Surat Edaran Menteri PUPR No.10/SE/M/2018 menetapkan standar dokumen pemilihan dan jadwal tahapan untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi dengan metode lelang dini untuk tahun anggaran 2019 di Kementerian PUPR. Dokumen ini mengatur perubahan metode pengadaan dan syarat kualifikasi untuk jasa konsultansi konstruksi.
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan dokumen tersebut, Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh konsultan konstruksi sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu yang paling sedikit memuat informasi pekerjaan, organisasi kerja, jadwal, metode kerja, pengendalian, dan laporan pekerjaan. Program Mutu ini dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
1. Persiapan pengadaan harus matang dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesesuaian rencana dengan anggaran, cakupan pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Proses pemilihan penyedia perlu dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti kualifikasi peserta, evaluasi penawaran, dan mekanisme penyelesaian sanggahan.
3
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
The document outlines guidelines for operational procedures for preparing procurement selection for construction services procurement at the Ministry of Public Works and Public Housing. It aims to encourage orderly conduct of preparation for procurement selection.
Key points include:
1. There is a need for more detailed explanation on tender document preparation and evaluation procedures.
2. Over 23% of tenders by the ministry failed due to errors in documents, evaluations, or procedural issues.
3. The guidelines cover HPS preparation, additional selection requirements, evaluation methods, tender document adjustments, and adjustments for construction consulting service selections.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan unit layanan pengadaan beserta tugas masing-masing.
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan dokumen tersebut, Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh konsultan konstruksi sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu yang paling sedikit memuat informasi pekerjaan, organisasi kerja, jadwal, metode kerja, pengendalian, dan laporan pekerjaan. Program Mutu ini dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
1. Persiapan pengadaan harus matang dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesesuaian rencana dengan anggaran, cakupan pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Proses pemilihan penyedia perlu dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti kualifikasi peserta, evaluasi penawaran, dan mekanisme penyelesaian sanggahan.
3
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
The document outlines guidelines for operational procedures for preparing procurement selection for construction services procurement at the Ministry of Public Works and Public Housing. It aims to encourage orderly conduct of preparation for procurement selection.
Key points include:
1. There is a need for more detailed explanation on tender document preparation and evaluation procedures.
2. Over 23% of tenders by the ministry failed due to errors in documents, evaluations, or procedural issues.
3. The guidelines cover HPS preparation, additional selection requirements, evaluation methods, tender document adjustments, and adjustments for construction consulting service selections.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan unit layanan pengadaan beserta tugas masing-masing.
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
1. SE Menteri PUPR mengatur pedoman pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR untuk meningkatkan tertib pengadaan jasa konstruksi;
2. Pedoman tersebut menjelaskan tata cara evaluasi kewajaran harga, persiapan klarifikasi, pelaksanaan klarifikasi untuk penawaran di bawah 80% HPS, termasuk penetapan kuantitas/koefisien dan harga satuan hasil klarifik
Dokumen tersebut membahas gambaran umum proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyerahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dokumen tersebut juga menjelaskan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan seperti PA/KPA, PPK, PP, serta prinsip-prinsip dasar pengadaan seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pers
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Dokumen tersebut merupakan contoh format kerangka acuan kerja (KAK) untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, spesifikasi barang, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, dan persyaratan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan.
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVNBunga Steviane,S.H
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait hukum kontrak konstruksi di Indonesia, termasuk pengertian kontrak, bentuk-bentuk kontrak konstruksi, alokasi risiko, standar kontrak FIDIC, dan perbandingannya dengan kontrak PGN. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan hukum terkait kontrak konstruksi berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup tahapan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP), penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta ketentuan-ketentuan terkait jaminan pengadaan dan sertifikat garansi.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Secara garis besar membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pemilihan pengadaan, serta pengadaan untuk pelaksanaan penelitian.
Dokumen tersebut merupakan peraturan wali kota Tarakan tentang pedoman perjalanan dinas yang mencakup ruang lingkup jenis perjalanan dinas, larangan, prinsip, biaya dan pengendalian perjalanan dinas."
Modul ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku pengadaan yang terlibat, waktu penyusunan perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia."
Dokumen tersebut membahas tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR, mencakup tanggung jawab dan wewenang para pihak, tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan kegiatan penjaminan serta pengendalian mutu pada setiap tahapan."
