Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup tahapan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP), penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta ketentuan-ketentuan terkait jaminan pengadaan dan sertifikat garansi.
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
Paparan mengnai SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta pelatihan pengadaan
barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Khusus. Modul pelatihan ini juga dapat digunakan para peserta yang kelak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Pemilihan ketika melaksanakan perencanaan/persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam konteks pengadaan khusus.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Dharma Nursani dan Inamawati Mastuti Dewi.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
Paparan mengnai SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta pelatihan pengadaan
barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Khusus. Modul pelatihan ini juga dapat digunakan para peserta yang kelak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Pemilihan ketika melaksanakan perencanaan/persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam konteks pengadaan khusus.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Dharma Nursani dan Inamawati Mastuti Dewi.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
Titik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptxMahmudToha
Pemahaman titik kritis PBJ diperlukan oleh APIP untuk memfokuskan audit yang dilakukan.
Dengan pemahaman yang baik makatim audit lebih mudah melakukan audit PBJ
Materi Pelatihan Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Materi disusun oleh Khalid Mustafa (www.khalidmustafa.info)
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
Hasil ujian dari peserta 4 pada seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Master presentasi yang harus diedit oleh peserta seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Massaputro Delly TP
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Merupakan bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh Tim Pengajar dan Fasilitator untuk mempersiapkan peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI), sekaligus mempersiapkan bahan seminar RBI pada tanggal 29 Agustus 2018.
Merupakan bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh Tim Pengajar dan Fasilitator untuk mempersiapkan peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI), sekaligus mempersiapkan bahan seminar RBI pada tanggal 29 Agustus 2018.
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Massaputro Delly TP
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Massaputro Delly TP
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menetapkan kebutuhan RB instansi melalui pembelajaran pemetaan kebutuhan perubahan RB instansi, identifikasi kebutuhan perubahan RB instansi, dan penetapan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode, diskusi interaktif, studi kasus, praktek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menetapkan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi.
#RLAXIII
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)Massaputro Delly TP
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)Massaputro Delly TP
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menetapkan kebutuhan RB instansi melalui pembelajaran pemetaan kebutuhan perubahan RB instansi, identifikasi kebutuhan perubahan RB instansi, dan penetapan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode, diskusi interaktif, studi kasus, praktek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menetapkan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi.
#RLAXIII
Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang Inovasi di sektor publik, melalui pembelajaran konsep inovasi sektor publik, jenis-jenis inovasi sektor publik, tahapan inovasi sektor publik, tantangan inovasi sektor publik, dan praktik baik inovasi sektor publik. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami pentingnya inovasi di sektor publik.
#RLAXIII
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. DAFTAR ISI:
• Pengkajian Ulang RUP
• Spesifikasi
• HPS
• Bukti Perjanjian
• Jenis Kontrak
• Jaminan Pengadaan
• Sertifikat Garansi
2
3. TUJUAN
PELATIHA
N
• Memahami tahapan persiapan dalam PBJ
• Memahami proses kaji ulang RUP
• Memahami proses penyusunan spesifikasi dan HPS
• Memahami pemilihan jenis kontrak
• Memahami ketentuan jaminan pengadaan &
sertifikat garansi
Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Memahami :
3
5. LANGKAH MENYUSUN
RUP1. Identifikasi
Kebutuhan
3. Kebijakan Umum :
1. Pemaketan;
2. Cara Pengadaan;
3. Pengorganisasian;
4. PPDN.
4. KAK
1. Uraian Kegiatan;
2. Waktu pelaksanaan;
3. Spek teknis;
4. Total perkiraan biaya.
Pasal 22 Ayat 3
2. Rencana
peganggaran
5. Penetapan RUP
6. Kaji Ulang
1. Kebijakan umum
(pemaketan dan PPDN)
2. Rencana penganggaran
3. KAK
7. Penetapan apabila ada
perubahan dari Kaji Ulang
Pengkajian Ulang RUP 5
RUP
6. Apa yang Anda ketahui
tentang tahapan persiapan
pengadaan ?
