SlideShare a Scribd company logo
HAK RELATIF HAK
ABSOLUT
Hak adalah kekuasaan
untuk berbuat atau
tidak berbuat
sesuatu atau
kekuasaan untuk
memiliki sesuatu
yang diperoleh
melalui ketentuan
baik secara hukum
positif atau menurut
aturan lainnya.
Tuntutan untuk
berbuat atau tidak
berbuat sesuatu atau
memenuhi sesuatu
yang diperoleh
melalui ketentuan
baik secara hukum
positif atau menurut
aturan lainnya.
KONSEP HAK
Hukum Perikatan
3
HAK
ABSOLUT
Hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang
menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati
hubungan hukum itu.
Hak Absolut
Subyek Hukum
Objek Hukum
LALU APA ITU SUBJEK HUKUM?
Presentation Title Here
4
OBJEK HUKUM
Hukum Perikatan
5
OBJEK
HUKUM
Hak Absolut
Objek hukum = Benda atau Hak
HAK ABSOLUT KEBENDAAN
Hukum Perikatan
6
HAK MILIK HAK GUNA BANGUNAN HAK GUNA USAHA HAK JAMINAN
HAK RELATIF
Hukum Perikatan
7
HAK
RELATIF
Hak Relatif
Hak relatif adalah hubungan subyek hukum dengan subyek hukum
tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban
pada subyek hukum lain tersebut.
Menuntut Hak
Memenuhi Kewajiban
PERBUATAN
HUKUM
DALAM
KUHPerdata
Our experience
shall
solve your problems
Peristiwa Hukum
• Peristiwa hukum menurut Satjipto
Rahardjo dalam bukunya Ilmu
Hukum (hal. 35) adalah sesuatu yang
bisa menggerakkan peraturan hukum
sehingga ia secara efektif menunjukkan
potensinya untuk mengatur
Perbuatan Subyek Hukum
Perbuatan Non-Subyek
Hukum
Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan HUkum
perbuatan yang akibatnya tidak
dikehendaki sipelaku, tetapi akibatnya
diatur hukum serta perbuatannya
bertentangan dengan hukum.
Pasal 1354 KUHPerdata
“Jika orang dengan sukarela tanpa ada suruhan, berbuat mengurus urusan orang lain dengan atau
tanpa pengetahuan orang itu, maka berarti secara diam-diam ia telah mengikatkan dirinya untuk
meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang urusannya diurus itu dapat
mengurusnya sendiri”
Perbuatan Hukum
Presentation Title Here
11
Perbuatan Hukum
Perbuatan Subyek Hukum yang
akibatnya dihendaki oleh si pelaku
Dilakukan oleh Subjek
Hukum
Diatur oleh Hukum
Dikehendaki oleh
Subyek Hukum
Jenis Perbuatan Hukum
Presentation Title Here
12
Perbuatan Hukum Sepihak
•Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan
menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula
Perbuatan Hukum dua Pihak
•Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan
menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi
kedua pihak (timbal balik)
Perbuatan Hukum Sepihak
Pasal 875 KUHPerdata menyebutkan bahwa adapun yang
dinamakan wasiat atau testamen adalah suatu akta yang
memuat pernyataan seorang tentang apa yang
dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia,
dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi
Pasal 1666 KUHPerdata memberikan penjelasan bahwa
hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah,
diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak
dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna
keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan
itu.
Perbuatan Hukum Dua Pihak
Pasal 1457 KUHPerdata meyebutkan jual beli adalah suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya
untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain
untuk membayar yang telah dijanjikan.
Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan sewa menyewa
adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak lainnya
kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu
dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak
tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.
SCHULD DAN HAFTUNG
Hukum Perikatan
15
KREDITOR DEBITOR
SCHULD
HAFTUNG
Schuld merupakan kewajiban Debitor untuk melakukan
sesuatu terhadap Kreditor, sedang haftung merupakan
kewajiban Debitor mempertanggung jawabkan harta
kekayaan Debitor sebagai pelunasan schuld
MACAM SCHULD DAN HAFTUNG
Hukum Perikatan
16
1. Schuld tanpa Haftung
Terjadi pada perikatan alam (naturlijk verbintenis). Dalam perikatan alam debitur memiliki hutang
(Schuld) kepada kreditur, namun jika debitur tidak melaksanakan prestasinya, kreditur tidak dapat menuntut
pemenuhannya. Contohnya dapat ditemukan dalam hutang yang timbul karena perjudian. Sebaliknya jika
debitur memenuhi prestasi, debitur tidak dapat menuntut pengembalian apa yang telah dibayarkan. sisa
utang seorang pailit setelah dilakukan pembayaran dengan perdamaian.
2. Schuld dengan Haftung terbatas
Misalnya dalam pewarisan, ahli waris yang menerima warisan secara bersyarat (benefisier) hanya
berkewajiban membayar utang-utang yang ditinggalkan pewaris terbatas seharga harta kekayaan yang
ditinggalkan.
3. Haftung dengan schuld pada orang lain
Misalnya dalam perikatan pihak ketiga, pihak ketiga memberikan jaminan barangnya untuk dipakai
sebagai jaminan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini pihak ketiga tersebut tidak mempunyai
kewajiban memenuhi prestasi (yang memenuhi kewajiban ialah debitur) namun tetap bertanggungjawab
atas pemenuhan prestasi.
Thank You!Any Questions?