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi yang mencakup beberapa hal antara lain rencana waktu pelaksanaan, kronologis penyusunan, konsep pengganti peraturan sebelumnya, dan penjelasan mengenai pemilihan penyedia jasa konstruksi."
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
1. SE Menteri PUPR mengatur pedoman pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR untuk meningkatkan tertib pengadaan jasa konstruksi;
2. Pedoman tersebut menjelaskan tata cara evaluasi kewajaran harga, persiapan klarifikasi, pelaksanaan klarifikasi untuk penawaran di bawah 80% HPS, termasuk penetapan kuantitas/koefisien dan harga satuan hasil klarifik
Dokumen tersebut membahas gambaran umum proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyerahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dokumen tersebut juga menjelaskan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan seperti PA/KPA, PPK, PP, serta prinsip-prinsip dasar pengadaan seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pers
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Dokumen tersebut merupakan contoh format kerangka acuan kerja (KAK) untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, spesifikasi barang, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, dan persyaratan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan.
Sharing Knowledge - Hukum Kontrak Konstruksi - KJF-TSJ.REV.IVNBunga Steviane,S.H
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait hukum kontrak konstruksi di Indonesia, termasuk pengertian kontrak, bentuk-bentuk kontrak konstruksi, alokasi risiko, standar kontrak FIDIC, dan perbandingannya dengan kontrak PGN. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan hukum terkait kontrak konstruksi berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup tahapan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP), penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta ketentuan-ketentuan terkait jaminan pengadaan dan sertifikat garansi.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Secara garis besar membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pemilihan pengadaan, serta pengadaan untuk pelaksanaan penelitian.
Dokumen tersebut merupakan peraturan wali kota Tarakan tentang pedoman perjalanan dinas yang mencakup ruang lingkup jenis perjalanan dinas, larangan, prinsip, biaya dan pengendalian perjalanan dinas."
Modul ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku pengadaan yang terlibat, waktu penyusunan perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia."
Dokumen tersebut membahas tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR, mencakup tanggung jawab dan wewenang para pihak, tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan kegiatan penjaminan serta pengendalian mutu pada setiap tahapan."
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi yang mencakup beberapa hal antara lain rencana waktu pelaksanaan, kronologis penyusunan, konsep pengganti peraturan sebelumnya, dan penjelasan mengenai pemilihan penyedia jasa konstruksi."
Dokumen tersebut merangkum tentang prakualifikasi penyedia jasa konstruksi untuk suatu proyek. Prakualifikasi bertujuan menilai kemampuan teknis dan kapasitas penyedia jasa untuk menyelesaikan proyek dengan baik berdasarkan persyaratan kualifikasi seperti izin usaha, sertifikat, dan kemampuan sumber daya manusia. Proses evaluasi meliputi penelitian administrasi dan penilaian teknis terhadap dokumen dan kualifik
Dokumen tersebut merangkum prosedur prakualifikasi penyedia jasa konstruksi untuk proyek pemerintah. Mencakup definisi prakualifikasi, tujuan, dasar hukum, persyaratan kualifikasi penyedia jasa, proses evaluasi dokumen prakualifikasi yang terdiri dari penelitian administrasi dan penilaian teknis, serta penetapan hasil prakualifikasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan jasa konsultasi hukum dalam sengketa pilgub tahun 2015. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa pengadaan jasa konsultasi hukum dapat dilakukan secara penunjukan langsung berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang mengatur tentang penunjukan langsung jasa konsultasi hukum untuk menghadapi gugatan hukum terhadap pemerintah yang harus seger
Dokumen ini merupakan addendum dokumen pengadaan untuk pembangunan gedung puskesmas Jungkat di Kabupaten Mempawah. Addendum ini memberikan penjelasan tambahan terkait penyempurnaan pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) mengenai lingkup pekerjaan, jadwal, dan persyaratan lainnya.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kemen PUPR, mulai dari identifikasi kebutuhan, persiapan, pelaksanaan pengadaan, dan evaluasi administrasi penawaran."
Usulan teknis ini membahas rencana perencanaan pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pagar, dan pematangan tanah. Dokumen ini menjelaskan metode dan tahapan perencanaan, tenaga ahli yang dibutuhkan, jadwal pelaksanaan, serta produk akhir berupa dokumen tender. PT. Bikarma akan menyediakan tenaga ahli berpengalaman untuk menyelesaikan proyek sesuai kerangka acuan kerja.
