Kelompok 5 terdiri dari 9 orang yaitu Amelia safitri, Arifiani sukma, Dermawan sugiarto, Fenti anita sari, Kiki ulyawati, Lina erliana, Nadila septianti, Nurul hidayawah, dan Wahyu agung laksono. Dokumen ini membahas sejarah singkat, tujuan, dan struktur organisasi Mahkamah Internasional (ICJ) yang berkedudukan di Peace Palace, Den Haag, Belanda.
BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI mengusulkan lima sila Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai panitia. Pancasila kemudian dijadikan dasar negara dalam UUD 1945 berkat semangat kebangsaan para pendiri negara.
Hukum perburuhan mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja. Terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Sejarahnya mengalami perubahan besar pasca reformasi dengan diberlakukannya tiga undang-undang baru tentang serikat buruh, ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
1. Bab ini membahas tentang gugatan dalam perkara perdata, termasuk pengertian, ciri-ciri, bentuk, syarat dan isi gugatan. Gugatan adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan harus ditulis dan diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke pengadilan yang berwenang. Isi gugatan paling sedikit meliputi identitas para pihak, dasar g
Kelompok 5 terdiri dari 9 orang yaitu Amelia safitri, Arifiani sukma, Dermawan sugiarto, Fenti anita sari, Kiki ulyawati, Lina erliana, Nadila septianti, Nurul hidayawah, dan Wahyu agung laksono. Dokumen ini membahas sejarah singkat, tujuan, dan struktur organisasi Mahkamah Internasional (ICJ) yang berkedudukan di Peace Palace, Den Haag, Belanda.
BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI mengusulkan lima sila Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai panitia. Pancasila kemudian dijadikan dasar negara dalam UUD 1945 berkat semangat kebangsaan para pendiri negara.
Hukum perburuhan mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja. Terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Sejarahnya mengalami perubahan besar pasca reformasi dengan diberlakukannya tiga undang-undang baru tentang serikat buruh, ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
1. Bab ini membahas tentang gugatan dalam perkara perdata, termasuk pengertian, ciri-ciri, bentuk, syarat dan isi gugatan. Gugatan adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan harus ditulis dan diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke pengadilan yang berwenang. Isi gugatan paling sedikit meliputi identitas para pihak, dasar g
Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalNidya Milano
Presentasi membahas tentang perjanjian internasional, mulai dari definisi, jenis, tahap-tahap pembuatan, dan hal-hal yang diperhatikan oleh DPR dalam meratifikasi perjanjian internasional. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional meliputi penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan, dan pengesahan. DPR perlu memperhatikan substansi perjanjian dan dampaknya terhadap hukum dan keuangan negara
Dokumen tersebut merupakan materi perkuliahan tentang Hukum Perdata yang membahas pengertian, sejarah, dan sistematika Hukum Perdata. Secara ringkas, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antarperorangan, berdasarkan asal usulnya dari zaman kolonial Belanda, dan terdiri atas empat buku yang membahas tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian.
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN Fenti Anita Sari
Suatu sengketa bisa didefinisikan sebagai adanya ketidaksetujuan yang spesifik tentang suatu fakta, hukum atau kebijakan yang mana klaim satu pihak ditolak oleh pihak lain yang mengajukan klaim yang berbeda. Dalam cakupan yang lebih luas, sengketa internasional dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan yang melibatkan pemerintah, institusi, badan hukum, atau individu dan melewati batas negara.
