SlideShare a Scribd company logo
ANEKA SURAT DINAS
CHAPTER 8
SURAT KUASA DAN SURAT TUGAS
SURAT TUGAS
Surat tugas adalah surat yg dipergunakan untuk menugaskan seseorang
atau lebih agar melakukan pekerjaan tertentu.
Beberapa hal yg hrs dicantumkan dalam surat tugas:
1. Identitas pihak pemberi tugas
2. Identitas pihak yg diberi tugas
3. Jenis tugas yg diberikan
4. Jangka waktu pelaksanaan tugas
5. Wewenang dan sumber daya yg dipakai dalam melaksanakan tugas (bila
perlu)
Bentuk : berjudul
SURAT KUASA
Surat kuasa adalah surat yg berisi pendelegasian suatu urus-
an kepada pihak lain. Didalam surat kuasa selalu ada 2 pihak.
Bila menyangkut aspek hukum atau uang diatas lima ratus ribu
rupiah harus dibubuhi materai.
Data-data yang harus dicantumkan dalam surat kuasa:
1. Identitas diri pemberi kuasa
2. Identitas diri penerima kuasa
3. Keperluan kuasa diberikan
4. Jangka waktu pelaksanaan kuasa (bila ada)
Bentuk : berjudul
CHAPTER 9
SURAT PANGGILAN
SURAT PANGGILAN
Surat panggilan adalah surat seruan agar pihak yg dipanggil
menghadap pemanggil.
Pembuatan surat panggilan hrs memikirkan kondisi atau posisi
yg kuat, dikarenakan mempunyai unsur memaksa lebih kuat
karena disertai sanksi yg diterapkan.
Pembuatan surat panggilan:
Pembuka : untuk apa pemanggilan dilakukan
Isi : kpd siapa panggilan itu diberikan, waktu dan
tempat pemanggilan,jangka waktu pemanggilan
dan sanksi yang akan dikenakan.
Penutup : harapan dan atau ucapan terima kasih
CHAPTER
SURAT PERINGATAN
SURAT PERINGATAN
Surat peringatan adalah surat yg dibuat oleh seseorang pada
orang lain yg biasanya berisi peringatan terhadap tindakan ter
tentu yg dilakukannya.
Surat peringatan dibagi 2 :
1. Peringatan intern
2. Peringatan ekstern
Surat peringatan dibuat berjenjang seperti peringatan pertama,
peringatan kedua, dan peringatan ketiga. Dan setiap tingkat
peringatan mempunyai sanksi yg berbeda, mulai dr skorsing
bahkan sampai pemecatan. Dasar hukum/per
aturan yg kuat dr kegiatan yg dianggap pelanggaran.
Beberapa hal yg harus diperhatikan:
Pembuka : dasar pembuatan peringatan
peraturan/dasar hukum sebagai landasan
jenjang peringatan
Isi : jangka waktu peringatan
bentuk sanksi yg akan didapatkan
Penutup : harapan
CHAPTER
SURAT KEPUTUSAN
SURAT KEPUTUSAN
Surat keputusan ialah surat yg dibuat instansi atau organisasi
(diwakili pimpinan tertinggi), yg berisi pernyataan memutuskan
sesuatu hal sehubungan tertib intern organisasi ybs atau suatu
kegiatan..
Surat keputusan terdiri atas tiga bagian, yaitu:
- Konsiderans
- Desiderantum
- Diktum
Konsideran
Konsideran berasal dr kata “Considerare”, yg artinya memper
timbangkan. Pada bagian pertama ini disebutkan hal-hal yang
yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan surat keputus
an. Yang dimuat dalam konsiderans adalah nama undang-
undang, keputusan terdahulu, peraturan.
Istilah-istilah yg dipergunakan di dalam konsideran surat
keputusan yaitu:
MEMBACA :
(dibelakang kata ini disebutkan surat yg telah diterima pejabat
yg membuat surat keputusan)
MENIMBANG:
(dibelakang kata ini disebutkan apa yg menjadi pertimbangan
untuk memberikan keputusan)
MENDENGAR atau MEMPERHATIKAN:
(kata ini dipakai kalau ada pejabat lain atau badan lain yg hrs
Didengar/diperhatikan pendapatnya untuk membuat keputus-
an tersebut)
MENGINGAT:
kata ini disusulkan dgn menyebutkan peraturan-peraturan dan
surat-surat yg dipakai untuk dasar membuat keputusan.
Dibedakan menjadi dua bagian, yaitu peraturan atau surat yg
mengatur persoalannya dan peraturan yg menetapkan wewe-
nang atau hak untuk membuat keputusan.
Desiderantum
Adalah bagian dari surat keputusan yang berisi tujuan atau
untuk apa keputusan tersebut dibuat.
Contoh: untuk meningkatkan produktifitas kerja pegawai yang
mulai menurun.
Contoh desideratum
• Contoh desideratum dalam konsiderans :
……………. untuk melakukan pembinaan dan bimbingan bagi setiap
mahasiswa, perlu diangkat penasihat akademik.
(penerbitan surat keputusan bertujuan untuk mengangkat
penasihat akadmik )
• Contoh desideratum di dalam diktum :
……………. keputusan in disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Diktum Keputusan
Diktum berasal dari kata “dicere” berarti menyatakan, yaitu
pernyataan-pernyataan memutuskan yg diambil oleh
organisasi terhadap suatu hal yg menyangkut kepentingan
hidup organisasi. Biasanya ditandai dengan kata
MEMUTUSKAN Kemudian diikuti MENETAPKAN
CHAPTER
SURAT PERJANJIAN KERJA
Pengertian perjanjian
Perjanjian adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal antara
pihak satu dan pihak kedua.
Sistem perjanjian bersifat terbuka, dimana yang membuat
perjanjian bebas mengabaikan ketentuan hukum perdata asal
memenuhi syarat sahnya perjanjian.
Azas perjanjian adalah azas konsensualisme, yaitu perjanjian
berlaku sejak detik dicapai kesepakatan
Syarat sahnya perjanjian
1. Azas Konsensualisme
2. Sepakat untuk mengikatkan diri
3. Cakap dalam membuat perjanjian
4. Hal tertentu
5. Sebab yang halal
I. SURAT PERJANJIAN KERJA
Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara calon pekerja dengan calon
yg memperkerjakan tentang syarat dan kondisi kerja.
Menurut UU no. 25 th. 1997 ttg ketenagakerjaan, perjanjian kerja dpt dilaku
kan secara lisan maupun tertulis.
Perjanjian kerja harus dibuat atas dasar:
1. Kemauan tegas kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak
3. Adanya pekerjaan yg dijanjikan
4. Pekerjaan tdk bertentangan dgn kepentingan umum, kesusilaan, dan
ketentuan per-UU an yg berlaku.
Surat perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat:
1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
2. Nama dan alamat calon pekerja
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
4. Syarat- syarat kerja yg memuat hak dan kewajiban
pekerja
5. Besarnya upah dan cara pembayaran
6. Jaminan lain
7. Sanksi
8. Pemutusan Hubungan Kerja
9. Penyelesaian Perselisihan
10. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
11. Tanda tangan kedua belah pihak dalam perjanjian kerja.
Perjanjian kerja akan berakhir apabila:
1. Pekerja meninggal dunia
2. Berakhirnya surat perjanjian kerja
3. Adanya keputusan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Adanya keadaan tertentu yg dicantumkan dalam surat perjanjian yg
menyebabkan batalnya kesepakatan
5. Keadaan memaksa.
Surat perjanjian kerja, dpt terbagi dalam:
1. Surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu (PKWTT)
2. Surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (kontrak) (PKWT)
Dalam perjanjian kerja kontrak mengenai sanksi. Pada pekerjaan sistem
kontrak, apabila salah satu pihak menghentikan kontrak di tengah jalan
bukan krn kesalahan pihak yg lain, maka pihak yg lain hrs mengganti keru-
gian sisa waktunya sekaligus berupa jumlah gaji selama sisa kontrak kerja.

More Related Content

What's hot

Kuh+dagang
Kuh+dagangKuh+dagang
Kuh+dagang
LBHASTRANAWA
 
Fit 11 surat kuasa pp
Fit 11 surat kuasa ppFit 11 surat kuasa pp
Fit 11 surat kuasa ppchephz DJ
 
Ahdb #3
Ahdb #3Ahdb #3
Ahdb #3
Ost Man
 
Surat perjanjian bahasa indonesia
Surat perjanjian bahasa indonesiaSurat perjanjian bahasa indonesia
Surat perjanjian bahasa indonesiaGiyanDwi2
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
dewi kemala sari
 
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notarisKebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Manunggal Amethyst
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
dewi kemala sari
 

What's hot (10)

Kuh+dagang
Kuh+dagangKuh+dagang
Kuh+dagang
 
Uu 04 2004 Pjls
Uu 04 2004 PjlsUu 04 2004 Pjls
Uu 04 2004 Pjls
 
Fit 11 surat kuasa pp
Fit 11 surat kuasa ppFit 11 surat kuasa pp
Fit 11 surat kuasa pp
 
Ahdb #3
Ahdb #3Ahdb #3
Ahdb #3
 
Surat perjanjian bahasa indonesia
Surat perjanjian bahasa indonesiaSurat perjanjian bahasa indonesia
Surat perjanjian bahasa indonesia
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Pkol wv k_23_1847 (kuhd)
Pkol wv k_23_1847 (kuhd)Pkol wv k_23_1847 (kuhd)
Pkol wv k_23_1847 (kuhd)
 
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notarisKebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notaris
 
Sania file
Sania fileSania file
Sania file
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
 

Viewers also liked

El multiculturalismo y la politica del reconocimiento
El multiculturalismo y la politica del reconocimientoEl multiculturalismo y la politica del reconocimiento
El multiculturalismo y la politica del reconocimientoEnver David Aguinaga
 
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombelContoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
sdntjheran
 
Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015NAUFAL473
 
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap YayasanContoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
Tjoetnyak Izzatie
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Fre Marhaban
 
CONTOH SK
CONTOH SKCONTOH SK

Viewers also liked (7)

El multiculturalismo y la politica del reconocimiento
El multiculturalismo y la politica del reconocimientoEl multiculturalismo y la politica del reconocimiento
El multiculturalismo y la politica del reconocimiento
 
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombelContoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
 
Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015
 
Sk pengangkatan guru
Sk pengangkatan guruSk pengangkatan guru
Sk pengangkatan guru
 
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap YayasanContoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
 
CONTOH SK
CONTOH SKCONTOH SK
CONTOH SK
 

Similar to 3 chapter 8,9,10-20140521

advokatur.pptx
advokatur.pptxadvokatur.pptx
advokatur.pptx
vinnalusianaSHMkn
 
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Afrianto Budi
 
macam macam jenis surat
macam macam jenis suratmacam macam jenis surat
macam macam jenis surat
Aldi Aldinar
 
Jenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuan
Jenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuanJenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuan
Jenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuan
ikhwanbennoah
 
Ppt b.indo SURAT
Ppt b.indo SURATPpt b.indo SURAT
Ppt b.indo SURAT
AstridMelanonia
 
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTSTugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Rachardy Andriyanto
 
6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian
INDAHMAWARNI1
 
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNISREFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
helmikurniawan11
 
Aspek Legalitas Perusahaan
Aspek Legalitas PerusahaanAspek Legalitas Perusahaan
Aspek Legalitas Perusahaan
Pekerja lepas
 
LSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sample
LSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sampleLSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sample
LSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sample
Afrianto Budi
 
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
Afrianto Budi
 
Sample 102 Hukum Asuransi - September 2017
Sample 102  Hukum Asuransi - September 2017Sample 102  Hukum Asuransi - September 2017
Sample 102 Hukum Asuransi - September 2017
Afrianto Budi
 
PPT Kelompok 2 1.pdf
PPT Kelompok 2 1.pdfPPT Kelompok 2 1.pdf
PPT Kelompok 2 1.pdf
SarimaharaniArifiant
 
perjanjian kontrak.pdf
perjanjian kontrak.pdfperjanjian kontrak.pdf
perjanjian kontrak.pdf
SarimaharaniArifiant
 
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariahprinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
Alalan Tanala
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
Hikmah Siti Nazwah
 
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASE
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASEKLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASE
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASE
andimuhraihan
 
HKI dan Hukum Perjanjian
HKI dan Hukum PerjanjianHKI dan Hukum Perjanjian
HKI dan Hukum Perjanjian
psetiadharma
 

Similar to 3 chapter 8,9,10-20140521 (20)

advokatur.pptx
advokatur.pptxadvokatur.pptx
advokatur.pptx
 
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
 
macam macam jenis surat
macam macam jenis suratmacam macam jenis surat
macam macam jenis surat
 
Jenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuan
Jenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuanJenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuan
Jenis jenis surat berdasarkan maksud dan tujuan
 
Ppt b.indo SURAT
Ppt b.indo SURATPpt b.indo SURAT
Ppt b.indo SURAT
 
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTSTugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
 
6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian
 
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNISREFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
 
Aspek Legalitas Perusahaan
Aspek Legalitas PerusahaanAspek Legalitas Perusahaan
Aspek Legalitas Perusahaan
 
LSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sample
LSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sampleLSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sample
LSPP 102 - Hukum Asuransi - Maret 2016 - sample
 
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014
 
Slide pkb
Slide pkb Slide pkb
Slide pkb
 
Sample 102 Hukum Asuransi - September 2017
Sample 102  Hukum Asuransi - September 2017Sample 102  Hukum Asuransi - September 2017
Sample 102 Hukum Asuransi - September 2017
 
PPT Kelompok 2 1.pdf
PPT Kelompok 2 1.pdfPPT Kelompok 2 1.pdf
PPT Kelompok 2 1.pdf
 
perjanjian kontrak.pdf
perjanjian kontrak.pdfperjanjian kontrak.pdf
perjanjian kontrak.pdf
 
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariahprinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
prinsip-prinsip hukum kontrak-disparitas konvensional dengan syariah
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
 
A
AA
A
 
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASE
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASEKLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASE
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASE
 
HKI dan Hukum Perjanjian
HKI dan Hukum PerjanjianHKI dan Hukum Perjanjian
HKI dan Hukum Perjanjian
 

Recently uploaded

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
ahmad Subbanul
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikanperencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
SyahrilGabe1
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 

Recently uploaded (10)

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikanperencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 

3 chapter 8,9,10-20140521

  • 1. ANEKA SURAT DINAS CHAPTER 8 SURAT KUASA DAN SURAT TUGAS
  • 2. SURAT TUGAS Surat tugas adalah surat yg dipergunakan untuk menugaskan seseorang atau lebih agar melakukan pekerjaan tertentu. Beberapa hal yg hrs dicantumkan dalam surat tugas: 1. Identitas pihak pemberi tugas 2. Identitas pihak yg diberi tugas 3. Jenis tugas yg diberikan 4. Jangka waktu pelaksanaan tugas 5. Wewenang dan sumber daya yg dipakai dalam melaksanakan tugas (bila perlu) Bentuk : berjudul
  • 3. SURAT KUASA Surat kuasa adalah surat yg berisi pendelegasian suatu urus- an kepada pihak lain. Didalam surat kuasa selalu ada 2 pihak. Bila menyangkut aspek hukum atau uang diatas lima ratus ribu rupiah harus dibubuhi materai. Data-data yang harus dicantumkan dalam surat kuasa: 1. Identitas diri pemberi kuasa 2. Identitas diri penerima kuasa 3. Keperluan kuasa diberikan 4. Jangka waktu pelaksanaan kuasa (bila ada) Bentuk : berjudul
  • 5. SURAT PANGGILAN Surat panggilan adalah surat seruan agar pihak yg dipanggil menghadap pemanggil. Pembuatan surat panggilan hrs memikirkan kondisi atau posisi yg kuat, dikarenakan mempunyai unsur memaksa lebih kuat karena disertai sanksi yg diterapkan. Pembuatan surat panggilan: Pembuka : untuk apa pemanggilan dilakukan Isi : kpd siapa panggilan itu diberikan, waktu dan tempat pemanggilan,jangka waktu pemanggilan dan sanksi yang akan dikenakan. Penutup : harapan dan atau ucapan terima kasih
  • 7. SURAT PERINGATAN Surat peringatan adalah surat yg dibuat oleh seseorang pada orang lain yg biasanya berisi peringatan terhadap tindakan ter tentu yg dilakukannya. Surat peringatan dibagi 2 : 1. Peringatan intern 2. Peringatan ekstern Surat peringatan dibuat berjenjang seperti peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga. Dan setiap tingkat peringatan mempunyai sanksi yg berbeda, mulai dr skorsing bahkan sampai pemecatan. Dasar hukum/per aturan yg kuat dr kegiatan yg dianggap pelanggaran.
  • 8. Beberapa hal yg harus diperhatikan: Pembuka : dasar pembuatan peringatan peraturan/dasar hukum sebagai landasan jenjang peringatan Isi : jangka waktu peringatan bentuk sanksi yg akan didapatkan Penutup : harapan
  • 10. SURAT KEPUTUSAN Surat keputusan ialah surat yg dibuat instansi atau organisasi (diwakili pimpinan tertinggi), yg berisi pernyataan memutuskan sesuatu hal sehubungan tertib intern organisasi ybs atau suatu kegiatan.. Surat keputusan terdiri atas tiga bagian, yaitu: - Konsiderans - Desiderantum - Diktum Konsideran Konsideran berasal dr kata “Considerare”, yg artinya memper timbangkan. Pada bagian pertama ini disebutkan hal-hal yang yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan surat keputus an. Yang dimuat dalam konsiderans adalah nama undang- undang, keputusan terdahulu, peraturan.
  • 11. Istilah-istilah yg dipergunakan di dalam konsideran surat keputusan yaitu: MEMBACA : (dibelakang kata ini disebutkan surat yg telah diterima pejabat yg membuat surat keputusan) MENIMBANG: (dibelakang kata ini disebutkan apa yg menjadi pertimbangan untuk memberikan keputusan) MENDENGAR atau MEMPERHATIKAN: (kata ini dipakai kalau ada pejabat lain atau badan lain yg hrs Didengar/diperhatikan pendapatnya untuk membuat keputus- an tersebut)
  • 12. MENGINGAT: kata ini disusulkan dgn menyebutkan peraturan-peraturan dan surat-surat yg dipakai untuk dasar membuat keputusan. Dibedakan menjadi dua bagian, yaitu peraturan atau surat yg mengatur persoalannya dan peraturan yg menetapkan wewe- nang atau hak untuk membuat keputusan. Desiderantum Adalah bagian dari surat keputusan yang berisi tujuan atau untuk apa keputusan tersebut dibuat. Contoh: untuk meningkatkan produktifitas kerja pegawai yang mulai menurun.
  • 13. Contoh desideratum • Contoh desideratum dalam konsiderans : ……………. untuk melakukan pembinaan dan bimbingan bagi setiap mahasiswa, perlu diangkat penasihat akademik. (penerbitan surat keputusan bertujuan untuk mengangkat penasihat akadmik ) • Contoh desideratum di dalam diktum : ……………. keputusan in disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  • 14. Diktum Keputusan Diktum berasal dari kata “dicere” berarti menyatakan, yaitu pernyataan-pernyataan memutuskan yg diambil oleh organisasi terhadap suatu hal yg menyangkut kepentingan hidup organisasi. Biasanya ditandai dengan kata MEMUTUSKAN Kemudian diikuti MENETAPKAN
  • 16. Pengertian perjanjian Perjanjian adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal antara pihak satu dan pihak kedua. Sistem perjanjian bersifat terbuka, dimana yang membuat perjanjian bebas mengabaikan ketentuan hukum perdata asal memenuhi syarat sahnya perjanjian. Azas perjanjian adalah azas konsensualisme, yaitu perjanjian berlaku sejak detik dicapai kesepakatan
  • 17. Syarat sahnya perjanjian 1. Azas Konsensualisme 2. Sepakat untuk mengikatkan diri 3. Cakap dalam membuat perjanjian 4. Hal tertentu 5. Sebab yang halal
  • 18. I. SURAT PERJANJIAN KERJA Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara calon pekerja dengan calon yg memperkerjakan tentang syarat dan kondisi kerja. Menurut UU no. 25 th. 1997 ttg ketenagakerjaan, perjanjian kerja dpt dilaku kan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian kerja harus dibuat atas dasar: 1. Kemauan tegas kedua belah pihak. 2. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak 3. Adanya pekerjaan yg dijanjikan 4. Pekerjaan tdk bertentangan dgn kepentingan umum, kesusilaan, dan ketentuan per-UU an yg berlaku. Surat perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha 2. Nama dan alamat calon pekerja 3. Jabatan atau jenis pekerjaan
  • 19. 4. Syarat- syarat kerja yg memuat hak dan kewajiban pekerja 5. Besarnya upah dan cara pembayaran 6. Jaminan lain 7. Sanksi 8. Pemutusan Hubungan Kerja 9. Penyelesaian Perselisihan 10. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 11. Tanda tangan kedua belah pihak dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja akan berakhir apabila: 1. Pekerja meninggal dunia 2. Berakhirnya surat perjanjian kerja 3. Adanya keputusan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap 4. Adanya keadaan tertentu yg dicantumkan dalam surat perjanjian yg menyebabkan batalnya kesepakatan 5. Keadaan memaksa.
  • 20. Surat perjanjian kerja, dpt terbagi dalam: 1. Surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu (PKWTT) 2. Surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (kontrak) (PKWT) Dalam perjanjian kerja kontrak mengenai sanksi. Pada pekerjaan sistem kontrak, apabila salah satu pihak menghentikan kontrak di tengah jalan bukan krn kesalahan pihak yg lain, maka pihak yg lain hrs mengganti keru- gian sisa waktunya sekaligus berupa jumlah gaji selama sisa kontrak kerja.