6
7. Tahap Persiapan Pengadaan
RENCANA UMUM PENGADAAN
(PA/KPA)
PASAL 22 - 25
RENCANA PELAKSANAAN
PENGADAAN
(PPK)
RENCANA PEMILIHAN
(POKJA ULP/PP)
PENGADAAN MELALUI
PENYEDIA
Identifikasi Kebutuhan
Rencana Anggaran
Kebijakan Umum
Pemaketan, Cara
Pelaksanaan,
Pengorganisasian &
Penetapan Produk dalam
Negeri
Kerangka Acuan Kerja
(KAK)
Kaji Ulang RUP (Pasal
24)
Spesifikasi Teknis
(Pasal 11 & 22)
Harga Perkiraan
Sendiri (Pasal 11 & 66
(1)
Rancangan Kontrak
(Pasal 11, 28 (2), 50-
55 & 64-65)
Metode Pemilihan (Pasal
35-46)
Metode Pemasukan
Dokumen Penawaran
(Pasal 47)
Metode Evaluasi
Penawaran (Pasal 48-49)
Metode Kualifikasi (Pasal
56) 7Pengkajian Ulang RUP
8. 8
PROSES PBJ
MELALUI PENYEDIA
RENCANA UMUM
PENGADAAN
(PA/KPA)
PASAL 22 - 25
Identifikasi Kebutuhan
Rencana Anggaran
Kebijakan Umum
Pemaketan, Cara
Pelaksanaan,
Pengorganisasian &
Penetapan Produk dalam
Negeri
Kerangka Acuan KerjaGambaran Umum PBJP
10. 10
PROSES PBJ
MELALUI PENYEDIA
RENCANA PEMILIHAN
(POKJA ULP/PP)
PENGADAAN MELALUI
PENYEDIA
Metode Pemilihan (Pasal
35-46)
Metode Pemasukan
Dokumen Penawaran (Pasal
47)
Metode Evaluasi Penawaran
(Pasal 48-49)
Metode Kualifikasi (Pasal
56)
Gambaran Umum PBJP
11. Pasal 22 Ayat 3
RUP merupakan
Rencana Umum Pengadaan
Tahap awal dalam kegiatan PBJP yang disusun
oleh PA/KPA dan diumumkan oleh PA pada K/L/D/I
Berperan menjadi
acuan kegiatan pengadaan
Memberikan informasi mengenai target, lingkup
kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat
pengadaan.
11
RUP
Pengkajian Ulang RUP
RUP
12. LANGKAH PENGKAJIAN ULANG
RUP
1. PPK dapat mengundang
ULP/PP dan Tim Teknis
3. Berita Acara
Hasil Kaji Ulang
4. PPK mengajukan
usulan perubahan
RUP kepada PA/KPA2. Hal-hal yang dikaji ulang:
• Rencana Pengganggaran
• Kebijakan umum pengadaan
(hanya pemaketan)
• KAK 5. PA/KPA menetapkan
RUP yang sudah
dikaji ulang
12Pengkajian Ulang RUP
13. KETENTUAN DALAM KAJI
ULANG RENCANA
PENGANGGARAN
Materi yang dikaji :
Pengkajian Ulang Rencana Pembiayaan
Pengadaan dilakukan untuk memastikan :
Rencana biaya paket
pekerjaan
Rencana biaya pendukung
pelaksanaan pengadaan
Kode akun sesuai;
Perkiraan jumlah anggaran mencukupi
kebutuhan pelaksanaan pekerjaan;
Biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan
Pasal 23
Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan
administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau
ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen
anggaran, dokumen kaji ulang RUP ditanda tangani oleh pihak
yang membahas.
13Pengkajian Ulang RUP
14. KETENTUAN DALAM KAJI
ULANG PROSEDUR
PEMAKETAN
Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 100 ayat 3
“Menetapkan sebanyak-
banyaknya paket yang bisa
dilaksanakan untuk Usaha
Mikro & Usaha Kecil serta
koperasi kecil dengan tetap
memperhatikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat,
kesatuan sistem, dan
kualitas kemampuan
teknis.”
“Nilai paket pekerjaan
Pengadaan
B/PK/JL ≥
Rp2.500.000.000,00
Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta koperasi kecil,
kecuali untuk paket pekerjaan
yang menuntut kompetensi
teknis yang tidak dapat
dipenuhi oleh Usaha Mikro dan
Usaha Kecil serta koperasi
Merujuk
pasal 24 ayat 2
Merujuk
pasal 100 ayat 3
14Pengkajian Ulang RUP
15. LARANGAN PEMAKETAN
Pasal 24 Ayat 3
• Menyatukan Beberapa Kegiatan yang
Tersebar
• Menyatukan Beberapa Paket Pengadaan
• Memecah PBJ menjadi beberapa
paket untuk menghindari pelelangan
• Menentukan PBJ menjadi
beberapa paket untuk menghindari
pelelangan
15Pengkajian Ulang RUP
16. KETENTUAN DALAM KAJI ULANG
KAK
Dokumen yang memuat
uraian tentang acuan-
acuan PBJ.
Kerangka
Acuan
Kerja
Uraian kegiatan
Yang akan dilaksanakan
Waktu Pelaksanaan
Yang diperlukan
Spesifikasi teknis
Barang/jasa
Besarnya total
Perkiraan biaya pekerjaan
16Pengkajian Ulang RUPPasal 22 Ayat 4
17. PENETAPAN RUP SETELAH
DIKAJI ULANG
Pasal 34
TAHAPAN OUTPUT
Apabila PPK dan ULP/PP
sepakat untuk mengubah RUP
Apabila ada perbedaan pendapat
antara PPK dengan ULP/PP
terkait RUP maka PPK
mengajukan permasalahan ini
kepada PA/KPA untuk diputuskan
Berita Acara rapat koordinasi
antara PPK dengan ULP/PP
dalam rangka mengkaji ulang
RUP.
Usulan PPK kepada PA/KPA
tentang perubahan terhadap
RUP.
Putusan PA/KPA bersifat
Final
Ketetapan PA/KPA terhadap
usulan perubahan RUP
18Pengkajian Ulang RUP
19. KETENTUAN PENGUMUAN RUP
Bab IV Pasal 25 ayat 1 dan 1a
APBDAPBN
Setelah Rencana Kerja &
Anggaran K/L/D/I disetujui oleh
DPR, kemudian PA
mengumumkan RUP
Barang/Jasa pada masing-
masing K/L/D/I
Pada Pemerintah Daerah,
setelah rancangan peraturan
daerah tentang APBD, PA
mengumumkan RUP
Barang/Jasa
20Pengkajian Ulang RUP
20. MEDIA PENGUMUMAN RUP
Bab IV Pasal 25 ayat 3
Website K/L/D/I
Tujuan di umumkan
melalui media ini :
“Mewujudkan keterbukaan
informasi publik dalam
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sesuai dengan
prinsip-prinsip pengadaan”
Papan Pengumuman
Resmi
Portal Pengadaan
Nasional (INAPROC)
21Pengkajian Ulang RUP
23. CONTOH PENGUMUMAN RUP
Merujuk pasal 25 ayat 2 yaitu pengumuman,
paling kurang berisi :
1. Nama dan Alamat PA
2. Paket Pekerjaan
3. Lokasi Pekerjaan
4. Perkiraan Besaran Biaya
24Pengkajian Ulang RUP
26. KETENTUAN UMUM HPS
Pasal 66
HPS
ditetapkan
oleh PPK
ULP/PP
mengumumkan
Nilai HPS
Nilai HPS
Bersifat
Terbuka
HPS
Disusun max
28 hari kerja
Bukan sbg
Menentukan
Kerugian
Negara
Riwayat
HPS harus
didokumentasikan
30Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
28. FUNGSI
1. Alat untuk menilai
kewajaran
penawaran harga
termasuk rinciannya
2. batas
tertinggi
penawaran
yang sah.
3. Besaran
Jaminan
Pelaksanaan
nilainya lebih
rendah dari 80%
nilai total HPS
4. Harga
timpang dan
KD
5. Negosiasi
Harga
32Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
80%
HPS
Pasal 66 Ayat 5
29. DATA & INFORMASI
PENYUSUNAN
HPS untuk pelelangan/seleksi internasional
dapat menggunakan informasi harga
barang/jasa di luar negeri
Pasal 66 ayat (7) 33Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Harga pasar setempat ;
biaya satuan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS);
biaya satuan oleh
asosiasi terkait;
Daftar biaya/tarif B/J
Biaya Kontrak sebelumnya
atau yang sedang;
Inflasi tahun sebelumnya;
Hasil perbandingan
dengan Kontrak sejenis;
Perkiraan
perhitungan biaya;
Norma indeks;
Informasi lain.
