Dokumen tersebut membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode-metode tersebut lebih fleksibel dibanding litigasi dan bertujuan mencapai kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase khususnya dijelaskan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian para pihak yang putusannya bersif
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitraseettykogoyo
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase meliputi pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, tanggapan termohon, tuntutan balik, sidang pemeriksaan, dan penetapan putusan. Arbiter atau majelis arbitrase akan berupaya mendamaikan para pihak sebelum memutus perkara.
Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
This document discusses international criminal law. It provides definitions and scope of international criminal law, sources of international law, and characteristics of international crimes. International crimes include aggression, war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, among others. It also discusses jurisdiction and extradition in international criminal law. In 3 sentences: International criminal law concerns crimes under international law and the intersection of domestic criminal law and international law. It defines international crimes and principles of universal jurisdiction and extradition. The document outlines key concepts in international criminal law including definitions, sources, crimes, jurisdiction, and extradition.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian sengketa internasional, penyebab-penyebabnya, dan cara penyelesaiannya. Sengketa internasional adalah perbedaan pendapat atau pertengkaran antar negara yang dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Penyebabnya meliputi perebutan wilayah, sumber daya, ideologi, dan intervensi. Cara penyelesaiannya dapat dilak
Dokumen tersebut membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode-metode tersebut lebih fleksibel dibanding litigasi dan bertujuan mencapai kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase khususnya dijelaskan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian para pihak yang putusannya bersif
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitraseettykogoyo
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase meliputi pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, tanggapan termohon, tuntutan balik, sidang pemeriksaan, dan penetapan putusan. Arbiter atau majelis arbitrase akan berupaya mendamaikan para pihak sebelum memutus perkara.
Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
This document discusses international criminal law. It provides definitions and scope of international criminal law, sources of international law, and characteristics of international crimes. International crimes include aggression, war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, among others. It also discusses jurisdiction and extradition in international criminal law. In 3 sentences: International criminal law concerns crimes under international law and the intersection of domestic criminal law and international law. It defines international crimes and principles of universal jurisdiction and extradition. The document outlines key concepts in international criminal law including definitions, sources, crimes, jurisdiction, and extradition.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian sengketa internasional, penyebab-penyebabnya, dan cara penyelesaiannya. Sengketa internasional adalah perbedaan pendapat atau pertengkaran antar negara yang dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Penyebabnya meliputi perebutan wilayah, sumber daya, ideologi, dan intervensi. Cara penyelesaiannya dapat dilak
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1Dadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah hukum pidana di Indonesia, terutama KUHP. Secara ringkas:
1. Hukum pidana di Indonesia semula berasal dari hukum Belanda, kemudian Jepang.
2. Setelah kemerdekaan, hukum pidana yang berlaku adalah KUHP dengan beberapa perubahan.
3. Pada awal kemerdekaan, masih terdapat 2 KUHP yang berlaku di wilayah yang berbeda hingga dikelu
Tiga periode utama perkembangan hukum internasional yaitu masa klasik yang meletakkan dasar-dasar awal, masa pertengahan yang mengalami kemunduran akibat dominasi agama, dan masa modern yang menjadikan hukum internasional sebagai bidang studi serius. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi peristiwa dunia seperti Perang Dunia dan pendirian PBB.
Dalam kasus ini, Belgia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Menteri Luar Negeri Republik Kongo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan berdasarkan yurisdiksi universal berdasarkan hukum Belgia. Republik Kongo kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional untuk membatalkan surat penangkapan tersebut. Mahkamah Internasional memutuskan
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum laut internasional khususnya mengenai wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,1 juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan 2,3 juta km2, laut teritorial 0,8 juta km2, dan hak eksklusif atas ZEE seluas 2,7 juta km2. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai zona wilayah
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalDimebag Darrell
Kedudukan ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional, sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ekstradisi seharusnya memiliki kekuatan yang mengikat.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen tersebut membahas tentang antropologi hukum. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya khususnya di bidang hukum. Antropologi hukum mempelajari asal-usul kehidupan manusia, komunikasi antarmanusia, budaya kekerabatan, nilai-nilai keberagaman, dan aliran-aliran hukum. Dokumen ini juga membahas hubungan antara kebudayaan dan hukum di mana
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...lenianggr
Makalah ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui litigasi di pengadilan, namun cara ini memiliki kelemahan seperti kurangnya kepastian hukum dan hakim yang kurang paham dengan bidang sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadil
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1Dadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah hukum pidana di Indonesia, terutama KUHP. Secara ringkas:
1. Hukum pidana di Indonesia semula berasal dari hukum Belanda, kemudian Jepang.
2. Setelah kemerdekaan, hukum pidana yang berlaku adalah KUHP dengan beberapa perubahan.
3. Pada awal kemerdekaan, masih terdapat 2 KUHP yang berlaku di wilayah yang berbeda hingga dikelu
Tiga periode utama perkembangan hukum internasional yaitu masa klasik yang meletakkan dasar-dasar awal, masa pertengahan yang mengalami kemunduran akibat dominasi agama, dan masa modern yang menjadikan hukum internasional sebagai bidang studi serius. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi peristiwa dunia seperti Perang Dunia dan pendirian PBB.
Dalam kasus ini, Belgia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Menteri Luar Negeri Republik Kongo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan berdasarkan yurisdiksi universal berdasarkan hukum Belgia. Republik Kongo kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional untuk membatalkan surat penangkapan tersebut. Mahkamah Internasional memutuskan
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum laut internasional khususnya mengenai wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,1 juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan 2,3 juta km2, laut teritorial 0,8 juta km2, dan hak eksklusif atas ZEE seluas 2,7 juta km2. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai zona wilayah
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalDimebag Darrell
Kedudukan ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional, sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ekstradisi seharusnya memiliki kekuatan yang mengikat.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen tersebut membahas tentang antropologi hukum. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya khususnya di bidang hukum. Antropologi hukum mempelajari asal-usul kehidupan manusia, komunikasi antarmanusia, budaya kekerabatan, nilai-nilai keberagaman, dan aliran-aliran hukum. Dokumen ini juga membahas hubungan antara kebudayaan dan hukum di mana
2, hbl, Leni anggraeni, Hapzi Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Resol...lenianggr
Makalah ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui litigasi di pengadilan, namun cara ini memiliki kelemahan seperti kurangnya kepastian hukum dan hakim yang kurang paham dengan bidang sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadil
Dokumen tersebut membahas tentang mata kuliah arbitrase. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan pengertian arbitrase, sumber hukum arbitrase di Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase, alasan memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, ruang lingkup arbitrase, lembaga arbitrase, syarat seorang arbiter, jenis perjanjian arbitrase, tahapan pengajuan arbitrase, putusan arbitrase nasional dan internasional
Resolusi sengketa umumnya dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase untuk mencapai penyelesaian secara damai. Sengketa ekonomi dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan khusus atau alternatif seperti arbitrase. Undang-undang Nomor 30/1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian para pihak. Dokumen ini menjelaskan tentang definisi, prosedur, keuntungan, dan hukum arbitrase internasional dan nasional di Indonesia.
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASEandimuhraihan
Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Bisnis dalam bahasa Inggris berasal dari kata business yang berarti kegiatan usaha. Bisnis merupakan keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terusmenerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitasfasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang usaha, yaitu bidang industri(industry): seperti pabrik, bidang perdagangan(commerce): seperti agen, makelar, bidang jasa(service): seperti konsultan, bidang agraris(agrarian): seperti pertanian dan perkebunan, dan bidang ekstraktif(ekstractive): seperti pertambangan dan penggalian.
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buanafahrunrz
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis resolusi sengketa secara umum dan khususnya resolusi sengketa ekonomi. Termasuk didalamnya pengertian litigasi, alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, mediasi dan contoh penerapannya dalam penyelesaian sengketa perburuhan di suatu perusahaan industri.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang menggunakan hukum Islam. Arbitrase syariah bertujuan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak dalam perjanjian kerja sama berdasarkan syariat Islam.
2) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) didirikan untuk menangani kasus sengketa ekonomi syariah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi
Dokumen tersebut membahas tentang tipologi dan paradigma perencanaan. Pada bagian tipologi dijelaskan jenis-jenis perencanaan seperti jangka panjang, strategis, operasional, dan bisnis. Kemudian dibahas pula definisi dan ciri-ciri masing-masing jenis perencanaan. Pada bagian paradigma dijelaskan konsep-konsep perencanaan seperti top-down lawan bottom-up, sentralisasi lawan desentralisasi, pertumbuhan law
Dokumen ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang tepat dalam perumusan prioritas pembangunan. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi analisis kondisi internal dan eksternal, identifikasi permasalahan pelayanan, penentuan faktor penghambat dan pendorong, serta penilaian isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya agar isu-isu yang diidentifikasi se
Permasalahan design program dalam perencanaan pembangunanardinmarL
Dokumen tersebut membahas permasalahan desain program dalam perencanaan pembangunan. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah program disusun dengan pendekatan input-based, tidak terkait secara langsung dengan kegiatannya, dan masih digunakan untuk menampung biaya administrasi. Perlu dilakukan penataan ulang struktur program agar lebih berorientasi pada kinerja dan dapat diukur pencapaiannya.
Dokumen tersebut membahas tentang indikator kinerja daerah yang terdiri dari tiga aspek yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan secara kuantitatif atau kualitatif. Indikator tersebut meliputi input, output, hasil, manfaat, dan dampak suatu program. Perbandingan antara rencana dan kinerja yang
This document provides an overview of environmental management concepts from several books and publications by Prof. Sudharto P. Hadi. It includes:
1. A list of recommended readings on environmental management by Prof. Hadi.
2. Definitions of key terms like environmental management, environment, and sustainable development.
3. Discussions of perspectives like economics, ecology, and how humans relate to the environment.
4. Questions for further discussion on related topics from Prof. Hadi's works.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan berkelanjutan dan implikasinya di Indonesia, termasuk peningkatan polusi udara dan air serta limbah B3 akibat orientasi pertumbuhan ekonomi.
2. Kondisi lingkungan hidup di Indonesia seperti hutan mangrove dan terumbu karang sebagian besar rusak, dan jumlah penduduk miskin yang tinggal di sekitar lingkungan hidup juga meningkat.
The document summarizes the APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) of Jambi Province for 2008-2009. In 2008, the budget was Rp1,429 trillion with revenues of Rp1,136 trillion and expenditures of Rp1,429 trillion, resulting in a deficit of Rp293 billion. In 2009, the budget increased to Rp1,621 trillion with revenues of Rp1,257 trillion and expenditures of Rp1,621 trillion, resulting in a larger deficit of Rp364 billion. The revenues came from regional own-sources (PAD), shared revenues, and other legitimate regional revenues. The expenditures were allocated for employee expenses, interest, subsidies, grants, social assistance
1. The document discusses the concepts of money, including its functions as a medium of exchange, store of value, and unit of account. It also examines the desirable properties of money such as portability, durability, and divisibility.
2. The history of money is explored, from barter systems to commodity currencies to modern forms like paper money, bank money, and electronic money. Components of the money supply like M1 and M2 are also defined.
3. Theories of the demand for money are analyzed, including the quantity theory of money and Cambridge equation. The relationship between nominal interest rates, real interest rates, and expected inflation is also assessed. Charts on the money supply, GDP,
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan. Ada tiga strategi pengembangan yaitu berfokus pada industri, pelayanan masyarakat, dan pembangunan berbasis masyarakat. Dokumen juga membahas tentang latar belakang modernisasi aparatur pemerintah dan inefisiensi birokrasi yang terjadi akibat birokratisasi yang berlebihan.
Bahan kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-9 - FISIP Undip
1. BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week IX
ARBITRASE (1)
A. Pengertian dan Karakteristik Arbitrase
Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare (latin), arbitrage (Belanda/Prancis), arbitration
(Inggris) dan scidspruch (Germany), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu
menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit.
Dalam literatur, dijumpai banyak definisi arbitrase, antara lain:
1. Frank and Edna Elkoury: arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau sederhana yang
dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah
yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil
dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut
secara final dan mengikat.
2. Subekti: arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau
para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati
keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk
tersebut.
3. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (UU Nomor 30 Tahun 1999): arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa
perdata di luar peradilan umum yang didasrkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Dan masih banyak pengertian arbitrase yang lain, yang jika disimpulkan akan tampak
sebagai berikut, bahwa arbitrase adalah:
1. Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan
2. Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak
3. Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi
4. Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil sebuah
keputusan
5. Sifat putusannya adalah final dan mengikat.
Arbitrase di Indonesia telah diakomodasi secara jelas dan kuat dalam UU Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
B. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase
Beberapa keunggulan arbitrase antara lain:
1. Dijamin kerahasiaan sengketa paa pihak
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan,
pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur
dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta
proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata
cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
Beberapa kelemahan arbitrase antara lain:
1. Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam,maupun masyarakat
bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh masyarakat masih
2. 2.
