Perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan menurut KUHP. Dokumen ini membahas tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur sah perjanjian, dan contoh klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian.

1. DI PT PERSADA DIAGNOSTIK
JAKARTA

2. Istilah perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh
karena itu, tidak salah jika Kartini Muljadi
dan Gunawan Widjaja dalam bukunya
Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.
menyebutkan suatu perjanjian adalah 1)
suatu perbuatan, 2) antara sekurang-
kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari
dua orang), perbuatan tersebut melahirkan
perikatan diantara dua pihak yang berjanji
tersebut.

3. syarat sah perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 BW adalah:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan para pihak pada prinsipnya adalah pengejawantahan dari
azas konsensualitas. Azas konsensualitas memperlihatkan bahwa sebuah perjanjian timbul seketika setelah para pihak
mecapai kesepakatan atau consensus. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan
kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian; pernyataan salah satu pihak “cocok” dengan pernyataan
pihak yang lain.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai
kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat. Subjek
hukum dalam melakukan perjanjian bisa merupakan natuurlijk persoon ataupun rechtspersoon.
3. Suatu hal tertentu Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (bepaald onderwerp) tertentu, sekurang-kurangnya
dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.
4. Suatu sebab yang diperbolehkan/causa yang diperbolehkan Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat
perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan “causa yang diperbolehkan”
dalam pasal 1320 BW bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat
perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai
para pihak.
Syarat pertama dan kedua pasal 1320 BW disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi
subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan
kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum waktu lima tahun.
Syarat ketiga dan keempat pasal 1320 BW disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek
perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak
mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke muka hakim,
dan hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif.

4. 1. Ada para pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak
tersebut
3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun
tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu.

5.  Dalam Undang-undang No. 40 tahun
2007 tentang Perseroan disebutkan:
“Direksi mewakili perseroan baik di
dalam maupun luar pengadilan serta
dalam hal anggota direksi terdiri lebih
dari 1 (satu) orang, yang berwenang
mewakili perseroan adalah setiap
anggota Direksi, kecuali ditentukan lain
dalam anggaran dasar”.

6.  Berdasarkan ketentuan pasal 1233 BW,
perjanjian merupakan salah satu sumber
yang bisa menimbulkan perikatan.
 pengertian dari perikatan adalah suatu
perhubungan hukum antara dua orang
atau dua pihak, berdasarkan mana pihak
yang satu berhak menuntut sesuatu hal
dari pihak yang lain, dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
itu

7.  overeenskomst (bahasa Belanda),
 contract, agreement (bahasa Inggris),
 contract convention (bahasa Prancis),
 pacte conventie contractus (bahasa
Latin),
 kontrakt vertrag (bahasa Jerman),
merupakan istilah yang dalam hukum
kita dikenal sebagai “kontrak” atau
“perjanjian”.

8.  BW menggunakan istilah overeenkomst dan
contract untuk pengertian yang sama. Hal ini
dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW.
Judul dari Bab II Buku III BW adalah “Tentang
Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari
Kontrak atau Perjanjian”.
 Dimana dalam BW disamakan pengertian antara
perjanjian atau persetujuan (overeenkomst)
dengan istilah kontrak. Selain itu dalam praktik
kedua istilah tersebut juga dipergunakan dalam
kontrak komersial, misalnya dalam perjanjian
waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak
kerjasama, perjanjian kerjasama, kontrak kerja
konstruksi.

9.  Ada pihak-pihak yang menjadi
subjek, sedikitnya dua pihak dan masing-
masing bisa terdiri atas orang dengan orang
atau orang dengan badan hukum atau
badan hukum dengan badan hukum.
Dengan demikian tidak mungkin dikatakan
ada perjanjian jika subjeknya hanya satu;
 Ada persetujuan (kesepakatan) diantara
para pihak. Kesepakatan digambarkan
sebagai pernyataan kehendak para pihak
yang saling mengisi. Kesepakatan tersebut
terbentuk melalui penawaran-penawaran
yang disampaikan oleh para pihak yang
kemudian bertemu pada satu titik.

10.  Ada objek yang berupa benda. Objek
perjanjian adalah harta benda yang
dapat diperdagangkan.
 Ada tujuan yang bersifat kebendaan
(mengenai harta kekayaan). Dengan
perkataan lain bahwa perjanjian
bermaksud mengalihkan hak atas harta
benda yang menjadi objek perjanjian.

11.  Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak
atau partij otonomie sebenarnya
perjanjian dapat dibuat secara lisan
sehingga dikenal sebagai kontrak
lisan, bisa pula berbentuk tertulis kecuali
Undang-Undang menentukan lain, yaitu
yang dalam teori dikenal dengan sebutan
kontrak formal seperti kontrak
perdamaian, kontrak penjaminan
tanah, kontrak pendirian perseroan
terbatas, perjanjian hibah.

12.  Sistem pengaturan hukum perjanjian dalam
Buku III BW adalah sistem terbuka (open
system), atau juga disebut sebagai
aanvullend recht. Artinya bahwa setiap
orang bebas untuk mengadakan
perjanjian, baik yang sudah diatur maupun
yang belum diatur di dalam undang-undang.
Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan
yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1)
BW, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.”

13.  Azas kebebasan berkontrak merupakan
salah satu azas utama dan sangat penting
dalam suatu perjanjian.
 Kebebasan berkontrak memberikan jaminan
kebebasan kepada seseorang untuk secara
bebas dalam beberapa hal yang berkaitan
dengan perjanjian
 Azas kebebasan berkontrak menjadi salah
satu azas yang utama, dikarenakan azas ini
bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat
dalam melakukan transaksi bisnis yang
senantiasa berkembang seiring
perkembangan teknologi.

14.  Kedudukan azas kebebasan berkontrak ini
semakin diperkuat dengan ketentuan pasal
1319 BW, yang memuat:
“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu
nama khusus, maupun yang tidak terkenal
dengan suatu nama tertentu, tunduk pada
peraturan-peraturan umum, yang termuat
dalam bab ini dan bab yang lalu.”
 Dengan kata lain, ketentuan pasal 1319 BW
mengakui akan adanya perjanjian-perjanjian
selain yang terdapat dalam BW. Perjanjian-
perjanjian yang tidak terdapat dalam Buku III
BW ini dinamakan perjanjian tak bernama atau
kontrak innominaat

15. 1. Orang-orang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang
ditetapkan oleh undang-undang, dan pada
umumnya semua orang kepada siapa
undang-undang telah melarang membuat
perjanjian-perjanjian tertentu; (namun
ketentuan ini telah dihapus dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963
dan pasal 31 undang-undang No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan)

16.  Untuk menyelesaikan masalah perselisihan
ini, suatu perjanjian seringkali memuat
suatu klausula yang mengatur bagaimana
perselisihan tersebut diselesaikan. Misalnya
hukum mana yang akan digunakan dan
peradilan mana yang dipilih untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut.
 Dalam menentukan pilihan ini terdapat
kebebasan berkontrak (freedom of
contract), yaitu para pihak bebas
menentukan pilihan-pilihannya. Khususnya
mengenai pilihan forum (freedom of
jurisdiction)

17.  Langkah untuk menyelesaikan sengketa
adalah terlebih dahulu melakukan
perundingan.
 Namun karena perundingan mungkin
menjadi proses yang berteletele, sangat
penting untuk menentukan jangka waktu
perundingan (kapan perundingan
dikatakan impasse/dead lock).
 Demikian juga harus ditentukan proses
penyelesaian sengketa selanjutnya
setelah terjadi impasse.

18.  Klausula Perundingan
 Klausula Perundingan Tingkat Tinggi
 Klausula Mediasi (Belum Menunjuk
Mediator)
 Klausula Mediasi (Sudah Menunjuk
Mediator)
 Klausula Mediasi Dengan Arbitase

20. Klausula Perundingan
Langkah terpuji untuk menyelesaikan sengketa adalah terlebih dahulu melakukan perundingan.
Namun karena perundingan mungkin menjadi proses yang berteletele, sangat penting untuk
menentukan jangka waktu perundingan (kapan perundingan dikatakan impasse/dead lock).
Demikian juga harus ditentukan proses penyelesaian sengketa selanjutnya setelah terjadi impasse.
Contoh klausula:
”Para pihak dengan itikad baik harus menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari atau
sehubungan dengan Perjanjian ini, segera melalui perundingan antara para pejabatnya yang
berwenang. Masing-masing pihak dapat memberikan kepada pihak lainnya pemberitahuan
tertulis mengenai setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara biasa. Dalam
waktu [15] hari setelah disampaikannya pemberitahuan tersebut, pihak yang menerima
pemberitahuan harus menyampaikan jawaban secara tertulis kepada pihak lainnya.
Pemberitahuan dan jawaban tersebut harus memuat
a. pernyataan mengenai posisi masing-masing pihak dan suatu alasan singkat yang
mendukung posisi tersebut, dan nama serta jabatan pejabat yang berwenang untuk mewakili
dan nama setiap orang lain yang akan mendampingi pejabat tersebut. Dalam [30] hari
setelah penyampaian pemberitahuan pihak bersengketa, para pejabat kedua belah pihak
harus bertemu di suatu tempat dan waktu yang disetujui bersama, dan setelah itu sedapat
mungkin dan sepanjang para pihak menganggap perlu, para pihak berupaya menyelesaikan
sengketa tersebut. Setiap permintaan keterangan oleh salah satu pihak kepada pihak
lainnya harus dihormati. Seluruh perundingan berdasarkan kalusula ini bersifat rahasia”.

21. Klausula Perundingan Tingkat Tinggi
Jika perundingan antara pejabat-pejabat ’kelas menengah’ gagal menyelesaikan
sengketa, sebaiknya dicoba untuk melanjutkan perundingan yang dilakukan oleh
pejabat ’kelas berat’, dalam hal ini direktur dari pihak-pihak yang bersengketa. Hanya
jika perundingan tingkat tinggi ini gagal juga barulah ditempuh prosedur perundingan
dengan perantaraan mediator.
Contoh klausula:
”Apabila masalahnya tidak dapat diselesaikan oleh para pejabat sebagaimana
tersebut diatas, maka dalam waktu [45] hari sejak pemberitahuan pihak bersengketa,
para direktur dari pihak-pihak yang bersengketa yang memiliki wewenang untuk
menyelesaikan sengketa tersebut wajib untuk merundingkan penyelesaian sengketa.
Dalam hal perundingan antara para direktur tersebut gagal untuk menyelesaikan
sengketa dalam waktu [15] hari sejak perundingan dilakukan atau para direktur gagal
untuk bertemu [15] hari sejak berakhirnya perundingan
antara pejabat dibawahnya, maka perundingan akan dilanjutkan dengan
perantaraan mediator”.

22. Klausula Mediasi (Belum Menunjuk Mediator)
Pengalaman telah menunjukkan bahwa keterlibatan mediator yang tidak memihak
(imparsial) dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan
sengketanya. Oleh karena itu adalah bijaksana untuk menetapkan mediasi sebagai
sarana penyelesaian sengketa sebelum timbul sengketa, yaitu dalam kontrak, walaupun
dimungkinkan juga untuk membuat perjanjian mediasi setelah timbul sengketa.
Perjanjian mediasi setelah timbul sengketa dapat dilihat contoh-contohnya dari
standar kontrak yang dibuat oleh Pusat Mediasi Nasional (contoh kesepakatan untuk
Mediasi Out of Court; contoh kesepakatan untuk Mediasi Court Annexed).
Contoh klausula:
”Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu [45]
hari sejak pemberitahuan pihak bersengketa, atau apabila para pihak tidak dapat
melakukan pertemuan dalam waktu [20] hari, maka para pihak harus berupaya
menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi dengan ketentuan yang diatur dalam
Prosedur Mediasi Pusat Mediasi Nasional. Kecuali disepakati sebaliknya, para pihak
dapat memilih seorang mediator dari Panel Mediator yang disediakan oleh Pusat
Mediasi Nasional”.

23. Klausula Mediasi (Sudah Menunjuk Mediator)
Proses mediasi akan lebih mudah dimulai, jika para pihak telah dapat menyetujui mediatornya
sebelum sengketa timbul. Dengan perkataan lain nama mediator telah dicantumkan dalam
klausula mediasi dalam kontrak. Dikatakan ’lebih mudah’ karena para pihak tidak perlu
’bersengketa’ lagi untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.
Mediator pun dapat menjaga agar dirinya tidak memiliki conflict of interest dengan para pihak
sejak penunjukannya.
Contoh klausula:
”Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu [45] hari sejak
pemberitahuan pihak bersengketa, atau apabila para pihak tidak dapat melakukan pertemuan
dalam waktu [20] hari, maka para pihak harus berupaya menyelesaikan sengketa mereka
melalui mediasi dengan ketentuan yang diatur dalam Prosedur Mediasi Pusat Mediasi Nasional.
Para pihak telah memilih _______________ sebagai mediator, yang telah menyatakan
persetujuan atas penunjukannya tersebut. Dalam hal ______________ menjadi tidak bersedia
atau berhalangan untuk menjalankan tugasnya, para pihak telah memilih _____________
sebagai mediator alternatif. Dalam hal bahwa baik ___________maupun ______________ tidak
bersedia atau berhalangan untuk menjalankan tugas tersebut, para pihak akan menyepakati
seorang pengganti dengan bantuan Pusat Mediasi Nasional. Kecuali disepakati sebaliknya, para
pihak dapat memilih seorang mediator dari Panel Mediator yang disediakan oleh Pusat Mediasi
Nasional”.

24. Klausula Mediasi Dengan Arbitase
Klausula mediasi dan arbitrase dapat dibuat secara terpisah. Namun dimungkinkan
untuk membuat satu klausula singkat yang mengatur mediasi sekaligus arbitrase,
tentunya jika prosedur dan/atau institusi mediasi dan arbitrasenya jelas dicantumkan
dalam klausula tersebut.
Contoh klausula:
”Para pihak harus berupaya menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari atau
sehubungan dengan Perjanjian ini melalui mediasi menurut Prosedur Mediasi Pusat
Mediasi Nasional. Kecuali disepakati sebaliknya, para pihak dapat memilih seorang
mediator dari Panel Mediator yang disediakan oleh Pusat Mediasi Nasional. Setiap
perbedaan atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini atau
pelanggaran, penghentian atau kabsahannya, yang tetap tidak dapat diselesaikan
dalam waktu 45 hari setelah penunjukkan seorang mediator, harus diselesaikan melalui
arbitrase oleh [seorang] [tiga] arbiter menurut ketentuan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia, dan putusan yang dibuat
oleh (para) arbiter dapat dilaksanakan oleh setiap pengadilan yang memiliki
yurisdiksi terhadap putusan arbitrase tersebut”.

25. Mengenai Hak dan Kewajiban
 tidak ada standar bakunya;
 para pihak menegaskan hak-hak dan
kewajiban-kewajibannya;
 diatur kapan, dimana, bagaimana hak-
hak dan kewajiban-kewajiban tersebut
akan dipenuhi.

26. Klausula Penarikan Gugatan / Pengaduan
(condition precedent)
Klausula ini diperlukan agar sebelum hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dipenuhi, segala gugatan dan
pengaduan yang telah diajukan oleh salah
satu/kedua belah pihak dicabut terlebih dahulu.
Dengan demikian klausula ini menjadi condition
precedent dari efektifnya Perjanjian Perdamaian.
Tidak ada contoh bakunya, namun segala gugatan
dan pengaduan yang telah diketahui oleh para
pihak tentunya harus dicantumkan dan ditutup
dengan anak kalimat sebagai berikut:
”dan gugatan atau pengaduan lain yang mungkin
pernah diajukan oleh salah satu pihak kepada
badan peradilan atau instansi manapun, yang
belum diketahui oleh pihak lainnya”.

27. Klausula Pembebasan Tanggung Jawab Masing – Masing Pihak
(Acquit et decharge-release and discharge)
Klausula ini diperlukan agar setelah Perjanjian Perdamaian
ditandatangani, tidak ada lagi saling tuntut.
Contoh klausula:
”Dengan telah dipenuhinya segala hak dan ditunaikannya segala
kewajiban sebagaimana telah diatur dalam pasal 00 Perjanjian ini, para
pihak dengan ini menegaskan bahwa masing-masing pihak tidak lagi
memiliki tuntutan apapun kepada pihak lainnya [mengenai
......................]. Selanjutnya masing-masing pihak berjanji untuk tidak:
(i) mengajukan tuntutan atau pengaduan apapun atau (ii) menyuruh
orang lain untuk mengajukan tuntutan atau pengaduan apapun kepada
badan-badan peradilan dan/atau instansi-instansi yang berwenang
untuk memeriksa, mengadili dan menghukum pihak lain sehubungan
dengan ................”.

28. Klausula Penghukuman Karena Wanprestasi Perdamaian (Recapture Clause)
Dapat ditentukan bahwa pihak yang cidera janji untuk memenuhi kewajiban – kewajiban yang
ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian dapat digugat oleh pihak lainnya untuk memenuhi
kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Awal. Biasanya dipakai dalam Perjanjian
Restrukturisasi Hutang. Misalnya hutang direstrukturisasi dengan menghapuskan denda, bunga
dan sebagian hutang pokok. Juga pengembalian hutang pokok dijadualkan kembali/diperpanjang.
Jika Debitur wanprestasi (lagi) atas konsensi-konsensi restrukturisasi hutang yang telah diberikan
oleh Kreditur, maka Kreditur dapat menggugat Debitur untuk melunasi hutang – hutangnya
dengan jumlah sebelum denda, bunga dan hutang pokok dihapuskan dan dalam waktu sebelum
hutang pokok dijadualkan kembali pembayarannya.
Contoh klausula:
”Dalam hal Debitur cidera janji atas konsensi-konsensi yang telah diberikan oleh Kreditur
dalam Perjanjian Restrukturisasi Hutang ini, maka Kreditur dapat mencabut konsensi-konsensi
tersebut sehingga kewajiban Debitur dihitung berdasarkan Perjanjian Kredit yang belum
direstrukturisasi”.
Namun Klausula Recapture tidak boleh bersifat berat sebelah (’unconscionable’) atau
menyalahgunakan kedudukan di pihak yang lebih kuat (’misbruik van omstandigheden’).
Misalnya ditentukan bahwa setiap saat Kreditur dapat mencabut konsensi-konsensi restrukturisasi
hutang yang telah diberikannya, walaupun Debitur tidak wanprestasi.