30. KETENTUAN
Pasal 66 Ayat (7)
Telah memperhitungkan ppn
Telah memperhitungkan overhead +
profit yang wajar
TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak
terduga, biaya lain-lain dan PPh penyedia b/j
Harga Optimal/ Wajar dan TIDAK MARK
UP
34Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
31. Tahap Penyusunan HPS
(Barang/Jasa Lainnya)
Mengecek
besarnya pagu
dana dari DIPA/PO
Mempelajari
Dokumen
Perencanaan
Umum (DIPA/DPA,
KAK dan RAB)
Menghitung/
menetapkan harga
satuan
Menghitung jumlah
biaya untuk setiap
mata pembayaran
Menjumlahkan
semua biaya untuk
seluruh mata
pembayaran
Menghitung PPN
Menentukan
besarnya HPS
Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana,
maka dapat dilakukan:
1. Perubahan spesifikasi teknis
2. Revisi Anggaran (jumlah atau biaya)
35Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
32. Tahap Penyusunan HPS (Jasa
Konstruksi)
Mengecek
besarnya pagu
dana dari DIPA/PO
Mempelajari
Dokumen
Perencanaan
Umum
Hitung analisa
harga untuk setiap
mata pembayaran
(pay-item)
Menghitung/
menetapkan harga
satuan
Menjumlahkan
jumlah biaya
untuk setiap mata
pembayaran
Menjumlahkan
semua biaya untuk
seluruh mata
pembayaran
Menghitung PPN
Menentukan
besarnya HPS
Jika HPS lebih besar dari Pagu
Dana, maka dapat dilakukan:
1. Perubahan spesifikasi teknis
2. Revisi Anggaran (jumlah atau
biaya)
36Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
33. Tahap Penyusunan HPS (Jasa
Konsultansi)
Mengecek
besarnya pagu
dana dari DIPA/PO
Mempelajari
Dokumen
Perencanaan
Umum antara lain:
KAK dan RAB
Menghitung Komponen
Biaya (Biaya Langsung
Personil/Remuneration) dan
Biaya Langsung Non
Personil (Direct
Reimbursable Cost)
Menghitung jumlah
biaya untuk setiap
item pengeluaran
Menjumlahkan
semua biaya untuk
seluruh item
pembayaran
Menghitung PPN
Menentukan
besarnya HPS
Biaya langsung non-personil tidak
melebihi 40% dari biaya total, kecuali
untuk pekerjaan yang bersifat khusus
37Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
35. TANDA BUKTI PERJANJIAN
Pasal 55
Bukti
Pembelian
(s/d 10 juta)
Kuitansi
(s/d 50 juta)
Surat
Perintah
Kerja (SPK)
• JK s.d Rp 50
juta
• B/PK/JL s.d
Rp 200 juta
Surat
Perjanjian
• JK > Rp 50
Juta
• B/PK/JL >
Rp 200 juta
Surat
Pesanan
• E-Purchasing
• Pembelian
Secara Online
39Bukti Perjanjian
36. Tanda Bukti Perjanjian paling
sedikit berisi :
Bukti
Pembelian
Kuitansi
Surat Perintah
Kerja (SPK)
• Identitas penyedia
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai
ketentuan yang berlaku
• Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian/nilai kontrak
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian
• Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak
di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku
Pasal 55 40Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
37. Tanda Bukti Perjanjian paling
sedikit berisi :
Pasal 55
Surat
Perjanjian
Surat
Pesanan
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian/nilai kontrak
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari
surat perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci
(SSUK, SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain)
• Kata penutup dan ruang tanda tangan para
pihak di atas materai sesuai ketentuan yang
berlaku
• Identitas para pihak
• Nilai pembelian
• Jenis dan jumlah barang/jasa
• Hak dan kewajiban
41Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
39. Pemilihan Jenis Kontrak
LANGKAH-
LANGKAH
PEMILIHAN JENIS
KONTRAK
Mengidentifikasikan
barang/jasa yang akan
diadakan
Mengenali masing-masing
jenis kontrak
Memilih dan menetapkan
salah satu jenis kontrak
43Jenis Kontrak
40. JENIS KONTRAK
Pasal 50 - 54
CARA
PEMBAYARAN
JENIS
PEKERJAAN
PEMBEBANAN
TAHUN
ANGGARAN
SUMBER
PENDANAAN
Lump sum
Harga Satuan
Gabungan lump sum & Harga satuan
Terima jadi/Turnkey
presentase
Tahun Tunggal
Tahun Jamak
Kontrak Pengadaan Tunggal
Kontrak Pengadaan Bersama
Kontrak Payung
Pekerjaan Tunggal
Pekerjaan Terintegrasi
44Jenis Kontrak
42. JAMINAN PBJ
SURAT
JAMINAN
PENERBIT
SURAT JAMINAN
(Pasal 1 ayat 35) (Pasal 67 ayat 5,6, dan 7)
Bank Umum, Perusahaan Penjaminan
atau Perusahaan Asuransi.