Namun, sengketa yang akan dibicarakan dalam makalah ini hanyalah sengketa yang pihaknya adalah negara-negara berdaulat. Dalam hubungan internaisonal, sengketa adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Sebagaimana halnya dengan manusia, negara seringkali menginginakan sesuatu, tetapi keadaannya tidak memungkinkan atau klaimnya tidak kompatibel. Akibatnya, negara-negara ini berkompromi, mengubah posisinya, dan mengerahkan sumber dayanya hingga ditemukan suatu keadaan yang memuaskan semua pihak. Sehingga, sengketa hendaknya diterima sebagai sebuah konsep yang wajar dalam hubungan internasional; permasalahannya adalah apa yang perlu dilakukan terkait sengketa tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universal
Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak, meliputi pengertian kontrak, asas-asas pembuatan kontrak, dan syarat-syarat sahnya kontrak. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami definisi kontrak, asas-asas dalam pembuatan kontrak, dan membedakan syarat-syarat sahnya kontrak.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
Makalah ini membahas tentang perjanjian internasional, meliputi pengertian perjanjian internasional, macam-macam perjanjian internasional seperti bilateral dan multilateral, serta tahapan dalam membuat perjanjian internasional yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...Risa Tsamara
Dokumen tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasional dan arbitrase internasional. Terdapat penjelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional dan arbitrase serta kelebihan penggunaan arbitrase.
Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Internasional, termasuk tugasnya dalam menyelesaikan masalah internasional, prosedur yang dilakukan, dan dampak bagi negara yang tidak mematuhi putusannya. Secara khusus, dibahas tentang bagaimana Mahkamah Internasional mengambil keputusan berdasarkan hukum internasional dan dampak negatif bagi negara yang tidak mematuhi putusannya seperti dikucilkan secara internasional.
Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalNidya Milano
Presentasi membahas tentang perjanjian internasional, mulai dari definisi, jenis, tahap-tahap pembuatan, dan hal-hal yang diperhatikan oleh DPR dalam meratifikasi perjanjian internasional. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional meliputi penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan, dan pengesahan. DPR perlu memperhatikan substansi perjanjian dan dampaknya terhadap hukum dan keuangan negara
Dokumen tersebut merupakan materi perkuliahan tentang Hukum Perdata yang membahas pengertian, sejarah, dan sistematika Hukum Perdata. Secara ringkas, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antarperorangan, berdasarkan asal usulnya dari zaman kolonial Belanda, dan terdiri atas empat buku yang membahas tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian.
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN Fenti Anita Sari
Suatu sengketa bisa didefinisikan sebagai adanya ketidaksetujuan yang spesifik tentang suatu fakta, hukum atau kebijakan yang mana klaim satu pihak ditolak oleh pihak lain yang mengajukan klaim yang berbeda. Dalam cakupan yang lebih luas, sengketa internasional dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan yang melibatkan pemerintah, institusi, badan hukum, atau individu dan melewati batas negara.
Namun, sengketa yang akan dibicarakan dalam makalah ini hanyalah sengketa yang pihaknya adalah negara-negara berdaulat. Dalam hubungan internaisonal, sengketa adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Sebagaimana halnya dengan manusia, negara seringkali menginginakan sesuatu, tetapi keadaannya tidak memungkinkan atau klaimnya tidak kompatibel. Akibatnya, negara-negara ini berkompromi, mengubah posisinya, dan mengerahkan sumber dayanya hingga ditemukan suatu keadaan yang memuaskan semua pihak. Sehingga, sengketa hendaknya diterima sebagai sebuah konsep yang wajar dalam hubungan internasional; permasalahannya adalah apa yang perlu dilakukan terkait sengketa tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universal
Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak, meliputi pengertian kontrak, asas-asas pembuatan kontrak, dan syarat-syarat sahnya kontrak. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami definisi kontrak, asas-asas dalam pembuatan kontrak, dan membedakan syarat-syarat sahnya kontrak.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
Makalah ini membahas tentang perjanjian internasional, meliputi pengertian perjanjian internasional, macam-macam perjanjian internasional seperti bilateral dan multilateral, serta tahapan dalam membuat perjanjian internasional yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...Risa Tsamara
Dokumen tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasional dan arbitrase internasional. Terdapat penjelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional dan arbitrase serta kelebihan penggunaan arbitrase.
Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Internasional, termasuk tugasnya dalam menyelesaikan masalah internasional, prosedur yang dilakukan, dan dampak bagi negara yang tidak mematuhi putusannya. Secara khusus, dibahas tentang bagaimana Mahkamah Internasional mengambil keputusan berdasarkan hukum internasional dan dampak negatif bagi negara yang tidak mematuhi putusannya seperti dikucilkan secara internasional.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang persyaratan untuk menjadi hakim Mahkamah Internasional seperti memiliki moral yang tinggi, kompetensi dalam hukum internasional, serta diusulkan dan dipilih oleh negara asalnya. Dokumen ini juga memperkenalkan 15 hakim yang saat ini menjabat di Mahkamah Internasional beserta latar belakang pendidikan dan karir mereka.
