1. Perserikatan Bangsa-Bangsa
(Dewan Keamanan)
/ Securty Council

2. 2. Dewan Keamanan (Security
Council)
Rancangan Dumbarton Oaks telah mempertimbangkan sebuah
Organ eksekutif, mempunyai Keanggotaan terbatas,
nantinya akan diberi kepercayaan sebagai penanggung jawab
utama untuk memelihara perdamaian,dan keamanan
internasional (primary responsibility for the maintence of
internasional peace ,and security).
Fungsi Dewan Keamanan PBB : mengambil keputusan-
keputusan dengan cepat ,dan efektif.

3. a) Susunan Keanggotaan
Ada 2 Unsur Keanggotaan yaitu :
1). Permanent Members (anggota tetap)
Terdiri dari 5 negara :
a). Cina.
b). Prancis.
c). Inggris (United Kingdom).
d). Uni Soviet (USSR).
e). Amerika Serikat (USA) , terdapat pada pasal 23 ayat 1 Piagam
Kelima anggota tetap tersebut mempunyai hak khusus di dalam
pemungutan suara, disebut Hak Veto.
2). Non Permanent Members (anggota tidak tetap)
Anggota tidak tetap terdiri dari 10 orang anggota , anggota tidak tetap dipilih
oleh Majelis Umum dengan kelebihan suara dua pertiga (2/3) anggota yang
hadir yang memberikan suara. Masing-masing dipilih untuk untuk masa jabatan
dua tahun ,dengan ketentuan masa jabatan sudah habis ,maka negara yang
bersangkutan untuk jabatan berikutnya (artinya secara berturut-turut ) boleh dipilih
kembali.

4. b) Prosedur pemungutan Suara
Prosedur pemungutan suara di Dewan Keamanan diatur di dalam pasal 27
Piagam:
Ayat 1: setiap anggota Dewan Keamanan mempunyai satu suara.
Ayat 2 : keputusan Dewan Keamanan yang mengenai persoalan yang bersifat
prosedural (cara-cara bekerja) hanya dapat diterima ,jika didukung oleh
sekurang-kurangnya sembilan suara.
Ayat 3 : Keputusan Dewan Keamanan mengenai persoalan yang bersifat
substansial hanya dapat diterima ,jika didukung oleh sekurang-kurangnya
sembilan suara,didalamnya termasuk anggota tetap , dengan syarat bahwa
di dalam mengambil keputusan yang berdasarkan bagian IV ,dan 52 ayat
3, negara yang terlibat dalam persengketaan tidak mengeluarkan suara.

5. Persoalan-persoalan yang dimasukkan ketentuan ayat 2 pasal 27?
Menurut statement yang dikeluarkan oleh Anggota tetap di San Fransisco pada tahun
1945(berlangsungnya konperensi di San Fransisco) yang dimaksud ialah “persoalan-
persoalan yang timbul dari pasal 28-32, jadi mengenai tempat bersidang ,pembentukan
panitia-panitia pembantu peraturan ketertiban, mengijinkan suatu negara anggota turut
membicarakan hal yang berhubungan dengan kepentingannya dengan tidak berhak
mengeluarkan suara , begitupun negara yang bukan anggota PBB yang tersangkut paut
dalam persengketaan yang sedang dipertimbangkan dalam Dewan , menempatkan
suatu perkara dalam acara ,dan mengeluarkannya dianggap juga termasuk golongan
itu.
Untuk menentukan apakah itu yang termasuk suatu persoalan yang prosedural /
substansial hanya digunakan pasal 3.
Pernyataan dari ke-4 negara (Cina,Inggris, Uni Soviet,dan Amerika Serikat)
menjelaskan mengenai maksud dari pasal 27 ayat 3 adalah “segala hal yang dipandang
menuju kepada tindakan-tindakannya yang nyata terhadap suatu negara yang bersalah
,mulai dari pemeriksaan kesalahan melalui ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai penyelesaian
secara damai, menghentikan permusuhan, melakukan sanksi dalam lapangan
perhubungan, hingga aksi bersama secara kekuatan militer terhadap yang bersalah itu.
Hal ini harus adanya persetujuan antara anggota-anggota tetap , apabila kelima anggota
tidak menyukai suatu putusan , maka dapat digagalkan dengan suara melawan /( HAK
VETO).