4. Dok. Kualifikasi Pengawasan Teknik Jalan Daerah 1.B .pdfgilang860619
Pengalaman pekerjaan sejenis dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi
dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti
potong pajak pembayaran terakhir dari pekerjaan yang telah diselesaikan
sebelumnya;
Dokumen ini berisi instruksi kepada peserta untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi. Terdapat informasi tentang lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, biaya mengikuti pengadaan, pendaftaran peserta, dan penyiapan serta penyampaian penawaran. Peserta diwajibkan memenuhi kualifikasi dan tidak boleh berada dalam konflik kepentingan dengan panitia pengadaan. Semua biaya
Similar to Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018 (20)
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membahas perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didasari arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan serta hasil rapat kabinet. Perubahan mencakup penyederhanaan prosedur, penggunaan e-marketplace, dan penambahan metode pengadaan seperti repeat order dan e-reverse auction.
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
Paparan draft revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipaparkan pada Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran melalui perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rekomendasi dari diskusi ahli pengadaan menyarankan perbaikan seluruh ekosistem pengadaan termasuk sistem perencanaan, penganggaran, pembayaran, dan perpajakan agar proses pengadaan dapat mendukung percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran."
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa
Dokumen tersebut merupakan peraturan LKPP tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dokumen ini mengatur tentang definisi KPBU, regulasi yang mengatur KPBU, tata cara pelaksanaan pengadaan badan penyiapan dan badan usaha pelaksana, serta organisasi dan prinsip-prinsip pengadaan yang harus dipenuhi. Dokumen ini bertujuan untuk meng
Dokumen tersebut membahas tiga tipe terpidana korupsi pada lembaga pemerintahan yaitu:
1. Serigala, yakni tipe yang licik dan culas serta tidak peduli pada rakyat. Mereka selalu menjadi pelaku utama korupsi dengan modus seperti usulan anggaran palsu dan memeras pengusaha.
2. Kerbau, yakni tipe yang patuh membabi buta dan tidak memiliki pendirian. Mereka mudah diarahkan.
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan untuk menghindari resiko. Dokumen juga menjelaskan perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mencakup seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, serta membentuk tim untuk menyusun SOP dan melakukan s
Peraturan ini memperbarui peraturan sebelumnya tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Perubahan utama meliputi penyesuaian definisi untuk mengikuti peraturan terbaru, mempromosikan pengadaan secara elektronik, memberikan kesempatan lebih besar kepada usaha kecil dan pengusaha lokal, serta mengatur pengadaan pekerjaan kompleks dan di daerah terpencil.
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memaksimalkan pendayagunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil serta ketentuan pengadaan barang/jasa dengan dana pinjaman/hibah luar negeri. Dokumen ini menjelaskan syarat dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan usaha kecil, termasuk tingkat komponen dalam negeri dan preferensi harga. Juga dijelaskan tentang ketentuan pen
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Swakelola adalah kegiatan pengadaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum, tahapan perencanaan dan pelaksanaan swakelola serta pengawasan dan evaluasi proyek swakelola.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
1. SURAT EDARAN MENTERI PUPR NO.10/SE/M/2018
TENTANG PEMBERLAKUANSTANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
DALAM RANGKA LELANG DINI
DI KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK TA 2019
1
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Disampaikan pada Rapat Koordinasi ULP dan Pokja
Jakarta, 30 Oktober 2018
Indro Pantja Pramodo
Kasubdit Sistem Penyelenggaraan
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
2. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 2
01
PENGANTAR
OUTLINE
02
JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI
03
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
4. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 4
RUANG LINGKUP SE
01
Ketentuan
Penetapan Metode
Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Konsultansi Konstruksi
untuk Lelang Dini TA 2019
02
03
Ketentuan
Jadwal Tahapan Pemilihan
Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Konsultansi Konstruksi
untuk Lelang Dini TA 2019
Pemberlakuan Standar
Dokumen Pemilihan
untuk Lelang Dini TA
2019
5. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 5
METODE TENDER/SELEKSI01
METODE
PENGADAAN
LELANG DINI
TAHUN 2019
menggunakan metode tender,
pascakualifikasi, satu file, sistem harga
terendah
menggunakan metode seleksi,
prakualifikasi, dua file, sistem kualitas dan
biaya
PEKERJAAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI BADAN USAHA
6. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 6
6
JENIS PENGADAAN METODE EVALUASI
METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN
1 FILE 2 FILE 2 TAHAP
PRA PASCA PRA PASCA PRA PASCA
Barang Sistem Nilai √ √ √
Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis √ √ √
Harga Terendah Ambang Batas √
Harga Terendah Sistem Gugur √
Konstruksi Sistem Nilai √ √ √
Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis √ √ √
Harga Terendah Ambang Batas √
Harga Terendah Sistem Gugur √
Jasa Lainnya Sistem Nilai √ √ √
Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis √ √ √
Harga Terendah Ambang Batas √
Harga Terendah Sistem Gugur √
Jasa Konsultasi Badan
Usaha
Kualitas dan Biaya √
Kualitas √
Pagu Anggaran √
Biaya Terendah √
Jasa Konsultasi Kualitas √
PERUBAHAN
METODE
TENDER
LEGENDA
ditiadakan
baru
tetap
✔️
✔️
7. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 7
JADWAL TAHAPAN TENDER
TAHAPAN WAKTU
a. Pengumuman Tender Paling kurang 5 (lima) hari kerja
b. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. Pemberian Penjelasan Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender
d. Penyampaian Dokumen Penawaran
Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil
Pemberian Penjelasan
e. Pembukaan Dokumen Penawaran Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan
Kualifikasi
Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Pembuktian Kualifikasi Kepada Calon
Pemenang
Disesuaikan dengan kebutuhan
h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman 1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi
i. Masa Sanggah
Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3
(tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
j. Masa Sanggah Banding Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan dan jawaban Sanggah Banding paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding
02.a
8. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 8
JADWAL TAHAPAN SELEKSI
TAHAPAN WAKTU
a. Pengumuman prakualifikasi Paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
b. Pendaftaran dan pengunduhan
Dokumen Kualifikasi
Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran
c. Pemberian penjelasan
(apabila diperlukan)
Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi
d. Penyampaian Dokumen
Kualifikasi
Paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi
e. Evaluasi Kualifikasi Disesuaikan dengan kebutuhan
f. Pembuktian kualifikasi Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Penetapan dan pengumuman hasil
kualifikasi serta daftar pendek
1 (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi
h. Masa sanggah kualifikasi
5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi
(jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah)
02.b
9. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 9
JADWAL TAHAPAN SELEKSI
TAHAPAN WAKTU
a. Undangan Seleksi
1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1
(satu) hari setelah semua sanggah dijawab
b. Pendaftaran dan pengunduhan
dokumen
Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen
Penawaran
c. Pemberian penjelasan Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi
d. penyampaian Dokumen
Penawaran
Disesuaikan dengan kebutuhan
e. Pembukaan Dokumen
Penawaran administrasi dan teknis (file I)
Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. Evaluasi administrasi Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi Disesuaikan dengan kebutuhan
h. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran
i. Pembukaan Dokumen Penawaran (file II) bagi yang
lulus evaluasi teknis
1 (satu) hari setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis
j. Evaluasi biaya Disesuaikan dengan kebutuhan
k. Penetapan dan pengumuman pemenang 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi
l. Masa Sanggah
Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
m. Negosiasi teknis dan biaya Setelah masa sanggah berakhir
02.c
10. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 10
STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN (SDP)
03
01
STANDAR DOKUMEN
PEMILIHANJASA
KONSULTANSI
