1. Pernyataan dan jaminan pihak merupakan bagian penting dalam kontrak yang menjelaskan kebenaran identitas dan kapasitas para pihak serta menjamin kualitas produk/jasa sesuai kegunaan yang diinginkan.
pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak aishkhuw fillah
Dokumen tersebut membahas tentang masa laku (jangka waktu) kontrak yang dapat bersifat terbatas maupun tidak terbatas. Kontrak dengan masa laku terbatas semakin populer karena memungkinkan para pihak memperoleh keuntungan dalam waktu yang lebih singkat sambil tetap dapat mengantisipasi perubahan di masa depan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pembiayaan khususnya sewa guna usaha (leasing). Ringkasannya adalah:
1) Leasing adalah salah satu bentuk pembiayaan dengan cara penyediaan barang modal untuk dipakai selama periode tertentu dengan pembayaran berkala.
2) Terdapat beberapa pihak dalam leasing yaitu lessor, lessee, dan supplier. Kontrak leasing mengatur hubungan antara ketiga pihak tersebut.
3) Ada
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
Akta ini membuat perjanjian jual beli mobil sedan jazz Matic Solution LX Tahun 2009 milik Tuan SONY GUNAWAN kepada Nyonya SISILIA dengan harga Rp. 1000.000.000. Tuan BASWENDAN hadir sebagai kuasa lisan Nyonya SISILIA untuk menandatangani perjanjian.
1. Pernyataan dan jaminan pihak merupakan bagian penting dalam kontrak yang menjelaskan kebenaran identitas dan kapasitas para pihak serta menjamin kualitas produk/jasa sesuai kegunaan yang diinginkan.
pemberlakuan masa kontrak dan pengakhiran kontrak aishkhuw fillah
Dokumen tersebut membahas tentang masa laku (jangka waktu) kontrak yang dapat bersifat terbatas maupun tidak terbatas. Kontrak dengan masa laku terbatas semakin populer karena memungkinkan para pihak memperoleh keuntungan dalam waktu yang lebih singkat sambil tetap dapat mengantisipasi perubahan di masa depan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pembiayaan khususnya sewa guna usaha (leasing). Ringkasannya adalah:
1) Leasing adalah salah satu bentuk pembiayaan dengan cara penyediaan barang modal untuk dipakai selama periode tertentu dengan pembayaran berkala.
2) Terdapat beberapa pihak dalam leasing yaitu lessor, lessee, dan supplier. Kontrak leasing mengatur hubungan antara ketiga pihak tersebut.
3) Ada
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
Akta ini membuat perjanjian jual beli mobil sedan jazz Matic Solution LX Tahun 2009 milik Tuan SONY GUNAWAN kepada Nyonya SISILIA dengan harga Rp. 1000.000.000. Tuan BASWENDAN hadir sebagai kuasa lisan Nyonya SISILIA untuk menandatangani perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang komunikasi dalam negosiasi, termasuk definisi negosiasi, karakteristiknya, jenis konflik yang terjadi, alternatif penyelesaian konflik, prinsip-prinsip negosiasi, syarat menjadi negosiator yang baik, dan langkah-langkah negosiasi.
Analisa Kasus Menggunakan Konsep Negosiasi (BATNA, ZOPA, Reservation Price)asyaboo9
Dokumen tersebut membahas konsep negosiasi BATNA, ZOPA, dan reservation price dalam kasus negosiasi penurunan harga susu antara Industri Pengolahan Susu dan Gabungan Koperasi Susu Indonesia. BATNA masing-masing pihak adalah penurunan harga Rp300/liter bagi IPS dan tidak lebih dari Rp300/liter bagi GKSI. Reservation price IPS adalah di atas Rp50/liter sedangkan GKSI di bawah Rp300/liter. ZOPA negos
This document discusses the competency of military courts in Indonesia. It outlines that military courts have absolute competency to try military personnel and civilians connected to the military based on the 1997 law. It describes the different levels of military courts and their jurisdictions. It also discusses the rationale for having a separate military criminal law and code, noting the unique nature and roles of military personnel require specialized laws and disciplinary systems.
Dokumen tersebut membahas pentingnya mengenal kapasitas profesional para pihak dalam penyusunan kontrak bisnis, termasuk identitas, kemampuan, pangsa pasar, pengalaman, dan jaringan informasi masing-masing pihak. Dokumen tersebut juga membahas mengenai konsideran dalam kontrak yang berisi pertimbangan-pertimbangan para pihak sebelum membuat kesepakatan.
