1. DISUSUN OLEH :
RIKA ERAWATI
SANY SUSANTI
SITI WULANDARI
ENDAH JUBAEDAH
SMKN 1 GEGERBITUNG
Jl. Pramuka No. 180 Desa Caringin
Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi
2011

2. KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah
memberikan Rahmat , hidayah dan Inayah kepada Kita, Sholawat serta salam semoga
tercurah kepada Nabi Kita Muhammad SAW berserta kerabat dan sahabat- sahabatnya,
Penulis atas berkat ridhonya dapat menyelesaikan tugas Mata Pelajaran Sejarah dalam
penyusunan makalah dengan Judul Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang Hubungan PBB
Dengan Kehidupan Bangsa Indonesia, yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari
berbagai sumber. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu
yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh
kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan
Penyusunan Makalah ini tidak akan terlaksana tanpa bimbingan, pengarahan dan
bantuan serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Ibu/Bapak Guru Mata Pelajaran
2. Rekan- rekan Perjuangan SMKN 1 GEGERBITUNG Penulis berharap semoga
amal baik semua pihak yang telah membantu kepada penulis selama menyusun
Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang Hubungan PBB
Dengan Kehidupan Bangsa Indonesia, yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari
berbagai sumber. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu
yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh
kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.
Tak lupa Penulis mengucapkan banyak terimaksih kepada Kedua Orang Tua dan
Keluarga yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil, perhatian serta
do¶a. semoga Allah SWT, memberikan pahala yang berlimpah dan berlipat ganda atas
keikhlasan yang telah diberikan dari semua pihak. Semoga makalah ini dapat memberikan
wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan
kekurangan. Penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.
Sukabumi, «. Mei 2011
Penyusun

3. BAB. I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BElAKANG
PBB didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi
Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama ± yang dihadiri
wakil dari 51 negara ± baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London.
Sejak didirikan hingga tahun 2007, sudah tercatat ada 192 negara yang menjadi anggota
PBB. Markas pertama PBB berada di San Francisco, namun sejak tahun 1946 sampai
sekarang kantor pusatnya terletak di di New York.
Church House adalah sebuah bangunan yang menjadi markas pusat dari
perkumpulan gereja-gereja (Anglikan) di Inggris, terletak di sebelah selatan dari Dean¶s
Yard di sebelah Wesminter Abbey di kota London. Gereja ini pada saat itu diduga kuat
menjadi salah satu tempat berkumpulnya tokoh-tokoh gereja yang menjadi seorang
Freemason.
Bangunan ini didisain oleh Sir Herbert Barker, sekitar tahun 1930-an, sebagai
pengganti gedung yang terdahulu, yang diresmikan pada tahun 1902 oleh Coorperation of
Church House yang berdiri sejak 1888. Bangunan ini dimaksudkan sebagai peringatan
perayaan emas 50 tahun bertahtanya Ratu Victoria yang menjadi ratu sejak 1887. Batu
pertama pembangunan bangunan ini diletakkan oleh Ratu Mary pada 26 Juni 1937 dan
diresmikan oleh Raja George VI pada 10 Juni 1940.
King George VI merupakan pendukung utama dan anggota aktif Craft (Freemason)
dan pada tahun 1953 Uskup Anglikan ke XVI juga seorang Freemason (Lihat buku
Christianity and Freemasonry; Kirby). Uskup Agung Geoffrey Fisher juga seorang
Freemason, termasuk pula Uskup Agung Canterbury (1945-1961).
Selanjutnya, diketahui bahwa istilah ³United Nations´ dicetuskan pertama kali oleh
Franklin D. Roosevelt sewaktu masih berlangsung Perang Dunia II. Sosok Franklin D.
Roosevelt perlu diketahui ternyata selain sebagai Presiden Amerika Serikat, ia juga
merupakan anggota penting dari Organisasi Yahudi Freemasonry- yang memiliki beberapa