Jaminan tertulis yang
bersifat mudah dicairkan
& tidak bersyarat
(unconditional),
46Jaminan Pengadaan
43. JENIS JAMINAN PBJ
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Uang Muka
47Jaminan PengadaanPasal 67 ayat 2
44. JAMINAN PELAKSANAAN &
PENGEMBALIAN
Jaminan Pelaksanaan
Pasal 70
Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ dan
sebelum kontrak ditandatangani
Nilainya 5% dari kontrak atau 5% x HPS jika kontrak dibawah 80% HPS
Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah
terima pertama Pekerjaan Konstruksi
Untuk kontrak diatas 200 juta, kecuali untuk Pekerjaan Tertentu
Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan
Pengembalian Jaminan Pelaksanaan
• Penyerahan B/JL dan Sertifikat Garansi; atau
• Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus)
dari nilai kontrak khusus bagi Penyedia PK/JL
48Jaminan Pengadaan
45. PEMILIHAN PENYEDIA
Yang tidak memerlukan Jaminan
Pelaksanaan
Pasal 70 ayat (2)
Pengadaan
B/PK/JL
Metode
Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung,
Penunjukan Langsung
Pengadaan
JL
Untuk
Penanganan Darurat,
Konter atau
Sayembara
Dalam Katalog
Elektronik
Pengadaan
B/J
E-Purchasing
Aset Penyedia sudah
dikuasai oleh Pengguna
49Jaminan Pengadaan
46. JAMINAN PEMELIHARAAN
Pasal 71
Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan
untuk:
Pekerjaan
Konstruksi
Pengadaan
Jasa Lainnya
Diberikan dalam meminta
pembayaran 100% karena
ada pekerjaan pemeliharaan
Nilainya
5%
dari kontrak
Jaminan pemeliharaan
atau retensi
pembayaran.
50Jaminan Pengadaan
47. JAMINAN UANG MUKA
Jaminan Uang Muka
harus diberikan sebesar uang muka yang disetujui :
Pasal 69
Pengembalian uang muka diperhitungkan
secara proporsional pada setiap tahapan
pembayaran
Diberikan bila dicantumkan di kontrak
51Jaminan Pengadaan
Persiapan :
Rencana umum oleh PA/KPA merujuk pada pasal 22-25 meliputi kegiatan :
1) mengidentifikasi kebutuhan
2) menyusun dan menetapkan rencana anggaran
3) menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan, cara pelaksanaan, pengorganisasian dan penetapaan produk dalam negeri
4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
b. Rencana pelaksanaan pengadaan meliputi :
1) melakukan kaji ulang RUP oleh PPK dan ULP merujuk pada pasal 24
2) menetapkan spesifikasi teknis oleh PPK merujuk pada pasal 11 dan pasal 22
3) menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) oleh PPK merujuk pada pasal 11 dan pasal 66 ayat 1
4) menetapkan rancangan kontrak merujuk pada pasal 11, 28 ayat 2, 50-55 dan pasal 64-65
Rencana Pemilihan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan (PP) untuk pengadaan melalui penyedia (jika melalui swakelola akan dibahas pada slide selanjutnya) merujuk pada pasal 33 meliputi menyusun dan menetapkan :
1) metode pemilihan merujuk pada pasal 35-46
2) metode penyampaian atau pemasukan dokumen penawaran merujuk pada pasal 47
3) metode evaluasi penawaran merujuk pada pasal 48-49
4) metode penilaian kualifikasi merujuk pada pasal 56
selain 4 hal tersebut dalam rencana pemilihan dilakukan pula hal sebagai berikut :
1) kaji ulang harga perkiraan sendiri (HPS), KAK (uraian kegiatan,anggaran/komponen biaya pelaksanaan pemilihan, spesifikasi teknis dan jadwal/waktu kegiatan pengadaan), dan paket pekerjaan (merujuk pada pasal 34)
2) Penyusunan tahapan dan jadwal merujuk pada pasal 57-58
3) Penyusunan dokumen pengadaan merujuk pada pasal 64
Persiapan :
Rencana umum oleh PA/KPA merujuk pada pasal 22-25 meliputi kegiatan :
1) mengidentifikasi kebutuhan
2) menyusun dan menetapkan rencana anggaran
3) menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan, cara pelaksanaan, pengorganisasian dan penetapaan produk dalam negeri
4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
b. Rencana pelaksanaan pengadaan meliputi :
1) melakukan kaji ulang RUP oleh PPK dan ULP merujuk pada pasal 24
2) menetapkan spesifikasi teknis oleh PPK merujuk pada pasal 11 dan pasal 22
3) menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) oleh PPK merujuk pada pasal 11 dan pasal 66 ayat 1
4) menetapkan rancangan kontrak merujuk pada pasal 11, 28 ayat 2, 50-55 dan pasal 64-65
Rencana Pemilihan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan (PP) untuk pengadaan melalui penyedia (jika melalui swakelola akan dibahas pada slide selanjutnya) merujuk pada pasal 33 meliputi menyusun dan menetapkan :
1) metode pemilihan merujuk pada pasal 35-46
2) metode penyampaian atau pemasukan dokumen penawaran merujuk pada pasal 47
3) metode evaluasi penawaran merujuk pada pasal 48-49
4) metode penilaian kualifikasi merujuk pada pasal 56
selain 4 hal tersebut dalam rencana pemilihan dilakukan pula hal sebagai berikut :
1) kaji ulang harga perkiraan sendiri (HPS), KAK (uraian kegiatan,anggaran/komponen biaya pelaksanaan pemilihan, spesifikasi teknis dan jadwal/waktu kegiatan pengadaan), dan paket pekerjaan (merujuk pada pasal 34)
2) Penyusunan tahapan dan jadwal merujuk pada pasal 57-58
3) Penyusunan dokumen pengadaan merujuk pada pasal 64
Persiapan :
Rencana umum oleh PA/KPA merujuk pada pasal 22-25 meliputi kegiatan :
1) mengidentifikasi kebutuhan
2) menyusun dan menetapkan rencana anggaran
3) menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan, cara pelaksanaan, pengorganisasian dan penetapaan produk dalam negeri
4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
b. Rencana pelaksanaan pengadaan meliputi :
1) melakukan kaji ulang RUP oleh PPK dan ULP merujuk pada pasal 24
2) menetapkan spesifikasi teknis oleh PPK merujuk pada pasal 11 dan pasal 22
3) menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) oleh PPK merujuk pada pasal 11 dan pasal 66 ayat 1
4) menetapkan rancangan kontrak merujuk pada pasal 11, 28 ayat 2, 50-55 dan pasal 64-65
Rencana Pemilihan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan (PP) untuk pengadaan melalui penyedia (jika melalui swakelola akan dibahas pada slide selanjutnya) merujuk pada pasal 33 meliputi menyusun dan menetapkan :
1) metode pemilihan merujuk pada pasal 35-46
2) metode penyampaian atau pemasukan dokumen penawaran merujuk pada pasal 47
3) metode evaluasi penawaran merujuk pada pasal 48-49
4) metode penilaian kualifikasi merujuk pada pasal 56
selain 4 hal tersebut dalam rencana pemilihan dilakukan pula hal sebagai berikut :
1) kaji ulang harga perkiraan sendiri (HPS), KAK (uraian kegiatan,anggaran/komponen biaya pelaksanaan pemilihan, spesifikasi teknis dan jadwal/waktu kegiatan pengadaan), dan paket pekerjaan (merujuk pada pasal 34)
2) Penyusunan tahapan dan jadwal merujuk pada pasal 57-58
3) Penyusunan dokumen pengadaan merujuk pada pasal 64
Pasal
Perka lkpp 14/2012
Kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan security paper, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil)
a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing
b. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil
c. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan
d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif
Pasal?
Perka 14 th 2012
PA mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA
pasal belum ada
Digunakan oleh:
Penyedia barang/jasa sebagai acuan dalam menyampaikan penawaran
ULP dalam menyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi penawaran
pasal belum ada
pasal belum ada
Perubahan terhadap spesifikasi harus dengan persetujuan PPK
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian.
ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS
Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia
HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk pasca kualifikasi)
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara
Riwayat HPS harus didokumentasikan
pasal
Menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam seleksi dengan evaluasi kualitas, kualitas dan biaya serta biaya terendah
Harga satuan timpang dan kd, dan negosiasi harga tidak ada di pasal 66 ayat 5
Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);
Norma indeks; dan/atau
Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
pasal belum ada
pasal belum ada
pasal belum ada
pasal belum ada
Penjelasan pasal 51 jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran :
Ayat (1) Contoh pengadan yang dilakukan dengan kontrak lumpsum antara lain : pengadaan kendaraan bermotor, patung, konstruksi bangunan sederhana seperti ruanag kelas, pembuatan aplikasi komputer
Ayat (3) Untuk pekerjaan yang sebagian bisa mempergunakan Lumpsum kemudian sebagian yag lain harus menggunakan harga satuan, misalnya pengadaaan bangunan yang menggunakan pondasi pancang (bangunan atas menggunakan lumpsum, pondasi menggunakan harga satuan.
Ayat (4) Kontrak presentase digunakan untuk pekerjaan yang sudah memiliki acuan presentase, misalnya perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung pemerintah,advokat, konsultan penilai.
Ayat (5) Kontrak terima jadi digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.
Penjelasan pasal 52 jenis kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran :
Ayat (1) Kontrak tahun tunggal : pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
Ayat (2) Kontrak tahun jamak : pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran. Persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga, kontrak sampai dengan Rp.10 Milyar untuk penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di LP, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan jasa cleaning service.
Kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan
Pasal 53 jenis kontrak berdasarkan sumbe pendanaan :
Ayat (1) Kontrak pengadaan tunggal merupakan kontrak dibuat 1 PPK dengan 1 penyedia barang/jasa tertentu untuk pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
Ayat (2) Kontrak pengadaan bersama merupakan kontrak antar beberapa PPK dengan 1 penyedia barang/jasa untuk pekerjaan dalam waktu tertentu dengan kebutuhan masing-masing PPK. Dalam rangka pelaksanaan PBJ yang sumber dana dari beberapa K/L/D/I (co-financing) oleh beberapa PPK dengan sumber dana berbeda. Penjelasan pembagian tanggungjawab diatur pada kontrak. Bertujuan untuk efisiensi pelaksanaan atau anggaran. Contohnya pengadaaan ATK, obat, peralata kantor dan komputer.
Pasal 54 jenis kontrak berdasarkan jenis pekerjaan :
Ayat (1) Kontrak tunggal merupakan kontrak PBJ HANYA terdiri dari 1 pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan
Ayat (2) Kontrak Terintegrasi merupakan kontrak pekerjaan konstruksi bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. Model kontrak Terintegrasi dapat berbentuk :
Kontrak berbasis kinerja (performance based contract) yaitu mencapai suatu tingkat pelayanan tertenti dengan menggabungkan paket pekejaan yang terpisah
Kontrak rancang dan bangun (Dsign & Bulid) merupakan kontrak meliputi desain dan pembangunan
Kontrak rancang bangun konstruksi (Engineering Procurement Construction/EPC) merupakan kontrak meliputi desain, pengadaan dan konstruksi
Kontrak rancang-bangun-operasi-pemeliharaan (Desaign-Build-operate-maintain) merupakan kontrak meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
Kontrak jasa pelayanan (service contract) merupakan kontrak untuk melayani kebutuhan tertentu.
Kontrak pengelolaan aset merupakan kontrak untuk mengelola aset sehingga dapat dioptimalkan.
Kontrak operasi dan pemeliharaan merupakan kontrak meliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset
Note :
1) Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
2) Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan
SURAT JAMINAN : Jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. (Pasal 1 ayat 35)
PENERBIT SURAT JAMINAN
Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asurans.
(Pasal 67 ayat 5,6, dan 7)
Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. Jaminan Penawaran;
b. Jaminan Pelaksanaan;
c. Jaminan Uang Muka;
d. Jaminan Pemeliharaan; dan
e. Jaminan Sanggahan Banding.
Dapat berbentuk Jaminan pemeliharaan atau retensi pembayaran. Retensi dapat diberikan apabila masa pemeliharaan tidak melebihi tahun anggaran berjalan.