Downloaded 869 times
Uploaded byKhalid Mustafa
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan untuk menghindari resiko. Dokumen juga menjelaskan perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mencakup seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, serta membentuk tim untuk menyusun SOP dan melakukan s
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
- 1. Khalid Mustafa Ketuadan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
- 2.  Setiap pekerjaanyang dapat menimbulkan resiko harus dilakukan dengan prosedur yang ketat dan tetap untuk meniadakan atau mengurangi resiko/kesalahan  Apabila pilot tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan, maka pesawat akan jatuh dan banyak penumpang menjadi korban.  Bila dokter tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, maka pasien dapat meninggal atau cacat.  Bila pemadam kebakaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, maka dapat menimbulkan banyak korban jiwa dan materi.  Pengadaan juga mengandung resiko (mendapat komplain dari masyarakat, terkena sanksi hukum, barang/jasa tidak sesuai kebutuhan) jadi harus memiliki prosedur yang jelas.
- 4. Lupa mengikuti prosedurbaku (Perpres dan Perka LKPP)  Perbuatan melawan hukum  Penyalahgunaan wewenang Kegiatan tidak terdokumentasi  Tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusan/kebijakan Dokumen tidak standar Pekerjaan berulang/tumpang tindih
- 5. PBJ merupakan kegiatanberulang yang seharusnya dapat dibakukan Mengurangi kesalahan prosedur Mengurangi kesalahan dokumentasi Mempermudah pejabat baru untuk melaksanakan/melanjutkan pekerjaan Mempermudah Audit
- 7. • Tidak adaPedoman Perencanaan yang baku untuk memisahkan N dan W • Tidak ada kaitan data aset dan penghapusan dengan perencanaan • Tidak ada alur yang jelas tentang target dan waktu penyusunan perencanaan • Tidak ada reward and punishment yang jelas • Tidak sinkron antara perencanaan dan penganggaran khususnya terhadap aturan Pengadaan • RUP tidak disusun oleh PA/KPA
- 8. • Anggaran tidakberdasarkan kepada perencanaan awal • Penyesuaian anggaran tidak memperhatikan kebutuhan dan posisi pengadaan • Anggaran ditetapkan bukan pada awal tahun anggaran • Anggaran perubahan tidak memperhatikan perencanaan dan kebutuhan waktu pelaksanaan • Terjadi kesalahan pada jenis belanja
- 9. • Penyusunan Spek.Teknis dan HPS tidak didasarkan pada perencanaan dan tidak didokumentasikan • Tidak ada rancangan kontrak • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai • Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai • Pelaksanaan pekerjaan tidak dikendalikan • Serah terima pekerjaan tidak berdasarkan kontrak dan kondisi pekerjaan • Dokumen pencairan tidak sinkron dengan dokumen pengadaan
- 10.
- 11.  Ruang LingkupSOP  Seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi; atau  Berdasarkan Eselon/Satuan Kerja  Organisasi Pelaksana  Kesiapan dan Kaitan dengan Organisasi lain (Perencanaan, Keuangan, Hukum dan Organisasi, Kepegawaian, dll)  Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan  Unit Layanan Pengadaan  Dasar Hukum
- 12. SOP  SOPRencana Umum Pengadaan  Identifikasi Kebutuhan, Penyusunan KAK dan RAB, Penetapan Organisasi Pengadaan  Pembahasan Kegiatan dan Anggaran  Penyusunan dan Pengumuman RUP  Kaji Ulang RUP  SOP Rencana Pelaksanaan Pengadaan  Penyusunan Spesifikasi Teknis  Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri  Penyusunan Rancangan Kontrak  Permintaan Pemilihan Penyedia
- 13. SOP  SOPRencana Pemilihan Penyedia  Kaji Ulang RPP  Penyusunan Dokumen Pengadaan  SOP Swakelola  Swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran  Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain  Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
- 14. SOP  SOPPemilihan Penyedia  Pengadaan Langsung Menggunakan Bukti Pembelian (dibawah 10 Juta)  Pengadaan Langsung Menggunakan Kuitansi (dibawah 50 Juta)  Pengadaan Langsung Menggunakan SPK (dibawah 200 Juta)  Penunjukan Langsung Tidak Darurat  Pelelangan Umum Pascakualifikasi  Pelelangan Umum Prakualifikasi  Seleksi Umum Badan Usaha  Seleksi Umum Perorangan
- 15. SOP  SOPPemilihan Penyedia  Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung  Sayembara/Kontes  Lelang Gagal  Sanggahan dan Sanggahan Banding  Pengaduan  Somasi dan Permasalahan Hukum PBJ  SOP Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima  SPPBJ  Penandandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak)/SPK  Penerbitan SPMK/Surat Pesanan
- 16. SOP  SOPPelaksanaan Kontrak dan Serah Terima  Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi  Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi  Adendum Kontrak  Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan  SOP Pembayaran Pekerjaan  Penagihan  Pembuatan Berita Acara Pembayaran  Penerbitan SPM dan SP2D  Pembayaran Pada Akhir Tahun Anggaran
- 17.  Menetapkan OrganisasiPenanggung Jawab Penyusun SOP  Membentuk Tim Penyusun dengan persyaratan:  Wajib memahami setiap tahapan pekerjaan  Terdiri atas unsur perencanaan, pengadaan, keuangan, dan pengawasan  Studi Banding ke Insitusi Lain yang sudah mapan dalam menerapkan SOP (Contoh: KPK)  Koordinasi dan Komunikasi dengan LKPP  Sosialisasi  Monitoring dan Evaluasi  Review/Perbaikan SOP (minimal setahun sekali)
- 18. www.khalidmustafa.info HP: 08170909035 Pin BB: 2AF759E2