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...GLC
Kesepakatan ini membahas kerjasama antara PT. __ dan Masyarakat __ dalam rangka pengembangan masyarakat. PT. __ setuju memberikan uang tali asih kepada masyarakat atas bekas tanah ulayat selama beberapa tahun. Masyarakat menyatakan mendukung kegiatan PT. __ di lahan HGU dan tidak akan mengganggu. Kesepakatan ini berlaku selama beberapa tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang mata kuliah arbitrase. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan pengertian arbitrase, sumber hukum arbitrase di Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase, alasan memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, ruang lingkup arbitrase, lembaga arbitrase, syarat seorang arbiter, jenis perjanjian arbitrase, tahapan pengajuan arbitrase, putusan arbitrase nasional dan internasional
Perjanjian ini mengatur hubungan antara PT sebagai pihak pertama yang memproduksi kertas koran dengan PT sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai agennya untuk memasarkan dan menjual produk tersebut di seluruh Indonesia. Perjanjian ini mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, komisi yang akan diterima pihak kedua, jangka waktu perjanjian selama satu tahun yang dapat diperpanjang, dan ketentuan pengakhir
Surat perjanjian jual beli ini mengatur tentang penjualan sebidang tanah dan bangunan studio musik milik Yohanes Kurniawan kepada Samsul Bachrie dengan harga Rp1 miliar yang akan dibayar secara kredit dengan uang muka 50% dan sisa cicilan selama 5 bulan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak serta sanksi pelanggaran perjanjian.
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang penulisan hukum dan perancangan hukum (legal drafting). Ringkasannya adalah: (1) penulisan hukum penting untuk praktisi hukum seperti advokat dan hakim, (2) terdapat metode IRAC dan CRARC dalam penulisan hukum yang membahas issue, rule, application, dan conclusion, (3) perancangan hukum melibatkan proses pra-penulisan, penulisan, dan editing.
PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.
Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai anatomi perjanjian sewa menyewa yang mencakup latar belakang, dasar hukum, jenis, komponen-komponen penting perjanjian seperti para pihak, objek sewa, pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang komunikasi dalam negosiasi, termasuk definisi negosiasi, karakteristiknya, jenis konflik yang terjadi, alternatif penyelesaian konflik, prinsip-prinsip negosiasi, syarat menjadi negosiator yang baik, dan langkah-langkah negosiasi.
Analisa Kasus Menggunakan Konsep Negosiasi (BATNA, ZOPA, Reservation Price)asyaboo9
Dokumen tersebut membahas konsep negosiasi BATNA, ZOPA, dan reservation price dalam kasus negosiasi penurunan harga susu antara Industri Pengolahan Susu dan Gabungan Koperasi Susu Indonesia. BATNA masing-masing pihak adalah penurunan harga Rp300/liter bagi IPS dan tidak lebih dari Rp300/liter bagi GKSI. Reservation price IPS adalah di atas Rp50/liter sedangkan GKSI di bawah Rp300/liter. ZOPA negos
This document discusses the competency of military courts in Indonesia. It outlines that military courts have absolute competency to try military personnel and civilians connected to the military based on the 1997 law. It describes the different levels of military courts and their jurisdictions. It also discusses the rationale for having a separate military criminal law and code, noting the unique nature and roles of military personnel require specialized laws and disciplinary systems.
Dokumen tersebut membahas pentingnya mengenal kapasitas profesional para pihak dalam penyusunan kontrak bisnis, termasuk identitas, kemampuan, pangsa pasar, pengalaman, dan jaringan informasi masing-masing pihak. Dokumen tersebut juga membahas mengenai konsideran dalam kontrak yang berisi pertimbangan-pertimbangan para pihak sebelum membuat kesepakatan.