4. organisasi underbow berkedok gerakan sosial dan amal seperti Lions Club dan Rotary
Club. Setidaknya terdapat dua catatan mengenai aktivitasnya di organisasi Mason tersebut.
Satu sumber menyatakan Rosevelt bergabung dengan sebuah organisasi Lodge pada
tanggal 11 Oktober 1911. Sedangkan sumber lain menyatakan ia masuk pada 28
November 1911.
Nama PBB/UNO digunakan secara resmi pertama kali pada 1 Januari 1942.
Tujuannya untuk mengikat wakil-wakil Pihak Berseteru kepada prinsip-prinsip Piagam
Atlantik serta untuk menerima sumpah dari mereka guna menjaga keamanan Kuasa Paksi.
Setelah upaya itu, Pihak Berseteru terus memantapkannya dengan ditandatanganinya
kesepakatan-kesepakatan dalam persidangan-persidangan di Moscow, Kaherah dan
Taheran sewaktu masih berperang pada tahun 1943. Dari bulan agustus sampai Oktober
1944, wakil-wakil dari Perancis, Republik China, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet
bertemu untuk memperincikan rancangan-rancangan di Estet Dumbarton Oaks,
Washington, D.C.
Dari pertemuan-pertemuan selanjutnya dicapailah rancangan pokok mengenai
tujuan, wakil-wakil anggota dari tiap negara, struktur, serta susunan dewan untuk
memelihara keamanan dan keselamatan antarbangsa, kerjasama ekonomi dan sosial
antarbangsa. Rancangan ini telah dibicarakan dan diperdebatkan oleh beberapa wakil
negara dan utusan bangsa.
Pada 25 April 1945, persidangan PBB tentang penyatuan antar bangsa, dimulai di
San Francisco. Selain dihadiri oleh wakil-wakil negara juga organisasi umum -
termasuknya Lions Club yang diundang khusus untuk menggubah piagam PBB. Tak
kurang 50 negara yang menghadiri persidangan ini menandatangani ³Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa´. Polandia yang tidak menghadiri persidangan itu diberi satu tempat
khusus, baru dua bulan kemudian tepatnya pada 26 Juni wakilnya menandatangani piagam
itu.
Selanjutnya, Perserikatan Bangsa Bangsa ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober
1945, selepas piagamnya telah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan
(DK), yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, Republik China serta diikuti

5. anggota lainnya yang terdiri 46 negara di Church House, London, Inggris pada 10 Januari
1946 yang diikuti 51 negara.
Kantor Pusat PBB saat ini dibangun di sebelah Sungai East (East River), New York
City pada tahun 1949 di atas tanah yang dibeli dari John D. Rockefeller, Jr. dengan dana
bersama sebanyak 8.5 juta dollar AS jadi bukan milik Amerika Serikat. John D. Rockfeller
pun juga diketahui merupakan anggota Freemason. Arsiteknya dari berbagai bangsa,
termasuknya Le Corbusier (Perancis), Oscar Niemeyer (Brazil), dan wakil-wakil dari
beberapa negara yang lain. Tim ini diketuai oleh Wallace K. Harrison, Pimpinan Harrison
& Abramovitz (NYC). Kantornya dibuka secara resmi pada 9 Januari 1951.
Tokoh-tokoh PBB juga banyak sekali diisi oleh tokoh-tokoh dan pentolan anggota-
anggota Freemason dan cabang-cabangnya. Dalam sebuah artikel tercatat nama U Thant
(UN Secretary General), Robert Strange McNamara (US Secretary of Defense 1961-1968;
President World Bank 1968-1981).
LOGO/LAMBANG PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)
Lambang PBB yang menampakkan globe dengan garis lintang dan bujur
membentuk 33 kolom. Tak hanya itu, di dalam logo nya pun, terdapat segmen coretan
sebanyak 33 juga berupa tebaran ranting dan dedaunan Akasia. Apakah hanya sekedar
kebetulan? Simbol nomor 33 adalah melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia
Freemasonry produk Yahudi. Pohon akasia, mungkin bisa diartikan dengan ´ semak yang
membakar´ yang Moses (Nabi Musa) temukan di tengah padang pasir dan merupakan
kayu yang oleh Tuhan diperintahkan kepada Moses untuk gunakan sebagai bahan Bahtera
/ Kapal, Meja, dan Tempat Beribadah.
PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SAAT BERDIRINYA PBB
Ada banyak bukti, bahwa lahirnya PBB dan segala keputusan dan tindakannya
adalah buah dari konsep organisasi bawah tanah Freemasonry produk Yahudi dan kaki
tangannya untuk melindungi gerakan zionisme dan kepentingan Eropa Barat serta Amerika
Serikat yang merupakan teman mesranya negara zionis Israel. Pelanggaran-pelanggaran
tersebut, yaitu sbb:

6. 1. Pencetus PBB adalah Franklin D. Roosevelt, seorang masonic dan sekaligus
Presiden Amerika Serikat.
2. konseptor Piagam PBB adalah Organisasi Yahudi Lions Club yang diundang
secara khusus pada 25 April 1945 di San Francisco.
3. Lambang PBB berupa gambar bola dunia dengan garis lintang dan bujur
membentuk 33 kolom adalah melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia
Freemasonry produk yahudi.
4. Slogan yang selalu diungkapkan oleh Freemasonry dan Lions Club adalah
kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan (versi Yahudi) adalah sama dengan
muatan Piagam PBB.
5. adanya lembaga keuangan di bawah PBB seperti Bank Dunia dan IMF telah nyata-
nyata menerapkan sistem ribawi yang mencekik negara berkembang dan
menebalkan kantong negara-negara maju dengan program ³pinjaman lunak´ jangka
panjang yang bunganya bisa naik sampai seratus persen setiap tahunnya karena
menggunakan kurs mata uang Amerika dan Eropa. Sedangkan sistem perbankan
pertama kali muncul pada abad ke-18 selepas Perang Salib, oleh para ³Kesatria
Templar´ penganut faham Freemasonry. Mereka menumpuk uang dan emas
dengan menerapkan sistem chek dan bunga bagi para penziarah yang mengunjungi
Kota Yerusalem. Kemudian pada abad berikutnya baru muncul perbankan modern
di Inggris milik seorang Yahudi bernama Rockefeller. Mereka memandang masa
kejayaan agama telah berakhir dan digantikan Kekuatan Emas dan Penguasaan
Informasi.
6. adanya ³dominasi kekuatan´ oleh lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB
yang memiliki Hak Veto adalah bukti nyata kesombongan dan egoisme mereka.
Sedangkan Majelis Umum yang secara ³hukum´ lebih tinggi dimana anggotanya
seluruh negara tidak lebih sebagai ³penonton´ yang tak berdaya dalam setiap
kebijakan akhir PBB. Mereka menindas bangsa lemah, memaksakan paket
demokrasi dalam setiap negara untuk memudahkan campur tangannya, lalu secara
curang melarang kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir selain oleh 5 negara
tadi dan negara Zionis Israel. Begitu juga skandal Yahudi dengan PBB, juga sudah
bukan rahasia lagi. Sebelum PBB lahir, Yahudi sudah menguasai lembaga dunia
yang semisalnya ada waktu itu, LBB. Hal ini ditegaskan Nahom Sokolov, seorang
pemimpin Zionis dalam muktamar Zionis tanggal 27 Agustus 1922. Dan peran
terbesar yang telah dimainkan oleh LBB untuk kepentingan Zionis internasional

7. adalah, keberhasilannya meletakkan batu pertama bagi berdirinya negara Israel di
tanah Palestina. Setelah itu baru lahir PBB melanjutkan peran yang pernah
dimainkan LBB sebelumnya. Tidak diragukan lagi, bahwa PBB merupakan hasil
pemikiran Yahudi sebagaimana pendahulunya LBB. Semenjak hari kelahirannya,
Zionis internasional telah menancapkan kukunya di PBB, dimana 60 % dari
keseluruhan pegawai PBB adalah Yahudi yang mayoritas memegang posisi penting
dan strategis. Sementara jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia secara
keseluruhan, jumlah Yahudi tidak lebih dari 5 %.
Dengan demikian, jelaslah bagaimana pengaruh Zionis internasional di PBB untuk
merealisasikan impian dan tujuan politik jahat mereka. Maka ketika negara Yahudi (Israel)
ini tidak mematuhi resolusi yang dikeluarkan PBB, lembaga dunia ini hanya bisa
berpangku tangan tidak pernah mengambil tindakan tegas. Berbeda halnya bila yang tidak
mematuhi resolusi PBB adalah negara Islam, maka tidak pelak lagi seluruh kekuatan dunia
akan dikerahkan untuk menghancurkannya.