More Related Content

What's hot

Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawaban
Nakano
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanamanda lubis
 
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIANHUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
Fair Nurfachrizi
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
Arman Solit
 
EMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Training-Hukum JaminanEMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Indonesia
 
Legislative drafting (pembuatan peraturan perundang-undangan)
Legislative drafting (pembuatan peraturan perundang-undangan)Legislative drafting (pembuatan peraturan perundang-undangan)
Legislative drafting (pembuatan peraturan perundang-undangan)Devid Adi Surya
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
Fair Nurfachrizi
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
زكي عليا إبن محمد
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Fenti Anita Sari
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiNasria Ika
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
Fair Nurfachrizi
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaLeks&Co
 
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi
Fenti Anita Sari
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
Ega Jalaludin
 
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaMetode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Billy Adam Fisher
 
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhapPerbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhapElanda Harviyata
 
Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaPerjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-Menyewa
Rizqy Putra
 

What's hot (20)

Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawaban
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminan
 
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIANHUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
EMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Training-Hukum JaminanEMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Training-Hukum Jaminan
 
Legislative drafting (pembuatan peraturan perundang-undangan)
Legislative drafting (pembuatan peraturan perundang-undangan)Legislative drafting (pembuatan peraturan perundang-undangan)
Legislative drafting (pembuatan peraturan perundang-undangan)
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
murabahah
murabahahmurabahah
murabahah
 
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
 
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaMetode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
 
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhapPerbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
 
Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaPerjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-Menyewa
 

Similar to Hak relatif dan absolut

Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiEga Jalaludin
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
FauziRusdianto1
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Fair Nurfachrizi
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
RizkyHasanBasri1
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
JuanHenriSianturi
 
Pih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukumPih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukumTriwanto Hfiy
 
hukum perjanjian
hukum perjanjianhukum perjanjian
5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan
Lukman Az
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ArifArizky
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
anisa mahastuti
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
Hikmah Siti Nazwah
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
IAIN Ponorogo
 
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.pptASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
natalyaivleva1987
 
HUKUM-PERIKATAN-PPM.pptx
HUKUM-PERIKATAN-PPM.pptxHUKUM-PERIKATAN-PPM.pptx
HUKUM-PERIKATAN-PPM.pptx
DEWISARAH13
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
Nur Hudda Elhasani
 
Pih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukumPih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukum
Pendekar Cambuk Angin
 
VIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptxVIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptx
donihasmanto
 
46905aebe07908ddd40dd1fbfe4f7a1f9ac87e18
46905aebe07908ddd40dd1fbfe4f7a1f9ac87e1846905aebe07908ddd40dd1fbfe4f7a1f9ac87e18
46905aebe07908ddd40dd1fbfe4f7a1f9ac87e18guest68a049ae
 

Similar to Hak relatif dan absolut (20)

Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakai
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
 
Pih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukumPih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukum
 
hukum perjanjian
hukum perjanjianhukum perjanjian
hukum perjanjian
 
Materi uk3
Materi uk3Materi uk3
Materi uk3
 
5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.pptASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
 
HUKUM-PERIKATAN-PPM.pptx
HUKUM-PERIKATAN-PPM.pptxHUKUM-PERIKATAN-PPM.pptx
HUKUM-PERIKATAN-PPM.pptx
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Pih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukumPih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukum
 
Pih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukumPih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukum
 
VIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptxVIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptx
 
46905aebe07908ddd40dd1fbfe4f7a1f9ac87e18
46905aebe07908ddd40dd1fbfe4f7a1f9ac87e1846905aebe07908ddd40dd1fbfe4f7a1f9ac87e18
46905aebe07908ddd40dd1fbfe4f7a1f9ac87e18
 

More from IAIN Ponorogo

Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderAnalisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
IAIN Ponorogo
 
Sumber perikatan
Sumber perikatanSumber perikatan
Sumber perikatan
IAIN Ponorogo
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominat
IAIN Ponorogo
 
Perjanjian di era modern
Perjanjian di era modernPerjanjian di era modern
Perjanjian di era modern
IAIN Ponorogo
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
IAIN Ponorogo
 
Penyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaPenyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketa
IAIN Ponorogo
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
IAIN Ponorogo
 
Materi bea-materai
Materi bea-materaiMateri bea-materai
Materi bea-materai
IAIN Ponorogo
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
IAIN Ponorogo
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
IAIN Ponorogo
 
Keadaan hukum
Keadaan hukumKeadaan hukum
Keadaan hukum
IAIN Ponorogo
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjian
IAIN Ponorogo
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjian
IAIN Ponorogo
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
IAIN Ponorogo
 
Rukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadRukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akad
IAIN Ponorogo
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
IAIN Ponorogo
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
IAIN Ponorogo
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
IAIN Ponorogo
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islam
IAIN Ponorogo
 

More from IAIN Ponorogo (19)

Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderAnalisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
 
Sumber perikatan
Sumber perikatanSumber perikatan
Sumber perikatan
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominat
 
Perjanjian di era modern
Perjanjian di era modernPerjanjian di era modern
Perjanjian di era modern
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Penyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaPenyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketa
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 
Materi bea-materai
Materi bea-materaiMateri bea-materai
Materi bea-materai
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Keadaan hukum
Keadaan hukumKeadaan hukum
Keadaan hukum
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjian
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjian
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Rukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadRukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akad
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islam
 

Recently uploaded

RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 

Recently uploaded (16)

RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 

Hak relatif dan absolut

  • 2. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau kekuasaan untuk memiliki sesuatu yang diperoleh melalui ketentuan baik secara hukum positif atau menurut aturan lainnya. Tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau memenuhi sesuatu yang diperoleh melalui ketentuan baik secara hukum positif atau menurut aturan lainnya.
  • 3. KONSEP HAK Hukum Perikatan 3 HAK ABSOLUT Hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak Absolut Subyek Hukum Objek Hukum
  • 4. LALU APA ITU SUBJEK HUKUM? Presentation Title Here 4
  • 5. OBJEK HUKUM Hukum Perikatan 5 OBJEK HUKUM Hak Absolut Objek hukum = Benda atau Hak
  • 6. HAK ABSOLUT KEBENDAAN Hukum Perikatan 6 HAK MILIK HAK GUNA BANGUNAN HAK GUNA USAHA HAK JAMINAN
  • 7. HAK RELATIF Hukum Perikatan 7 HAK RELATIF Hak Relatif Hak relatif adalah hubungan subyek hukum dengan subyek hukum tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban pada subyek hukum lain tersebut. Menuntut Hak Memenuhi Kewajiban
  • 9. Peristiwa Hukum • Peristiwa hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum (hal. 35) adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur Perbuatan Subyek Hukum Perbuatan Non-Subyek Hukum Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan HUkum perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, tetapi akibatnya diatur hukum serta perbuatannya bertentangan dengan hukum.
  • 10. Pasal 1354 KUHPerdata “Jika orang dengan sukarela tanpa ada suruhan, berbuat mengurus urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, maka berarti secara diam-diam ia telah mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang urusannya diurus itu dapat mengurusnya sendiri”
  • 11. Perbuatan Hukum Presentation Title Here 11 Perbuatan Hukum Perbuatan Subyek Hukum yang akibatnya dihendaki oleh si pelaku Dilakukan oleh Subjek Hukum Diatur oleh Hukum Dikehendaki oleh Subyek Hukum
  • 12. Jenis Perbuatan Hukum Presentation Title Here 12 Perbuatan Hukum Sepihak •Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula Perbuatan Hukum dua Pihak •Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbal balik)
  • 13. Perbuatan Hukum Sepihak Pasal 875 KUHPerdata menyebutkan bahwa adapun yang dinamakan wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi Pasal 1666 KUHPerdata memberikan penjelasan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu.
  • 14. Perbuatan Hukum Dua Pihak Pasal 1457 KUHPerdata meyebutkan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar yang telah dijanjikan. Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.
  • 15. SCHULD DAN HAFTUNG Hukum Perikatan 15 KREDITOR DEBITOR SCHULD HAFTUNG Schuld merupakan kewajiban Debitor untuk melakukan sesuatu terhadap Kreditor, sedang haftung merupakan kewajiban Debitor mempertanggung jawabkan harta kekayaan Debitor sebagai pelunasan schuld
  • 16. MACAM SCHULD DAN HAFTUNG Hukum Perikatan 16 1. Schuld tanpa Haftung Terjadi pada perikatan alam (naturlijk verbintenis). Dalam perikatan alam debitur memiliki hutang (Schuld) kepada kreditur, namun jika debitur tidak melaksanakan prestasinya, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhannya. Contohnya dapat ditemukan dalam hutang yang timbul karena perjudian. Sebaliknya jika debitur memenuhi prestasi, debitur tidak dapat menuntut pengembalian apa yang telah dibayarkan. sisa utang seorang pailit setelah dilakukan pembayaran dengan perdamaian. 2. Schuld dengan Haftung terbatas Misalnya dalam pewarisan, ahli waris yang menerima warisan secara bersyarat (benefisier) hanya berkewajiban membayar utang-utang yang ditinggalkan pewaris terbatas seharga harta kekayaan yang ditinggalkan. 3. Haftung dengan schuld pada orang lain Misalnya dalam perikatan pihak ketiga, pihak ketiga memberikan jaminan barangnya untuk dipakai sebagai jaminan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kewajiban memenuhi prestasi (yang memenuhi kewajiban ialah debitur) namun tetap bertanggungjawab atas pemenuhan prestasi.