Hukum Kontrak dalam Bisnis

2. PENGERTIAN PERIKATAN,
PERJANJIAN DAN KONTRAK
Perjanjian
 Perikatan Hukum saja
Hukum Sesuai hukum
Hukum +
Perbuatan manusia
Melawan hukum

3. Fakta Hukum
 Tindakan Manusia
 Fakta Hukum Semata
 Kelahiran;
 Kematian;
 Persaudaraan.
 Tindakan manusia lainnya, Tindakan
Materiil
 Perbuatan melawan hukum

4. Fakta Hukum
 Tindakan Hukum
 Tindakan Hukum Sepihak
 Wasiat;
 Penolakan harta peninggalan
 Tindakan Hukum Berganda
 Keputusan rapat
 Perjanjian

6. Perjanjian (kontrak)
 Pasal 1313 KUHPerdata:
 “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih.”
 Subekti:
“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di
mana seorang berjanji kepada seorang lain
atau di mana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu hal.”

7. UNSUR-UNSUR PERJANJIAN
(KONTRAK)
 pihak-pihak yang kompeten;
 pokok yang disetujui;
 pertimbangan hukum;
 perjanjian timbal balik;
 hak dan kewajiban timbal balik.

8. Subjek Hukum dalam
Perjanjian
 Subjek Hukum adalah pendukung hak dan
kewajiban,
 Manusia.
 Badan hukum.
 Kemampuan dalam membuat perjanjian
dengan menafsirkan Pasal 1330
KUHPerdata secara “a contrario” (Negatif).
 Digolongkan orang-orang yang cakap
(“bekwaamheid”) adalah:
 Orang-orang yang sudah dewasa.
 Mereka yang tidak di bawah pengampuan.

9. Syarat sahnya suatu perjanjian
 Pasal 1320 KUHPerdata:
 sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya;
 kecakapan untuk membuat suatu
perjanjian;
 suatu hal tertentu;
 suatu sebab yang halal.

10. Syarat sahnya suatu perjanjian
 Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan
syarat-syarat subjektif (Perjanjian dapat
dibatalkan: Voidable / vernietigbaarheid.
 syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-
syarat obyektif (Perjanjian Batal demi hukum:
Void/ nietig.

11. SISTEM HUKUM PERJANJIAN
DALAM
KUHPERDATA
 sistem terbuka, artinya memberikan
kebebasan kepada para pihak (dalam hal
menentukan isi, bentuk, serta macam
perjanjian) untuk mengadakan perjanjian
akan tetapi isinya selain tidak bertentangan
dengan perundang-undangan, kesusilaan,
dan ketertiban umum, juga harus memenuhi
syarat sahnya perjanjian

12. ASAS HUKUM DALAM HUKUM
PERJANJIAN (KONTRAK)
 “konsensualitas” di mana persetujuan-
persetujuan dapat terjadi karena persesuaian
kehendak (konsensus) para pihak;
 “kekuatan mengikat persetujuan” menegaskan
bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah
merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam
persetujuan yang mereka adakan;
 asas kebebasan berkontrak: di mana para pihak
diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai
dengan pilihan bebas masing-masing.

13. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)
 Kebebasan untuk membuat perjanjian yang meliputi:
 Kebebasan untuk menentukan kehendak untuk menutup
atau tidak menutup perjanjian.
 Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan ditutup
suatu perjanjian;
 Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian;
 Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian;
 Kebebasan untuk menetapkan cara penutupan perjanjian.
 Asas ini tercantum di dalam pasal 1338 KUHPerdata.

14. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Asas Konsensualitas (Consensus)
 Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, yang
ditandai dengan apa yang dikehendaki pihak yang satu juga
dikehendaki oleh pihak lainnya.
 Asas ini tercantum di dalam pasal 1320 KUHperdata.
 Konsensus ini tidak ada bila terdapat 3 (tiga) hal (pasal 1321
KUHPerdata) yaitu:
 .Paksaan (dwang);
 .Kekhilafan (dwaling);
 .Penipuan (bedrog).

15. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Asas Mengikat sebagai Undang-undang (pacta sunt
servanda)
 Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah
pihak seperti mengikatnya sebuah undang-undang (pasal
1338 KUHPerdata)
Asas Itikad Baik (Good Faith)
 Black’s Law Dictionary memberikan pengertian itikad baik
adalah:
“in or with good faith; honestly, openly, and sincerely;
without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or
pretense”.

16. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Asas Itikad Baik (Good Faith)
 Prof. Mr. P.L. Wry memberikan arti itikad baik dalah hukum
perjanjian adalah:
 “…. Bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu
terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang
sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat,
akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan
melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat
kepentingan pihak lain”

17. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Asas Itikad Baik (Good Faith)
 Prof. Subekti, SH merumuskan itikad baik sebagai berikut:
“Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti
kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan
sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur
dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang
dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan”.
 Pasal 1338 ayat 3KUHPerdata:
“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

18. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
Asas Itikad Baik (Good Faith)
 Kesimpulan:
 Itikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan
kejiwaan manusia yang:
 Jujur;
 Terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau
digelapkan);
 Tulus ikhlas;
 Sungguh-sungguh.

19. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM
PERANCANGAN KONTRAK
 Fungsi Itikad Baik dalam kontrak.
 Rumusan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, dapat
disimpulkan bahwa itikad baik harus digunakan pada saat
pelaksanaan suatu kontrak. Hal ini berarti bahwa pada
waktu kontrak dilaksanakan, selain ketentuan-ketentuan
yang telah disepakati dalam kontrak yang wajib ditaati
oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai
ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Jadi, itikad baik
berfungsi menambah (aanvullend) ketentuan-ketentuan
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam
kontrak.

20. Hukum Perjanjian
(Kontrak)- tahapan
 Pra kontrak

21. NEGOSIASI KONTRAK
 Black’s Law Dictionary: “Negotiation is
process of submission and consideration
of offers until acceptable offer is made
and accepted….”.
 Proses untuk menyerahkan dan
mempertimbangkan penawaran-
penawaran sampai suatu penawaran
diterima. …”

22. Sifat Negosiasi kontrak
 Positif: Negosiasi yang kooperatif, jika para pelaku
negosiasi hendak mencapai suatu kontrak yang
bersifat kerjasama. Jadi, sifat positif itu diperoleh
dari maksud orang untuk memulai sesuatu yang
baru dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
 Negatif: Negosiasi yang kompetitif, jika para
pelaku negosiasi hendak mencapai suatu
perdamaian. Suatu negosiasi untuk mencapai
perdamaian bersifat negatif karena melalui
negosiasi itu orang hendak mengakhiri sesuatu
yang negatif, yaitu perselisihan atau sengketa itu.

23. KODE ETIK DAN PERILAKU
NEGOSIASI
Win-Win Attitude:
 Suatu sikap yang dilandasi oleh itikad bahwa
negosiasi kontrak itu sedapat mungkin pada
akhirnya akan menghasilkan suatu kontrak yang
menguntungkan secara timbal balik.
Right or wrong my client/ Gaya Soviet:
 Umumnya dilakukan oleh orang berpekara,
walaupun cara ini sebaiknya dihindari. Alasannya
dengan cara seperti ini siapa yang mau
berhadapan dengan orang yang hanya mau
menang sendiri, yang membuat orang enggan
untuk bernegosiasi lebih lanjut.

24. STRATEGI DASAR DALAM TEKNIK
NEGOSIASI
 Membangun kepercayaan.
 Memenangkan commitment.
 Mengelola tentangan.
 Mengkompromikan jalan keluar.

25.  MEMORANDUM OF UNDERSTNADING (MoU)
 Memorandum adalah ringkasan pernyataan tertulis
yg menguraikan persyaratan sebuah perjanjian
atau transaksi
 Understanding maksudnya sebuah perjj yg berisi
pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjj
lainnya atau pengikatan kontrak yg sah atas suatu
materi yg bersifat informal atau persyaratan yg
longgar, kecuali pernyataan tsb disertai atau
merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan
pemikiran dari para pihak ygdikehendaki oleh
keduanya untuk mengikat.

26.  MoU merupakan perjj pendahuluan yg akan
dijabarkan dan diuraikan dalam perjj pokok atau
perjj lainnya yg memuat aturan dan persyaratan
secara lebih detail.
Ciri-ciri MoU
1. Merupakan perjj pendahuluan yg akan diikuti dg
kontrak terperinci.
2. Isinya singkat berupa hal-hal pokok saja.
3. Jangka waktu terbatas/singkat.
4. Biasanya tidak dibuat secara formal
5. Tidak ada kewajiban/paksaan untuk dilanjutkan
dg kontrak terperinci.
6. Mudah untuk dibatalkan

28. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
 Pemahaman akan latar belakang
transaksi
 latar belakang yang merupakan
keinginan dari para pihak untuk
mengadakan transaksi yang akan
dirumuskan dalam bentuk kontrak
 menetapkan judul atau titel dari suatu
kontrak yang mencerminkan esensi
ketentuan-ketentuan dari kontrak yang
bersangkutan

29. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
 Pemahaman akan latar belakang
transaksi
Yang diperlukan adalah:
 .Wawasan bidang transaksi yang akan
dirumuskan;
 .Pengetahuan dan kemampuan berpikir
secara yuridis.
Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan
wawasan berakibat kerugian yang besar,
karena transaksi yang dituju menjadi bias

30. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
 Pengenalan dan pemahaman
akan para pihak
 harus mengenal mitranya dengan baik.
 Pengenalan mitra dengan baik, para pihak akan
mengetahui ‘identifikasi mitra’, sehingga dapat
diketahui apa usaha yang dimilikinya, seberapa
canggih kemampuan profesionalnya, berapa
besar pangsa pasar yang dikuasainya,
pengalamannya.
 Dengan mengetahui secara baik, barulah para
pihak dapat bekerjasama.

31. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
 Pengenalan dan pemahaman
akan objek transaksi
 Bisnis apa yang akan dijalani bersama-sama
dengan mitra ?
 Prosedur kerja apa yang harus dilalui ?
 Bagaimana cara kerja unsur-unsurnya ?
 Bagaimana viability atau tingkat kemungkinan
sukses dari bisnis ini ?

32. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
 Penyusunan garis besar transaksi
 skema transaksi yang transparan dan
konklusif
 Proyek merupakan setimbun tindakan
dan langkah yang harus dilaksanakan itu
dirumuskan dalam kontrak sebagai
deretan dari aneka hak dan kewajiban
yang timbal balik sifatnya.

33. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
 Penyusunan garis besar transaksi
 Perlu diketahui mana “hulu” dan “hilir”
nya dari transaksi yang akan
dilaksanakan.
 Menghindari petualang dalam transaksi
bisnis, sebuah pertanyaan muncul “Do
we have a case, or not ?” (Apakah kita
memang menghadapi kasus, atau
sebenarnya tidak terdapat kasus ?).

34. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
 Perumusan pokok-pokok kontrak
 Mana pesan yang menonjol, yang
merupakan pokok dari suatu kontrak.
 Dalam keadaan ideal, pesan pokok dari
para pihak bersifat komplementer, dalam
arti pesan pokok dari yang satu
mengimbangi pesan pokok dari pihak
yang lain.

35. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
 Perumusan pokok-pokok kontrak
 Contoh: jual beli dengan objek pabrik.
Pihak penjual ingin menjual pabriknya
dan mengharapkan harga yang sepadan
dengan nilai pabrik itu, sementara pihak
pembeli ingin membeli pabrik tersebut
dengan nilai yang dianggapnya sepadan
dengan keuntungan yang bisa
diperolehnya melalui pabrik itu.

36. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
 Perumusan pokok-pokok kontrak
 Setelah pesan pokok yang menonjol,
kemudian langkah selanjutnya
merumuskan pokok-pokok dari suatu
kontrak

37. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
 Perumusan pokok-pokok kontrak
 Pokok-pokok tersebut harus dirumuskan
dengan cermat dan akurat, karena. Hal
ini dikarenakan:
 Pertama, rumusan tentang pokok-
pokok kontrak itu menentukan
keruntutan (kesinambungan logis) dari
ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari
suatu kontrak.

38. PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS
 Perumusan pokok-pokok kontrak
 Kedua, keruntutan itu menentukan, apakah
hubungan timbal balik dari berbagai hak dan
kewajiban yang akan berlaku bagi para pihak
ditetapkan secara adil dan masuk akal.
 Keruntutan ini perlu diperhatikan, karena
kadang-kadang dapat terjadi bahwa suatu
pihak memang hendak mempecundangi pihak
lain jauh hari sebelum mereka benar-benar
saling mengikatkan diri.

40. ANATOMI KONTRAK
 Judul Kontrak (Heading/Contract Title)
 Judul kontrak harus dapat
mengidentifikasikan inti kontrak yang syarat-
syarat, ketentuan-ketentuan atau klausula-
klausulanya diatur di dalamnya.
 Korelasi dan relevansi antara judul dan isi
kontrak.

41. ANATOMI KONTRAK
 Tempat dan tanggal penanda-
tanganan kontrak
Standar pembukaan dari kontrak pada
umumnya memuat tempat dan tanggal
penanda-tangan kontrak. Terkadang
tunduk pada keharusan formal tertentu,
misal pada akta jual beli tanah, akta
notarial

42. ANATOMI KONTRAK
 Tempat dan tanggal penanda-
tanganan kontrak
Tanggal penanda-tanganan kontrak dapat
menentukan keabsahan kapasitas para pihak
serta keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan
yang dicapai oleh para pihak. Alasannya,
kesepakatan-kesepakatan itu hanya sah bila
tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku pada tanggal penanda-tangan kontrak

43. ANATOMI KONTRAK
 KOMPARISI (Belanda : Comparitie, yang
berarti penghadapan).
 Istilah ini sebenarnya digunakan untuk
menandai suatu bagian pembukaan dari
akta-akta notaris, dan karena bagian itu
memang menyebutkan pihak-pihak yang
menghadap notaris.
 Komparisi memuat identifikasi dari para
pihak yang melibatkan dan mengikatkan diri
di dalam suatu kontrak

44. ANATOMI KONTRAK
 Yang dapat menjadi pihak dalam kontrak adalah
subjek hukum, yang diklasifikasikan sebagai manusia
dan badan hukum.
 Untuk dapat menjadi subjek hukum, manusia dan
badan hukum harus memenuhi syarat kecakapan
bertindak (bekwaamheid). Kecakapan manusia harus
dibuktikan dengan identitasnya. Akan tetapi untuk
menjadi pihak dalam suatu kontrak, seseorang yang
mewakili suatu badan hukum sebagai subjek hukum
harus memenuhi syarat tambahan, yaitu bahwa dia
juga memiliki wewenang bertindak (bevoegdheid)

45. ANATOMI KONTRAK
 RECITALS (Pertimbangan-Pertimbangan
Umum Kontrak).
 Berisikan kondisi umu dari para pihak yang
akan membuat suatu kontrak, berisikan
kemampuan modal, teknologi, pengalaman
yang handal, pangsa pasar dan sebagainya.

46. ANATOMI KONTRAK
 RECITALS (Pertimbangan-Pertimbangan
Umum Kontrak). Contoh Kontrak
Franchise
a.tempat dimana franchisor membangun
sistem yang unik dan berhasil bertahan
untuk mengoperasikan bisnis, identifikasi
dari bisnis serta sistem franchise
 b.menggambarkan merek dagang, jasa,
dan tanda-tanda lain, copy rights, logo,
pembeda lannya.

47. ANATOMI KONTRAK
 RECITALS (Pertimbangan-Pertimbangan
Umum Kontrak). Contoh Kontrak
Franchise
c.menggambarkan seluruh tanda
pembeda yang tergambar dalam
bangunan milik franchisor
d.menggambarkan sistem franchise
yang ada, serta atribut bisnis

48. KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK KONTRAK
 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK. Hubungan
antara hak dan kewajiban, serta
hubungan antara perangkat hak dan
kewajiban di antara para pihak
seyogyanya merupakan hubungan yang
logis

49. ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG
KONTRAK
 Pernyataan dan jaminan.
 Masa berlakunya kontrak, berupa:
 Titik awal masa laku ditentukan
berdasarkan dua kemungkinan berikut
ini:tanggal penanda tangan kontrak; atau
tanggal dipenuhinya syarat-syarat tertentu
(conditions precedent).
 Titik akhir masa laku: titik akhir masa laku
dapat ditentukan berdasarkan:
.

50. ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG
KONTRAK
 Akhir masa laku yang disepakati (agreed expiry).
Berakhirnya masa laku suatu kontrak pada tanggal
yang disepakati biasanya didasarkan pada
anggapan bahwa pada saat tersebut tujuan
kontrak telah tercapai.
 Pengakhiran (termination). Pengakhiran suatu
kontrak bisa juga dilakukan sebelum berakhirnya
masa laku dari kontrak tersebut pada tanggal yang
semula disepakati bersama.

51. ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG
KONTRAK
 .Pengakhiran yang bersifat mendahului ini
dapat dikembalikan pada tiga sebab berikut
ini:
 Cedera janji (default) yang dilakukan oleh salah
satu pihak yang memberi alasan kepada pihak
lainnya untuk mengakhiri atau membatalkan
berlakunya kontrak;
 Keadaan kahar (force majeure) yang dialami oleh
salah satu atau semua pihak pada suatu kontrak
dan yang berlangsung secara berkepanjangan
sehingga mendorong para pihak untuk sepakat
mengakhiri kontrak yang mengikat mereka;

52. ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG
KONTRAK
 .Pengakhiran yang bersifat mendahului ini
dapat dikembalikan pada tiga sebab berikut
ini:
 Ketentuan hukum yang mengatasi kehendak dan
kesepakatan para pihak, yang dapat terjadi jika
misalnya pada suatu ketika lahir undang-undang
yang melarang dibuatnya kontrak-kontrak
tertentu.

53. ELEMEN-ELEMEN PENUNJANG
KONTRAK
 Hukum yang dipilih oleh para pihak.
 Forum yang dipilih.
 Bahasa resmi yang digunakan untuk
penafsiran kontrak.
 Pemberitahuan atau komunikasi.

54. LAMPIRAN- LAMPIRAN
KONTRAK
 Annex: lampiran.
 Schedule: jadual pelaksanaan kontrak.
 Supplement: ketentuan-ketentuan tambahan
untuk pelaksanaan kontrak.
 Exhibits: berisi jadual, spesifikasi teknis,
desain-desain, peta lokasi,
 dan sebagainya.

55. AMANDEMEN
 Amandemen adalah perubahan yang dilakukan
terhadap perubahan suatu kontrak yang telah
berlaku dan mengikat para pihak karena telah
mereka tanda tangani dan/atau telah memenuhi
syarat-syarat berlakunya (conditions precedent).

56. AMANDEMEN
 Oleh karenanya amandemen itu dapat
mengakibatkan perubahan-perubahan berikut ini:
 Perubahan dari para pihak yang terlibat pada kontrak,
dan karena itu boleh disebut sebagai “perubahan
subjektif” atau ‘contract assignment’ (pengalihan kontrak.
 Perubahan dari isi kontrak, dan dengan demikian meliputi
perubahan dari hak dan kewajiban, serta bisa juga
perubahan dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
yang ditetapkan dalam kontrak, dan karena itu disebut
sebagai ‘perubahan objektif’.

57. AMANDEMEN
 Instrumen amandemen:
 Suatu amandemen hanya berlaku jika
disepakati oleh para pihak, kesepakatan itu
perlu ditegaskan juga. Karena itu dalam praktik,
suatu amandemen selaku ditegaskan secara
tertulis yang dapat mengambil bentuk:
 Lampiran tambahan pada kontrak.
 Kontrak tambahan yang menjadi bagian dari kontrak
utama; atau
 Mengganti seluruh naskah kontrak.