1. Standar Dokumen
Kualifikasi
2. Standar Dokumen Seleksi
Metode Evaluasi Kualitas
dan Biaya
a. Kontrak Waktu
Penugasan
b. Kontrak LS
02
STANDAR DOKUMEN
PEMILIHANPEKERJAAN
KONSTRUKSI
1. Standar Dokumen Pemilihan
Evaluasi Harga Terendah
Sistem Gugur
a. Kontrak Gabungan
b. Kontrak LS
c. Kontrak HS
12. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
12
SEGMENTASI PEMAKETAN
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
Permen 31/2015 SE Lelang Dini
&
KECIL
Max. 750 Juta
NON KECIL
Di atas 750 Juta
KECIL
Max. 1 M
MENENGAH
>1 M s/d 2,5 M
BESAR
Di atas2,5 M
13. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 13
PENGATURAN KERJASAMA OPERASI (KSO)
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
KSO
dapat dilakukan
antar penyedia
Kualifikasi
Sama
Kualifikasi
1 Tingkat
dibawahnya
Besar –
Menengah
Menengah
– Kecil
Besar –
Besar
Menengah –
Menengah
14. SE MENTERI PUPR NO .../2018
14
SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
TETAP
TETAP
MemilikiIjin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing memiliki
bukti Izin PerwakilanBadan Usaha Jasa Konsultansi
Asing
Mengisi data kualifikasipada DataIsian Kualifikasi
melaluiSPSE
MemilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan:
a. Klasifikasi………,
b. dan subklasifikasi ……… (hanya diisi untuk
pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha
menengah dan/ataubesar)
MemilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
Kualifikasidan Klasifikasi/Subklasifikasiyang sesuai
persyaratan
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
15. SE MENTERI PUPR NO .../2018
15
TETAP
Memiliki Akta PendirianPerusahaan dan
perubahannya(apabila ada)
MemilikiSertifikat ManajemenMutu untuk Jasa
Konsultansiyang bersifatkompleks
MemilikiNPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan
Untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat
manajemen mutu ISO atau persyaratan lainseperti
peralatankhusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan,
atau pengalamantertentu
TIDAK DISYARATKAN
Memiliki Sertifikasi Khusus sesuai ketentuan
peraturanperundang-undangan(apabila
dipersyaratkan)
TIDAK DISYARATKAN
SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
16. SE MENTERI PUPR NO .../2018 16
Memilikipaling kurang 1 (satu) Tenaga Tetap
bersertifikat Ahli (SKA) yang sesuai dengan
subklasifikasi SBU yang disyaratkan
Pengalamanpaling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam
kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, termasuk
pengalamansubkontrakkecuali bagi Penyedia yang
baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
Memperoleh palingsedikit 1 (satu) pekerjaan
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,
termasuk pengalamansubkontrakkecuali bagi
Penyediayang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun
Memiliki kemampuan menyediakanpersonil yang
diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan;
Memiliki kemampuan menyediakanfasilitasdan
peralatanyang diperlukanuntukpelaksanaan
pekerjaan
Memiliki Tenaga Ahli Tetapdengan kualifikasi
keahlianyang disyaratkan
Bukan persyaratanKUALIFIKASI
Bukan persyaratanKUALIFIKASI
SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
17. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 17
SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
PENILAIAN PENGALAMAN
PENGALAMAN PADA
PEKERJAAN SEJENIS
Bobot 25-40%Bobot 40-55%
KESESUAIAN BESARAN
NILAI PEKERJAAN
SEJENIS
PENGALAMAN
PEKERJAAN
DOMISILI
PERUSAHAANINDUK
Bobot 5-15%
pada lokasiyang sama pada tingkat
Kabupaten/Kota
Bobot 5%
(tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali
ProvinsiDKI Jakarta)
Bobot 35-45%
Nilai pekerjaan diselesaikan dengan yang akan
dikompetisikan
Bobot 35-45%
Bobot 20-30%
Bobot 5%
(tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali
ProvinsiDKI Jakarta)
pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi atau
Kabupaten/ Kota (dipilih)
Nilai pekerjaan diselesaikan dengan yang akan dikompetisikan
PERMEN31/2015
SELELANGDINI
dalam waktu 10 thn terakhir
dalamwaktu 10 thn terakhir
dalam waktu 10 thn terakhir
18. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 18
SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
EVALUASI TEKNIS KUALIFIKASI MENGGUNAKAN AMBANG BATAS
Nilaiambang batas ditentukanoleh Pokja berdasarkan kebutuhanpekerjaan.
01
02 MEMBERLAKUKAN SANGGAH KUALIFIKASI
Sanggah disampaikankepadaPokja Pemilihansejak 1 (satu) hari kerja setelah
pengumuman sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
03 PERUBAHAN BATAS SHORTLIST/DAFTAR PENDEK
Untuk Jasa Konsultansi ditetapkanDaftar Pendek peserta seleksi yang lulus
prakualifikasiberjumlah3 (tiga) sampai 7 (tujuh).
19. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 19
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
PERMEN 31/2015
Unsur-unsur yang dinilai,antaralainmeliputi:
a. Pengalaman(10 – 25 %)
b. ProposalTeknis (25 – 45 %)
c. kualifikasitenaga ahli (50 – 70 %)
Unsur-unsur yang dinilai,antaralainmeliputi:
a. Pengalaman(10 – 20 %);
b. pendekatandanmetodologi (20 – 40 %);
c. kualifikasitenaga ahli (50 – 70 %)
SE LELANG DINI
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
UNSUR YANG DIEVALUASI
20. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 20
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
1. pengalaman melaksanakan proyek/
kegiatan sejenis
2. pengalaman melaksanakan di lokasi
proyek/kegiatan
3. pengalaman manajerial dan fasilitas
utama
4. kapasitasperusahaan dengan
memperhatikanjumlah tenaga ahli tetap
1. pengalamanmelaksanakan proyek/
kegiatan sejenis (5-10%)
2. pengalamanmelaksanakan di lokasi
proyek/kegiatan(2-7%)
3. nilaipaket tertinggi dari proyek/kegiatan
sejenis yang pernah dikerjakan(3-8%)
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
SUB UNSUR DARI PENGALAMAN
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
21. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 21
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
1. pemahaman atas jasa layanan
yang tercantum dalam KAK,
2. kualitas metodologi,
3. Penilaian hasil kerja,
4. fasilitas pendukung dalam
melaksanakanpekerjaan yang
diminta dalam KAK,
5. Gagasanbaru.
1. pemahaman atas jasa layananyang
tercantum dalam KAK (5-10%),
2. kualitas metodologi (10-20%),
3. Penilaian hasil kerja (5-10%),
4. Gagasanbaru (5%).
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
SUB UNSUR DARI PROPOSAL TEKNIS
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
22. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 22
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
Dalam hal Tenaga Ahli yang diusulkan pernah menjabat sebagai ASN, maka pengalaman yang sesuai dengan
lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat diperhitungkan, dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup
pekerjaan “MENUNJANG” dan posisi “TIDAKSESUAI”
1. tingkat pendidikan;
2. pengalamankerja profesional;
3. sertifikat keahlian/profesi
4. lain-lain:penguasaan bahasa Inggris,
bahasa Indonesia
1. tingkat dan jurusan Pendidikan(10-15%);
2. pengalamankerja professional (30-45%);
3. Statustenaga ahli (5%);
4. lain-lain:penguasaanbahasa Inggris,
bahasa Indonesia(5%)
• SKA Personil yang ditawarkan harus
dibuktikan pada saat Pre-award Meeting;
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
SUB UNSUR DARI KUALIFIKASI TENAGA AHLI
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
23. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 23
EVALUASI HARGA PENAWARAN
Pengguna dan Penyedia Jasa wajib
memenuhi standar remunerasi minimal
Penyedia yang menawar dibawah
remunerasi minimal,
maka nilai penawaran biaya = 0
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
Salah satu unsur yang perlu
diteliti dan dinilai dalam
evaluasi penawaran biaya
adalah:
KEWAJARAN BIAYA PADA
RINCIAN BIAYA
LANGSUNG PERSONEL
(REMUNERATION)
24. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018
RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA
PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah:
a. Masa sanggahberakhir (apabila tidak ada sanggahan);atau
b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahandari peserta.
Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi
ketentuan:
a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
b. Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli (SKA).
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
26. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018
26
SEGMENTASI PEMAKETAN
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Permen 31/2015 SE Lelang Dini
&
KECIL
Max. 10 M
MENENGAH
10 M s/d 100 M
BESAR
Di atas100 M
KECIL
MENENGAH
2,5 M s/d 50 M
BESAR
Di atas 50 M
Max. 2,5 M
27. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 27
PENGATURAN KERJASAMA OPERASI (KSO)
KSO
dapat dilakukan
antar penyedia
Kualifikasi
Sama
Kualifikasi
1 Tingkat
dibawahnya
Besar –
Menengah
Menengah
– Kecil
Besar –
Besar
Menengah –
Menengah
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
28. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018
28
SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Mengisi data Formulir isian kualifikasi
MemilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
Kualifikasidan Klasifikasi/Subklasifikasiyang
sesuai persyaratan
• Untuk kualifikasikecil, memiliki Sertifikat Badan
Usaha (SBU) dengan Kualifikasidan Klasifikasiyang
sesuai persyaratan.
• Untuk kualifikasiNon-kecil,memiliki Sertifikat
Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasidan sub-
Klasifikasi dan jenis pekerjaan yang sesuai
persyaratan
TETAP
TETAP
MemilikiIjin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing
memiliki bukti Izin PerwakilanBadan Usaha Jasa
Konsultansi Asing
29. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
29
Dalam hal pekerjaan kompleks/bersifatkompleks
dapat mempersyaratkanmemilikiSertifikat
ManajemenMutu perusahaan (SNI/ISO 9001),
memiliki Sertifikat ManajemenKeselamatandan
Kesehatan Kerja (K3) (misal : OHSAS 18000)
dan/atauSertifikatManajemenLingkungan(misal :
14001)
MemilikiSertifikat ManajemenMutu dan Sertifikat
Manajemen Keselamatandan KesehatanKerja dan
Sertifikat ManajemenLingkunganuntuk Pekerjaan
Konstruksi yang bersifat kompleksdan/atauuntuk
pelakuusaha dengankualifikasiBesar
TETAP
MemilikiNPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan
Memiliki Akta PendirianPerusahaan dan
perubahannya (apabila ada)TIDAK DISYARATKAN
30. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
30
memiliki pengalaman padasub
klasifikasi.....dengan Kemampuan Dasar
(KD) sekurang-kurangnya sebesar......