8. BAB. II
PEMBAHASAN
PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB)
Bahasa resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab, Spanyol
Sekretaris-Jendral : Ban Ki-moon (sejak 2006)
Didirikan : 24 Oktober 1945
Jumlah anggota : 192 Anggota
Markas : New York City, NY, AS
Situs resmi : http://www.un.org/
ASAS-ASAS PBB.
Asas PBB yakni :
1. Asas Persamaan dan Kedaulatan
2. Asas Itikad baik dari setiap anggota untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari
adanya piagam PBB
3. Asas cara penyelesaian sengketa dengan cara damai
4. Asas untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing
5. Asas untuk memberikan bantuan yang diperlukan untuk setiap tindakan PBB dan untuk
tidak mendukung apapun suatu negara yang sedang dikenai sanksi atau hukuman dari
PBB
SEJARAH SINGKAT
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations
atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir
seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum
internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.
Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945
setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang
pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di

9. Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip,
bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.
Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 192 negara
menjadi anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan
independensinya masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik Cina
(Taiwan) yang tergabung dalam wilayah Cina pada 1971.
Hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara anggota PBB. Sekretaris Jenderal PBB
saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007.
PBB memiliki enam organ utama:
1. Majelis Umum PBB
2. Dewan Keamanan PBB
3. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB
4. Dewan Perwalian PBB
5. Sekretariat PBB
6. Mahkamah Internasional
Negara anggota
Jumlah negara anggota dalam PBB untuk masa ini adalah 192 negara. Lihat artikel
di atas untuk daftar lengkap beserta tanggal masuknya.
Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan
utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap
tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil.
Pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London
dan termasuk wakil dari 51 negara.
Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir
pada pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari
Dewan Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober
1995 untuk memperingati perayaan 50 tahun PBB.

10. Tugas dan kekuasaan Majelis Umum
Tugas dan kekuasaaan majelis umum dapat dibagi dalam 8 golongan, yaitu mengenai :
1. pelaksaan perdamaian dan keamanan internasional ;
2. kerja sama dilapangan perekonomian dan masyarakat internasional ;
3. sistem perwakilan internasional ;
4. keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai
pemerintah sendiri ;
5. urusan keuangan ;
6. penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota ;
7. perubahan piagam ;
8. hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain ;
Dalam melaksanakan tugasnya majelis umum membentuk berbagai badan, seperti; komite;
komisi; konperensi dan agency. Badan-badan tersebut di antaranya :
y Komite prosedur;
Pengadilan administrative
Komisi perlucutan senjata (dengan dewan keamanan)
Badan tenaga atom internasional (dengan mendengar pendapat dewan keamanan dan
dewan ekonomi sosial).
Pasukan PBB
Badan penampung pengungsi di palestina
Konperensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan.
Dana anak-anak PBB/UNICEF (dengn dewan ekonomi dan sosial)
Kantor komisaris tinggi PBB untuk pengungsi-pengungsi
Usaha patungan PBB dan FAO untuk urusan pangan sedunia
Program pembangunan PBB;
Organisasi pembangunan industri PBB;
Lembaga PBB untuk latihan dan penelitian;
Program lingkungan PBB;
Universitas PBB

11. Tujuh komite (panitia) utama, yaitu;
y Panitia pertama : tugasnya di bidang politik dan keamanan termasuk soal-soal
pengaturan persenjataan.
y Panitia kedua : tugasnya khusus untuk politik.
y Panitia ketiga : tugasnya di bidang ekonomi dan keuangan.
y Panitia keempat : tugasnya di bidang sosial, kemanusiaan dan kebudayaan.
y Panitia kelima : tugasnya di bidang dekolonisasi (daerah-daerah yang tidak
berpemerintahan sendiri)
y Panitia keenam : tugasnya di bidang administrasi dan anggaran.
y Panitia ketujuh : tugasnya di bidang hukum
Majelis Utama juga dibantu badan-badan dan program khusus seperti :
UNRWA : Badan Bantuan dan kerja untuk Dewan Hak Asasi Manusia
UNICEF pengungsi Palestina di Timur Tengah : Badan Bantuan untuk anak-anak
Ruangan Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga
perdamaian dan keamanan antar negara.
Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para
anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus
dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.
Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di
Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan
Keamanan PBB.
Anggota
Dewan ini mempunyai lima anggota tetap. Mereka aslinya adalah kekuatan yang
menjadi pemenang Perang Dunia II:
Republik Cina
Perancis
Uni Soviet
Britania Raya
Amerika Serikat

