1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang beranggotakan
negara-negara berdaulat yang bertujuan menghindar menghindari perang dunia dan mala
petaka kemanusiaan akibat perang. Piagam PBB ditandatangani oleh delegasi 51 negara pada
tanggal 26 Juni 1945. Dan Piagam PBB mulai beroperasi pada tanggal 24 Oktober 1945.
Seperti Liga Bangsa-Bangsa, tujuan utama PBB adalah menjaga perdamain dan keamanan
internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, melakukan tindakan kolektif,mencegah
ancaman terhadap perdamaian, mempromosikan kerjasama sosial ekonomi internasional dan
hak asasi manusia. Keanggotaan PBB terbuka bagi negara-negara yang cinta damai untuk
mendukung penyelesaian sengketa secara damai.
1.2 Tujuan
Tujuan dari tugas akhir ini adalah:
1. Mengetahui sejarah berdirinya PBB.
2. Mengetahui azaz dan tujuan berdirinya PBB.
3. Mengetahui keanggotaan PBB.
4. Mengetahui susunan keanggotaan dan tugas Badan-badan PBB.
5. Dan lainnya.
1.4. Manfaat
Dengan didapatkannya tujuan dari tugas akhir ini maka diharapkan dapat memberikan
informasi mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara keseluruhan.

2. BAB II
PEMBAHASAN
A. SEJARAH BERDIRINYA PBB
PBB didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks
di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama – yang dihadiri wakil dari 51 negara
– baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Sejak didirikan hingga
tahun 2007, sudah tercatat ada 192 negara yang menjadi anggota PBB. Markas pertama PBB
berada di San Francisco, namun sejak tahun 1946 sampai sekarang kantor pusatnya terletak di
di New York.
Church House adalah sebuah bangunan yang menjadi markas pusat dari perkumpulan gereja-gereja
(Anglikan) di Inggris, terletak di sebelah selatan dari Dean’s Yard di sebelah
Wesminter Abbey di kota London. Gereja ini pada saat itu diduga kuat menjadi salah satu
tempat berkumpulnya tokoh-tokoh gereja yang menjadi seorang Freemason.
Bangunan ini didisain oleh Sir Herbert Barker, sekitar tahun 1930-an, sebagai pengganti
gedung yang terdahulu, yang diresmikan pada tahun 1902 oleh Coorperation of Church
House yang berdiri sejak 1888. Bangunan ini dimaksudkan sebagai peringatan perayaan emas
50 tahun bertahtanya Ratu Victoria yang menjadi ratu sejak 1887. Batu pertama
pembangunan bangunan ini diletakkan oleh Ratu Mary pada 26 Juni 1937 dan diresmikan
oleh Raja George VI pada 10 Juni 1940.
King George VI merupakan pendukung utama dan anggota aktif Craft (Freemason) dan pada
tahun 1953 Uskup Anglikan ke XVI juga seorang Freemason (Lihat buku Christianity and
Freemasonry; Kirby). Uskup Agung Geoffrey Fisher juga seorang Freemason, termasuk pula
Uskup Agung Canterbury (1945-1961).
Selanjutnya, diketahui bahwa istilah “United Nations” dicetuskan pertama kali oleh Franklin
D. Roosevelt sewaktu masih berlangsung Perang Dunia II. Sosok Franklin D. Roosevelt perlu
diketahui ternyata selain sebagai Presiden Amerika Serikat, ia juga merupakan anggota
penting dari Organisasi Yahudi Freemasonry- yang memiliki beberapa organisasi underbow
berkedok gerakan sosial dan amal seperti Lions Club dan Rotary Club. Setidaknya terdapat
dua catatan mengenai aktivitasnya di organisasi Mason tersebut. Satu sumber menyatakan
Rosevelt bergabung dengan sebuah organisasi Lodge pada tanggal 11 Oktober 1911.
Sedangkan sumber lain menyatakan ia masuk pada 28 November 1911.
B. Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB
Asas PBB
Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.
1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.

3. 2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.
Tujuan PBB
Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.
1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas
persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan
dalam negeri negara lain.
3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah
ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan
fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis
untuk mencapai tujuan PBB.
C. Keanggotaan PBB
Keanggotaan PBB terdiri dari 2 macam, yaitu:
1. Anggota asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani
Piagam San Fransisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia
menyusul sehingga menjadi 51 negara.
2. Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian
berdasar syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB.
Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.
1. Negara merdeka.
2. Negara yang cinta damai.
3. Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.
4. Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.
D. Susunan Keanggotaan dan Tugas Badan-badan PBB
a. Sekretariat
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih oleh Majelis Umum
atas usul DK PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
Tugas utama Sekretaris Jenderal sebagai berikut.
1. Melaksanakan tugas-tugas administrasi PBB.

4. 2. Menyusun laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada
MU.
3. Menyiapkan, mengumumkan dan melaksanakan segala keperluan badan-badan PBB.
4. Mengajukan kepada DK PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat
membahayakan perdamaian internasional.
Sekretaris Jenderal PBB pertama adalah Trygve Lie dari Norwegia (1 Februari 1946 – 10
April 1953). Selanjutnya jabatan sekretaris Jenderal PBB ini secara berturut-turut sebagai
berikut.
- Dag Hamarskjold (Swedia), 1953 – 1961
- U Thant (Myanmar), 1961 – 1971
- Kurt Wadheim (Austria), 1971 – 1981
- Javier Perez de Cuellar (Peru), 1981 – 1991
- Boutros-Boutros Ghali (Mesir), 1991 – 1996
- Kofi Annan (Ghana), 1997 – 2006
- Ban Ki-Moon (Korea Selatan), 2007- ….
b. Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC)
E. Pendanaan
10 besar donatur di PBB, 2009
Negara anggota Kontribusi
(% dari anggaran UN)
Amerika Serikat 22,00%
Jepang 16,624%
Jerman 8,577%
Britania Raya 6,642%
Perancis 6,301%
Italia 5,079%
Kanada 2,977%
Spanyol 2,968%
Cina 2,667%
Meksiko 2,257%
Negara anggota lainnya 23,908%
PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara
anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan untuk
setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari

5. masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka,
dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita.
Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah satu
anggota untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat “langit-langit”,
pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk anggaran rutin.
Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan keadaan
global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon anggaran rutin berkurang dari 25%
menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota yang telah memenuhi langit-langit. Selain
tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau tingkat
‘lantai’) ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk negara-negara
kurang berkembang (LDC), tingkat langit- langit 0,01% diterapkan.
Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua
tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 milyar dolar per tahun (lihat
tabel untuk kontributor utama).
F. Kebijakan Personil
PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi,
untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan anggota.
Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan
lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota
mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam
sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut.
PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah
warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek ini tidak
secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan praktik
umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa
beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka dan
beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf
mereka.
G. Reformasi
Sejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa,
meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa ingin PBB
untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia, sementara
yang lain ingin perannya dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan. Ada juga sejumlah usulan
sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan
Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB.

6. PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tidak efisien.
Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan
inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan suatu inisiatif
reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis
Umum sebagai pengawas efisiensi.
Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi
tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini
mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan,
akuntabel dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta
Perdagangan Senjata.
Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian besar
kepala negara anggota, menyebut pertemuan iu sebagai “kesempatan sekali dalam segenerasi
untuk mengambil keputusan berani dalam bidang pembangunan, keamanan, hak asasi
manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui ” perundingan besar-besaran
(grand bargain)” global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi
tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membuatnya
lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah di abad ke-21.
Dokumen Hasil KTT Dunia menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk:
pembuatan sebuah Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk membantu negara-negara
berkembang dari konflik; sebuah Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi; sebuah
penghukuman yang jelas dan tidak ambigu tentang terorisme “dalam segala bentuk dan
manifestasi”; perjanjian untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya ke Kantor Layanan
Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam mencapai Tujuan
Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya sudah terselesaikan;
dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari masyarakat internasional,
memiliki “tanggung jawab untuk melindungi” populasi dari genosida, kejahatan perang,
pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa
masyarakat internasional siap untuk bertindak “kolektif” dan “dengan tepat waktu dan tegas”
untuk melindungi warga sipil yang rentan jika suatu negara “secara nyata gagal” dalam
memenuhi tanggung jawabnya.
Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang
lingkup dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk
meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen
Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima menciptakan
sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.
Sebuah kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan
pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower. Bekerja sama

7. dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan kebijakan untuk
menghindari penipuan dan korupsi. Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat
PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program
mana yang merupakan duplikat atau tidak perlu yang harus dihilangkan. Tidak semua negara
anggota menyetujui mandat mana di antara lebih dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang.
Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa Memang,
hambatan yang diidentifikasi – pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi
sumber daya mandat masing-masing – merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis
Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008.
Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar
terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan
internasional, ‘Ditayangkan sebagai Satu’ pada tingkat negara untuk meningkatkan
konsolidasi kegiatan program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan
pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui
pembentukan “UN Women” atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang
baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan
mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang lebih
besar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile.

8. BAB III
KESIMPULAN
Dengan demikian kita telah mengetahui berbagai aspek mengenai Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB) Murupakan organisasi internasional yang terbesar dari segi jumlah anggotanya.
Dan memiliki fungsi yang sangat strategis dan kehidupan berbangsa.Yang dalam proses
pendirinyannya memiliki jalan panjang. Dan keberadaan PBB di tengah gelojak dunia sangat
membantu untuk menyelesaiakan berbagi masalah di dunia ini seperti politik, sosial, budaya,
dan sebagainya.
Juga fungsi serta tugas dari organisasi PBB dapat dengan nyata kita rasakan di seluruh dunia
seperti ketika bencana gempa dan tsunami yang melanda aceh dan nias. Dan juga proses
perdamaian di berbagai belahan dunia lainnya.
Tapi disisi lain kita terdapat fakta yang mencegangkan yaitu pengaruh zionisme di PBB.
Mulai dari lambang, keanggotaan,dan pengambilan keputusan oleh PBB yang sangat
menguntungkan negara maju dan membebani negara negara berkembang seperti pinjaman
IMF dan sebagainya.
Kuatnya pengaruh zionis di PBB dapat kita liat pada saat agresi militer Israel ke Jalur Gaza,
Palestina yang mempora-porandakan daerah itu. Dengan apa yang telah di lakukan oleh
negara yahudi tersebut PBB tidak memberi sanksi yang tegas terhadap Israel yang jelas-jelas
merusak perdamaian dunia.
Dan disisi lain ketika negara Iran yang melakukan Pengayaan energi nuklir di negaranya, di
tentang oleh dunia barat dan atas desakan tersebut PBB memberikan sanksi terhadap Iran.
Padahal program energi nuklir tersebut belum terbukti sebagai persenjataan pembunuh masal.
Melainkan untuk energi pembangkit listrik dan sebagainya. Sebaliknya Amerika serikat yang
memiliki persenjataan rahasia tersebut tidak mendapat sanksi apa-apa dari PBB.
DAFTAR PUSTAKA
diaasz.wordpress.com
gudangmakalah.blogdetik.com
http://www.wikipedia.com