MemilikiKemampuan Dasar (KD) untuk pekerjaanyang
diperuntukkan bagiUsaha Menengah dan Usaha Besar
dengan nilaiKD sama dengan 3 NPt (Nilaipengalaman
tertinggi) pada subklasifikasi, jenis pekerjaan, dan/atau
key activities (major item) yang sesuai dengan
persyaratan dalamkurun waktu 10 tahun terakhir
Pengalamanpalingkurang 1 (satu) pekerjaandalam
kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, termasuk
pengalamansubkontrakkecuali bagi Penyedia yang
baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
memperolehpaling sedikit 1 (satu) pekerjaan
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,
termasuk pengalamansubkontrakkecuali bagi
Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun
SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHAPERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
31. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 31
Memilikipaling kurang :
a. 1 (satu) Tenaga Tetap BersertifikatTerampil (SKT)
yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan
(Untuk Usaha Kecil)
b. 1 (satu) Tenaga tetap BersertifikatAhli (SKA) yang
sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan
(Untuk Usaha Menengahdan Besar) (dipilihsesuai
Kualifikasiyangdipersyaratkan)
Memenuhi Sisa KemampuanPaket (SKP)
(bagi Usaha Kecil)
memiliki kemampuan menyediakanPersonil
yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan
sebagai berikut:
a. Tenaga Ahli bagi badan usaha [non
kecil/menengah]; atau
b. Tenaga Teknis bagi badan usaha kecil
mempunyaiSisa Kemampuan
Paket (SKP)
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHAPERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
32. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA
32
memiliki kemampuan untuk
menyediakan peralatan untuk
melaksanakan pekerjaan konstruksi
Bukan persyaratan KUALIFIKASI
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
33. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
33
Memiliki Sisa KemampuanNyata (SKN) dengan nilai
paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus)
dari HPS, yang disertai dengan laporankeuangan
(untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagiUsaha
Menengahdan Besar. Khusus untuk Usaha Besar,
laporankeuanganwajib telah diaudit)
memiliki surat keterangan dukungankeuangan
dari bank pemerintah/swasta sebesar paling
kurang 10% dari nilaitotalHPS
SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
34. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 34
PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN)
SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA
KN = fp. MK
= fp. (fl. KB)
KN = Rp…..
SKN = KN - Σnilai kontrak paket pekerjaan/proyek yang
sedang dikerjakan
= Rp.......- Rp..........
= Rp...........(SKN minimal lebih besar 10% HPS)
RumusanKemampuanNyata (KN) dan Sisa KemampuanNyata (SKN) adalah:
Keterangan :
fp = faktor perputaranmodal
fp untuk Usaha Menengah dan Besar = 7
MK = Modal Kerja (hasil perhitungan
dari : fl.KB)
fl = faktor likuiditas
fl untuk Usaha Menengah dan Besar = 0.6
KB = KekayaanBersih / total ekuitas
yang dilihatdari neraca keuangan
tahun terakhir
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
35. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
35
Unsur-unsur yang dinilai:
a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
c. Memiliki kemampuan menyediakanPersonil;
d. Memiliki kemampuan untuk menyediakan
peralatanutama;
e. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang
bukanpekerjaan utama;
f. Menyampaikan isian Identifikasibahaya.
UNSUR YANG
DINILAI TETAP;
PERUBAHAN PADA TATACARA
EVALUASINYA
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
UNSUR YANG DIEVALUASI
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
36. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 36
Metode yang ditawarkan oleh
peserta dibandingkan dengan
metode yang menjadi bagian
persyaratan teknis yang telah
ditetapkan oleh PPK.
