Dalam perkara litigasi, cermat terhadap aspek materiil saja tidak cukup. Justru sebelum masuk substansi pokok perkara, perhatikan dengan jeli aspek formil dalam gugatan. Keberhasilan dalam aspek formil tentu akan membangun kepercayaan klien kepada advokatnya. saat ada perkara baru, klien akan mempercayakan kembali penanganan perkara nya.
Dalam perkara litigasi, cermat terhadap aspek materiil saja tidak cukup. Justru sebelum masuk substansi pokok perkara, perhatikan dengan jeli aspek formil dalam gugatan. Keberhasilan dalam aspek formil tentu akan membangun kepercayaan klien kepada advokatnya. saat ada perkara baru, klien akan mempercayakan kembali penanganan perkara nya.
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014Afrianto Budi
Buku setebal 78 halaman ini disusun dari berbagai sumber dan dari soal-soal AAMAI 102 Hukum Asuransi sejak 2006 hingga September 2013.
Klik http://www.akademiasuransi.org/2013/12/kumpulan-soal-jawaban-aamai-102-hukum.html
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014Afrianto Budi
Buku setebal 78 halaman ini disusun dari berbagai sumber dan dari soal-soal AAMAI 102 Hukum Asuransi sejak 2006 hingga September 2013.
Klik http://www.akademiasuransi.org/2013/12/kumpulan-soal-jawaban-aamai-102-hukum.html
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014Afrianto Budi
Soal Jawaban LSPP AAMAI 102: Hukum Asuransi, edisi September 2014, terdiri dari Soal Maret 2006 sampai dengan Maret 2014.
Silakan lihat detailnya di www.akademiasuransi.org
Sample 102 Hukum Asuransi - September 2017Afrianto Budi
LSPP 102 Hukum Asuransi - untuk Ujian pada bulan September 2017
silakan dek di www.akademiasuransi.org
email: afriantobudi@ymail.com
Anda juga dapat memiliki buku Soal Jawab 101, 102, 103, 104, 106, dan 108.
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASEandimuhraihan
Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Bisnis dalam bahasa Inggris berasal dari kata business yang berarti kegiatan usaha. Bisnis merupakan keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terusmenerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitasfasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang usaha, yaitu bidang industri(industry): seperti pabrik, bidang perdagangan(commerce): seperti agen, makelar, bidang jasa(service): seperti konsultan, bidang agraris(agrarian): seperti pertanian dan perkebunan, dan bidang ekstraktif(ekstractive): seperti pertambangan dan penggalian.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. SURAT TUGAS
Surat tugas adalah surat yg dipergunakan untuk menugaskan seseorang
atau lebih agar melakukan pekerjaan tertentu.
Beberapa hal yg hrs dicantumkan dalam surat tugas:
1. Identitas pihak pemberi tugas
2. Identitas pihak yg diberi tugas
3. Jenis tugas yg diberikan
4. Jangka waktu pelaksanaan tugas
5. Wewenang dan sumber daya yg dipakai dalam melaksanakan tugas (bila
perlu)
Bentuk : berjudul
3. SURAT KUASA
Surat kuasa adalah surat yg berisi pendelegasian suatu urus-
an kepada pihak lain. Didalam surat kuasa selalu ada 2 pihak.
Bila menyangkut aspek hukum atau uang diatas lima ratus ribu
rupiah harus dibubuhi materai.
Data-data yang harus dicantumkan dalam surat kuasa:
1. Identitas diri pemberi kuasa
2. Identitas diri penerima kuasa
3. Keperluan kuasa diberikan
4. Jangka waktu pelaksanaan kuasa (bila ada)
Bentuk : berjudul
5. SURAT PANGGILAN
Surat panggilan adalah surat seruan agar pihak yg dipanggil
menghadap pemanggil.
Pembuatan surat panggilan hrs memikirkan kondisi atau posisi
yg kuat, dikarenakan mempunyai unsur memaksa lebih kuat
karena disertai sanksi yg diterapkan.
Pembuatan surat panggilan:
Pembuka : untuk apa pemanggilan dilakukan
Isi : kpd siapa panggilan itu diberikan, waktu dan
tempat pemanggilan,jangka waktu pemanggilan
dan sanksi yang akan dikenakan.
Penutup : harapan dan atau ucapan terima kasih
7. SURAT PERINGATAN
Surat peringatan adalah surat yg dibuat oleh seseorang pada
orang lain yg biasanya berisi peringatan terhadap tindakan ter
tentu yg dilakukannya.
Surat peringatan dibagi 2 :
1. Peringatan intern
2. Peringatan ekstern
Surat peringatan dibuat berjenjang seperti peringatan pertama,
peringatan kedua, dan peringatan ketiga. Dan setiap tingkat
peringatan mempunyai sanksi yg berbeda, mulai dr skorsing
bahkan sampai pemecatan. Dasar hukum/per
aturan yg kuat dr kegiatan yg dianggap pelanggaran.