6. c) Sidang dan Pimpinan
Sidang :
* Sidang Dewan Keamanan diadakan setiap waktu, tetapi
jika keadaan penting memaksa DK untuk bersidang.
* Sidang berkala DK diadakan 2 minggu sekali.
*Sidang diluar sidang berkala dapat diadakan atas undangan
Ketua DK /. Sidang diluar sidang berkala dapat diakan atas
panggilan Ketua DK jika:

7. Lanjutan Ketentuan diadakan Sidang di luar
sidang berkala:
1). Ada permintaan dari salah satu anggota.
2). MU menunjuk suatu hal yang harus diperhatikan oleh DK, sebab
dinilai mungkin mengancam perdamaian, MU menyerahkan suatu
soal untuk diselesaikan DK (psl 11).
3). Ada negara anggota / bukan anggota meminta perhatian kepada DK
mengenai hal/ keadaan yang memungkin menimbulkan perbenturan
antara negara-negara ,sehingga membahayakan perdamaian
internasional.
4). Sekjen meminta perhatian DK mengenai suatu soal yang dianggap
membahayakan perdamaian ,dan keamanan internasional.

8. d) Kedudukan
Dewan Keamanan merupakan organ yang terkemuka,dan bukan
tertinggi. Organ tertinggi di dalam PBB bukan Dewan Keamanan.
Sebab dari Dewan Keamanan bukan organ tertinggi dibuktikan dari
ketentuan Pasal 24 ayat 3 Piagam PBB : “Tiap-tiap tahun Dewan
Keamanan harus memberikan laporan kepada Majelis Umum”
Kedudukan Dewan Keamanan sebagai organ yang terkemuka ini
disebabkan oleh 2 hal, yaitu :
1). Ia memikul tanggung jawab yang utama mengenai perkembangan
perdamaian ,dan keamanan internasional (pasal 24 . ayat 1)
2). Ia diatur sedemikian caranya sehingga pekerjaan dapat berjalan
terus (pasal 28 ayat 1)

9. e) Kekuasaan dan Kewajiban
Berdasarkan ketentuan pasal 24 ,anggota- anggota PBB
menyerahkan kepada Dewan Keamanan pertanggung
jawaban sepenuhnya untuk mempertahankan
perdamaian,dan keamanan internasional.
Para negara anggota setuju untuk menjalankan kewajiban
Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka ,dan berjanji
pulanbahwa putusan-putusan yang diambil Dewan
Keamanan harus selaras dengan maksud ,dan asas-asas
PBB.

10. Lanjutan
Kewajiban-kewajiban DK dikelompokkan menjadi
2 golongan,diantaranya :
1). Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai
(psl 33).
2). Tindakan terhadap ancaman perdamaian
,pelanggaranperdamaian,dan perbuatan yang
berarti penyerangan.

11. Kewajiban-kewajiban Dewan
Keamanan
1). Penyelesaian perselisihan dengan cara damai . Ada 2
cara yaitu :
(i). Cara didasarkan atas Persetujuan Sukarela.
(a). Negotiational (Perundingan)
(b). Enquary (Penyelidikan)
(c). Conciliation (persetujuan/perdamaian/perukunan).
(d). Mediation (perantaraan/jasa-jasa baik)

12. Keterangan :
(b). Enquiry (Penyelidikan) :
Cara untuk menetapkan peristiwa-peristiwa yang mungkin
menghilangkan perselisihan ,jika sudah terang letaknya.
(c). Conciliation (persetujuan/perdamaian/perukunan) :
Usaha yang diserahkan kepada panitia/ badan internasional
yang ditunjuk oleh pihak-pihak dalam perselisihan , untuk
mengusulkan atas inisiatif sendiri ,suatu persetujuan yang
layak diterima oleh kedua pihak.
(d). Mediation (perantaraan/ jasa-jasa baik) :
Dapat diselenggarakan oleh suatu negara, suatu komisi /
seorang tokoh saja , yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang
bersangkutan untuk mempermudah,dan mempercepat
tercapainya perdamaian .
Contoh : indonesia dibentuknya Komisi Jasa-jasa Baik (lebih
dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara).