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
METODE PELAKSANAAN
01
Pokja Pemilihan harus
menguraikan secara detail hal-
hal yang akan dinilai pada
metode pelaksanaan pekerjaan
sehingga hasil penilaian bersifat
objektif dan dapat
dipertanggungjawabkan;
DETAIL
02 BAGIAN
PERSYARATAN TEKNIS
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
37. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERSONIL
01 02 03 04
Tidak dievaluasi
dan tidak perlu
melampirkan
Sertifikat
(SKT/SKA) pada
saat pelelangan
SKA Personil yang
ditawarkanharus
dibuktikan pada saat
Pre-award Meeting
(Rapat Persiapan
PenunjukanPenyedia)
Pengalaman
dihitung
berdasarkan tahun
anggaran
Pengalaman kerja yang
dihitung adalah
pengalaman sesuai
dengan jenis pekerjaan
yang ditenderkan
(bukan berdasarkan jabatan
yang ditawarkan)
SERTIFIKAT PEMBUKTIAN PENGALAMAN PENGALAMAN
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
38. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 38
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERALATAN
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PERALATAN UTAMA
peralatanutamaadalah
peralatanyang
mendukung pekerjaan
utama (major item
EVALUASI SILO LAINNYA
Evaluasi terhadap peralatan utama yang
bersumber dari:
1. Sewa, dilakukan terhadap
kebenaran surat perjanjian sewa;
2. Sewa beli, dilakukan terhadap bukti
pembayaran Sewa Beli (contoh
invoice uang muka, angsuran);
3. Milik sendiri, dilakukan terhadap
bukti kepemilikan peralatan (contoh
STNK, BPKB, invoice)
SILO dapat menjadi
hal yang dievaluasi
Lokasi, Merk,
dan tahun
pembuatantidak
dievaluasi
39. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 39
“Ditambahkan
kewajiban
subkon kepada
spesialis”
EVALUASI TEKNIS PENAWARAN
PEKERJAAN SUB KONTRAK
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
01 0302
Pekerjaan utama dapat
disubkontrakkan kepada
subpenyedia spesialis
Penawaran di atas 25 M s.d 50 M
mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan utama kepada spesialis
dan pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama kepada sub
penyedia jasa Usaha Kecil;
dan/atau
Penawaran diatas 50 M
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
utama kepada spesialis danpekerjaan
yang bukan pekerjaan utama kepada
sub penyedia jasa Usaha Kecil dan
dalam penawarannya sudah
menominasikan sub penyedia jasa dari
lokasipekerjaan setempat (Lingkup
Propinsi), kecuali tidak tersedia sub
penyedia jasa yang dimaksud
40. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 40
“Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya
penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta
Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan GUGUR”
EVALUASI HARGA
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Total harga penawaran terkoreksi
dibandingkan dengan nilai total HPS
Biaya penyelenggaraanK3 dan Keselamatan
Konstruksi harus diperhitungkan tersendiri
dalam total biaya penawaran, dengan besaran
biaya berkisar antara 1.0 sampai 2.5% dari nilai
pekerjaan atau sesuai dengan kebutuhan
41. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018
RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA
PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah:
a. Masa sanggahberakhir (apabila tidak ada sanggahan);
b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahan dari peserta dan masa sanggah telah berakhir
(apabila tidak ada sanggahbanding); atau
c. KPA menyatakansanggahbanding salah/ tidak diterima (apabila ada sanggahbanding).
Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi
ketentuan:
a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
b. Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;
c. Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikasi pada
saat pelaksanaan pekerjaan; dan
d. Pelaksanaan alih pengalaman/ keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/ magang,
paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian.
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
42. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 42
PENGATURAN LAINNYA
Dalam hal pelaksanaan paket
pekerjaan konstruksi dengan nilai
kontrak di atas 50 Milyar penyedia
jasa pelaksana konstruksi diwajibkan
memberikan alih pengalaman/keahlian
melalui sistem kerja praktek/magang.
• Peserta berkewajiban menyampaikan
penawaran yang mengutamakan
material/ bahan produksi dalam negeri
dan tenaga kerja Indonesia untuk
Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di
Indonesia
• Memperhitungkan preferensi harga atas
penggunaan produksi dalam negeri
• Sanggah Banding merupakan
keberatan dari penyanggah kepada
KPA yang tidak setuju atas jawaban
sanggah. Dalam hal tidak ada KPA,
sanggah banding ditujukan kepada
PA.
• Jaminan Sanggah Banding sebesar
1% (satu persen) dari nilai total HPS
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SANGGAH BANDING PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI
PEMAGANGAN