Dokumen tersebut membahas tentang pengertian wanprestasi dalam perjanjian dan hukum perdata Indonesia. Secara ringkas, wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Jika terjadi wanprestasi, kreditur berhak menuntut ganti rugi sesuai kerugian nyata yang diderita. Syarat utama ganti rugi adalah kerugian harus dapat diduga pada saat perjanjian dibuat dan merupakan akibat
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
Dokumen tersebut membahas hukum prestasi dan wanprestasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian prestasi dan wanprestasi, akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta pembelaan yang dapat diajukan debitur ketika dituntut membayar ganti rugi.
Dokumen tersebut membahas berbagai cara perikatan atau kewajiban dapat berakhir, diantaranya karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan, pembaruan utang (novasi), perjumpaan utang, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan, berlaku syarat batal, dan lampau waktu.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian wanprestasi dalam perjanjian dan hukum perdata Indonesia. Secara ringkas, wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Jika terjadi wanprestasi, kreditur berhak menuntut ganti rugi sesuai kerugian nyata yang diderita. Syarat utama ganti rugi adalah kerugian harus dapat diduga pada saat perjanjian dibuat dan merupakan akibat
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
Dokumen tersebut membahas hukum prestasi dan wanprestasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian prestasi dan wanprestasi, akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta pembelaan yang dapat diajukan debitur ketika dituntut membayar ganti rugi.
Dokumen tersebut membahas berbagai cara perikatan atau kewajiban dapat berakhir, diantaranya karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan, pembaruan utang (novasi), perjumpaan utang, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan, berlaku syarat batal, dan lampau waktu.
Buku ketiga KUH Perdata membahas tentang perikatan pada umumnya. Terdapat beberapa bagian yang membahas tentang ketentuan umum perikatan, perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, penggantian biaya dan kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan, perikatan bersyarat, perikatan dengan waktu tetap, dan perikatan dengan pilihan.
Perjanjian Gadai Saham tidaklah seperti perjanjian gadai pada umumnya, perbedaannya terletak pada objek yang digadaikan yaitu berupa saham. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak, (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Undang-undang Kepailitan Indonesia mengatur tentang kepailitan sejak 1998, dan bertujuan untuk membagikan kekayaan debitur di antara kreditur, menghindari eksekusi terpisah, serta memberikan solusi ketika debitur berhenti membayar. Syarat kepailitan adalah adanya dua kreditur dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.
Contoh Draft Perjanjian Pengalihan Piutang – Pada dasarnya Perjanjian Pengalihan Piutang adalah perjanjian dimana beralihnya piutang antara pengalih piutang dengan penerima piutang dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, selanjutnya akan dibayarkan kembali oleh Penerima kepada Pengalih berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang, hak kreditur terhadap debitur, hak antar kreditur, dan jenis-jenis hak jaminan khusus seperti gadai, hipotik, dan hak tanggungan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang akta pemberian hak tanggungan dan proses pendaft
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...Alorka 114114
Teks tersebut membahas tentang hakikat publisitas sebagai salah satu ciri hak kebendaan jaminan fidusia. Secara ringkas, teks tersebut menjelaskan bahwa (1) jaminan kebendaan memberikan hak preferen bagi kreditur untuk pelunasan utang lebih dulu dibanding kreditur lain, (2) terdapat beberapa jenis hak jaminan seperti gadai, hipotik, dan fidusia, (3) agar hak jaminan dapat ber
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan. Secara singkat, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, para pihak, objek prestasi, dan kekayaan.
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Buku ketiga KUH Perdata membahas tentang perikatan pada umumnya. Terdapat beberapa bagian yang membahas tentang ketentuan umum perikatan, perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, penggantian biaya dan kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan, perikatan bersyarat, perikatan dengan waktu tetap, dan perikatan dengan pilihan.
Perjanjian Gadai Saham tidaklah seperti perjanjian gadai pada umumnya, perbedaannya terletak pada objek yang digadaikan yaitu berupa saham. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak, (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Undang-undang Kepailitan Indonesia mengatur tentang kepailitan sejak 1998, dan bertujuan untuk membagikan kekayaan debitur di antara kreditur, menghindari eksekusi terpisah, serta memberikan solusi ketika debitur berhenti membayar. Syarat kepailitan adalah adanya dua kreditur dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.
Contoh Draft Perjanjian Pengalihan Piutang – Pada dasarnya Perjanjian Pengalihan Piutang adalah perjanjian dimana beralihnya piutang antara pengalih piutang dengan penerima piutang dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, selanjutnya akan dibayarkan kembali oleh Penerima kepada Pengalih berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang, hak kreditur terhadap debitur, hak antar kreditur, dan jenis-jenis hak jaminan khusus seperti gadai, hipotik, dan hak tanggungan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang akta pemberian hak tanggungan dan proses pendaft
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...Alorka 114114
Teks tersebut membahas tentang hakikat publisitas sebagai salah satu ciri hak kebendaan jaminan fidusia. Secara ringkas, teks tersebut menjelaskan bahwa (1) jaminan kebendaan memberikan hak preferen bagi kreditur untuk pelunasan utang lebih dulu dibanding kreditur lain, (2) terdapat beberapa jenis hak jaminan seperti gadai, hipotik, dan fidusia, (3) agar hak jaminan dapat ber
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan. Secara singkat, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, para pihak, objek prestasi, dan kekayaan.
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), termasuk definisi, unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan."
Wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Debitur dapat dinyatakan wanprestasi jika gagal melakukan, melakukan dengan cara berbeda, atau terlambat dalam melakukan kewajibannya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Kreditur dapat memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali sebelum membawa kasus ke pengadilan untuk memutus
Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan secara umum, meliputi dasar hukum, syarat-syarat pembebanan hak tanggungan, obyek hak tanggungan, peringkat hak tanggungan, asas pemisahan horizontal, utang yang dijamin, tahapan pemberian dan pendaftaran hak tanggungan, pihak-pihak yang terlibat, hal-hal yang wajib dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan, serta janji-janji yang dapat diper
Dokumen tersebut merupakan jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perjanjian Kredit oleh Rachardy Andriyanto. Dokumen tersebut membahas tentang istilah-istilah dalam kredit perbankan seperti jaminan dan hukum jaminan, serta jenis-jenis jaminan seperti fidusia, hipotik, dan hak tanggungan.
Pada dasarnya, jaminan perorangan merupakan jaminan tambahan bagi kreditur dimana penjamin akan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat melakukannya. Jika debitur melakukan wanprestasi, penjamin dapat menanggung pembayaran sebagian atau seluruh utang, dan penjamin berhak menuntut agar harta debitur disita terlebih dahulu. Akibat hukum lainnya termasuk hak penjamin
Dokumen tersebut membahas empat jenis kontrak beserta prinsip-prinsip dan kewajiban para pihaknya menurut KUH Perdata dan yurisprudensi. Empat jenis kontrak tersebut adalah perjanjian untung-untungan, perjanjian penangguhan hutang, perjanjian perdamaian, dan perjanjian pemberian kuasa.
1. Bank garansi adalah jaminan tertulis dari bank atas permintaan nasabah untuk menjamin resiko tertentu apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Bank garansi diperlukan oleh kontraktor untuk ikut tender, mengerjakan proyek, dan mendapat uang muka.
3. Bank garansi mencakup pihak penjamin, terjamin, dan penerima jaminan serta dasar hukum dan ketentuan klaim.
Question & Answer Materi Kuliah Hukum PerdaganganDede Firmansah
Dokumen tersebut berisi pertanyaan dan jawaban mengenai hukum perdata dan perdagangan. Pertanyaan pertama membahas tentang perikatan dan jenis-jenis perikatan seperti perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, dan perikatan yang membolehkan memilih. Pertanyaan kedua membahas tentang syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata dan akibat hukum tidak dipenuhinya syarat tersebut. Pertanyaan ketiga membahas tentang
1. Pihak pertama menerima pinjaman uang tunai sebesar Rp7.500.000 dari pihak kedua dan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah.
2. Pihak pertama berjanji akan melunasi hutang dalam waktu 14 hari.
3. Jika pihak pertama tidak dapat melunasi hutang, pihak kedua berhak atas jaminan tanah.
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderIAIN Ponorogo
Teks dokumen ini membahas konsep nafkah dalam perspektif dua tokoh feminis muslim, yaitu Murtaḍhā Muṭhahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir. Murtaḍhā Muṭhahhari berpandangan bahwa nafkah adalah tanggung jawab laki-laki berdasarkan prinsip kesamaan dan kodrat alam, sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir menyimpulkan bahwa nafkah adalah tanggung jawab b
Dokumen tersebut membahas tentang kontrak baku dan karakteristik e-commerce. Kontrak baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak oleh satu pihak dan harus diterima pihak lain. E-commerce adalah proses bisnis menggunakan teknologi elektronik untuk jual beli barang dan jasa secara online.
Dokumen tersebut membahas tentang perikatan yang diatur dalam KUHPerdata khususnya mengenai keabsahan perjanjian. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain, syarat keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata adalah kesepakatan dan syarat-syarat tertentu, serta objek perjanjian harus berupa barang-barang yang d
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hubungan hukum tersebut. Sedangkan hak relatif adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang menimbulkan kewajiban bagi subyek hukum tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia. Beberapa asas yang dijelaskan antara lain konssensualisme, kebebasan berkontrak, ikatan perjanjian, pribadi, kekuatan mengikat, kesetaraan, dan kepastian hukum. Dokumen ini menjelaskan definisi dan implikasi praktis dari masing-masing asas tersebut dalam membangun sistem hukum perjanjian di Indonesia.
Rukun dan syarat merupakan unsur penting dalam keabsahan suatu akad. Rukun adalah bagian tak terpisahkan yang menentukan sah tidaknya akad, sedangkan syarat adalah kondisi eksternal yang jika tidak terpenuhi menyebabkan akad menjadi tidak sah secara hukum. Tidak terpenuhinya rukun, syarat terbentuknya, syarat keabsahan, dan syarat mengikat dapat mengakibatkan akad menjadi batal
1. Perikatan dalam KUHPerdata mencakup berbagai jenis perikatan seperti perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, perikatan bersyarat, dengan ketetapan waktu, alternatif, tanggung renteng, dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, serta perikatan ancaman hukuman.
2. Perikatan untuk memberikan sesuatu membebankan kewajiban kepada debitur untuk menyerahkan barang dan
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas perjanjian menurut KUHPerdata dan hukum Islam. Beberapa asas yang dijelaskan antara lain konsensualisme, kebebasan berkontrak, ikat mengikat, pribadi, keadilan, kemanfaatan, persamaan hukum, keseimbangan dan moral. Dokumen ini memberikan landasan hukum dan pandangan Islam terhadap asas-asas perjanjian.
1. 2020Perikatan Yang di Atur dalam KUHPerdata
SOLEH HASAN WAHID, M.H.
NIP. 199101112018011002
MACAM PERIKATAN
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO 2018
2. MACAM PERIKATAN
PERIKATAN
MEMBERIKAN SESUATU
Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah
termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan
yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak
rumah yang baik sampai pada saat penyerahan (Pasal 1235)
Memberikan
Kekuasaan Nyata Kekuasaan Nyata
Hak Milik
Seorang bapak rumah yg baik
Merawat benda sebelum
diserahkan.
Apabila debitor dalam keadaan tidak untuk menyerahkan kebendaan yang dijanjikan
atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya, maka debitor wajib
rnemberikan ganti biaya, ganti rugi atau bunga kepada kreditor (Pasal 1236 KUH
Perdata)
1
3. PERIKATAN BERBUAT
SESUATU, TIDAK
BERBUAT SESUATU
Berbuat sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian. Debitor
harus mematuhi apa yang ditentukan dalam perikatan, walau tidak
diperjanjikan.
Asas kepatutan
Masyarakat Sebagai pekerja
yang baik
Contoh
Membangun rumah, membuat
lukisan
2
Tiap-tiap perbuaatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu,
apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan
penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan
bunga (1239 KUHPerdata)
Pada saat itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan
segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan dan
bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh Hakim untuk menyuruh
menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si
berutang; dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi
dan bunga jika ada alasan untuk itu (1240 KUHPerdata).
4. PERIKATAN BERSYARAT
Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada
suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum
tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga
terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan
perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.
Menangguhkan
Peristiwa akan
datang
Masih belum tentu
Menghapuskan
pasal 1265 KUH Perdata: Suatu syarat batal adalah syarat yang
apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa
segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah
tidak pernah ada suatu perikatan.
4
Contoh: X berjanji akan menjual rumahnya kepada Y, jika X pindah tugas ke
kota lain. Jika syarat tersebut dipenuhi (X pindah tugas ke kota lain), maka
persetujuan jual-beli mulai berlaku. Sehingga X harus menyerahkan rumahnya
dan Y membayar harganya.
Contoh: X berjanji dengan Y, supaya Y menunggu rumahnya dengan
syarat bahwa Y harus mengosongkan kembali rumah tersebut apabila
adiknya vang studi di luar negeri selesai dan kembali ke tanah air.
Selain itu suatu perikatan akan hapus apabila: (1) syarat tidak mungkin
akan terjadi (Pasal 1254 KUH Perdata); (2) syarat yang tidak mungkin
terlaksana (Pasal 1255 KUH Perdata); dan (3) syarat digantungkan pada
salah satu pihak (Pasal 1256 KUH Perdata).
Lawannya adalah perikatan Murni
5. PERIKATAN DENGAN
KETETAPAN WAKTU
Menurut Pasal 1268 KUH Perdata, bahwa suatu ketetapan waktu
tidak tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya
menangguhkan pelaksanaannya.
Peristiwa sudah pasti terjadi
5
Contoh: Hibah yang
disandarkan kepada
kelahiran anak di
kandungan
Dalam perikatan dengan ketetapan waktu, maka
kreditor tidak berhak untuk menagih pembayaran
sebelum waktu yang diperjanjikan itu tiba (tetapi
apa yang telah dibayar sebelum waktu itu tiba
tidak dapat diminta kembali). Oleh sebab itu,
perikatan dengan ketetapan waktu itu selalu
dianggap dibuat untuk kepentingan debitor,
kecuali kalau dari sifat dan tujuan perikatan
sendiri ternyata ketetapan waktu tersebut dibuat
untuk kepentingan kreditor;
6. PERIKATAN
ALTERNATIF/MANA SUKA
Pasal 1272 KUH Perdata menyebutkan: Dalam perikatan-perikatan
manasuka yang berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah
satu dari 2 (dua) barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia
tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari
barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya.
Objek 2 barang
6
Debitorr yang memilih
Pada perikatan alternatif, hak memilih prestasi itu
ada pada debitor jika hak ini tidak secara tegas
diberikan kepada kreditor. Contoh: Perjanjian
antara X dan Y, X berhutang kepada Y sejumlah
uang RP. 10 juta, tetapi ternyata ia tidak dapat
mengembalikan dan ia menjanjikan kepada Y
untuk menyerahkan barang yaitu sebuah sepeda
motor seharga Rp. 10 juta, dan ada juga barang
berupa LCD yang dinilainya seharga Rp. 10 juta.
Di sini X boleh memilih apakah mau menyerahkan
sepeda motor atau LCD.
Bagaimana jika salah satu dari barang
tersebut hilang atau musnah atau tidak dapat
diserahkan?
Jika hanya salah satu berubah menjadi perikatan murni. Jika dua2
nya dan yg salah adalah debitor, maka ia wajib mengganti dengan
uang cukup senilai 1 barang.
7. PERIKATAN TANGGUNG
RENTENG
Dapat terjadi apabila seorang debitor berhadapan dengan beberapa
orang kreditor; atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa
orang debitor.
TANGGUNG RENTENG AKTIF
7
Pasal 1279 KUH Perdata, menyebutkan: Adalah terserah kepada yang
berpiutang untuk memilih apakah ia akan membayar utang kepada yang 1
(satu) atau kepada yang lainnya di antara orang-orang yang berpiutang,
selama ia belum digugat oleh salah satu.
Meskipun demikian pembebasan yang diberikan oleh salah satu orang
berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung, tidak dapat
membebaskan si berutang untuk selebihnya dari bagian orang yang
berpiutang tersebut.
Kreditor Kreditor Kreditor
Debitor
Bayar cukup kepada
satu saja
8. PERIKATAN TANGGUNG
RENTENG
Dapat terjadi apabila seorang debitor berhadapan dengan beberapa
orang kreditor; atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa
orang debitor.
TANGGUNG RENTENG PASIF
7
Perikatan tanggung menanggung pasif terjadi apabila pihak debitor terdiri dari
beberapa orang pada perikatan tanggung menanggung, setiap debitor
berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah
dipenuhi oleh seorang debitor saja, membebaskan debitor-debitor lainnya dari
tuntutan kreditor dan perikatannya terhapus.
Debitor Debitor Debitor
Kreditor
Bisa mengih
kepada semua
kreditor
9. PERIKATAN DAPAT
DIBAGI DAN TIDAK
DAPAT DIBAGI
Menurut Abdulkadir Muhammad, sifat dapat atau tidak dapat dibagi
itu didasarkan pada dua hal, yaitu: (1) sifat barang yang menjadi
objek; dan (2) maksud perikatannya (strekhing) apakah itu dapat
atau tidak dapat dibagi. Memiliki arti penting apabila ada lebih dari
seorang debitor dan kreditor
HAKIKAT PRESTASI PERIKATAN
ADALAH TIDAK DAPAT DIBAGI
8
Menurut ketentuan Pasal 1390 KUH Perdata, tidak ada seorang debitor yang
dapat memaksa kreditornya menerima pembayaran utangnya sebagian
meskipun utang itu dapat dibagi-bagi.
Dasar Pembagian
Sifat barang
Maksud
Perikatan
10. PEMBAGIAN BERDASAR
SIFAT BARANG
Menurut Pasal 1296 KUH Perdata, bahwa perikatan tidak dapat
dibagi-bagi, jika obyek dari pada perikatan tersebut yang berupa
penyerahan sesuatu barang atau perbuatan dalam pelaksanaannya
tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata ataupun secara
perhitungan
Tidak mengurangi hakikat bendanya
8
Akibat hukum dalam perikatan yang dapat dibagi-bagi, bahwa setiap kreditor
hanya berhak menuntut suatu bagian prestasi rnenurut perimbangannya,
sedangkan setiap debitor hanya berkewajiban memenuhi prestasi untuk
bagiannya saja menurut perimbangan.
Tidak mengurangi harga secara menyolok
11. PEMBAGIAN BERDASAR
MAKSUD PERIKATAN
Menurut Pasal 1296 KUH Perdata, bahwa perikatan tidak dapat
dibagi-bagi, jika obyek dari pada perikatan tersebut yang berupa
penyerahan sesuatu barang atau perbuatan dalam pelaksanaannya
tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata ataupun secara
perhitungan
PERIKATAN TIDAK DAPAT DIBAGI JIKA
8
Perikatan adalah tidak dapat dibagi-bagi, jika maksud para pihak bahwa
prestasinya harus dilaksanakan sepenuhnya, sekalipun sebenarnya perikatan
tersebut dapat dibagi-bagi. Perikatan untuk menyerahkan hak milik sesuatu
benda menurut maksudnya tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun sebenarnya
menurut sifat prestasinya, dapat dibagi-bagi.
Akibat hukum perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi
ialah bahwa dalam perikatan yang tidak dapat dibagi-
bagi, setiap kreditor berhak menuntut seluruh prestasi
kepada setiap debitor dan setiap debitor berkewajiban
memenuhi prestasi tersebut seluruhnya.
12. PERIKATAN ANCAMAN
HUKUMAN
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1304 KUH Perdata: Ancaman
hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa yang mana
seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan
melakukan sesuatu manakala perikataan itu tidak dipenuhi.
Penetapan hukuman menurut Pasal
1307 KUH Perdata adalah sebagai
ganti kerugian karena tidak
dipenuhinya prestasi.
8
Syarat Ancaman Hukum
Untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi
perjanjian seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian
yang dibuat para pihak
Usaha untuk menetapkan jumlah
ganti kerugian jika betul-betul
terjadi wanprestasi.