Dokumen ini membahas kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB setelah keluar pada tahun 1965 akibat konflik dengan Malaysia. Penyebab kembalinya termasuk upaya pemerintah untuk memperbaiki hubungan internasional dan mendapatkan kembali dukungan dari PBB yang penting dalam proses pengakuan kemerdekaan dan pengembalian Irian Barat. Kembali menjadi anggota PBB juga mencerminkan pergeseran politik dan stabilitas di Indonesia pada masa Orde Baru.

1. KEMBALINYA INDONESIA MENJADI
ANGGOTA PBB
OLEH
KELOMPOK I UMI KALSUM AMIN
WD FAUZIAH
ANJAS
IKBAL SAIDIN AKBAR

2. KATA PENGANTAR
Puji syukurkami panjatkankehadiratAllahSWT yangtelahmemberikanrahmatdankarunia-Nya
kepadakami,sehinggasayaberhasil menyelesaikan makalah ini yang Alhamdulillah selesai tepat pada
waktunya yang berjudul “KEMBALINYA INDONESIA MENJADI ANGGOTA PBB”.
Makalah ini berisikantentang sejarah bangsa Indonesia, khususnya sejarah Indonesia pada Masa Orde
Baru dan Reformasi,diharapkanmakalahinidapatmenambahkanpengetahuan kita semua, bagaimana
kehidupan masyarakat dan system pemerintahan pada masa itu.
Saya menyadari bahwamakalahini masihjauhdari sempurna.Olehkarenaitu, kritik dan saran dari guru
dan teman-teman yang bersifat membangun , selalu saya harapkan demi lebih baiknya makalah ini.
Akhirkata,semogamakalahini bermanfaatbagi kitasemuadansemogaAllahSWT senantiasa meridhoi
segala usaha kita.
Penyusun
Kalsum Amin S

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………………………………………i
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………………………………………….ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang ………………………………………………………………………………………………………………..1
B. Rumusan masalah ………………………………………………………………………………………………………………..2
BAB II PEMBAHASAN
A. PengertianMasa PemerintahanOrde Baru ……………………………………………………………………………..3
B. Latar belakang lahirnya masa orde baru ………………………………………………………………………………….3
C. KehidupanPolitik pada masa orde baru …………………………………………………………………………………5
. Penataan Politikdalam negeri
. Penataan Politikluar negeri
D. Kehidupankonomi pada asa orde baru ……………………………………………………………………………….….7
E. KronologisRuntuhnya system Pemerintahorde baru ……………………………………………………….……9
F. Kelebihandan Kekurangan SistemPemerintahanOrde Baru …………………………………………….….11
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan…………………………………………………………………………………………………………………………..21
B. Saran …………………………………………………………………………………………………………...……………………...24
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG
 Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaanmasa Sukarno (Orde
Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30
September tahun 1965.Orde baru lahir sebagai upayauntuk:mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada
masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat,bangsa,dan negara Indonesia,melaksanakan
Pancasila dan UUD1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk
menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
 Setelah Orde Baru memegang talpuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk
terus-menerus mempertahankan status quo. Hal ini menimbulkan ekses-ekses negative, yaitu semakin jauh dari
tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari nilai -nilai
Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.
Penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukannya itu direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa,
sehingga hal tersebut selalu dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa pengertian Masa Pemerintahan Orde Baru?
2. Apakah yang melatar belakangi lahirnyaMasa Pemerintahan OrdeBaru?
3 . Bagaimana kehidupan politik pada MasaPemerintahan OrdeBaru?
4. Bagaimana kehidupan ekonomi pada Masa Pemerintahan Orde Baru?
5. Bagaimana kronologisruntuhnya SistemPemerintahan Orde Baru?
6. Apa saja kelebihan dan kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru?
C. TUJUAN
Dengan dibuatnya makalah ini kami berharap dapat mencapai tujuan yang kami inginkan yaitu, dapat
mempelajari dan memahami perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi dan
sekaligus mengerjakan tugas yang diberikan guru sejarah (Bpk. Drs. M.Azhar, S.Pd)yang kami hormati.
Semoga makalah yang saya buat dapat memberikan manfaat kepada siswa-siswi SMAN 1 Gondang
Tulungagung, khususnya saya sendiri agar menjadi siswi yang lebih dapat menghargai nilai -nilai dari sejarah
Indonesia.

5. BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Masa Pemerintahan Orde Baru
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat,bangsa dan Negara yangdiletakan kembali kepada
pelaksanaan pancasila dan UUD 1945secara murni dan konskuen.Dengan kata lain,Ordebaru adalah Ordeyang
mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyatdan na sional dengan dilandasi oleh
semangat dan jiwa pancasila serta UUD 1945.
B. Latar Belakang Lahirnya Masa Pemerintahan Orde Baru
1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah
adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.
3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%sedangkan upaya pemerintah melakukan
devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakatyang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh
PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-
tokohnya diadili.
5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa
“Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat
dalam Gerakan 30 September 1965.
C. Kehidupan Politik Pada Masa Orde Baru
A.Penataan politik dalam negeri
Pembentukan Kabinet Pembangunan, pembubaran pki dan ormasnya. Pengelompokan partai politik, pemilu,
Peran ganda ABRI, P4, perperaleh PBB.
B. Penataan politik luar negeri
Di sampingmembina stabilitas politik dalamnegeri, Pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-
perubahan dalampolitik luar negeri.Berikutini upaya-upaya pembaharuan dalampolitik luar negeri:
1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan
dan luar negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa
Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab
kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa
ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950 -1964. Indonesia
secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966.
Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah negara Asia bahkan dari pihak PBB sendiri hal ini
ditunjukkan dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

6. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan pemulihan hubungan dengan sejumlah
negara seperti India,Filipina,Thailand,Australia,dan sejumlah negara lainnyayangsempat remggang akibatpolitik
konfrontasi Orde Lama.
Manfaat dan bantuan PBB, antara lain sebagai berikut.
1). PBB turut berperan dalam mempercepat proses pengakua de Facto ataupun de jure kemerdekaan Indonesia oleh
dunia internasional
2). PBB turut berperan dala mproses kembalinya Irian Barat ke wilayah RI
3). PBB banyak memberikan sumbangan kepada bangsa indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan
kebudayaan
Hubungan yang harmonis antara Indonesia dan PBB menjadi terbganggu sejak Indonesia
menyatakan diri keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Keluarnya Indonesia dari
keanggotaan PBB tersebut sebagai pprotes atas diterimanya Federasi Malayasia sebagai anggota
tidaktetap Dewan Keamanan PBB, edangkan Indonesia sendiri saat itu sedang berkonfrontasi dengan
malaysia. Akibat keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia praktis terkucil dari pergaulan dunia. Hal itu
jelas sangat merugikan pihak Indonesia
6 Alasan MengapaIndonesia Keluar Dari PBB
Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada 28 September 1950 dan menjadi anggota resmi ke 60. Indonesia
sempat keluar dari PBB, tepatnya Januari 1965 silam.Indonesia keluar dari PBBkarena Malaysia, musuh Indonesia
saat itu menjadi dewan keamanan PBB. Tetapi, pada tanggal 19 September 1966 Indonesia mengajukan
permohonan untuk kembali menjadi anggota PBB. Permohonan itu diterima pada 28 September 1966 dan
Indonesia secara resmi kembali lagi menjadi anggota PBB.
Dan dibawah ini adalah
6 alasan mengapa Indonesia keluar dari PBB.
Pertama, soal kedudukan PBB di Amerika Serikat. Bung Karno mengkritik, dalam suasana perang dingin Amerika
Serikat dan Uni Sovyet lengkap dengan perang urat syaraf yang terjadi, maka tidak sepatutnya markas PBB justru
berada di salah satu negara pelaku perang dingin tersebut. Bung Karno mengusulkan agar PBB bermarkas di
Jenewa, atau di Asia, Afrika, atau daerah netral lain di luar blok Amerika dan Sovyet.
Kedua, PBB yang lahir pasca perang dunia kedua, dimaksudkan untuk bisa menyelesaikan pertikaian antarnegara
secara cepat dan menentukan. Akan tetapi yang terjadi justru PBB selalu tegang dan lamban dalam menyikapi
konflik antar negara.Indonesia mengalami dua kali,yakni saatpembebasan Irian Barat,dan Malaysia.Dalamkedua
perkara itu, PBB tidak membawa penyelesaian,kecuali hanya menjadi medan perdebatan. Selain itu, pasca perang
dunia II,banyak negara baru,yang baru saja terbebas dari penderitaan penjajahan, tetapi faktanya dala m piagam-
piagam yang dilahirkan maupun dalam preambule-nya, tidak pernah menyebut perkataan kolonialisme.
Singkatnya, PBB tidak menempatkan negara-negara yang baru merdeka secara proporsional.
Ketiga, Organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan mencerminkan peta ekonomi, militer dan kekuatan tahun
1945,tidak mencerminkan bangkitnya negara-negara sosialis serta munculnya perkembangan cepat kemerdekaan
negara-negara di Asia dan Afrika. Mereka tidak diakomodir karena hak veto hanya milik Amerika, Inggris, Rusi a,
Perancis, dan Taiwan (sekarang diganti RRC). Kondisi yang tidak aktual lagi, tetapi tidak ada satu orang pun yang
berusaha bergerak mengubahnya.
Keempat, soal sekretariat yang selalu dipegang kepala staf berkebangsaan Amerika. Tidak heran jika hasil
kebijakannya banyak mengakomodasi kepentingan Barat, setidaknya menggunakan sistemBarat. Bung Karno tidak
dapatmenjunjung tinggi sistem itu dengan dasar,“Imperialismedan kolonialismeadalah anak kandungdari sistem

7. Negara Barat. Seperti halnya mayoritas anggota PBB, aku benci imperialisme dan aku jijik pada kolonialisme.
Kelima, Soekarno menganggap PBB keblinger dengan menolak perwakilan Cina, sementara di Dewan Keamanan
duduk Taiwan yang tidak diakui oleh Indonesia. Di mata Bung Karno, “Dengan mengesampingkan bangsa yang
besar, bangsa yang agung dan kuat dalam arti jumlah penduduk, kebudayaan, kemampuan, peninggalan
kebudayaan kuno, suatu bangsa yang penuh kekuatan dan daya-ekonomi, dengan mengesampingkan bangsa itu,
maka PBB sangat melemahkan kekuatan dan kemampuannya untuk berunding justru karena ia menolak
keanggotaan bangsa yang terbesar di dunia.
Keenam, tidak adanya pembagian yang adil di antara personal PBB dalam lembaga -lembaganya. Bekas ketua
UNICEF adalah seorang Amerika. Ketua Dana Khusus adalah Amerika. Badan Bantuan Teknik PBB diketuai orang
Inggris. Bahkan dalam persengketaan Asia seperti halnya pembentukan Malaysia, maka plebisit yang gagal yang
diselenggarakan PBB, diketuai orang Amerika bernama Michelmore.
Mengapa indonesia masuk kembali sebagai anggota PBBpada tahun1966?
Tahun 1964 Malaysia terpilih sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB, sehingga posisi itu tidak menguntungkan
Indonesia..sehingga Presiden Sukarno memutuskan untuk kluar dari PBB.Pada jaman Suharto terpilih dan telah
dilakukan normalisasi hubungan dgn Malaysia..maka Indonesia masuk lagi menjadi anggota PBB pada tahun 1966
Indonesia masuk kembali ke PBB yaitu"""""untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan Perserikatan Bangsa
Bangsa, dan untuk melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis Umum PBB"""""".
Pada tanggal 28 September 1966, Majelis Umum PBB menindaklanjuti keputusan pemerintah Indonesia tersebut
dan mengundang perwakilan Indonesia untuk menghadiri sidang kembali.
Indonesia menjadi anggota PBB 28 September 1950
Sesuai dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang selalu ikut menciptakan perdamaian dunia, maka
Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950
dan sebagai anggota yang ke-60.
Dengan demikian, Indonesia sudah diakui dunia sebagai negara merdeka, berdiri sama tinggi dengan negara -
negara lain, setelah sang Saka Merah Putih berkibar di depan Gedung Markas Besar PBB. Indonesia memiliki hak
yang sama untuk ikut mengusahakan perdamaian dunia.
Tetapi, Indonesia pernah keluar dari anggota PBB pada tahun 1965. Alasannya karena Malaysia terpilih menjadi
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Padahal ketika itu Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia.
Saatitu, politik luar negeri Indonesia cenderung ke kiri, yang berarti tidak murni lagi. Dengan keluarnya Indonesia
dari PBB, Indonesia menjadi terpencil.Untung saja ini tidak berlangsunglama. Setelah Indonesia memasuki zaman
Orde Baru, Indonesia kembali diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 28 September 1966.
Indonesiakembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tercatat sebagai anggota
ke-60.Sebagai anggotaPBB, Indonesiatelah banyak memperoleh manfaat dan bantuan dari organisasi
internasional tersebut.
Manfaat dan bantuan PBB, antara lain sebagai berikut.

8. 1) PBB turut berperan dalam mempercepat proses pengakuan de facto ataupun de jure kemerdekaan Indonesia
oleh dunia internasional.
2) PBB turut berperan dalam proses kembalinya Irian Barat ke wilayah RI.
3) PBB banyak memberikan sumbangan kepada bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
Hubungan yang harmonis antara Indonesia dan PBBmenjadi terganggu sejak Indonesia menyatakan diri keluar dari
keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965.Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB tersebut sebagai protes
atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sedangkan Indonesia
sendiri pada saat itu sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Akibat keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia
praktis terkucil dari pergaulan dunia. Hal itu jelas sangat merugikan pihak Indonesia.
2. Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia
Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwikora oleh Presiden Soekarno pada
tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri
bebas aktif.
Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia dikembalikan lagi pada politik bebas aktif sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966. Indonesia
segera memulihkan hubungan dengan Malaysia yang sejak 1964 terputus.
Normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada
tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia merupakan hasil perundingan di
Bangkok (29 Mei–1 Juni 1966). Perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun
Abdul Razak dan Menteri Utama/Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Perundingan telah menghasilkan
persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok. Adapun persetujuan Bangkok mengandung tiga hal pokok,
yaitu sebagai berikut.
1) Rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai
kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
2) Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik.
3) Kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan.

9. BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sejalan dengan dasar empirik sebelumnya, masa awal orde baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam
pegimbangan politik di dalam Negara dan masyarakat, sebelumya pada era Orde Lama kita tahu bahwa pusat
kekuasaan ada di tangan presiden, militer dan PKI. Namun pada Orde Baru terjadi pergeseran pusat kekuasaan
dimana dibagi dalam militer, teknokrat, dan kemudian birokrasi. Namun harapan itu akhirnya menemui ajalnya
ketika pada pemilu 1971, golkar secara mengejutkan memenangi pemilu lebih dari separuh suara dalam
pemilu.Itulah beberapa sekelumit cerita tentang Orde Lama dan Orde Baru, tentang bagaimana kehidupan sosial,
politik dan ekonomi di masa itu. Yang kemudian pada orde baru akhirnya tumbang bersamaan dengan
tumbangnya Pak Harto atas desakan para mahasiswa di depan gendung DPR yang akhrinya pada saat itu titik tolak
era Reformasi lahir.Dan pasca reformasilah demokrasi yangbisa dikatakan demokrasi yang di Inginkan pada saat
itu perlahan-lahan mulai tumbuh hingga sekarang ini.
B. SARAN
Perjalanan kehidupan birokrasi di Indonesia selalu dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Budaya birokrasi yang
telah ditanamkan sejak jaman kolonialisme berakar kuat hingga reformasi saat ini. Paradigma yang dibangun
dalam birokrasi Indonesia lebih cenderung untuk kepentingan kekuasaan. Struktur, norma, nilai, dan regulasi
birokrasi yang demikian diwarnai dengan orientasi pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak
sipil warga negara. Budaya birokrasi yang korup semakin menjadi sorotan publik saat ini. Banyaknya kasus KKN
menjadi cermin buruknya mentalitas birokrasi secara institusional maupun individu.
Sejak orde lama hingga reformasi, birokrasi selalu menjadi alat politik yang efisien dalam melanggengkan
kekuasaan.Bahkan masa orde baru,birokrasi sipil maupun militer secara terang-terangan mendukung pemerintah
dalam mobilisai dukungan dan finansial. Hal serupa juga masih terjadi pada masa reformasi, namun hanya di
beberapa daerah.Beberapa kasus dalamPilkada yang sempat terekam oleh media menjadi salah satu bukti nyata
masih adanya penggunaan birokrasi untuk suksesi. Sebenarnya penguatan atau ”penaklukan” birokrasi bisa saja
dilakukan dengan catatan bahwa penaklukan tersebut didasarkan atas itikad baik untuk merealisasikan program-
program yangtelah ditetapkan pemerintah. Namun sayangnya,penaklukan ini hanya dipahami para pelaku politik
adalah untuk memenuhi ambisi dalam memupuk kekuasaan.
Mungkin dalam hal ini, kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan
Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya , harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset
Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa
menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya.