Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas perjanjian menurut KUHPerdata dan hukum Islam. Beberapa asas yang dijelaskan antara lain konsensualisme, kebebasan berkontrak, ikat mengikat, pribadi, keadilan, kemanfaatan, persamaan hukum, keseimbangan dan moral. Dokumen ini memberikan landasan hukum dan pandangan Islam terhadap asas-asas perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia. Beberapa asas yang dijelaskan antara lain konssensualisme, kebebasan berkontrak, ikatan perjanjian, pribadi, kekuatan mengikat, kesetaraan, dan kepastian hukum. Dokumen ini menjelaskan definisi dan implikasi praktis dari masing-masing asas tersebut dalam membangun sistem hukum perjanjian di Indonesia.
Mata kuliah wajib yang diberikan tidak hanya untuk mahasiswa hukum tetapi juga bagi mahasiswa di bidang ekonomi dengan tujuan mempertajam pengetahuan hukum yang hadir dalam dunia ekonomi dan bisnis
Perjanjian internasional adalah persetujuan antara dua negara atau lebih yang diatur oleh hukum internasional. Ada beberapa jenis perjanjian berdasarkan jumlah pihak, sifat, dan isinya. Perjanjian dapat berlaku setelah diratifikasi dan berakhir jika tujuannya tercapai atau salah satu pihak menarik diri.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia. Beberapa asas yang dijelaskan antara lain konssensualisme, kebebasan berkontrak, ikatan perjanjian, pribadi, kekuatan mengikat, kesetaraan, dan kepastian hukum. Dokumen ini menjelaskan definisi dan implikasi praktis dari masing-masing asas tersebut dalam membangun sistem hukum perjanjian di Indonesia.
Mata kuliah wajib yang diberikan tidak hanya untuk mahasiswa hukum tetapi juga bagi mahasiswa di bidang ekonomi dengan tujuan mempertajam pengetahuan hukum yang hadir dalam dunia ekonomi dan bisnis
Perjanjian internasional adalah persetujuan antara dua negara atau lebih yang diatur oleh hukum internasional. Ada beberapa jenis perjanjian berdasarkan jumlah pihak, sifat, dan isinya. Perjanjian dapat berlaku setelah diratifikasi dan berakhir jika tujuannya tercapai atau salah satu pihak menarik diri.
Perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan menurut KUHP. Dokumen ini membahas tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur sah perjanjian, dan contoh klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan menurut hukum perdata Barat dan Indonesia. Secara umum dijelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Dokumen ini juga menjelaskan istilah, pengertian, dan pengaturan hukum perikatan menurut KUHPerdata.
1. Pernyataan dan jaminan pihak merupakan bagian penting dalam kontrak yang menjelaskan kebenaran identitas dan kapasitas para pihak serta menjamin kualitas produk/jasa sesuai kegunaan yang diinginkan.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perjanjian menurut hukum perdata Indonesia dan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.
2. Ada beberapa jenis perjanjian yang dijelaskan seperti perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.
3. Dibahas pula asas-asas hukum perjanjian dan macam-macam perikatan menurut hukum perdata.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang asas-asas perikatan menurut hukum Indonesia serta jenis dan unsur-unsur perjanjian jual beli secara singkat. Beberapa asas utama perikatan adalah sistem terbuka, bersifat pelengkap, dan bersifat konsensual. Unsur utama perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli bersifat obligator, sehingga pemindahan hak milik baru terjadi melalui penyerahan
New microsoft office power point presentationKoidatul Lisa
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai macam akad atau kontrak menurut perspektif fiqih. Terdapat lima jenis akad utama berdasarkan karakteristiknya: akad munjaz yang mempunyai akibat hukum seketika, akad bersandar pada masa mendatang, akad bersyarat yang bergantung pada syarat, akad fauri yang memerlukan waktu panjang, dan akad mustamir.
Dokumen ini membahas tentang hukum perjanjian (kontrak) yang merupakan persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dibahas pula syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti kesepakatan, objek dan sebab-akibat serta bentuk-bentuk perjanjian seperti kontrak bersyarat, kontrak waktu tetap, dan kontrak tanggungan.