Modul ini membahas tentang struktur dasar HTML dan penggunaannya untuk membuat halaman web sederhana. Materi yang diajarkan mencakup tag-tag dasar HTML seperti <html>, <head>, <body>, heading, paragraf, link, gambar, form, dan tabel beserta contoh kode programnya. Siswa diminta untuk membuat halaman web sederhana tentang diri sendiri menggunakan elemen-elemen yang diajarkan.
Dokumen tersebut membahas tentang ancaman non-militer yang meliputi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman-ancaman tersebut dapat berasal dari luar maupun dalam negeri yang dapat membahayakan kedaulatan negara. Dokumen juga menjelaskan strategi untuk menghadapi ancaman non-militer seperti pengamalan Pancasila, demokrasi politik, peningkatan ekonomi berorientasi raky
Dokumen tersebut membahas tentang perwakilan diplomatik antar negara. Perwakilan diplomatik berfungsi untuk mewakili negara pengirim dan melindungi kepentingannya di negara penerima. Perwakilan diplomatik juga berupaya memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didirikan pada 1998 melalui Statuta Roma untuk mengadili kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC berfungsi sebagai pelengkap yurisdiksi nasional dan hanya dapat mengadili kasus jika suatu negara tidak mampu atau tidak mau mengadilinya. ICC berkedudukan di Den Haag dan terdiri dari 18 hakim serta jak
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...Lesmana Putra
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan pertimbangan pembentukan undang-undang ini serta memberikan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang.
Sistem hukum dan perdilan internasionalAsmadi Asmadi
Dokumen tersebut merupakan ringkasan mengenai sistem hukum dan peradilan internasional yang mencakup makna hukum internasional, asas-asasnya, sumber-sumbernya, lembaga peradilannya, sebab terjadinya sengketa internasional, cara penyelesaiannya melalui mahkamah internasional.
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional, termasuk makna hukum internasional, asas-asasnya, sumber-sumbernya, lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional, serta penyelesaian sengketa internasional secara damai dan paksa.
Mahkamah Internasional merupakan organ utama PBB bidang peradilan internasional yang berkedudukan di Den Haag. Didirikan pada 1945 berdasarkan Piagam PBB untuk menyelesaikan sengketa antarnegara dan memberikan opini hukum. Mahkamah ini memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara sengketa dan memberikan opini hukum berdasarkan hukum internasional.
Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannyasallsawulan
Sengketa Internasional (international dispute) adalah perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan badan-badan atau lembaga yang menjadi subjek hukum internasional.
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliSyifa Fauziyah
Pengertian hukum internasional menurut para ahli meliputi hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara, dan hukum publik internasional yang mengatur hubungan antar negara."
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar mengenai sengketa internasional dan cara-cara penyelesaiannya secara damai. Secara garis besar, dibahas mengenai definisi sengketa internasional, kriteria sengketa menurut Mahkamah Internasional, perkembangan penyelesaian secara damai, dan berbagai metode penyelesaian seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan peran Mahkamah Internasional.
Hukum dipandang sebagai alat pemerataan keadilan, penegak hak dan pembatasan atas hak orang lain. Hukum tidak hanya berlaku antar perorangan, namum diperlukan pengukuhan hukum secara universal dalam sebuah hukum Internasional yang direalisasikan dalam pembentukan aturan Internasional dan badan hukum Internasional
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, keputusan hakim dan pendapat para ahli, serta lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan panel khusus pidana internasional. Dokumen ini juga menjelaskan peranan lembaga-lembaga peradilan tersebut dalam menegakkan hukum internasional dan menyelesa
Karya tulis ilmiah ini membahas tentang studi pengetahuan ibu tentang manfaat KMS balita di wilayah kerja Puskesmas Batalaiworu Kabupaten Muna tahun 2016. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya pengetahuan ibu tentang pemanfaatan KMS balita di wilayah tersebut berdasarkan hasil survei awal tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang man
Karya tulis ilmiah ini membahas tentang manajemen dan pendokumentasian asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan asfiksia ringan di BPM Sakinah Kabupaten Muna tahun 2016. Asfiksia merupakan salah satu penyebab utama kematian neonatal dini di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan penanganan awal pada bayi baru lahir dengan asfiksia ringan di BPM Sakinah Kabupaten Muna tahun 2016. Metode yang dig
Kelurahan Laiworu dan Kelurahan Wamponiki melaksanakan kegiatan bhabinkamtibmas pada bulan September 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga ketertiban serta kenyamanan lingkungan. Masyarakat diajak bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal di kedua kelurahan.