12. Republik China dikeluarkan pada 1971 dan digantikan oleh Republik Rakyat Cina.
Setelah Uni Soviet pecah, Rusia masuk menggantikannya.
Dengan itu, anggota tetapnya kini adalah:
Republik Rakyat Cina
Perancis
Rusia
Britania Raya
Amerika Serikat
Kelima anggota tersebut adalah negara-negara yang boleh mempunyai senjata
nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
Sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Sidang Umum PBB untuk masa bakti 2 tahun
yang dimulai 1 Januari, dengan lima dari mereka diganti setiap tahunnya.
Anggota dewan keamanan yang dipilih untuk saat ini adalah:1 Januari 2008 - 31
Desember 2009Negara Blok regional Duta besar
Burkina Faso Afrika Michel Kafando
Kosta Rika Amerika Latin dan Karibia Jorge Urbina
Kroasia Eropa Timur Neven Jurica
Libya Afrika (Arab) Jadallah Azzuz at-Talhi
Vietnam Asia Lê Lương Minh
1 Januari 2009 - 31 Desember 2010Negara Blok regional Duta besar
Austria Eropa Barat dan Lainnya Thomas Mayr-Harting
Jepang Asia Belum ditentukan
Meksiko Amerika Latin dan Karibia Belum ditentukan
Turki Eropa Barat dan Lainnya Baki İlkin
Uganda Afrika Belum ditentukan

13. Tugas dan fungsi
Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada
dewan keamanan, dengan syarat; semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras
dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat dibagi
atas beberapa golongan, yaitu :
Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang
didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan
persetujuan.
Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan
yang berarti penyerangan.
Sedangkan fungsi Dewan Keamanan sebagai berikut:
Memelihara perdamaian dan keamanan internasionaal selaras dengan azas-azas
dan tujuan PBB.
Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan
pergeseran internasional
Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang
demikian atau syarat penyelesaian.
Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur
persenjataan
Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi
dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil
Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang
bukan perang untuk mencegah atau menghentikan aggressor
Mengadakan aksi militer terhadap seorang aggressor
Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan
negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah
internasional
Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah ³strategis´.
Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jendral,
dan bersama±sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari
mahkamah internasional
Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum

14. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan dibantu badan-badan dan
program khusus seperti :
UNIFIL : Pasukan sementara PBB di Libanon
UNIIMOG : Pasukan peninjau militer di Iran-Irak
UNTAC : Pasukan sementara di Kamboja
Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial :
Mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal-soal ekonomi,
sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia
Membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negara-negara
anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum
Mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk
tugas dan wewenangnya
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi dan Sosial ini dibantu oleh badan-
badan khusus seperti :
‡ FAO (Food and Agriculture Organisation)
Organisasi Pangan dan Pertanian
‡ WHO (World Health Organisation)
Organisasi Kesehatan Sedunia
‡ ILO (International Labour Organisation)
Organisasi Buruh Internasional
‡ IMF (International Monetary Fund)
Dana Moneter Internasional
‡ IAEA (International Atomic Energi Agency)
Badan Tenaga Atom Internasional
‡ IBRD (International Bank for Reconstrustion and Development)
Bank Internasional untuk Pembangunan dan Rekonstruksi
‡ UPU (Universal Postal Union)Perhimpunan Pos Sedunia

