Perancangan kontrak

1. 2018
SOLEH HASAN WAHID, M.H.
NIP. 199101112018011002
CONTRACT DRAFTING
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO 2018

2. Identifikasi
Posisi
Hukum
Kedudukan
Hukum
SUBJEK
Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
OBJEK KONTRAK
Aturan Hukum
Akan Mengikat
Jenis Perikatan
Isi, Karakter, Bentuk

3. Kontrak Sah
Esentialia Naturalia Accidentialia
Unsur-Unsur
Perjanjian

4. Prakontraktual
• Negosiasi
• MoU
• Studi Kelayakan
• Negosiasi
Lanjutan
Kontraktual
• Draf Kontrak
• Koreksi
• Tandatangan
Pasca
• Pelaksanaan
• Penafsiran
• Penyelesaian
Sengketa

5. •Judul/Heading
•Kalimat Pembuka
•Premise (Latarbelakang kesepakatan)
Pembukaan dan Pendahuluan
•Hal yang diperhatikan adalah subjek kontrak
•Adrresing (Penyebutan)
•Nama diri
•TTL
•Domisili atau tempat tinggal
•Dasar hukum atau kewenangan dalam berbuat
•Pekerjaan atau kedudukan di masya
Deskripsi dan Pemaparan Identitas
•Pada bagian ini dimuat alasan-alasan atau penjelasan mengapa para pihak mengadakan kontrak, atau merupakan
bagian pertimbangan dari kontrak
Premisse (Latar Belakang)
•Pasal, ayat secara rinci
•Perhatikan jenis perikatan
ISI
•Tempat
•Tanggal
•Identitas Saksi
•Pemateraian
•TTD
Penutup

6. Pelaksanaan
• Asas Itikad Baik
Penafsiran
• Jika suatu janji mengandung macam-macam pengertian, maka pengertian
yang dipilih adalah yang paling memungkinkan janji itu dilaksanakan.
• Jika kata-kata mengandung 2 macam pengertian, harus dipilih pengertian
yang paling selaras dengan sifat kontrak.
• Sedangkan jika terjadi terdapat perbedaan pendapat di antara para pihak
yang membuat kontrak secara mendasar, maka jalan pernyelesaian
sengketa bisnislah yang harus di tempuh.
Penyelesaian Sengketa
• Litigasi dan Non-Litigasi

7. Kuasa
Persetujuan
Memberi
kuasa/Urusan
Orang lain
Atas nama
pemberi
kuasa
Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan bahwa ”Pemberian kuasa adalah suatu
kontrak dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain,
yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ”.

8. Akta
Otentik
Akta
dibawah
tangan
Surat biasa Lisan
Berdasarkan pasal 1795 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:
“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu
kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala
kepentingan si pemberi kuasa”
Tegas dan
Spesifik

9. Pasal 1875 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu tulisan di bawah
tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya
atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya menimbulkan bukti
lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya.
Bukti
Ceremony
(Inconciderate
Engagment)
Persetujuan
Dalam pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu tulisan di bawah
tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya
atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya menimbulkan bukti
lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya.

10. Terima kasih