3.
4.
5.
banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti
BANI, BASYARNAS DAN P3BI.
Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan
perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara
yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga abitrase yang ada.
Lembaga arbitrase dan ADR tidak mempunyai daya paksa dan kewenangan melakukan
eksekusi putusannya.
Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yag dicapai dalam
arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan
teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya.
Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme ekstra judicial
arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran.
C. Obyek Sengketa Arbitrase
Adapun objek pemeriksaan arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi
tidak semua sengekta keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, seperti tercantum dalam
Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999, yaitu “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui
arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.
Penjelasannya tidak memberikan apa yang termasuk dalam bidang perdagangan, akan
tetapi jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66, termasuk ruang lingkup perdagangan
adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang:
1. Perniagaan
2. Perbankan
3. Keuangan
4. Penanaman Modal
5. Industri
6. HAKI
Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “Sengketa yang tidak dapat diselesaikan
melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat
diadakan perdamaian”.
D. Bentuk-bentuk Arbitrase
Pada dasarnya bentuk arbitrase ada 2 jenis, yaitu arbitrase ad hoc (volunteer) dan
arbitrase institusional (permanent). Perbedaan antara kedua bentuk arbitrase ini adalah:
1. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga, sedangkan
arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga.
2. Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan
memutus perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula, setelah
memutus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Arbitrase institusional adalah
arbitrase yang melembaga dan bersifat permanent sehingga tidak berakhir setelah
memutus sengketa.
3. Arbitrasi ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase sehingga tidak memiliki
aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun tata cara
pemeriksaan sengketa, sedangkan arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara
pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan.
3. 4. Arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi sedangka arbitrase institusional pada
umumnya dipilih oleh para pihak sebeum sengketa terjadi, yang dituangkan dalam
perjanjian arbitrase.
Di Indonesia saat ini terdapat 3 lembaga arbitrase, yaitu:
1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
BANI didirikan pada tanggal 3 Desember 1977, diprakarsai oleh Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN) guna menyelesaikan sengketa-sengketa perdata, baik
soal-soal perdagangan, industri dan keuangan yang bersifat nasional maupun
internasional.
2. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
Sebelum bernama BASYARNAS pada tahun 2003, dulunya bernama Badan Arbitrase
Muamalat Indonesia (BAMUI). Pendirian BAMUI diprakarsai Majelis Ulama Indoensia
(MUI) pada tanggal 21 Oktober 1993, yang mempunyai tujuan yang sama pula untuk
menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam hubungan perdagangan,
industri, keuangan, jasa dan lainnya, terutama yang berdasarkan pada syariat Islam.
3. P3BI (Panitia Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia)
P3BI didirikan tahun 1996 oleh kalangan bisnis dan dunia usaha dalam rangka
menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi diantara mereka.
Selain itu dikenal pula arbitrase yang berskala internasional seperti Court of Arbitration of
the International Chambers of Commerce (ICC), The International Centre of Settlement of
Investment Disputes (ICSID) dan The United Nations Commission on International Trade Law
(UNCITRAL).
E. Perjanjian Arbitrase
Penggunan arbitrase mensyaratkan dibuatnya perjanjian tertulis terlebih dahulu dari para
pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999). Pasal 1 angka 3
menyebutkan “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang
tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.
Dari rumusan Pasal 1 angka 3 ini dapat disimpulkan kalau perjanjian arbitrase timbul
karena adanya suatu kesepakatan berupa:
1. Klausula arbitrase yan tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak
sebelum timbul sengketa (pactum de compromittendo)-Pasal 7 dan 8 UU Nomor 30 Tahun
1999.
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa
(acta compromise)-Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 1999.
F. Penunjukan dan Pengangkatan Arbiter
Arbiter sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 1999
adalah “Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau
yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan
mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase”.
Mengenai persyaratan arbiter diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999
yang meyebutkan “Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:
a. cakap melakukan tindakan hukum;
b. berumur paling rendah 35 tahun;
c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua
dengan salah satu pihak bersengketa;
4. d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun”.
Dalam ayat (2) nya disebutkan “Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya
tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter”
Catatan: semua materi dalam bab ini disarikan dari buku “Penyelesaian Sengketa Bisnis” penulis
Bambang Sutiyoso, SH.M.Hum., 2006, Citra Media, Yogyakarta, hlm 99-120.
MP7™