Dokumen tersebut membahas empat jenis kontrak beserta prinsip-prinsip dan kewajiban para pihaknya menurut KUH Perdata dan yurisprudensi. Empat jenis kontrak tersebut adalah perjanjian untung-untungan, perjanjian penangguhan hutang, perjanjian perdamaian, dan perjanjian pemberian kuasa.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan di Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dokumen ini menjelaskan subyek, objek, asas-asas, syarat-syarat, jenis-jenis perikatan, wanprestasi dan hapusnya perikatan menurut undang-undang perdata Indonesia.
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 SmanikFahrizal Hari
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, azas, istilah, dan tahapan perjanjian internasional
2) Perjanjian internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan para pihak dan sifat perjanjian
3) Ada tiga tahap pembuatan perjanjian internasional yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi
Surat perjanjian adalah dokumen hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kesepakatan tertentu. Dokumen tersebut menjelaskan ciri-ciri, jenis, contoh, dan fungsi surat perjanjian jual beli dan sewa menyewa sebagai bukti kesepakatan antarpihak.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya merumuskan hak dan kewajiban para pihak secara jelas dalam kontrak transaksi bisnis. Hak dan kewajiban para pihak merupakan inti dari suatu transaksi sehingga perlu dirancang dengan cermat dan melibatkan konsultan hukum. Rumusan hak dan kewajiban harus saling menguntungkan bagi para pihak dan timbal balik satu sama lain.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak (perjanjian), yang mencakup pengertian perikatan, perjanjian, dan kontrak. Dibahas pula unsur-unsur perjanjian yang sah, subjek hukum, syarat sahnya perjanjian, sistem hukum perjanjian menurut KUHPerdata, asas-asas hukum perjanjian, negosiasi kontrak, dan penyusunan kontrak bisnis.
Perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan menurut KUHP. Dokumen ini membahas tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur sah perjanjian, dan contoh klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan menurut hukum perdata Barat dan Indonesia. Secara umum dijelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Dokumen ini juga menjelaskan istilah, pengertian, dan pengaturan hukum perikatan menurut KUHPerdata.
1. Pernyataan dan jaminan pihak merupakan bagian penting dalam kontrak yang menjelaskan kebenaran identitas dan kapasitas para pihak serta menjamin kualitas produk/jasa sesuai kegunaan yang diinginkan.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perjanjian menurut hukum perdata Indonesia dan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.
2. Ada beberapa jenis perjanjian yang dijelaskan seperti perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.
3. Dibahas pula asas-asas hukum perjanjian dan macam-macam perikatan menurut hukum perdata.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang asas-asas perikatan menurut hukum Indonesia serta jenis dan unsur-unsur perjanjian jual beli secara singkat. Beberapa asas utama perikatan adalah sistem terbuka, bersifat pelengkap, dan bersifat konsensual. Unsur utama perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli bersifat obligator, sehingga pemindahan hak milik baru terjadi melalui penyerahan
New microsoft office power point presentationKoidatul Lisa
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai macam akad atau kontrak menurut perspektif fiqih. Terdapat lima jenis akad utama berdasarkan karakteristiknya: akad munjaz yang mempunyai akibat hukum seketika, akad bersandar pada masa mendatang, akad bersyarat yang bergantung pada syarat, akad fauri yang memerlukan waktu panjang, dan akad mustamir.
Dokumen ini membahas tentang hukum perjanjian (kontrak) yang merupakan persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dibahas pula syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti kesepakatan, objek dan sebab-akibat serta bentuk-bentuk perjanjian seperti kontrak bersyarat, kontrak waktu tetap, dan kontrak tanggungan.
Dokumen tersebut membahas empat jenis kontrak beserta prinsip-prinsip dan kewajiban para pihaknya menurut KUH Perdata dan yurisprudensi. Empat jenis kontrak tersebut adalah perjanjian untung-untungan, perjanjian penangguhan hutang, perjanjian perdamaian, dan perjanjian pemberian kuasa.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan di Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dokumen ini menjelaskan subyek, objek, asas-asas, syarat-syarat, jenis-jenis perikatan, wanprestasi dan hapusnya perikatan menurut undang-undang perdata Indonesia.
Pkn perjanjian internasional XI IPA 1 SmanikFahrizal Hari
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, azas, istilah, dan tahapan perjanjian internasional
2) Perjanjian internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan para pihak dan sifat perjanjian
3) Ada tiga tahap pembuatan perjanjian internasional yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi
Surat perjanjian adalah dokumen hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kesepakatan tertentu. Dokumen tersebut menjelaskan ciri-ciri, jenis, contoh, dan fungsi surat perjanjian jual beli dan sewa menyewa sebagai bukti kesepakatan antarpihak.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya merumuskan hak dan kewajiban para pihak secara jelas dalam kontrak transaksi bisnis. Hak dan kewajiban para pihak merupakan inti dari suatu transaksi sehingga perlu dirancang dengan cermat dan melibatkan konsultan hukum. Rumusan hak dan kewajiban harus saling menguntungkan bagi para pihak dan timbal balik satu sama lain.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak (perjanjian), yang mencakup pengertian perikatan, perjanjian, dan kontrak. Dibahas pula unsur-unsur perjanjian yang sah, subjek hukum, syarat sahnya perjanjian, sistem hukum perjanjian menurut KUHPerdata, asas-asas hukum perjanjian, negosiasi kontrak, dan penyusunan kontrak bisnis.
Teks tersebut membahas tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian inti plasma. Terdapat delapan asas yang dijelaskan secara singkat yaitu asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan, kekuatan mengikat, kesetaraan, unconscionability, dan subsidaritas.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak, meliputi pengertian kontrak, asas-asas pembuatan kontrak, dan syarat-syarat sahnya kontrak. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami definisi kontrak, asas-asas dalam pembuatan kontrak, dan membedakan syarat-syarat sahnya kontrak.
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beliUlulAzmiFunna
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Banda Aceh. Dibahas mengenai syarat perjanjian sewa beli, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, serta dasar-dasar teori dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdata khususnya hukum kontrak dan perikatan. Menguraikan pengertian hukum kontrak nominaat dan innominaat, serta implementasi hukum kontrak yang harus sesuai dengan peraturan dan memperhatikan asas-asas kontrak seperti kebebasan berkontrak, konsesnsualisme, kepastian hukum, dan itikad baik.
Dokumen tersebut membahas istilah dan konsep perikatan serta hukum perikatan menurut KUH Perdata, termasuk sumber hukum, pihak-pihak, syarat sah perjanjian, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak, keberlakuan MoU dan LoI, serta pengertian akta otentik.
Dokumen tersebut membahas tentang kontrak bisnis, meliputi pengertian, unsur, tahapan, dan cara berakhirnya kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam bidang ekonomi. Unsur penting kontrak bisnis adalah adanya kesepakatan, objek perjanjian, dan konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Tahapan kontrak bis
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderIAIN Ponorogo
Teks dokumen ini membahas konsep nafkah dalam perspektif dua tokoh feminis muslim, yaitu Murtaḍhā Muṭhahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir. Murtaḍhā Muṭhahhari berpandangan bahwa nafkah adalah tanggung jawab laki-laki berdasarkan prinsip kesamaan dan kodrat alam, sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir menyimpulkan bahwa nafkah adalah tanggung jawab b
Dokumen tersebut membahas tentang kontrak baku dan karakteristik e-commerce. Kontrak baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak oleh satu pihak dan harus diterima pihak lain. E-commerce adalah proses bisnis menggunakan teknologi elektronik untuk jual beli barang dan jasa secara online.
Dokumen tersebut membahas tentang perikatan yang diatur dalam KUHPerdata khususnya mengenai keabsahan perjanjian. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain, syarat keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata adalah kesepakatan dan syarat-syarat tertentu, serta objek perjanjian harus berupa barang-barang yang d
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hubungan hukum tersebut. Sedangkan hak relatif adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang menimbulkan kewajiban bagi subyek hukum tersebut.
Rukun dan syarat merupakan unsur penting dalam keabsahan suatu akad. Rukun adalah bagian tak terpisahkan yang menentukan sah tidaknya akad, sedangkan syarat adalah kondisi eksternal yang jika tidak terpenuhi menyebabkan akad menjadi tidak sah secara hukum. Tidak terpenuhinya rukun, syarat terbentuknya, syarat keabsahan, dan syarat mengikat dapat mengakibatkan akad menjadi batal
1. Perikatan dalam KUHPerdata mencakup berbagai jenis perikatan seperti perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, perikatan bersyarat, dengan ketetapan waktu, alternatif, tanggung renteng, dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, serta perikatan ancaman hukuman.