Bhabinkamtibmas di Kelurahan Laiworu melakukan beberapa kegiatan antara lain patroli rutin di lingkungan kelurahan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kerjasama masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman, serta melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang rawan kejahatan.
Ekosistem padang lamun memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dari ekosistem mangrove dan terumbu karang. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang mampu beradaptasi hidup di perairan laut dengan memiliki akar, daun, dan pembuluh. Lamun membentuk hamparan vegetasi yang luas dan memiliki peran penting dalam ekosistem perairan pesisir.
Cinderella is a story about a girl named Cinderella who is mistreated by her stepmother and stepsisters. She dreams of attending the prince's ball but is unable to go. With the help of a fairy godmother, Cinderella is able to go to the ball in a magical coach and dress. At midnight, she flees the ball, losing one of her glass slippers. The prince searches for the girl whose foot fits the slipper and finds Cinderella. They get married and live happily ever after.
Pemerintah Kabupaten Muna meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan serah terima akhir atas pekerjaan pembangunan drainase dan duiker lingkungan III Wamponiki yang dilaksanakan oleh CV. Sinar Linda pada tanggal 25 Agustus 2014.
Dokumen ini merangkum manajemen dan pendokumentasian asuhan kebidanan antenatal pada Ny. I yang menderita preeklampsia berat di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna dari 14 April hingga 28 April 2015. Laporan ini disusun oleh Sitti Nurjannah sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Akademi Kebidanan Paramata Raha Kabupaten Muna.
Dokumen tersebut menjelaskan 99 nama-nama Allah SWT beserta artinya. Nama-nama tersebut mencakup makna-makna seperti Yang Maha Pemurah, Yang Maha Adil, Yang Maha Mengetahui, dan Yang Maha Esa. Nama-nama tersebut merupakan ungkapan dari sifat-sifat dan keagungan Allah SWT.
Global warming will have significant impacts on forests, reefs, deserts, and storms according to the article. The Amazon forest could lose 30-60% of its area and become dry grasslands by 2050 due to warming and deforestation. The Great Barrier Reef may completely disappear within 20 years as rising sea levels from climate change drown the coral. Climate models predict that the Sahara desert could transform back into a lush grassland like it was 12,000 years ago if rainfall increases. While it's unclear if global warming caused any single storm, models indicate that hurricanes will likely become stronger and more destructive due to rising ocean temperatures caused by climate change.
Acara radio membahas penyakit HIV/AIDS, penyebabnya (virus HIV), dan cara penularannya (darah, cairan kelamin, jarum suntik). Narasumber memberikan saran untuk mencegahnya seperti menjauhi seks bebas dan narkoba, serta meningkatkan iman.
1. A Pendahuluan
a. Latar Belakang
Mahkamah Internasional adalah sebuah organisasi yang bertugas dalam menyelesaikan
sangketa atau perdebatan yang tak dapat diselesaikan oleh kedua Negara tersebut. Dengan
adanya Mahkamah Internasioanal sebuah Negara tidak perlu menyelesaikan sangketa dengan
cara perang melainkan dengan secara damai karena itu adalah tugas dari mahkamah
internasional.
Dan dalam makalah ini kami akan membahas seputar tugas Mahkamah intenasional dalam
menyelesaikan masalah atau sangketa yang terjadi pada Negara-negara bentrok akibat
masalah yang terjadi di antara kedua Negara. Di dalam Makalah ini kami akan membahas
bagaimana mahkamah internasional dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan tata cara
tertentu agar kedua Negara merasa diuntungkan,bagaimana sistematika keputusan mahkamah
internasional dalam mengambil keputusan bahkan bagaimana menyelesaikan dampak suatu
Negara yang melanggar Mahkamah internasional dan Negara yang menghargai keputusan
mahkamah internasional. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca bagaimana
mahkamah internasional dalam menyelesaikan masalah.
b. Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini adalah :
1. Memperoleh gambaran tentang prosedur Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan
masalah Internasional.
2. Untuk dapat memahami sistematika pengambilan keputusan Mahkamah Internasional.
3. Agar dapat mengetahui dampak-dampak apa yang timbul dari sikap tidak mematuhi
keputusan Mahkamah Internasional.
4. Untuk dapat meneladani sikap negara yang mematuhi putusan Mahkamah Internasional.
c. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah bentuk prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah
internasional?
2. Bagaimanakah sistematika putusan Mahkamah Internasional?
3. Bagaimanakah dampak suatu negara yang tidak mematuhi keputusan mahkamah
internasional?
4. Bagaimanakah contoh sikap negara yang mematuhi keputusan mahkamah internasional?
1
2. B. Pengertian Mahkamah Internasional
mahkamah internasional (international courf of justice) adalah salah satu dari organ di bawah
PBB. Mahkamah internasional dapat dikatakan sebagai organ hukum dari PBB. Hali ini
karena tugas Mahkamah internasional berkaitan dengan penyelesaian secara hukum suatu
perkara. mahkamah internasional pada dasarnya adalah suatu pengadilan internasional. Pada
uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa penyelesaian sengketa internasional dapat
dilakukan melalui pengadilan internasinal, yaitu mahkamah internasional.
2
C. Tugas Mahkamah Internasional
Adapun tugas mahkamah internasional secara rinci adalah :
1. Memeriksa perselisihan atau sengketa antar negara – negara anggota PBB yang
diserahkan putusannya kepada mahkamah internasioanl
2. Memberi pendapat kepada majelis umum tentang penyelesaian sengketa antar negara
anggota PBB
3. Mengajukan kepada dewan keamanan untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang
tidak menaati keputusan mahkamah internasional.
4. Memberi nasehat hukum kepada majelis umum dan dewan keamanan
Mahkamah internasional mempunyai kewenangan untuk
1. Menyelesaikan sengketa (contentions case), yaitu menyelesaikan sengketa antar
negara yang berdasarkan permohonan.
2. Memberikan nasehat (advisori opinion), yaitu pendapat mahkamah internasional
Dalam memecahkan masalah hukum yang diajukan oleh badan yang memohon.
Mahkamah internasional adalah peradilan untuk negara. artinya, pihak yang boleh
berperkara dalam mahkamah internasioan adalah negara. perseorangan, badan hukum,
serta organisasi internasional pada umumnya tidak berhak menjadi pihak untuk
berperkara di mahkama internasional.
Dengan demikian, negara yang terlibat sengketa dengan negara lain dapat
mengajukan penyelesaian melalui mahkamah internasional. pada umumnya negara-negara
jarang menempuh cara penyelesaian melalui mahkama internasioan dikarenakan
hal berikut.
1. Proses ini hanya ditempuh sebagai jalan terakhir, hanya apabila penyelesaian lain
mengalami kemacetan.
2. Proses ini memakan waktu lama dan biaya yang cukup mahal.
3. Proses ini dipergunakan hanya untuk sengketa internasioan yang besar
3. 4. Mahkamah internasional tidak memiliki juridiksi yang wajib.
Contoh penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasioan adalah sengketa
antara indonesia dengan malaysia mengenai kepemilikan pulau sipadan dan ligitan. kedua
negara bersikukuh bahwa pulau sipadan dan ligitan adalah wilayahnya. Indonesia
menyatakan ke 2 pulau itu sebagai wilayahnya berdasar bukti-bukti historis, sedangkan
malaysia juga memiliki bukti sendiri bahwa pulau tersebut adalah wilayahnya.
