Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hubungan hukum tersebut. Sedangkan hak relatif adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang menimbulkan kewajiban bagi subyek hukum tersebut.
Salah satu Materi Hukum Jaminan yang disampaikan oleh Bapak Bachtiar Marbun dalam acara kegiatan Kursus Intensif Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh EMLI Training.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Fenti Anita Sari
B. Pengertian Polis Asuransi
Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.
Salah satu Materi Hukum Jaminan yang disampaikan oleh Bapak Bachtiar Marbun dalam acara kegiatan Kursus Intensif Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh EMLI Training.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Fenti Anita Sari
B. Pengertian Polis Asuransi
Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.
2. Hak adalah kekuasaan
untuk berbuat atau
tidak berbuat
sesuatu atau
kekuasaan untuk
memiliki sesuatu
yang diperoleh
melalui ketentuan
baik secara hukum
positif atau menurut
aturan lainnya.
Tuntutan untuk
berbuat atau tidak
berbuat sesuatu atau
memenuhi sesuatu
yang diperoleh
melalui ketentuan
baik secara hukum
positif atau menurut
aturan lainnya.
3. KONSEP HAK
Hukum Perikatan
3
HAK
ABSOLUT
Hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang
menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati
hubungan hukum itu.
Hak Absolut
Subyek Hukum
Objek Hukum
4. LALU APA ITU SUBJEK HUKUM?
Presentation Title Here
4
7. HAK RELATIF
Hukum Perikatan
7
HAK
RELATIF
Hak Relatif
Hak relatif adalah hubungan subyek hukum dengan subyek hukum
tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban
pada subyek hukum lain tersebut.
Menuntut Hak
Memenuhi Kewajiban
9. Peristiwa Hukum
• Peristiwa hukum menurut Satjipto
Rahardjo dalam bukunya Ilmu
Hukum (hal. 35) adalah sesuatu yang
bisa menggerakkan peraturan hukum
sehingga ia secara efektif menunjukkan
potensinya untuk mengatur
Perbuatan Subyek Hukum
Perbuatan Non-Subyek
Hukum
Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan HUkum
perbuatan yang akibatnya tidak
dikehendaki sipelaku, tetapi akibatnya
diatur hukum serta perbuatannya
bertentangan dengan hukum.
10. Pasal 1354 KUHPerdata
“Jika orang dengan sukarela tanpa ada suruhan, berbuat mengurus urusan orang lain dengan atau
tanpa pengetahuan orang itu, maka berarti secara diam-diam ia telah mengikatkan dirinya untuk
meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang urusannya diurus itu dapat
mengurusnya sendiri”
11. Perbuatan Hukum
Presentation Title Here
11
Perbuatan Hukum
Perbuatan Subyek Hukum yang
akibatnya dihendaki oleh si pelaku
Dilakukan oleh Subjek
Hukum
Diatur oleh Hukum
Dikehendaki oleh
Subyek Hukum
12. Jenis Perbuatan Hukum
Presentation Title Here
12
Perbuatan Hukum Sepihak
•Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan
menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula
Perbuatan Hukum dua Pihak
•Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan
menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi
kedua pihak (timbal balik)
13. Perbuatan Hukum Sepihak
Pasal 875 KUHPerdata menyebutkan bahwa adapun yang
dinamakan wasiat atau testamen adalah suatu akta yang
memuat pernyataan seorang tentang apa yang
dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia,
dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi
Pasal 1666 KUHPerdata memberikan penjelasan bahwa
hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah,
diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak
dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna
keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan
itu.
14. Perbuatan Hukum Dua Pihak
Pasal 1457 KUHPerdata meyebutkan jual beli adalah suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya
untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain
untuk membayar yang telah dijanjikan.
Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan sewa menyewa
adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak lainnya
kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu
dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak
tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.
15. SCHULD DAN HAFTUNG
Hukum Perikatan
15
KREDITOR DEBITOR
SCHULD
HAFTUNG
Schuld merupakan kewajiban Debitor untuk melakukan
sesuatu terhadap Kreditor, sedang haftung merupakan
kewajiban Debitor mempertanggung jawabkan harta
kekayaan Debitor sebagai pelunasan schuld
16. MACAM SCHULD DAN HAFTUNG
Hukum Perikatan
16
1. Schuld tanpa Haftung
Terjadi pada perikatan alam (naturlijk verbintenis). Dalam perikatan alam debitur memiliki hutang
(Schuld) kepada kreditur, namun jika debitur tidak melaksanakan prestasinya, kreditur tidak dapat menuntut
pemenuhannya. Contohnya dapat ditemukan dalam hutang yang timbul karena perjudian. Sebaliknya jika
debitur memenuhi prestasi, debitur tidak dapat menuntut pengembalian apa yang telah dibayarkan. sisa
utang seorang pailit setelah dilakukan pembayaran dengan perdamaian.
2. Schuld dengan Haftung terbatas
Misalnya dalam pewarisan, ahli waris yang menerima warisan secara bersyarat (benefisier) hanya
berkewajiban membayar utang-utang yang ditinggalkan pewaris terbatas seharga harta kekayaan yang
ditinggalkan.
3. Haftung dengan schuld pada orang lain
Misalnya dalam perikatan pihak ketiga, pihak ketiga memberikan jaminan barangnya untuk dipakai
sebagai jaminan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini pihak ketiga tersebut tidak mempunyai
kewajiban memenuhi prestasi (yang memenuhi kewajiban ialah debitur) namun tetap bertanggungjawab
atas pemenuhan prestasi.