroute ke server lain jika terjadi hambatan
Pemasukan dokumen penawaran yang terlambat
Penyerahan dokumen fiktif
Pemasukan dokumen dihalang-halangi
Perubahan dokumen penawaran setelah batas akhir
Tahap evaluasi
penawaran Penggantian dokumen
Penggantian tidak bisa dilakukan, hasil evaluasi dipublikasi
luas
Evaluasi lelang tertutup dan tersembunyi -Evaluasi masih belum otomatis
-Masih ada panitia yang menyampaikan hasil evaluasi
secara minimHasil evaluasi tidak dipublikasi secara detail dan luas
Tahap
pengumuman Tanggal pengumuman sengaja ditunda
Perubahan jadwal dalam eProc harus disertai alasan yang
jelas
Pengumuman yang tidak informatif Konten pengumuman sudah ditentukan aplikasi
Sanggahan Panitia tidak menanggapi sanggahan penting Dokumentasi sanggahan dan jawabannya auditable
Sanggahan sering terlambat/tidak sampai karena birokrasi
persuratan umum yang rumit Pasti sampai karena langsung ditujukan ke Panitia
Lain-lain Alokasi waktu dalam jadwal tidak sesuai ketentuan -Dibuat otomatisasi jadwal dalam sistem
Tahap Kegiatan PBJ Modus Operandi Peran e-Proc/LPSE

48. www.slideshare.net/kenkanaidi