8. Beberapa hal yg harus diperhatikan:
Pembuka : dasar pembuatan peringatan
peraturan/dasar hukum sebagai landasan
jenjang peringatan
Isi : jangka waktu peringatan
bentuk sanksi yg akan didapatkan
Penutup : harapan
10. SURAT KEPUTUSAN
Surat keputusan ialah surat yg dibuat instansi atau organisasi
(diwakili pimpinan tertinggi), yg berisi pernyataan memutuskan
sesuatu hal sehubungan tertib intern organisasi ybs atau suatu
kegiatan..
Surat keputusan terdiri atas tiga bagian, yaitu:
- Konsiderans
- Desiderantum
- Diktum
Konsideran
Konsideran berasal dr kata “Considerare”, yg artinya memper
timbangkan. Pada bagian pertama ini disebutkan hal-hal yang
yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan surat keputus
an. Yang dimuat dalam konsiderans adalah nama undang-
undang, keputusan terdahulu, peraturan.
11. Istilah-istilah yg dipergunakan di dalam konsideran surat
keputusan yaitu:
MEMBACA :
(dibelakang kata ini disebutkan surat yg telah diterima pejabat
yg membuat surat keputusan)
MENIMBANG:
(dibelakang kata ini disebutkan apa yg menjadi pertimbangan
untuk memberikan keputusan)
MENDENGAR atau MEMPERHATIKAN:
(kata ini dipakai kalau ada pejabat lain atau badan lain yg hrs
Didengar/diperhatikan pendapatnya untuk membuat keputus-
an tersebut)
12. MENGINGAT:
kata ini disusulkan dgn menyebutkan peraturan-peraturan dan
surat-surat yg dipakai untuk dasar membuat keputusan.
Dibedakan menjadi dua bagian, yaitu peraturan atau surat yg
mengatur persoalannya dan peraturan yg menetapkan wewe-
nang atau hak untuk membuat keputusan.
Desiderantum
Adalah bagian dari surat keputusan yang berisi tujuan atau
untuk apa keputusan tersebut dibuat.
Contoh: untuk meningkatkan produktifitas kerja pegawai yang
mulai menurun.
13. Contoh desideratum
• Contoh desideratum dalam konsiderans :
……………. untuk melakukan pembinaan dan bimbingan bagi setiap
mahasiswa, perlu diangkat penasihat akademik.
(penerbitan surat keputusan bertujuan untuk mengangkat
penasihat akadmik )
• Contoh desideratum di dalam diktum :
……………. keputusan in disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
14. Diktum Keputusan
Diktum berasal dari kata “dicere” berarti menyatakan, yaitu
pernyataan-pernyataan memutuskan yg diambil oleh
organisasi terhadap suatu hal yg menyangkut kepentingan
hidup organisasi. Biasanya ditandai dengan kata
MEMUTUSKAN Kemudian diikuti MENETAPKAN
16. Pengertian perjanjian
Perjanjian adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal antara
pihak satu dan pihak kedua.
Sistem perjanjian bersifat terbuka, dimana yang membuat
perjanjian bebas mengabaikan ketentuan hukum perdata asal
memenuhi syarat sahnya perjanjian.
Azas perjanjian adalah azas konsensualisme, yaitu perjanjian
berlaku sejak detik dicapai kesepakatan
17. Syarat sahnya perjanjian
1. Azas Konsensualisme
2. Sepakat untuk mengikatkan diri
3. Cakap dalam membuat perjanjian
4. Hal tertentu
5. Sebab yang halal
18. I. SURAT PERJANJIAN KERJA
Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara calon pekerja dengan calon
yg memperkerjakan tentang syarat dan kondisi kerja.
Menurut UU no. 25 th. 1997 ttg ketenagakerjaan, perjanjian kerja dpt dilaku
kan secara lisan maupun tertulis.
Perjanjian kerja harus dibuat atas dasar:
1. Kemauan tegas kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak
3. Adanya pekerjaan yg dijanjikan
4. Pekerjaan tdk bertentangan dgn kepentingan umum, kesusilaan, dan
ketentuan per-UU an yg berlaku.
Surat perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat:
1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
2. Nama dan alamat calon pekerja
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
19. 4. Syarat- syarat kerja yg memuat hak dan kewajiban
pekerja
5. Besarnya upah dan cara pembayaran
6. Jaminan lain
7. Sanksi
8. Pemutusan Hubungan Kerja
9. Penyelesaian Perselisihan
10. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
11. Tanda tangan kedua belah pihak dalam perjanjian kerja.
Perjanjian kerja akan berakhir apabila:
1. Pekerja meninggal dunia
2. Berakhirnya surat perjanjian kerja
3. Adanya keputusan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Adanya keadaan tertentu yg dicantumkan dalam surat perjanjian yg
menyebabkan batalnya kesepakatan
5. Keadaan memaksa.
20. Surat perjanjian kerja, dpt terbagi dalam:
1. Surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu (PKWTT)
2. Surat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (kontrak) (PKWT)
Dalam perjanjian kerja kontrak mengenai sanksi. Pada pekerjaan sistem
kontrak, apabila salah satu pihak menghentikan kontrak di tengah jalan
bukan krn kesalahan pihak yg lain, maka pihak yg lain hrs mengganti keru-
gian sisa waktunya sekaligus berupa jumlah gaji selama sisa kontrak kerja.