Setelah dilakukan berbagai perundingan bilateral tidak tercapai maka kedua negara
sepakat membawa masalah ini ke mahkamah internasional. akhirnya, pada tanggal 17
desember 2002 mahkamah internasional memutuskan bahwa pulau sipadan dan ligitan adalah
wilayah Malaysia berdasarkan kenyataan bahwa inggris dan malaysia dianggap telah
melaksanakan kedaulatan yang lebih evektif atas pulau itu sebelum tahun 1969.
Terhadap putusan demikian sebenarnya indonesia merasa dirugikan. namun demikian,
pemerintah indonesia tetap menerima hasil tersebut. kita harus bisa menerima putusan apapun
hasilnya sebagai konsekuensi penyelesaian perkara tersebut melalui mahkamah internasional.
penyelesaian secara damai baik dan bermartabat dari pada dipakai cara-cara kekerasan.
disamping itu, sebagai bentuk penghormatan negara indonesia terhadap hukum termaksud
internasional.
Belajar dari pengalaman itu, indonesia harus berupaya terus mencari penyelesaian
damai diluar pengadilan internasional. indonesia saat ini masih memiliki sengketa dengan
malaysia mengenai kepulauan ambalat. pemerintah indonesia tidak ingin masalah kepulauan
ambalat di bawah ke mahkamah internasional tetapi akan diupayakan penyelesaian damai
secara bilateral atau regional dengan malaysia sebagai sesama negara ASEAN. hal ini
menunjukan bahwa penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional merupakan jalan
terakhir apabila penyelesaian lain mengalami kebuntuan.
D. Prosedur Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Masalah Internasional
Masalah Internasional dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan melalui
prosedur berikut:
1. Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter (kemanusiaan) di
suatu negara terhadap negara lain atau rakyat negara lain.
2. Ada pengaduan dari korban (rakyat) dan pemerintahan negara yang menjadi korban
terhadap pemerintahan dari negara yang bersangkutan karena didakwa telah
melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter lainnya.
3
4. 3. Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga
HAM Internasional lainnya.
4. Pengaduan ditindaklajuti dengan penyelidikan, pemeriksaan dan penyidikan. Jika
ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya,
maka pemerintahan dari negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat
diajukan ke Mahkamah Internasional.
5. Dimulailah proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila
terbukti bahwa pemerintahan atau individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran
terhadap konvensi-konvensi Internasional berkaitan dengan pelanggaran HAM atau
kejahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu,
tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan
itu.
Prosedur penyelesaian sengketa internasional yang ditangani oleh Mahkamah Internasional
juga dapat dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu :
a. Ajudikasi (adjudication) yaitu cara penyelesaian sengketa Internasional dengan
menyerahkan kepada lembaga peradilan untuk memutuskan sengketa.
b. Arbitrase yaitu cara penyelesaian melalui prosedur Ad Hoc (khusus) atau
melalui perundingan yang ditengahi oleh pihak ketiga.
Untuk menyelesaikan kasus sengketa internasional maka dikumpulkan bukti-bukti,
digunakan pertimbangan-pertimbangan dan berbagai aspek yang menyangkut dampak dari
sengketa. Selain itu, pedoman utama penyelesaian sengketa internasional adalah sumber-sumber
4
hukum internasional :
a. Konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh
negara-negara yang sedang berselisih.
b. Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima
sebagai hukum.
c. Asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban.
d. Keputusan – keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis- publisis yang paling
cakap dari pelbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan
hukum.
5. E. Sistematika Pengambilan Keputusan Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama PBB.Didirikan pada tahun 1945 di
bawah Piagam PBB sebagai kelanjutan Mahkamah Permanen Keadilan Internasional Liga
Bangsa-Bangsa. Lembaga ini bertugas memutuskan kasus hukum antarnegara dan
memberikan pendapat hukum bagi PBB dan lembaga-lembaganya tentang hukum
internasional.
Suatu sengketa dapat dibawa ke MI dalam dua cara. Pertama melalui kesepakatan khusus
antarpihak, dimana seluruh pihak setuju mengajukan persoalan kepada MI. Kedua melalui
permohonan sendiri oleh suatu pihak yang bertikai. Hal ini dapat terjadi jika pemohon
percaya bahwa lawannya diwajibkan oleh syarat traktat tertentu untuk menerima yuridiksi MI
dalam hal sengketa. Atau negara yang merupakan pihak dalam statuta dapat menyatakan
lebih dahulu penerimaan otomatis mereka atas yuridiksi MI untuk suatu atau seluruh jenis
sengketa hukum. Pernyataan ini dikenal sebagai menerima yuridiksi wajib (compulsory
jurisdiction).
Setelah permohonan diajukan maka diadakan pemeriksaan perkara.Pemeriksaan perkara
dilakukan melalui:
a. Pemeriksaan naskah dan pemeriksaan lisan untuk menjamin setiap pihak dalam
mengemukakan pendapatnya;
b. Sidang-sidang mahkamah terbuka untuk umum, sedangkan sidang-sidang arbitrase
tertutup. Rapat hakim-hakim mahkamah diadakan dalam sidang tertutup.
Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 26 statuta, mahkamah dari waktu ke waktu dapat
membentuk satu atau beberapa kamar yang terdiri atas tiga hakim atau lebih untuk
memeriksa kategori tertentu atas kasus-kasus seperti perburuhan atau masalah-masalah yang
berkaitan dengan transit dan komunikasi. Kemudian, Mahkamah Internasional memutuskan
sengketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepantasan dan
kebaikan apabila disetujui oleh negara yang bersengketa. Keputusan Mahkamah Internasional
berdasarkan keputusan suara mayoritas hakim.Apabila jumlah suara sama maka keputusan
ditentukan oleh Presiden Mahkamah Internasional.
Dalam mengeluarkan keputusannya, MI juga menerapkan hukum internasional yang berasal
dari traktat, praktik-praktik yang dapat diterima secara luas sebagai hukum (kebiasaan), dan
prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam sistem hukum utama dunia. Selain itu, MI juga
merujuk pada keputusan hukum di masa lalu atau tulisan para ahli dalam bidang hukum
internasional. Keputusan Mahkamah Internasional ini bersifat mengikat, final dan tanpa
5
6. banding. Artinya mengikat para pihak yang bersengketa dan hanya untuk perkara yang
disengketakan.
F. Dampak Suatu Negara yang Tidak Mematuhi Putusan Mahkamah Internasional
Ada beberapa dampak yang akan diterima suatu negara yang tidak mematuhi keputusan dari
Mahkamah Internasional. Adapun dampak tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dikucilkan dari pergaulan internasional.
2. Diberlakukan Travel Warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu
terhadap warga negaranya.
3. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing.
4. Pemutusan hubungan diplomatik.
5. Pengurangan bantuan ekonomi.
6. Pengurangan tingkat kerjasama.
7. Pemboikotan produk ekspor.
8. Embargo ekonomi.
G. Contoh Sikap Negara Yang Mematuhi Keputusan Mahkamah Internasional
Negara-negara yang selalu mematuhi keputusan dari Mahkamah Internasional mempunyai
beberapa sikap berbeda dari negara lain, yaitu:
a. Sikap tidak mau mencampuri urusan dalam negeri setiap negara.
b. Sikap mau mengembangkan hubungan persaudaraan antarbangsa-bangsa.
c. Sikap mau bekerja sama secara internasional dalam memecahkan persoalan ekonomi,
sosial, kebudayaan dan kemanusiaan.
d. Sikap mau menyelesaikan persengketaan secara damai.
e. Sikap menghargai dan menjunjung tinggi prinsip – prinsip Mahkamah Internasional.
6
7. H. PENUTUP
a. Kesimpulan
Mahkamah Internasional merupakan organisasi hukum utama PBB yang bertugas memeriksa
perselisihan atau sengketa antar negara dan memutuskan kasus hukumnya. Keputusan yang
diberikan Mahkamah Internasional bersifat mengikat pihak yang bersengketa, sehingga
negara yang bersangkutan wajib memenuhi keputusan tersebut. Apabila negara yang
bersengketa tidak menjalankan kewajiban tersebut, negara lawan sengketa dapat mengajukan
permohonan kepada Dewan Keamanan PBB yang memiliki kewenangan untuk
merekomendasikan agar keputusan itu dilaksanakan.