2. Perikatan untuk memberikan sesuatu membebankan kewajiban kepada debitur untuk menyerahkan barang dan
3. FUNGSI ASAS
Contoh Fondasi rumah membangun sistem rumah, jendela, genteng dan tembok.
Fondasi juga menjadi sistem untuk mengecek apakah genteng, tembok, jendela itu sudah cocok.
5. KONSENSUALISME
SEPAKAT
PASAL 1320 ayat (1)
Konsensus antara dua belah pihak
Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah
adanya kata kesepakatan antara kedua belah
pihak
6. KONSENSUALISME DALAM ISLAM
Beberapa dasar dari Asas Konsensualisme dalam Islam:
1. Surat An-Nisaa: 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara
kamu”.
2. Sabda Nabi Saw.; Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat”
3. Kaidah hukum Islam: Pada asasnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat
hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan dalam janji itu
Dengan asas ini perjanjian dikatakan telah lahir apabila ada kata sepakat atau
persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
Bertemunya (persesuaian) kehendak dalam Ijab-Qabul menjadi sumber kewajiban
kontraktual.
7. KEBEBASAN BERKONTRAK
Konsep
berdasarkan
tangkapan
Pasal 1338 ayat (1)
Bebas Untuk?
“Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka
yang membuatnya”
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. Menentukan bentuk perjanjian
Memiliki sifat
UNIVERSIAL
(melampaui batas
negara)
8. KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM ISLAM (IBAHAH)
ُةَلَامَعُامل ىِف ُلْصَالَأَّتَح ىةَحََبىإلَأََّ َََُُْت يَلَع ُلْيىلَُالاَاىمىمِر
Pada dasarnya semua bentuk muamalah hukumnya
boleh sebelum ada dalil yang menunjukkan
keharamannya
Kebebasan yang dimaksud tidak bersifat mutlak, kebebasan tersebut
harus sesuai dengan asas kemaslahatan. Dalam KUHPerdata asas
kebebasan berkontrak dibatasi oleh hal berikut:
1. Harus memenuhi syarat sahnya perjanjian
2. Tidak dilarang oleh UU
3. Tidak bertentangan dengan kebiasaan
4. Dilaksanakan dengan itikad baik
5. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
ىودُقُْعلىَب واُفَْوأ واُنَآم ََنىذَلا اَاََُّأََي
Al-’uqud dalam ayat tersebut
bentuknya umum yang dimaknai
semua akad. Mengindikasikan
bahwa segala macam akad boleh
dilakukan.
11. ASAS KEKUATAN MENGIKAT
MENGIKAT
Pasal 1338 KUHPerdata
MENGIKAT
“Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”
Tidak dapat ditarik
kembali secara sepihak
Mengandung
akibat hukum
12. ASAS KEKUATAN MENGIKAT DALAM ISLAM
MENGIKAT
Al-Maidah Ayat 1
MENGIKAT
Wahai orang-orang beriman
penuhilah akad-akad itu
Tidak dapat ditarik
kembali secara sepihak
Mengandung
akibat hukumIsi tidak boleh
diubah
13. PRIBADI
MENGIKAT
Pasal 1315
PASAL 1340
“Pada umumnya, seseorang
tidak dapat mengadakan
perikatan atau perjanjian,
selain untuk dirinya sendiri”
“perjanjian hanya berlaku
pada pihak yang
membuatnya‟
Pasal 1317
“dapat pula perjanjian diadakan
untuk kepentingan pihak ketiga,
apabila suatu perjanjian yang
dapat dibuat untuk diri sendiri,
atau suatu pemberian kepada
orang lain, mengandung suatu
syarat semacam itu”.
15. ASAS KEADILAN (‘ADALAH)
KEADILAN
‘ADALAH DALAM TRANSAKSI
Jual beli barang jauh di bawah harga wajar karena penjualnya amat
memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup primernya.
Sebaliknya jual beli karena jauh di atas harga wajar karena pembeli
amat memerlukan barang itu.
Ibnu Taimiyah: “Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan
keadilan dan menjauhkan penganiayaan (kezaliman)
18. KESEIMBANGAN
KEPASTIAN HUKUM
Asas Pacta sun Servada: Bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati subtansi kontrak
yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layakanya Undang-Undang.