13. Lanjutan
(ii). Cara-cara dengan Paksaan hukum dalam
menjalankan persetujuan yang tercapai.
1). Arbitration (pewasitan).
2). Keputusan Kehakiman.

14. Ket. :
1). Arbitration.
Jika penyelesaian yang ditempuh lewat ini, maka terlebih
dahulu pihak-pihak yang bersangkutan berjanji terlebih dahulu,
bahwa mereka akan menerima ,dan sedia menjalankan
keputusan seorang pendamai yang ditunjukkan / keputusan dari
Mahkamah Arbitrage.
2). Keputusan Kehakiman.
Dalam penyelesaian putusan yang diambil dengan cara-cara
hukum.
Dalam hal ini putusan-putusan yang diambil Mahkamah
Pengadilan Internasional . Dapat disimpulkan pada rumusan
Pasal 33 ayat 1 : or other peace full means of their own choice
(cara-cara damai lain yang dipilih mereka sendiri).

15. Lanjutan dari kedudukan....
(Kewajiban-kewajiban DK terdapat dalam 2 golongan)
2). Tindakan terhadap ancaman perdamaian,pelanggaran perdamaian,dan
perbuatan yang berarti penyerangan.
Pasal 39 Piagam PBB mengatur DK harus menentukan pada suatu ketika
adanya ancaman perdamaian,gangguan perdamaian ,/ perbuatan yang
berarti penyerangan,dan mengadakan usul-** ,/ memutuskan akan
mengambil tindakan-** sesuai dengan ketentuan pasal 41 ,dan pasal 42
yaitu dengan jalan yang tidak mempergunakan kekuatan senjata / yang
dipergunakannya, untuk mempertahankan, / mengembalikan
perdamaian,dan keamanan internasional .

16. Lanjutan
Tindakan-tindakan Dewan Keamanan diantaranya sebagai berikut :
a). Memutuskan ,sebagian / seluruhnya ,pertukaran ekonomis ,perhubungan di
darat,di laut / udara,pos,kawat,radio,dan dengan alat-alat lain,dan memutuskan
perhubungan diplomasi (pasal 41).
Cara menjalankannya dengan jalan mengundang supaya semua negara anggota akan
melakukan putusan yang disetujui. Jika pembicaraan dalam DK sampai pada
tingkat ini, kata mengundang tidak lain mengundang maksud supaya semua
negara anggota akan melakukan putusan yang disetujui.
b). Apabila sanksi seperti tersebut di muka (pasal 41) tidak akan membawa hasil,
maka menurut ketentuan pasal 42 DK dapat menjalankan akal dengan
mempergunakan angkatan udara ,laut,dan darat,dalam rangka untuk
mengembalikan perdamaian,dan keamanan internaional. Dalam tindakan
termasuk juga pertunjukan kekuatan,blokade,dan serangan-serangan dari udara
,laut,dan darat oleh anggota-anggota PBB dengan kerjasama.

17. f) Hak untuk mempertahankan Diri
Mengenai hak untuk mempertahankan diri ini, baik secara individual
maupun kolektif adanya diakui oleh ketentuan pasal 51 Piagam
PBB.
Didalam pasal 51 bahwa tidak ada suatu peraturan dalam piagam, yang
mengurangi hak tiap-tidap negara anggota ,atau negara-negara
dalam suatu gabungan untuk mempertahankan diri, jikalau ia
diserang dengan kekuatan senjata ,sebelum DK dapat bertindak
sendiri untuk memelihara keamanan internasional.

18. Lanjutan
Usaha yang dilakukan oleh negara anggota dalam memp ertahankan diri itu
harus diberitahu kepada DK dengan selekas-lekasnya . Usahanya tidak
mempengaruhi kuasa ,dan pertanggung jawaban DK terhadap tindakan-
tindakan yang dirasakannya perlu ,dan yang akan diambilkannya sendiri
untuk mempertahankan, dan mengembalikan perdamaian dan keamanan .
Pasal 51 merupakan landasan bagi tindakannya kerjasama regional khusus
dalam bidang pertahanan.
Walaupun pasal 51 membahas mengenai hak dan mempertahankan diri, tetapi
hak itu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang ,dengan kata lain
harus ada pembatasan.

19. Pasal 51 membahas hak untuk mempertahankan diri
tetapi adanya pembatasan.
Pembatasan-pembatasan diantaranya :
1). Menentukan sifat-sifat perbuatan-perbuatan yang
dianggapnya sebagai serangan,atau dengan kata lain
memberikan definisi tentang serangan.
2). Jalan yang ditentuakan dalam Piagam.

20. g) Perhubungan Dewan Keamanan
dalam Organ-Organ lain
Hubungan DK dengan organ-organ yang lain :
1). Tiap-tiap tahun Dewan Keamanan harus mengirimkan laporan tentang
pekerjaannya kepada Majelis Umum(psl 15).
2). Sekretaris Jenderal PBB hanya dapat dipilih oleh Majelis Umum , setelah
mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan (Pasal 97).
3). Dewan Keamana berhak meminta bantuan kepada Dewan Ekonomi ,dan
Sosial ,juga kepada Dewan Perwalian untuk menjalankan pekerjaannya
dalam lapangan politik,ekonomi,sosial,dan pendidikan di daerah-daerah
perwalian yang penting bagi perang (psl .83).
4). Majelis Umum ,dan Dewan Keamanan memilih anggota-anggota MPI akan
tetapi dalam pemilihan yang terpisahkan .

21. Lanjutan
5). DK berhak meminta nasehat kepada MPI tentang soal-**
yang bersifat hukum.
6). DK mengusulkan Majelis Umum syarat-** bagi suatu negara
yang bukan anggota PBB untuk tunduk kepada putusan MPI
,jika suatu negara terpaksa , / dengan rela tersangkut dalam
perkara yang dibawa kehadapan Mahkamah itu (psl. 93).
7). Jika ternyata suatu negara tidak memenuhi kewajibannya yang
diletakkan MPI kepadanya , maka pihak yang lain dapat
menuntut dihadapan DK ,suapaya yang terdakwa memenuhi
kewajibannya .
Untuk itu DK mengadakan usul-** / menetapkan aturan-** yang
memaksa suapaya keputusan itu dijalankan oleh pihak yang
terdakwa (psl.84).

22. h). Panitia-Panitia
Dalam menjalankan tugasnya untuk memelihara
perdamaian, dan keamanan internasional ,Dewan
Keamanan dibantu oleh beberapa Panitia diantaranya :
a). Standing Commitee
b). Substantive Rodies
c). Panitia-panitia Ad hoc
d). Peace Keeping Forces ,and organizations.

23. Lanjutan
Ket. :
a). Standing Commitee :
1). The Commitee of Experts on Rules
Procedure.
2). The Commitee on Admission of New
members.

24. Lanjutan
Ket. :
b). Substantive Rodies:
1). Military Staff Commitee.
Panitia ini terdiri dari para Kepala Staf Wakil-wakil 5 negara anggota tetap Dewan
Keamanan.
Tujuan dibentuknya panitia adalah untuk memberi nasehat ,dan bantuan kepada
Dewan Keamanan mengenai masalah-masalah yang bertalian dengan kebutuhan
militer Dewan Keamanan bagi pemeliharaan perdamaian,dan keamanan
internasional.
2). Dissarmament Commission yaitu suatu badan musyawarah mengenai
perlucutan senjata.

25. Lanjutan
Ket. :
c). Panitia-panitia Ad Hoc
1). Arms Embargo Commitee
2). Ad Hoc Subcommitee on Namibia
d). Peace Keeping Forces ,and Organizations.
1). United Nations Truce Supervision Organization (UNSTO).
2). United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)
3). United Nations Military Observer Group in India ,and Pakistan
(UNMOGIP).
4). United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL).