Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memaksimalkan pendayagunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil serta ketentuan pengadaan barang/jasa dengan dana pinjaman/hibah luar negeri. Dokumen ini menjelaskan syarat dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan usaha kecil, termasuk tingkat komponen dalam negeri dan preferensi harga. Juga dijelaskan tentang ketentuan pen
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Perencanaan Pengadaan, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam perencanaan PBJ, dan menjadi referensi dalam menyusun perencanaan
PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma Wardhani
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Â
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Perencanaan Pengadaan, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam perencanaan PBJ, dan menjadi referensi dalam menyusun perencanaan
PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma Wardhani
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Â
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Â
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
Dengan kebijakan pengucuran anggaran di desa melalui dana desa, cukup signifikan anggaran ada di desa. Untuk itu, perlu pengaturan dan pemahaman secara komprehensif bagi aparatur desa dan pengelola dana desa untuk menghindari kesalahan prosedur dan kesalahan penggunaan dana desa. N
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Â
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
Â
Materi sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
Â
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pelaku Pengadaan dapat mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, memahami terkait dengan SDM dan Kelembagaan dalam Proses PBJ dan juga mekanisme terkait dengan pengawasan di dalam PBJ, pengaduan, penggunaan layanan penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi serta pemberian pembinaan kepada Penyedia.
Isi modul ini dengan mengacu pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Raden Ari Widianto dan Budi Bowo Laksono
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Â
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
Dengan kebijakan pengucuran anggaran di desa melalui dana desa, cukup signifikan anggaran ada di desa. Untuk itu, perlu pengaturan dan pemahaman secara komprehensif bagi aparatur desa dan pengelola dana desa untuk menghindari kesalahan prosedur dan kesalahan penggunaan dana desa. N
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Â
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
Â
Materi sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
Â
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pelaku Pengadaan dapat mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, memahami terkait dengan SDM dan Kelembagaan dalam Proses PBJ dan juga mekanisme terkait dengan pengawasan di dalam PBJ, pengaduan, penggunaan layanan penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi serta pemberian pembinaan kepada Penyedia.
Isi modul ini dengan mengacu pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Raden Ari Widianto dan Budi Bowo Laksono
Presentasi mengenai Permen PU Nomor 14 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Materi Pelatihan Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Materi disusun oleh Khalid Mustafa (www.khalidmustafa.info)
Hasil ujian dari peserta 3 pada seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Hasil ujian dari peserta 2 pada seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
Â
Paparan draft revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipaparkan pada Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Kebijakan dan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam upaya Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Bangsa ini disajikan oleh unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ketika membahas rancangan indikator kinerja Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasan kolaboratifnya pada 21 Juni 2023
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Â
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
Â
Paparan mengnai SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Â
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
Â
Paparan tentang Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/2018 tentang Pemberlakuan SDP Pengadaan Jasa Konstruksi dalam rangka Lelang Dini di Kementerian PUPR.
Untuk mengunduh Surat Edarannya, silakan klik https://www.pengadaan.id/hukum/lihat/286--se-pupr-nomor-10-tahun-2018
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Â
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
Â
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Â
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
Â
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan Melalui PHLN
1. PENGADAAN BARANG/JASA
DENGAN PENDAYAGUNAAN
PRODUKSI DALAM NEGERI &
USAHA KECIL DAN
DENGAN DANA PINJAMAN/
HIBAH LUAR NEGERI
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
3. SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
Memahami syarat dan kewajiban pengadaan dengan
pendayagunaan produksi DN dan keikutsertaan usaha kecil
Memahami penggunaan tingkat komponen dalam negeri
pengadaan barang/jasa dan preferensi harga
Memahami kegiatan dan kriteria pengadaan barang/jasa
dengan dana pinjaman/hibah LN
Memahami naskah perjajian kerjasama dan kredit ekspor
Memahami pelelangan internasional dan keikutsertaan
perusahaan asing
3
4. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, K/L/D/I
wajib:
a)Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi
dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan
nasional dalam pengadaan barang/jasa
b)Memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional
c)Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk
usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil
4
5. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa
5
a. Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi
dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan
dijelaskan kepada semua peserta
b. Dalam proses evaluasi pengadaan barang/jasa harus
diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan
hasil produksi dalam negeri dan bukan barang/jasa
impor yang dijual di dalam negeri
c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan
barang/jasa produksi dalam negeri berasal dari impor,
dipilih barang/jasa yang memiliki komponen dalam
negeri paling besar
d. Dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa,
sedapat mungkin digunakan standar nasional dan
memperhatikan kemampuan atau potensi nasional
6. 6PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Ketentuan Barang Impor
Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:
Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang
diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan
yang ada di dalam negeri
Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri
belum memenuhi persyaratan; dan atau
Produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
7. 7PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Tingkat Komponen Dalam Negeri
Menunjukkan
besarnya tingkat
penggunaan
barang/jasa
Perhitungan TKDN
merujuk pada
ketentuan Menteri
Perindustrian
Tingkat
Komponen Dalam
Negeri (TKDN)
merupakan
indikator tingkat
penggunaan
produk dalam
negeri dilakukan
sesuai besaran
komponen dalam
negeri pada
setiap
barang/jasa
Mengacu pada daftar
inventaris oleh
Kementrian
Perindustrian
Wajib digunakan bila
TKDN + BMP
mencapai 40%
Hanya berlaku jika
terdapat minimal 3
(tiga) calon penyedia
produk dalam negeri
Hanya berlaku pada
barang yang
memenuhi spesifikasi
teknis
8. 8PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Preferensi Harga
Pengadaan yang
dibiayai rupiah murni
dengan nilai
> Rp 5 Milyar
(s.d 2013)&1 Jan
2014:
> Rp 1 Milyar
Preferensi Harga
merupakan
perhitungan ulang
nilai penawaran
dengan
mempertimbangkan
TKDN
Berlaku pada TKDN
> 25%
Pengadaan yang
dibiayai Pinjaman Luar
Negeri melalui
Pelelangan
Internasional
Max 15 % untuk
barang produksi
dalam negeri
Tidak mengubah
harga penawaran,
tetapi HEA dapat
merubah urutan
Max 7.5% untuk
pekerjaan konstruksi
9. 9PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Preferensi Harga (Perhitungan HEA)
HEA =
1
1 + KP
X HP
Pada HEA yang sama, pemilik TKDN
terbesar menjadi pemenang
HEA = Harga Evaluasi Akhir
KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) dikali Preferensi tertinggi barang/jasa)
HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi
persyaratan lelang dan telah dievaluasi)
10. LATIHAN
Perhitungan HEA
10
 Peserta dibagi contoh pengadaan dengan penggunaan
produksi DN
 Dalam contoh tersebut, TKDN mengacu pada Daftar
Inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang
diterbitkan Kementerian Perindustrian
 Diskusikan dengan peserta di sebelahnya:
 Mencari dalam tabel Kementerian Perindustrian
 Tuliskan jawaban pada tabel yang disediakan
11. 11
Bernilai sampai
dengan Rp 2.5 M
Peruntukan bagi
usaha kecil
Kompetensi
teknisnya masih
dapat dipenuhi
usaha kecil
PA/KPA membuat
rencana pengadaan
sebanyak mungkin
paket pekerjaan untuk
usaha kecil
PA/KPA menyampaikan
paket pekerjaan kepada
instansi yang
membidangi usaha
kecil
Upaya perluasan
kesempatan bagi
usaha kecil
KETENTUAN UMUM
12. Perencanaan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis,
kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional;
Kriteria evaluasi mencantumkan peran serta penyedia nasional
dan preferensi harga;
Dalam kontrak dicantumkan kewajiban penggunaan produksi
dalam negeri;
Memaksimalkan produksi dalam negeri dalam hal:
 Studi Kelayakan dan rancang bangun proyek
 Penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK
 Penyusunan HPS
13. 13PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN
DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Ketentuan Umum
 PPK wajib memahami:
1. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(NPPLN/NPHLN )
2. Ketentuan pengadaan setelah NPPLN/NPHLN disepakati
 Pengadaan yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit
Ekspor/Kredit Swasta Asing:
1. Dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi Internasional dan
harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam
DRPPHLN
2. Dokumen Penawaran sesuai ketentuan dan norma
Internasional
3. Evaluasi Penawaran dengan metode perhitungan biaya
efektif
14. 14PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN
DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Ketentuan Pelelangan Internasional
Memberi
kesempatan seluas-
luasnya kepada
penyedia nasional
Memberi
kesempatan seluas-
luasnya kepada
penyedia nasional
Proses pemilihan
dilangsungkan di
dalam negeri
Proses pemilihan
dilangsungkan di
dalam negeri
Dokumen
pengadaan
berbahasa
indonesia dan
berbahasa Inggris
Dokumen
pengadaan
berbahasa
indonesia dan
berbahasa Inggris
Dokumen
berbahasa
Indonesia menjadi
acuan jika terdapat
perbedaan tafsir
Dokumen
berbahasa
Indonesia menjadi
acuan jika terdapat
perbedaan tafsir
15. 15PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN
DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Dokumen Pengadaan Melalui Pelelangan Internasional
 Adanya kerja sama antara penyedia
barang/jasa asing dengan industri dalam
negeri
 Adanya ketentuan yang jelas mengenai
tata cara pelaksanaan pengalihan
kemampuan, pengetahuan, keahlian dan
keterampilan
 Ketentuan bahwa seluruh proses
pengadaan sedapat mungkin
dilaksanakan di wilayah Indonesia
16. 16PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN
DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Keikutsertaan Perusahaan Asing
Bernilai di atas
Rp 100 milyar untuk
pekerjaan
konstruksi
Bernilai di atas
Rp 100 milyar untuk
pekerjaan
konstruksi
Perusahaan asing
harus bekerja sama
dengan perusahaan
nasional
Perusahaan asing
harus bekerja sama
dengan perusahaan
nasional
Bernilai di atas
Rp 20 milyar
untuk pengadaan
barang/jasa lainnya
Bernilai di atas
Rp 20 milyar
untuk pengadaan
barang/jasa lainnya
Bernilai di atas
Rp 10 milyar untuk
jasa konsultansi
Bernilai di atas
Rp 10 milyar untuk
jasa konsultansi
19. 19
Barang Peserta
Lelang
TKDN (%) BMP
(%)
TKDN +
BMP
(%)
Produksi
DN
A 35 0 35
Produksi
DN
B 26 14 40
Produksi
DN
C 25 10 35
Produksi
DN
D 10 10 20
Impor E 0 0 0
Impor F 0 0 0
CONTOH :CONTOH :
TKDN + BMP ≥ 40%TKDN + BMP ≥ 40%
KEMENTERIANKEMENTERIAN
PERINDUSTRIANPERINDUSTRIAN
Barang
impor
tidak bisa
ikut
lelang
20. 20
CONTOH :CONTOH :
TKDN + BMP < 40%TKDN + BMP < 40%
KEMENTERIANKEMENTERIAN
PERINDUSTRIANPERINDUSTRIAN
Barang
impor
masih
bisa ikut
lelang
Barang Peserta
Lelang
TKDN
(%)
BMP
(%)
TKDN+
BMP
(%)
Produksi
DN
A 35 0 35
Produksi
DN
B 30 5 35
Produksi
DN
C 25 10 35
Produksi
DN
D 10 10 20
Impor E 0 0 0
Impor F 0 0 0
21. TINGKATAN KOMPONEN DALAM NEGERI
(TKDN) BARANG
21
Mesin Proses
Tenaga Kerja
Overhead
Lain-lain
Bahan Baku/KompBahan Baku/Komp
Barang Jadi
Proses ProduksiProses Produksi Hasil ProduksiHasil Produksi
D N L N
AsingLokal
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
PASA
R
Biaya Brg Jadi – Biaya Komp. LN
TKDN = ------------------------------------------------------- X 100%
Biaya Brg Jadi
TKDN > 25 % Dapat Preferensi Harga
22. 22
TINGKATAN KOMPONEN DALAM NEGERI
(TKDN) JASA
PROYEKPROYEK
Perusahaan
Jasa
 Management Proyek
 Tenaga Kerja
 Alat Kerja/Fas Kerja
 Konstruksi/Fabrikasi
 Jasa Lainnya
 Management Proyek
 Tenaga Kerja
 Alat Kerja/Fas Kerja
 Konstruksi/Fabrikasi
 Jasa Lainnya
 Biaya Pemasaran
 Biaya Adm
 Keuntungan
 Pajak
PROYEK
SELESAI
PROYEK
SELESAI
TKDN > 25 % Dapat Preferensi Harga
Biaya Total Jasa – Biaya Jasa LN
TKDN = ---------------------------------------- X 100 %
Biaya Total Jasa
TKDN Gabungan = TKDN Barang + TKDN Jasa
23. 23
KEMENTERIANKEMENTERIAN
PERINDUSTRIANPERINDUSTRIAN
 Nilai Pemberdayaan Usaha
Kecil termasuk Koperasi
melalui kemitraan.
 Nilai sertifikasi OHSAS
18000 / ISO 14000
 Nilai Pemberdayaan
Lingkungan
 Nilai Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Purna Jual
 Nilai Pemberdayaan Usaha
Kecil termasuk Koperasi
melalui kemitraan.
 Nilai sertifikasi OHSAS
18000 / ISO 14000
 Nilai Pemberdayaan
Lingkungan
 Nilai Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Purna Jual
30% dari 15% = 4,5 %
20% dari 15% = 3,0 %
30% dari 15% = 4,5 %
20% dari 15% = 3,0 %
30% dari 15% = 4,5 %
20% dari 15% = 3,0 %
30% dari 15% = 4,5 %
20% dari 15% = 3,0 %