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...GLC
Kesepakatan ini membahas kerjasama antara PT. __ dan Masyarakat __ dalam rangka pengembangan masyarakat. PT. __ setuju memberikan uang tali asih kepada masyarakat atas bekas tanah ulayat selama beberapa tahun. Masyarakat menyatakan mendukung kegiatan PT. __ di lahan HGU dan tidak akan mengganggu. Kesepakatan ini berlaku selama beberapa tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang mata kuliah arbitrase. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan pengertian arbitrase, sumber hukum arbitrase di Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase, alasan memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, ruang lingkup arbitrase, lembaga arbitrase, syarat seorang arbiter, jenis perjanjian arbitrase, tahapan pengajuan arbitrase, putusan arbitrase nasional dan internasional
Perjanjian ini mengatur hubungan antara PT sebagai pihak pertama yang memproduksi kertas koran dengan PT sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai agennya untuk memasarkan dan menjual produk tersebut di seluruh Indonesia. Perjanjian ini mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, komisi yang akan diterima pihak kedua, jangka waktu perjanjian selama satu tahun yang dapat diperpanjang, dan ketentuan pengakhir
Surat perjanjian jual beli ini mengatur tentang penjualan sebidang tanah dan bangunan studio musik milik Yohanes Kurniawan kepada Samsul Bachrie dengan harga Rp1 miliar yang akan dibayar secara kredit dengan uang muka 50% dan sisa cicilan selama 5 bulan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak serta sanksi pelanggaran perjanjian.
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang penulisan hukum dan perancangan hukum (legal drafting). Ringkasannya adalah: (1) penulisan hukum penting untuk praktisi hukum seperti advokat dan hakim, (2) terdapat metode IRAC dan CRARC dalam penulisan hukum yang membahas issue, rule, application, dan conclusion, (3) perancangan hukum melibatkan proses pra-penulisan, penulisan, dan editing.
PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.
Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai anatomi perjanjian sewa menyewa yang mencakup latar belakang, dasar hukum, jenis, komponen-komponen penting perjanjian seperti para pihak, objek sewa, pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perjanjian menurut KUHP Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan pengertian perjanjian menurut KUHP dan para ahli hukum, jenis-jenis kontrak, pelaksanaan kontrak, dan syarat sahnya suatu perjanjian.
Nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Badan lainnya tentang kerjasama pertukaran informasi dan monitoring evaluasi guna peningkatan pelayanan pemilu berdasarkan undang-undang pemilu. Nota kesepahaman ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan para pihak."
Perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan menurut KUHP. Dokumen ini membahas tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur sah perjanjian, dan contoh klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdata khususnya hukum kontrak dan perikatan. Menguraikan pengertian hukum kontrak nominaat dan innominaat, serta implementasi hukum kontrak yang harus sesuai dengan peraturan dan memperhatikan asas-asas kontrak seperti kebebasan berkontrak, konsesnsualisme, kepastian hukum, dan itikad baik.
Makalah ini membahas tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan dasar hukumnya. Ada empat syarat sah perjanjian menurut KUHPer yaitu sepakat, cakap, mengenai hal tertentu, dan sebab yang halal. Makalah ini juga menjelaskan pengertian masing-masing syarat tersebut serta jenis dan macam perjanjian.
Dokumen tersebut membahas beberapa konsep dasar tentang paten, termasuk definisi paten, sejarah singkat paten, alasan diperlukannya paten, cakupan perlindungan yang diberikan paten, dan strategi pengajuan paten yang baik.
Paten: Pengajuan, Pemanfaatan dan Penegakanpsetiadharma
Dokumen tersebut merangkum berbagai aspek terkait pengajuan, pemanfaatan, dan penegakan hak paten di Indonesia. Beberapa poin utama yang dijelaskan adalah jenis-jenis permohonan paten, syarat minimum pengajuan, tahapan proses pengajuan dan pemeriksaan, serta hak dan kewajiban pemegang paten termasuk pembatalan, pelanggaran, dan sengketa paten.
This document provides a brief introduction to Indonesia's patent system. It outlines the key IP laws in Indonesia related to patents, trademarks, copyright, and other areas. It describes Indonesia's obligations under international treaties and the structure of the country's patent office and examination system. The document explains Indonesia's patentability criteria, application process, substantive examination, and post-grant procedures and obligations for patent holders. It also discusses some issues in Indonesia's patent system such as litigation and the government's ability to utilize patents deemed vital to national interests.
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek hukum mengenai paten, mulai dari definisi paten, syarat-syarat invensi yang dapat dipatenkan, hak dan kewajiban pemegang paten, serta pengecualian atas invensi yang tidak dapat dipatenkan.
Perlindungan Desain Industri di Indonesiapsetiadharma
UU No. 31/2000 mengatur perlindungan desain industri di Indonesia. UU ini mendefinisikan desain industri sebagai kreasi bentuk barang yang memberikan kesan estetika. Perlindungan diberikan selama 10 tahun kepada desain industri yang baru. UU ini sedang direvisi untuk meningkatkan perlindungan dan menyederhanakan proses permohonan.
2. S.H., Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, tahun
2002;
Master of Intellectual Property Laws, University of
Melbourne, tahun 2004;
Oktober 2008 – Mei 2012: Partner di AMR PARTNERSHIP
(d/h AMROOS & PARTNERS), General Representative
sejak April 2010;
Juni 2012 – sekarang : Co-Founder & Managing Partner
di P+P Consulting: Intellectual Property Management
Services;
2007-sekarang: Patent Committee Member, Asian Patent
Attorneys Association - Indonesian Group, sejak 2010
merangkap sebagai Sekretaris;
2007-sekarang: Foreign Affiliate Member, American
Intellectual Property Law Association
4. Hukum Perikatan mengatur mengenai perikatan-perikatan
yang timbul di antara subyek-subyek hukum;
Merupakan bagian dari hukum perdata, pengaturannya
terdapat dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (B.W. - Burgerlijke Wetboek);
Hukum Perikatan pada umumnya terbagi dua macam:
Hukum Perikatan yang berasal dari Undang-Undang
Hukum Perikatan yang berasal dari Perjanjian
5. Contoh Hukum Perikatan yang berasal dari UU:
Perikatan perkawinan menimbulkan kewajiban mendidik anak
(Pasal 104 KUH Perdata)
Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)
6. "Suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau
lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau
menghilangkan hubungan hukum." (Henry Campbell Black)
"Perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap
wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap
pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai
suatu tugas." (Steven H. Gifis)
Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." (Pasal 1313 KUH
Perdata)
7. Merupakan kesepakatan hukum di antara dua pihak atau lebih
yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing
pihak berdasarkan perjanjian tersebut.
Contoh: Perjanjian Jual-Beli
Antara Pihak Penjual dan Pihak Pembeli
Pihak Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dibeli
dan untuk itu berhak menerima pembayaran sesuai harga
yang disepakati.
Pihak Pembeli berkewajiban membayar sesuai harga yang
disepakati dan untuk itu berhak menerima barang yang telah
dibeli.
8. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)
Asas Konsensual
9. Berasal dari Bahasa Latin, yang berarti: "Janji itu
mengikat/harus ditepati“
Merupakan prinsip hukum yang fundamental, baik dalam
hukum perdata maupun hukum internasional ("every treaty
in force is binding upon the parties to it and it must be
performed by them in good faith" - Vienna Convention on the
Law of Treaties Art.26)
Dalam KUH Perdata prinsip ini dituangkan pada Pasal 1338,
di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak, tidak dapat dibatalkan
tanpa kesepakatan para pihak atau tanpa alasan yang
memadai secara hukum, dan harus dilaksanakan oleh para
pihak dengan itikad baik.
10. Para pihak bebas membuat dan mengatur sendiri isi dari suatu
kontrak/perjanjian di antara mereka sepanjang memenuhi
syarat-syarat (Pasal 1320 KUH Perdata):
Adanya kesepakatan di antara para pihak;
Dibuat oleh pihak-pihak yang cakap/berwenang untuk
berbuat;
Mengenai suatu hal tertentu;
Atas suatu sebab yang dibenarkan oleh UU/hukum.
Catatan:
1 dan/atau 2 tidak terpenuhi, dapat dibatalkan
3 dan/atau 4 tidak terpenuhi, batal demi hukum
11. Suatu kontrak sah dan mengikat manakala tercapai kata
sepakat dan memenuhi syarat-syarat sah lainnya.
Secara umum tidak ada kewajiban untuk membuat kontrak
secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara lisan pun dapat
dianggap sah dan berlaku mengikat para pihak.
Secara khusus ada beberapa jenis kontrak yang dikecualikan
dan harus dibuat secara tertulis, sebagai contoh:
Perjanjian/Kontrak perdamaian dalam suatu sengketa hukum;
Perjanjian hibah
Perjanjian Pertanggungan
Perjanjian Pengalihan Paten/HKI
12. Suatu kontrak hanya sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang
telah sepakat.
Biasanya ditunjukkan dengan adanya offer dan acceptance.
13. Syarat kesepakatan bisa dianggap tidak dipenuhi manakala
pihak-pihak ketika mengikatkan diri dalam Perjanjian/Kontrak
dipengaruhi unsur-unsur berikut:
Paksaan, di mana pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan
diri karena berada di bawah ancaman;
Tipu muslihat yang bersifat substansial, yang menyebabkan
suatu pihak mau sepakat untuk mengikatkan dirinya; atau
Kekhilafan/Kesalah pahaman, di mana suatu pihak sepakat
untuk mengikatkan dirinya berdasarkan kesan yang tidak
sesuai dengan kenyataan.
14. Pihak dalam suatu Kontrak/Perjanjian haruslah pihak yang
cakap atau memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri
secara hukum.
Pihak-pihak yang dinyatakan tidak cakap adalah sebagai
berikut:
Orang yang belum dewasa;
Orang yang berada di bawah pengampuan;
Orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk
melakukan perbuatan tertentu
15. Obyek dari suatu Perjanjian/Kontrak haruslah disebutkan
dengan jelas untuk dapat menimbulkan ikatan di antara
pihak-pihak.
Apabila berbentuk barang, harus barang yang dapat
diperdagangkan dan minimal sudah dapat ditentukan
jenisnya pada saat kontrak dibuat.
Bisa mencakup objek yang baru ada di kemudian hari.
Contoh: hak atas paten yang masih berupa permohonan.
16. Perjanjian/Kontrak haruslah memiliki kausa/obyek yang
halal/tidak dilarang oleh UU;
Contoh: Narkoba, Pelanggaran HKI
Perlu diperhatikan bahwa kausa tidak sama dengan motif.
Motif yang bertentangan dengan UU tidak relevan dengan
Perjanjian/Kontrak, sehingga Perjanjian/Kontrak bisa tetap
sah.
17. Tidak tertulis
Tertulis:
Akta Bawah Tangan
Akta Notaris
18. Bentuk bebas sesuai kepentingan para pihak yang
bersepakat;
Apabila diakui/tidak disangkal oleh pihak yang
menanda-tangani, maka akta memiliki kekuatan
pembuktian sempurna seperti halnya akta otentik;
Apabila tidak diakui/disangkal, pihak yang
mengajukan sebagai bukti harus membuktikan
kebenarannya (melalui bukti/saksi).
19. Bentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
Dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang
berwenang (misalnya Notaris);
Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;
Apabila disangkal, pihak yang menyangkal harus
membuktikan ketidak-benaran dari akta tersebut.
20. Perjanjian Pendahuluan, contoh: Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding); Letter of Intent;
Perjanjian Utama/Pokok: contoh: Perjanjian Lisensi
Paten/Hak Cipta, Perjanjian Waralaba;
Perjanjian Pelaksanaan/Lanjutan, contoh: Perjanjian
Bantuan Teknis Pelaksanaan Lisensi/Waralaba; Adendum;
Annex; Protocol; Amandemen
21. Jika kata-kata dalam suatu Perjanjian/Kontrak sudah jelas,
tidak diperkenankan menyimpang dan melakukan
penafsiran lain (Pasal 1342 KUH Perdata)
Jika kata-kata dalam suatu Perjanjian/Kontrak tidak/kurang
jelas / ambigu atau memiliki beberapa penafsiran, harus
ditafsirkan dengan mengacu pada maksud para pihak dalam
membuat perjanjian dan tidak memegang penafsiran secara
literal. (Pasal 1343 KUH Perdata)
Jika mengandung pengertian ganda, harus dipilih pengertian
yang paling memungkinkan bagi pelaksanaan perjanjian
(Pasal 1344 KUH Perdata), dan/atau pengertian yang paling
masuk akal dengan sifat dari perjanjian tersebut (Pasal 1345
KUH Perdata).
22. Memahami materi/substansi dari objek yang akan
diperjanjikan;
Memahami prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian;
Memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan objek
yang akan diperjanjikan, serta terkait dengan subjek
perjanjian;
Memahami kebiasaan yang berlaku.
23. Menentukan Kepemilikan Hak: Inventorship/Ownership
Agreement
Menjaga/Memelihara Hak: Confidentiality Agreement;
Technical Assistance Agreement; Know-How Agreement
Menggunakan Hak: Licensing Agreement; Franchising
Agreement
Melepaskan Hak: Rights Waiver Agreement
Mengalihkan Hak: Assignment/Transfer of Rights
24. Collaborative Projects/Research di mana beberapa orang
bekerja-sama dan menghasilkan Ciptaan/Invensi:
Hak atas invensi yang dihasilkan bersama-sama dimiliki secara
bersama-sama (co-inventorship);
Co-Author/Co-Inventor harus terlibat aktif dalam proses di
mana ciptaan/invensi dihasilkan. Sekedar dukungan materiil
saja tidak cukup.
Masalah potensial:
Misjoinder: Bukan inventor, tapi dicantumkan sebagai
inventor
Nonjoinder.: Inventor, tapi tidak dicantumkan sebagai
inventor
25. Invensi/Ciptaan yang dihasilkan dalam hubungan kerja:
Doktrin Hired to Invent: HKI dimiliki pemberi kerja, namun
tetap diperlukan instrumen Pengalihan Hak;
Doktrin Shop's Rights: HKI dimiliki oleh inventor, namun
pemberi kerja punya hak/privilese khusus (hak
memakai/bebas royalti). Perlu diperjanjikan secara khusus.
(Wommack v. Durham Pecan Co., Inc., 715 F.2d 962,965)
Dapat dituangkan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja, atau
dibuat terpisah. Instrumen Pengalihan Hak dibuat terpisah.
26. Inventor mengalihkan haknya lebih lanjut:
Lazimnya untuk kepentingan pengembalian investasi,
atau untuk komersialisasi.
Dari inventor selaku pengalih Hak (assignor) kepada
penerima Hak (assignee).
Hak Ekonomi inventor berpindah seluruhnya/sebagian,
Hak Moral tetap.
Harus dicatatkan.
27. Pemegang HKI selaku pihak pemberi lisensi, memberikan lisensi
(ijin) kepada pihak lain sebagai penerima lisensi, untuk
mempergunakan HKI-nya.
Contoh Lisensi:
Music Licensing: penggunaan lagu untuk RBT, karaoke,
dalam film; pemutaran musik di tempat umum, untuk
kepentinham komersil;
Patent Licensing: Lembaga riset memberikan lisensi kepada
perusahaan Farmasi untuk memproduksi obat.
Konsep lain: Cross-Licensing/Patent Pooling; Lisensi Wajib.
Brand Licensing: Penggunaan merek oleh pihak lain untuk
memproduksi barang derivatif. Contoh: iPod Socks untuk
iPod.
28. Hal-hal yang perlu diatur secara spesifik dalam perjanjian lisensi:
Sifat lisensi: eksklusif/non-eksklusif;
Ruang lingkup lisensi: hak-hak apa saja yang boleh
dipergunakan oleh penerima lisensi;
Wilayah: mencakup area tertentu;
Jangka waktu: masa berlakunya lisensi.
29. Ketentuan yang perlu diperhatikan terkait Lisensi:
Tidak memuat klausul yang bersifat monopolistik/anti
persaingan sehat di luar pengecualian yang diberikan untuk
monopoli HKI;
Tidak memuat klausul yang dapat merugikan perekonomian
Indonesia, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;
Harus dicatatkan agar dapat memiliki kekuatan mengikat bagi
pihak ketiga.
PP mengenai Lisensi HKI masih dalam proses pengesahan.
30. "Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan/badan
usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam
rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti
berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau pihak lain
berdasarkan perjanjian waralaba" (PP no. 24/2007)
Contoh waralaba:
Internasional: McDonalds, Seven-Eleven; Hertz
Lokal: Indomaret, Es Teler 77
31. Esensi dari waralaba adalah lisensi HKI, dimana pewaralaba
(franchisor) memberi ijin kepada terwaralaba (franchisee) untuk
menggunakan merek/brand miliknya, berikut HKI lainnya, untuk
menjalankan usaha yang sama dengan standar dan syarat-syarat
lain yang ditentukan oleh si pewaralaba.
HKI yang mungkin terkandung dalam waralaba:
Merek atas brand-brand yang dipergunakan.
Hak Cipta atas material-material pendukung;
Paten atas teknologi yang ikut tercakup di dalamnya;
Desain Industri.
Rahasia-rahasia Dagang.
32. Perjanjian Kerahasiaan (Confidentiality Agreement) ditujukan
untuk menjamin kerahasiaan dari informasi-informasi esensial
yang dibuka (disclosure) oleh salah satu pihak kepada pihak
lainnya.
Jenis-jenis Perjanjian Kerahasiaan:
Trade Secrets Agreement;
Non-Disclosure/Confidentiality Agreement;
No-Competition Agreement.