Dan tugas lain dari Mahkamah Internasional adalah memecahkan masalah yang ada diantara
kedua Negara yang sedang mengalami bentrok yang tak terselesaikan. Keputusan Mahkamah
Internasional terkadang ada yang menguntungkan dan ada yang tidak,meskipun keputusan
tersebut ada yang merugikan salah satu pihak Negara tersebut harus mengakui karena
keputusan dari mahkamah internasional bersifat paten dan tidak bias diganggu gugat dan apa
bila ada Negara yang memprotes, maka Negara tersebut akan terkena sanksi. Maka dari itu
lebih baik menuruti hasil yang telah ditetapkan oleh mahkamah internasional.
b. Saran
Saran kami untuk dapat mencapai tujuan perdamaian dunia yaitu sebaiknya Mahkamah
Internasional lebih meningkatkan prosedurnya dalam rangka menyelesaikan sengketa
internasional dan memberikan keputusan. Dan MI harus lebih teliti lagi dalam memeriksa
suatu sengketa dengan terus berpedoman kepada sumber-sumber hukum internasional agar
dalam pengambilan keputusan tidak terjadi suatu kekecewaan yang berlebihan dari suatu
negara.
Saran untuk Bapak atau Ibu guru adalah agar dapat memberikan tugas seperti ini karena
dengan adanya tugas ini dapat membantu kuliah kami kelak. Dan saran untuk siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Belitang adalah agar makalah ini tidak disia-siakan dengan percuma
atau hanya dibaca saja tapi lebih baik dibaca dan dipahami dan siapa tau apabila kalian
mendaptkan tugas seperti ini kaliandapat mengerti seluk beluk bagaimana makalah itu.
7
8. DAFTAR PUSTAKA
Gunadi, Tateng.2006.”BAHASA INDONESIA Untuk SMA Kelas XI”.Jakarta:Arya
8
Duta.
Listyarti, Retno.2007.”Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA dan MA Kelas
XI”.Jakarta:Erlangga (ESIS).
Siahaan, Parlindungan.2009.”Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Semester
Genap”. Surakarta.:Mediatama.
Suryanti.2010.”Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas XI
Semester2”.Jakarta:Bina Sarana Edukasi.
http://ceastercorp.blogspot.com/2013/04/makalah-pkn-tentang-menghargai.html
9. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-
Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “MENGHARGAI
KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL” ini dengan baik.
Kami menyadari bahwa di dalam penyusunan makalah ini terdapat kekurangan dan kesalahan
baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.
Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang banyak membantu
dalam penyusunan karya tulis ini. Ucapan terima kasih itu kami sampaikan kepada; Guru
Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan tugas makalah ini kepada kami,
sehingga pengetahuan kami mengenai materi ini semakin luas.
Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermakna dalam proses
pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan. Dari lubuk hati yang paling dalam,
sangat disadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik
yang membangun sangat kami harapkan.
Terima kasih, semoga bermanfaat.
9
Pure, Januari 2014
Penyusun
10. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................................... i
DAFTAR ISI......................................................................................................................... ii
A. PENDAHULUAN............................................................................................................ 1
a. Latar Belakang.......................................................................................................... 1
b. Tujuan Penulisan....................................................................................................... 1
c. Rumusan Masalah..................................................................................................... 1
B. Pengertian Mahkamah Internasional................................................................................ 1
C. Tugas Mahkamah Internasional................................................................................ 1
D. Prosedur Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Masalah Internasional......... 1
E. Sistematika Pengambilan Keputusan Mahkamah Internasional................................. 1
F. Dampak Suatu Negara yang Tidak Mematuhi Putusan Mahkamah Internasional............ 1
G. Contoh Sikap Negara Yang Mematuhi Keputusan Mahkamah Internasional............ 1
H. PENUTUP...................................................................................................................... 1
3.1. Kesimpulan.................................................................................................................... 1
3.2. Saran............................................................................................................................. 1
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................... 1
10