15. ‡ ITU (International Telecommunication Union)Persatuan Telekomunikasi
Internasional
‡ UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees)Organisasi PBB yang
mengurus para pengungsi
‡ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultuural
OrganisationOrganisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan
‡ UNICEF (United Nations Children Fund)Badan PBB yang mengurusi anak-anak
‡ GATT
Persetujuan tentang tarif dan perdagangan
Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dewan Perwalian PBB
Dewan Perwalian PBB adalah suatu sistem perwalian internasional lebih jauh telah
didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan
di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. (daerah-
daerah yang demikian oleh karena itu disebut ³daerah-daerah perwalian´).
Tujuan
memelihara perdamaian dan keamanan internasional
mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian agar mereka mencapai
pemerintahan sendiri atau kemerdekaan
memberi dorongan agar mengakui dan menghormati hak-hak manusia dari
rakyat-rakyat di dunia
memastikan perlakuan yang sama di daerah perwalian dalam persoalan-
persoalan sosial, ekonomi, dan komersial untuk semua anggota PBB dan
kebangsaan-kebangsaan mereka, serta perlakuan yang sama bagi kebangsaan
semua anggota dalam mengatur keadilan di daerah-daerah yang di ambil dari
negara-negara musuh akibat perang dunia kedua dan lain-lain yang secara
sukarela ditempatkan dibawah sistem perwalian. Tidak satu pun negara yang
menjadi anggota PBB dapat diatur pemerintahannya dibawah sistem perwalian.

16. Tugas dan hak Dewan Perwalian
Dewan Perwalian bertugas untuk menjalankan kewajiban Majelis Umum dalam
hal-hal yang berhubungan dengan daerah-daerah perwalian, kecuali daerah-daerah
strategis yang diurus oleh Dewan Keamanan. Atas dasar penyerahan kuasa itu Dewan
Perwalian diberi hak untuk :
Menimbang laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara penguasa
Menerima surat-surat permintaan lalu menyelidikinya secara bersamaan dengan
negara-negara penguasa
Menyelenggarakan kunjungan berkala ke masing-masing daerah perwalian
yang disetujui oleh Negara penguasa
Menjalankan pekerjaan-pekerjaan dengan syarat-syarat persetujuan perwalian
Keanggotaan
Dewan Perwalian terdiri dari 3 golongan anggota ,yaitu :
Anggota-anggota yang menguasai daerah perwalian
Anggota-anggota tetap dewan keamanan yang tidak menguasai daerah
perwakilan (Rusia dan Tiongkok)
Sejumlah anggota yang dipilih untuk 3 tahun oleh majelis umum sehingga anggota-
anggota yang memegang perwalian sama banyaknya dengan anggota-anggota yang tidak
memegang perwalian
Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh
seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia.
Badan ini menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB
untuk rapat-rapatnya. Badan ini juga membawa tugas seperti yang diatur oleh Dewan
Keamanan PBB, Sidang Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan badan PBB
lainnya. Piagam PBB menyediakan para staff dipilih berdasarkan aplikasi standar efisiensi,
kompeten, dan integritas tertinggi, dikarenakan kepentingan mengambil dari tempat
geografi yang luas.

17. Fungsi-fungsi sekretaris jendral
Sebagai kepala administratif dari PBB
Membawa dihadapan perhatian dewan keamanan setiap persoalan yang
menurut pendapatnya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional
Membuat laporan tahunan dan tiap-tiap laporan tambahan yang perlu pada
majelis umum mengenai pekerjaan PBB
Sekretaris Jendral
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa
Trygve Lie, Norwegia (1945-1953)
Dag Hammarskjöld, Swedia (1953-1961)
U Thant, Burma (1961-1971)
Kurt Waldheim, Austria (1972-1981)
Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982-1991)
Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992-1996)
Kofi Annan, Ghana (1997-2006) perkiraan tanggal pension
Ban Ki-moon, Korea Selatan (2006-?)
Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional (bahasa Inggris: International Court of Justice)
berkedudukan di Den Haag, Belanda . Mahkamah merupakan badan kehakiman yang
terpenting dalam PBB . Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum
kepada mahkamah, majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon kepada
mahkamah nasehat atas persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB serta
badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari majelis umum dapat meminta
nasehat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka.
Majelis umum telah memberikan wewenang ini kepada dewan ekonomi dan sosial, dewan
perwakilan, panitia interim dari majelis umum , dan beberapa badan-badan antar
pemerintah.

18. Sumber-Sumber Hukum
Sumber-sumber hukum yang digunakan apabila membuat suatu keputusan ialah :
a. konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui
oleh negara-negara yang sedang berselisih
b. kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktek umum yang diterima
sebagai hukum
c. azas-azas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban
d. keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis-publisis yang
paling cakap dari berbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan
peraturan-peraturan hukum
Mahkamah dapat membuat keputusan ³ex aequo et bono´ (artinya : sesuai dengan
apa ang dianggap adil) apabila pihak-pihak yang bersangkutan setuju.
Keanggotaan
Mahkamah terdiri dari lima belas hakim, yang dikenal sebagai ´anggota´
mahkamah. Mereka dipilih oleh majelis umum dan dewan keamanan yang mengadakan
pemungutan suara secara terpisah. Hakim-hakim dipilih atas dasar kecakapan mereka,
bukan atas dasar kebangsaan akan tetapi diusahakan untuk menjamin bahwa sistem-sistem
hukum yang terpenting didunia diwakili oleh mahkamah. Tidak ada dua hakim yang
menjadi warga negara dari negara yang sama. Hakim-hakim memegang jabatan selama
waktu sembilan tahun dan dapat dipilih kembali mereka tidak dapat menduduki jabatan
lain selama masa jabatan mereka. Semua persoalan-persoalan diputuskan menurut suatu
kelebihan dari hakim-hakim yang hadir, dan jumlah sembilan merupakan quorumnya.
Apabila terjadi seri, maka ketua mahkamah mempunyai suara yang menentukan.

19. PERANAN PBB BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA DI MASA
KEMERDAKAAN
PBB turut membantu dan berusaha menyelesaikan pertikaian persenjataan antara
Indonesia dan Belanda selama masa revolusi fisik (1945-1950). Pada tanggal 24 Januari
1949 Dewan Keamanan PBB bersidang. Dalam sidang tersebut Amerika Serikat
mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota yaitu:
1. Membebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin Republik
Indonesia yang ditangkap pada 19 Desember 1948.
2. Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia
sejak 19 Desember 1948.
Hasil keputusan lain yang berhasil dicapai oleh PBB diantaranya adalah :
1. Piagam pengakuan Kedaulatan ( 27 Desember 1949 )
2. Pembentukan RIS
3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda
4. Pembentukan tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS.
5. Piagam tentang kewarganegaraan
6. Persetujuan ekonomi keuangan
7. Masalah irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian
Dengan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, maka berakhirlah masa
revolusi bersenjata di Indonesia dan secara de jure pihak Belanda telah mengakui
kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun
atas kesepakatn rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan
dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya pada
tanggal 28 September 1950, Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke 60. Hal ini
berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi diakui oleh dunia Internasional.
1. Kembali Ke NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia ).
Hasil persetujuan dalam KMB berakhir pada tanggal 2 November 1949 adalah
dibentuknya satu negara federal Indonesia yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS
terdiri dari Negara-negara bagian diantaranya Republik Indonesia, Negara Sumatera
Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura,

20. Negara Indonesia Timurdan 9 satuan kenegaraan yang berdiri sendiri yaitu Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, Riau, Jawa Tengah.
Namun, dalam Kabinet RIS hanya dua orang yang mendukung sistem federal di
Indonesia (yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung), sisanya (seperti Sri
Sultan Hamengkubuwono IX, Arnold Manuhutu, dan lain-lain) lebih mendukung sistem
NKRI. Dengan demian, maka keinginan untuk membubarkan RIS dan membentuk NKRI
semakin kuat.
Dasar pembentukan negara federal di Indonesia sangat lemah dan tidak didukung
oleh suatu ikatan ideology yang kuat, dengan tujuan kenegaraan yang tidak jelas dan tanpa
dukungan rakyat banyak. Eksistensinya sangat tergantung pada kekuatan militer Belanda
yang terdiri dari Koninklijk Leger (KL) atau tentara Kerajaan Belanda dan Koninklijk
Nederland Indisch Leger (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda
Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan persetujuan antara RIS dengan RI untuk
mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pihak RIS diwakili oleh pPerdana
Menteri Moh. Hatta dan pihak RI diwakili oleh dr. Abdul Halim. Menurut persetujuan itu,
Negar Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dibentuk oleh RIS bersama-sama
dengan RI di Yogyakrta. Untuk pelaksanaan dibentuk panitia gabungan RIS dan RI yang
bertugas merancang Undang-Undang Negara Kesatuan yang dipimpin oleh Prof. Soepomo
dan pada tanggal 20 Juli 1950 berhasil menyelesaikan tugasnya. Rancangan Undang-
Undang Negara Kesatuan diserahkan kepada dewan-dewan perwakilan negar bagian untuk
disempurnakan. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung
unsur-unsur dari UUD 1945 dan UUD RIS. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950,
rancangan Undang-Undang Dasar Negar Kesatuan Republik Indonesia diterima dengan
baik oleh senat dan parlemen RIS serta KNIP.
Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan
Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Sementara dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia kemudian dikenal dengan UUDS 1950. pada tanggal 17 Agustus 1950,
dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusinya. Namun demikian, sebagain besar rakyat
Indonesia percaya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat ini merupakan
kelanjutan dari Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus
1945.

21. PERANAN PBB BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA DI MASA YANG
AKAN DATANG
Sepuluh lembaga yang ada di bawah PBB secara bersama-sama mengembangkan
program pembangunan di Indonesia, yakni di kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, kata
Deputi Pendanaan Luar Negeri Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta, Rabu.
10 lembaga PBB itu yakni UNDP, FAO, ILO, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNIDO,
UNV, WFP dan WHO. Rencana kerja tertuang dalam Dokumen Program Bersama
Lembaga PBB di Kabupaten Belu yang ditandatangani Koordinator Kepala
PerwakilanPBB bersama Gubernur NTT di Jakarta, Rabu yang disaksikan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Paskah Suzetta.
Lukita menyatakan, kerjasama antara lembaga-lembaga di bawah PBB tersebut
akanmelakukan program untuk mengatasi permasalahan seperti kemiskinan, air bersih dan
sanitasi, pendidikan dasar.
Selain itu peningkatan kesehatan ibu dan anak, penanggulangan krisis dan
peningkatan tata pemerintahan terutama di Belu NTT.Namun program tersebut dapat
dilaksanakan pula di daerah lain di Indonesia, katanya. Menyinggung anggaran yang
dialokasikan untuk program tersebut, dia menyatakan,nilainya sebesar 5,4 juta dollar AS,
dan kegiatan yang sudah didanai sebesar 1,7 juta dollar AS. Sedangkan 3,7 juta dollar
lainnya, tambahnya, belum mendapatkan alokasi dana sehinggapemerintah mengharapkan
donor lain untuk berpartisipasi mendanai kegiatan-kegiatan yang belum memperoleh
anggaran. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, Paskah Suzetta
menyatakan, dipilihnya Belu sebagai tempat pelaksanaan program itu karena tingkat
kemiskinan di kabupaten tersebut tertinggi di Indonesia
Tingkat kemiskinan di kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste itu
mencapai 60 persen jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 16-17 persen.
Paskah menyatakan, pemerintah akan membentuk Tim Pengarah yang melibatkan seluruh
pihak terkait guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Di tingkat daerah,
tambahnya, telah dibentuk Sekretariat Bersama, dibawah Bappeda Belu khusus untuk
mengkoordinasikan program bersama tersebut.

22. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dia atas dapat disimpulkan bahwa peran PBB bagi kehidupan bangsa
indonesia sangat banyak diantaranya:
1. PBB membantu indonesia mendapatkan hak kemerdekaannya secara De Jure setelah
diterima menjadi anggota PBB.
2. Indonesia mendapatkan hak kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.
3. Irian Barat menjadi anggota Indonesia setelah terjadi perebutan antara Belanda dan
Indonesia.
4. Kerjasama dalam gerakan Non Blok.
5. Rencana pembangunan yang akan diadakan di kabupaten Belu,NTT.
B. SARAN
Bertolak dari peran PBB yang telah banyak memberikan sumbangsih, penyusun
memberikan saran agar PBB terus mengupayakan agar masalah-masalah yang terjadi di
Indonesia dan dunia pada umumnya dapat terselesaikan secara damai serta menuju
kerjasama yang saling menguntungkan antar berbagai Negara.

23. DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,Drs. H. Suardi,dkk.2007.Kewarganegaraan 2 Menuju Masyarakat Madani kelas
XI.Jakarta:PT Ghalia Indonesia.
Lemhanas,2001. Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama.