POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup tahapan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP), penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta ketentuan-ketentuan terkait jaminan pengadaan dan sertifikat garansi.
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup tahapan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP), penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta ketentuan-ketentuan terkait jaminan pengadaan dan sertifikat garansi.
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
1. Persiapan pengadaan harus matang dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesesuaian rencana dengan anggaran, cakupan pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Proses pemilihan penyedia perlu dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti kualifikasi peserta, evaluasi penawaran, dan mekanisme penyelesaian sanggahan.
3
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membahas perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didasari arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan serta hasil rapat kabinet. Perubahan mencakup penyederhanaan prosedur, penggunaan e-marketplace, dan penambahan metode pengadaan seperti repeat order dan e-reverse auction.
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
The document outlines guidelines for operational procedures for preparing procurement selection for construction services procurement at the Ministry of Public Works and Public Housing. It aims to encourage orderly conduct of preparation for procurement selection.
Key points include:
1. There is a need for more detailed explanation on tender document preparation and evaluation procedures.
2. Over 23% of tenders by the ministry failed due to errors in documents, evaluations, or procedural issues.
3. The guidelines cover HPS preparation, additional selection requirements, evaluation methods, tender document adjustments, and adjustments for construction consulting service selections.
Dokumen tersebut membahas gambaran umum proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyerahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dokumen tersebut juga menjelaskan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan seperti PA/KPA, PPK, PP, serta prinsip-prinsip dasar pengadaan seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pers
Dokumen tersebut membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, target, tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan PTSL seperti pengukuran, pemetaan, entri data, pengumuman, kendali mut
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
1. SE Menteri PUPR mengatur pedoman pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR untuk meningkatkan tertib pengadaan jasa konstruksi;
2. Pedoman tersebut menjelaskan tata cara evaluasi kewajaran harga, persiapan klarifikasi, pelaksanaan klarifikasi untuk penawaran di bawah 80% HPS, termasuk penetapan kuantitas/koefisien dan harga satuan hasil klarifik
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi yang mencakup beberapa hal antara lain rencana waktu pelaksanaan, kronologis penyusunan, konsep pengganti peraturan sebelumnya, dan penjelasan mengenai pemilihan penyedia jasa konstruksi."
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
1. Persiapan pengadaan harus matang dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesesuaian rencana dengan anggaran, cakupan pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Proses pemilihan penyedia perlu dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti kualifikasi peserta, evaluasi penawaran, dan mekanisme penyelesaian sanggahan.
3
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membahas perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didasari arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan serta hasil rapat kabinet. Perubahan mencakup penyederhanaan prosedur, penggunaan e-marketplace, dan penambahan metode pengadaan seperti repeat order dan e-reverse auction.
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
The document outlines guidelines for operational procedures for preparing procurement selection for construction services procurement at the Ministry of Public Works and Public Housing. It aims to encourage orderly conduct of preparation for procurement selection.
Key points include:
1. There is a need for more detailed explanation on tender document preparation and evaluation procedures.
2. Over 23% of tenders by the ministry failed due to errors in documents, evaluations, or procedural issues.
3. The guidelines cover HPS preparation, additional selection requirements, evaluation methods, tender document adjustments, and adjustments for construction consulting service selections.
Dokumen tersebut membahas gambaran umum proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyerahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dokumen tersebut juga menjelaskan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan seperti PA/KPA, PPK, PP, serta prinsip-prinsip dasar pengadaan seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pers
Dokumen tersebut membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, target, tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan PTSL seperti pengukuran, pemetaan, entri data, pengumuman, kendali mut
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
1. SE Menteri PUPR mengatur pedoman pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR untuk meningkatkan tertib pengadaan jasa konstruksi;
2. Pedoman tersebut menjelaskan tata cara evaluasi kewajaran harga, persiapan klarifikasi, pelaksanaan klarifikasi untuk penawaran di bawah 80% HPS, termasuk penetapan kuantitas/koefisien dan harga satuan hasil klarifik
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi yang mencakup beberapa hal antara lain rencana waktu pelaksanaan, kronologis penyusunan, konsep pengganti peraturan sebelumnya, dan penjelasan mengenai pemilihan penyedia jasa konstruksi."
Titik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptxMahmudToha
Pemahaman titik kritis PBJ diperlukan oleh APIP untuk memfokuskan audit yang dilakukan.
Dengan pemahaman yang baik makatim audit lebih mudah melakukan audit PBJ
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Secara garis besar membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pemilihan pengadaan, serta pengadaan untuk pelaksanaan penelitian.
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdfarif129194
Tiga dokumen tersebut memberikan informasi mengenai nilai anggaran tahunan untuk tiga obyek yaitu Pasar Banyuasri Singaraja, RS Sanjiwani Gianyar, dan Pasar Rakyat Gianyar dengan total nilai Rp. 159,5 miliar, Rp. 135 miliar, dan Rp. 224,9 miliar.
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan untuk menghindari resiko. Dokumen juga menjelaskan perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mencakup seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, serta membentuk tim untuk menyusun SOP dan melakukan s
Pelatihan / BimTek "Implementasi PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 & Perh...Kanaidi ken
PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan TKDN, BM , Preferensi Harga & HEA pada PENGADAAN di SKK MIGAS
Training / BimTek memberikan panduan terbaru untuk pengadaan barang dan jasa di SKK Migas dengan mempertimbangkan Tingkat Komponen Dalam Negeri, Bobot Manfaat Perusahaan, preferensi harga, dan Harga Evaluasi Akhir guna mendukung operasi hulu migas dan ekonomi nasional.
Master presentasi yang harus diedit oleh peserta seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Dokumen tersebut merangkum proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pekerjaan (ULP) Kementerian Kehutanan. Prosesnya melibatkan satuan kerja pemilik anggaran, pejabat pembuat komitmen, Pokja/Sub Pokja ULP, dan LPSE Kementerian dalam menyusun dokumen pengadaan, melakukan seleksi penyedia, dan mengumumkan hasilnya. Tujuan utamanya adalah mengatur
Hasil ujian dari peserta 4 pada seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Slide Modul 6 Mengelola PBJP Melalui Swakelola-V2.1.pdfhandrivafauzi1
Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Swakelola.
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau PBJP merupakan sebuah kegiatan yang penting dilakukan dalam kegiatan pemerintah.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Similar to Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah (20)
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
Surat Edaran Menteri PUPR No.10/SE/M/2018 menetapkan standar dokumen pemilihan dan jadwal tahapan untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi dengan metode lelang dini untuk tahun anggaran 2019 di Kementerian PUPR. Dokumen ini mengatur perubahan metode pengadaan dan syarat kualifikasi untuk jasa konsultansi konstruksi.
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
Paparan draft revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipaparkan pada Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran melalui perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rekomendasi dari diskusi ahli pengadaan menyarankan perbaikan seluruh ekosistem pengadaan termasuk sistem perencanaan, penganggaran, pembayaran, dan perpajakan agar proses pengadaan dapat mendukung percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran."
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa
Dokumen tersebut merupakan peraturan LKPP tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dokumen ini mengatur tentang definisi KPBU, regulasi yang mengatur KPBU, tata cara pelaksanaan pengadaan badan penyiapan dan badan usaha pelaksana, serta organisasi dan prinsip-prinsip pengadaan yang harus dipenuhi. Dokumen ini bertujuan untuk meng
Dokumen tersebut membahas tiga tipe terpidana korupsi pada lembaga pemerintahan yaitu:
1. Serigala, yakni tipe yang licik dan culas serta tidak peduli pada rakyat. Mereka selalu menjadi pelaku utama korupsi dengan modus seperti usulan anggaran palsu dan memeras pengusaha.
2. Kerbau, yakni tipe yang patuh membabi buta dan tidak memiliki pendirian. Mereka mudah diarahkan.
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Peraturan ini memperbarui peraturan sebelumnya tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Perubahan utama meliputi penyesuaian definisi untuk mengikuti peraturan terbaru, mempromosikan pengadaan secara elektronik, memberikan kesempatan lebih besar kepada usaha kecil dan pengusaha lokal, serta mengatur pengadaan pekerjaan kompleks dan di daerah terpencil.
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memaksimalkan pendayagunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil serta ketentuan pengadaan barang/jasa dengan dana pinjaman/hibah luar negeri. Dokumen ini menjelaskan syarat dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan usaha kecil, termasuk tingkat komponen dalam negeri dan preferensi harga. Juga dijelaskan tentang ketentuan pen
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Swakelola adalah kegiatan pengadaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum, tahapan perencanaan dan pelaksanaan swakelola serta pengawasan dan evaluasi proyek swakelola.
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Khalid Mustafa
Dokumen tersebut merangkum sejarah berdirinya Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) sejak para pendirinya mulai saling mengenal pada pelatihan TOT di Solo 2011 hingga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan P3I seperti pelatihan, seminar, penerbitan buku, dan lainnya guna memajukan pengadaan barang/jasa di Indonesia.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
1. Potensi
Permasalahan
Hukum
Pada
Se3ap
Tahapan
PBJ
Oleh:
Khalid
Mustafa
Ketua
Pusat
Pengkajian
Pengadaan
Indonesia
(P3I)
2. Biodata
Narasumber
Nama
Lengkap:
Khalid
Mustafa,
S.T.
Tempat/Tgl
Lahir:
Ujung
Pandang,
17
Juni
1977
Pekerjaan:
Procurement
Consultant
Riwayat
Pekerjaan:
-‐ NV.
Hadji
Kalla
(1995-‐1998)
-‐ Makassar
Perkasa
Computer
(1998-‐2000)
-‐ SMK
Panca
Marga
(2000-‐2002)
-‐ SMK
Tri
Tunggal
45
(2002-‐2004)
-‐ Balai
Penataran
Guru/Lembaga
Penjamin
Mutu
Pendidikan
(LPMP)
Sulawesi
Selatan
(2002-‐2006)
-‐ Biro
Perencanaan
&
KLN
Setjen
Kemdiknas
(2006-‐2008)
-‐ SEAMEO
SEAMOLEC
(2008-‐2010)
-‐ Biro
Umum
Setjen
Kemdikbud
(2010-‐2012)
-‐ Keluar
dari
PNS
TMT
–
1
Maret
2012
-‐ Konsultan
IT
dan
Pengadaan
–
KM
&
Partner
(2013
–
sekarang)
-‐ Komisaris
PT.
Sinergitas
Teknika
Mandiri
(2013
–
sekarang)
Ser3fikat
dan
Pela3han
PBJ
-‐ Ser3fikat
Ahli
Pengadaan
Barang/Jasa
(L4)
–
2007
-‐ Ser3fikat
TOT
Tingkat
Dasar
(2011)
-‐ Ser3fikat
TOT
Peningkatan
Kompetensi
(2011,
2012
dan
2013)
-‐ Ser3fikat
TOT
Tingkat
Menengah
(2012)
-‐ Ser3fikat
Pela3han
Internasional
–
Supply
Chain
Management
–
Interna3onal
Trade
Centre
(2012)
-‐ Ser3fikat
Pela3han
Keterangan
Ahli
PBJ
(2012)
-‐ Ser3fikat
TOT
Jabatan
Fungsional
Pengelola
PBJ
(2013)
Organisasi
PBJ
-‐ Kepala
Bidang
Diklat
DPP
Ikatan
Ahli
Pengadaan
Indonesia
(IAPI)
-‐ Pendiri
dan
Ketua
Pusat
Pengkajian
Pengadaan
Indonesia
(P3I)
2
E-‐mail:
email@khalidmustafa.info
Blog:
www.khalidmustafa.info
HP:
08170909035
Pin
BB:
2AF759E2
3. 3
Penger&an
Pengadaan
Barang/Jasa
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
yang
selanjutnya
disebut
dengan
Pengadaan
Barang/Jasa
adalah
kegiatan
untuk
memperoleh
Barang/Jasa
oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah/Ins3tusi
yang
prosesnya
dimulai
dari
perencanaan
kebutuhan
sampai
diselesaikannya
seluruh
kegiatan
untuk
memperoleh
Barang/Jasa
3
Pasal
1
Ayat
1
Perpres
54/2010
dan
perubahannya
7. • Non
E-‐Proc/E-‐Proc
• Evaluasi
• Klarifikasi
dan
Pembuk&an
Kualifikasi
• Pelaksanaan
Pekerjaan
• Pemeriksaan
dan
Serah
Terima
• HPS
• Spek.
Teknis
• Rancangan
Kontrak
• Dokumen
Pengadaan
• N
vs
W
• Pemaketan
• RUP
Perencanaan
(PA/KPA)
Persiapan
(PPK
dan
ULP)
Pemilihan
Penyedia
(ULP/Pejabat
Pengadaan)
Pelaksanaan
Kontrak
(PPK
dan
PPHP)
7
8.
Fakta
atas
Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
?
Iden3fica3on
of
needs
Call
for
bids
or
quotes
Signing
Of
contracts
Receipt
of
Products
or
services
Expira3on
Of
guaran3es
Selec&on
Prepara&on
Execu&on
Securi&es
Dokumen
Pengadaan
Tidak
Dipahami
Prosedur
&
Kriteria
Evaluasi
Tidak
Ada/Tidak
Jelas
PPK
Tidak
paham
Klausul
Kontrak
Profesional
E-‐RUP
PA/KPA
Pokja
ULP/PP
PPK
PPHP
Integritas
PPK
Responsibilitas
Transparansi
PPK
Tidak
Mampu
Mengendalikan
Kontrak
PPK
Tidak
Melakukan
Pemutusan
Kontrak
Akuntabilitas
Tidak
paham
Substansi
Kontrak
Tidak
paham
cara
menguji
Kualitas
Barang/Jasa
Kepemilikan
Ser&fikat
Ahli
Pengadaan
belum
dapat
menjamin
profesionalitas
seseorang
atas
substansi
pekerjaan
yang
diberikan
kepadanya,
perlu
pendalaman
terus
menerus
melalui
prak&k
dan
diskusi.
KDH
PA
Tidak
Membuat
RUP
PPK
/KPA
membuat
HPS
&dak
sesuai
peraturan
PA
mengarahkan
Proses
Kesalahan
dalam
proses
pemilihan
dan
evaluasi
8
10. Ti3k
Lemah
Perencanaan
• Iden3fikasi
keinginan,
bukan
kebutuhan
– Biasanya
muncul
karena
ke3dakpahaman
prinsip
perencanaan
– Juga
disebabkan
“33pan”
• Pemaketan
Pekerjaan
– Tidak
berdasarkan
sifat
pekerjaan
– Memperbanyak
Pengadaan
Langsung
• Cara
Pelaksanaan
Pengadaan
– Swakelola
vs
Penyedia
• Tidak
Menyusun
dan
Mengumumkan
RUP
• Melakasanakan
Pengadaan
Sebelum
Semua
Pendukung
dinyatakan
Siap
(Ijin,
Pembebasan
Lahan,
Dana,
dll)
• Pembentukan
Organisasi
Pengadaan
– PA/KPA
merangkap
PPK
(Bukan
“ber3ndak
sebagai”)
– PPK
3dak
berser3fikat
– Organisasi
di
SK-‐kan
berdasarkan
tahun
anggaran
– Pani3a/Pejabat
Pengadaan/Pokja
ULP
3dak
berser3fikat
10
12. Ti3k
Lemah
Persiapan
• Tidak
dilakukan
Pengkajian
Ulang
RUP
• Penyusunan
Spesifikasi
Teknis
– Hanya
sekedar
copy
paste
brosur
• Penyusunan
HPS
– Tidak
berdasarkan
harga
pasar
– Tidak
didukung
dokumentasi
– Indikasi
“Mark-‐Up”
• Penyusunan
Rancangan
Kontrak
– Tidak
dilakukan
penyusunan
Rancanangan
Kontrak
12
13. Ti3k
Lemah
Persiapan
• PPK
3dak
membuat
dokumen
Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan
• Penyusunan
Dokumen
Pengadaan
– Hanya
sekedar
copy
paste
SBD/SDP
LKPP
– Tidak
melakukan
edi3ng
terhadap
SDP
– Penetapan
Persyaratan
Kualifikasi
yang
3dak
berdasar
– Persyaratan
Teknis
yang
mengada-‐ada
– Kriteria
Evaluasi
yang
3dak
rinci
– Isian
Dokumen
Pengadaan
(LDP,
LDK,
SSKK,
dan
Contoh
Dokumen)
yang
3dak
lengkap
13
15. Ti3k
Lemah
Pemilihan
Penyedia
• Tidak
dilaksanakan
melalui
E-‐Proc
• Tidak
melaksanakan
pengumuman
pada
media
yang
sesuai
• Penjelasan
pada
akhir
waktu/terlewa3
• Evaluasi
Penawaran
dan
Kualifikasi
yang
mengada-‐ada
• Tidak
dilakukan
pemeriksaan
lapangan
• Pengumuman
Pemenang
3dak
lengkap
• Sanggahan
3dak
dijawab
atau
dijawab
tanpa
berdasar
aturan
• Dokumentasi
pemilihan
3dak
lengkap
15
17. Ti3k
Lemah
Pelaksanaan
Pekerjaan
• PPK
3dak
melakukan
pengecekan
jaminan
pelaksanaan
dan
jaminan
uang
muka
• Tidak
melaksanakan
rapat
persiapan
pelaksanaan
kontrak
• Tidak
melakukan
pengendalian
pelaksanaan
kontrak
• Pekerjaan
Terlambat/Tidak
Diselesaikan/Fik3f
• BA
Pemeriksaan
dan
Serah
Terima
3dak
sesuai
kondisi
pekerjaan
17
19. Ti3k
Lemah
Penyedia
Barang/Jasa
• Ijin
Usaha
“Palugada”
(Apa
Lu
Mau
Gua
Ada)
• Alamat
palsu
• Pinjam
“Bendera”
• Bersekongkol
untuk
mempengaruhi
proses
dan
hasil
pelelangan
• Fokus
mengeruk
uang
sebanyak-‐banyaknya,
3dak
fokus
kepada
pemenuhan
persyaratan
dan
kualifikasi
• Tidak
bertanggung
jawab
pada
pelaksanaan
pekerjaan
• Mengganggu
pelaksanaan
pekerjaan
apabila
3dak
lulus
menjadi
pemenang
pelelangan
19
20. AKIBAT
PERSONIL
TIDAK
PROFESIONAL?
Iden3fica3on
of
needs
Call
for
bids
or
quotes
Signing
Of
contracts
Receipt
of
Products
or
services
Expira3on
Of
guaran3es
Selec&on
Prepara&on
Execu&on
Securi&es
Banyaknya
sanggah
dan
sanggah
banding,
bahkan
lelang/
seleksi
menjadi
gagal
Tuntutan
Hukum
(TUN)
Sengketa
kontrak
:
Pekerjaan
&dak
selesai?
Spesifikasi
teknis
/
Kualitas
&dak
sesuai
?
Profesional
E-‐RUP
PA/KPA
Pokja
ULP/PP
PPK
PPHP
Integritas
PPK
Responsibilitas
Transparansi
Pengenaan
Blacklist
kepada
Penyedia
yang
menimbulkan
tuntutan
Hukum
kepada
PPK/PA
Tuntutan
Perdata,
dan
Teridikasi
Pidana
karena
rekayasa/
Kolusi
atau
penyalahgunaan
wewenang
Akuntabilitas
KDH
Terindikasi
Pidana,
karena
kesalahan
dalam
penetapan
HPS,
proses
pemilihan
penyedia
barang/jasa
dan
evaluasi,
rekayasa
dan
penyelahgunaan
wewenang
APIP
Untuk
mencegah
terjadinya
permasalahan
baik
dalam
masa
prakontrak
maupun
paska
kontrak,
perlu
dilakukan
pengawasan
pengadaan
barang/jasa
sebagaimana
diatur
dalam
pasal
116
Perpres
54
tahun
2010
yang
telah
diperbaharui
dengan
Perpres
70/2012
:
Menteri/Kepala
Daerah
wajib
melakukan
pengawasan
terhadap
PPK/ULP
dan
Pejabat
Pengadaan
di
Lingkungan
K/L/D/I,
dengan
menugaskan
APIP
untuk
melakukan
audit
sesuai
ketentuan
.
20
21. DAMPAK
THD
PROSES/PERSONIL
PBJ
SAAT
INI
?
Iden3fica3on
of
needs
Call
for
bids
or
quotes
Signing
Of
contracts
Receipt
of
Products
or
services
Expira3on
Of
guaran3es
Selec&on
Prepara&on
Execu&on
Securi&es
1.
Ketakutan
untuk
menjadi
PPK
dan
Pokja
ULP,
karena
menghindari
menjadi
tersangka?
2.
PPK
dan
Pokja
ULP,
karena
kelalaian/alpa
(&dak
kompeten)
&dak
disengaja
à
terpidana
korupsi.
Profesional
E-‐RUP
PA/KPA
Pokja
ULP/PP
PPK
PPHP
Integritas
PPK
Responsibilitas
Transparansi
Akuntabilitas
KDH
4.
Kontrak
yang
diputus
(Pekerjaan
&dak
selesai),
berdampak
pada
pemborosan
keuangan
negara
(APBN/APBD)
APIP
KDH
seharusnya
menjadi
pengayom
bagi
seluruh
prosonil
yang
ada
dalam
pemerintahaannya,
dengan
antara
lain:
-‐ Memberdayakan
APIP
sebagai
“quality
assurance”
atas
proses
pengadaan
barang/jasa
(Tidak
selalu
Post
Audit)
-‐ Membuat
&m
pendampingan
(APIP
dan
Biro
Hukum)
terkait
dengan
pengadaaan
barang/jasa.
3.
APIP
tidak
berfungsi
sebagai
“Quality
Assurance”
(dalam
PBJ
)
sesuai
amanah
PP
60/2008
:
SPIP
21
23. 23
Perencanaan PBJ
-Kontrak diputus?
-Blacklist
-Kualitas rendah
-Akuntabilitas tdk ada
PA/KPA
20xx-1
PPK/KPA
20xx-1
20xx
ULP/PP
20xx-1
20xx
- Proses Pemilihan
- Penetapan Penyedia
Pemilihan Penyedia PBJ
PPK/KPA
20xx
Pelaksanaan Kontrak PBJ
Hasil Uji B/J
PPHP
20xx
PA/KPA
HPS. KontrakDok.PBJ. B/J. Neraca.
Permasalahan PBJ dan Dampak Hukum
RUP
Pemanfaatan PBJ
HAN (PTUN)
H. PERDATA
H. PIDANA
23
24. • Tindakan
Pokja
ULP/Pejabat
Pengadaan/PPK
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Pelanggaran
dan/atau
kecurangan
dalam
proses
Pengadaan
Barang/Jasa:
• Sanksi
Administrasi
• Penuntutan
gan3
rugi
• Pelaporan
secara
pidana
Pasal
118.7
Pasal
123
24
25. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
mengundurkan
diri
setelah
batas
akhir
pemasukan
penawaran
atau
mengundurkan
diri
dari
pelaksanaan
Kontrak
dengan
yang
3dak
dapat
dipertanggungjawabkan
dan/atau
3dak
dapat
diterima
oleh
Kelompok
Kerja
ULP/
Pejabat
Pengadaan;
• Jaminan
penawaran
dicairkan.
• Pengenaan
dajar
hitam
Pasal
85.4
25
26. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Penyedia
Barang/Jasa
mengalihkan
pelaksanaan
pekerjaan
utama
berdasarkan
Kontrak,
dengan
melakukan
subkontrak
kepada
pihak
lain,
kecuali
sebagian
kepada
Penyedia
B/J
Spesialis.
• Denda
sesuai
ketentuan
dalam
kontrak.
Pasal
87
26
27. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Penyedia
Barang/Jasa
melakukan
ke3daksesuaian
dalam
penggunaan
Barang/Jasa
produksi
dalam
negeri.
(pemeriksaan
dilakukan
oleh
APIP)
• Sanksi
Administrasi
• Pencantuman
dajar
hitam
• Penuntutan
secara
perdata
• Sanksi
Finansial
Pasal
99
Pasal
118
Pasal
119
27
28. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Konsultan
perencana
yang
3dak
cermat
dan
mengakibatkan
kerugian
negara,
dikenakan
sanksi
berupa
keharusan
menyusun
kembali
perencanaan
dengan
beban
biaya
dari
konsultan
yang
bersangkutan,
dan/atau
tuntutan
gan3
rugi.
• Keharusan
menyusun
kembali
perencanaan
dengan
beban
biaya
dari
konsultan
yang
bersangkutan
Pasal
121
28
29. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Membuat
dan/atau
menyampaikan
dokumen
dan/
atau
keterangan
lain
yang
3dak
benar
untuk
memenuhi
persyaratan
Pengadaan
Barang/
Jasa
yang
ditentukan
dalam
Dokumen
Pengadaan;
• Pembatalan
sebagai
calon
pemenang.
• Pencairan
Jaminan
Pelaksanaan.
• Pencantuman
dajar
hitam
• Penuntutan
secara
perdata
• Pelaporan
secara
pidana
kepada
pihak
yang
berwenang.
Pasal
118
29
30. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Melakukan
persekongkolan
dengan
Penyedia
Barang/Jasa
lain
untuk
mengatur
Harga
Penawaran
diluar
prosedur
pelaksanaan
Pengadaan
Barang/
Jasa,
sehingga
mengurangi/menghambat/
memperkecil
dan/atau
meniadakan
persaingan
yang
sehat
dan/atau
merugikan
orang
lain;
• Sanksi
Administrasi
• Pencantuman
dajar
hitam
• Penuntutan
secara
perdata
• Pelaporan
secara
pidana
kepada
pihak
yang
berwenang.
Pasal
118
30
31. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Berusaha
mempengaruhi
Kelompok
Kerja
ULP/
Pejabat
Pengadaan/pihak
lain
yang
berwenang
dalam
bentuk
dan
cara
apapun,
baik
langsung
maupun
3dak
langsung
guna
memenuhi
keinginannya
yang
bertentangan
dengan
ketentuan
dan
prosedur
yang
telah
ditetapkan
dalam
Dokumen
Pengadaan/Kontrak,
dan/atau
ketentuan
peraturan
perundang-‐
undangan;
• Sanksi
Administrasi
• Pencantuman
dajar
hitam
• Penuntutan
secara
perdata
• Pelaporan
secara
pidana
kepada
pihak
yang
berwenang.
Pasal
118
31
32. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Tidak
dapat
menyelesaikan
pekerjaan
sesuai
dengan
Kontrak
secara
bertanggung
jawab;
• Pencairan
jaminan
pelaksanaan.
• Pengembalian
uang
muka
(bila
ada)
• Pengenaan
denda
(bila
ada)
• Pengenaan
dajar
hitam
Pasal
118
Pasal
93.2
32
34. Legislative & Regulatory
Framework
Institutional Framework &
Management Capacity
Procurement
Operation
(CAPACITY
BUILDING)
INTEGRITY,
TRANSPARANCY
(E-PROC AND ANTI
CORRUPTION)
Empat Pilar*
Reformasi PB/J
Pemerintah
*Based on Indicators Form OECD DAC
• Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012
• Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb)
• RUU à Peraturan Kepala Daerah (Juknis, SOP)1
2
3 4
• LKPP à ULP/PP
• LPSE (E-Procurement)
• PA/KPA – PPK – PPHP
• Sertifikasi Ahli Pengadaan
• Jabfung PB/J
(Professionalizing the Field)
Sistem
Pengadaan
Pemerintah
• Kewenangan Pengadaan
Langsung
• E-Procurement (terdiri
dari e-Tendering dan e-
Purchasing)
• PERAN APIP (Audit)
34
35. PENCEGAHAN
PERMASALAHAN
PBJ
• Kerjasama
dengan
KPK
dan
BPKP
melalui
Koordinasi
dan
Supervisi
(Korsup)
Pencegahan
Tindak
Pidana
Korupsi
– Bidang
Pelayanan
Publik
– Bidang
APBD
– Bidang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
• Kerjasama
dengan
Kejaksaan
melalui
Legal
Audit
PBJ
• Kerjasama
dengan
Kepolisian
melalui
pencegahan
aspek
pidana
PBJ
dan
pengamanan
pelaksanaan
PBJ
• Kerjasama
dengan
LKPP
dalam
bentuk
pendampingan
PBJ
yang
bernilai
besar
atau
menyangkut
hajat
hidup
masyarakat
yang
berdampak
besar
35