Hukum perdata

1. PERJANJIAN, PRESTASI, DAN
WANPRESTASI

2. PERSETUJUAN/PERJANJIAN
Menurut 1313 BW diartikan sebagai perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih
Lahir suatu hubungan hukum antara dua orang/pihak atau lebih yang dinamakan
perikatan
Contoh: Perjanjian Jual Beli, perjanjian Sewa Menyewa

3. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (1320BW)
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (28,1312 BW);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (1329 BW);
3. Suatu pokok persoalan (objek) tertentu (1332 BW); dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (causa halal) (1335 BW)
4 syarat ini merupakan syarat prinsipil artinya menurut hukum, tanpa pemenuhan 4
syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

4. KETENTUAN SYARAT SAH PERJANJIAN
Syarat tentang kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif karena
mengatur tentang orang/pihak dalam perjanjian
Syarat tentang adanya pokok persoalan dan sebab yang tidak terlarang disebut
syarat objektif karena mengatur mengenai obyek perjanjian yang dilakukan
Jika salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian “dapat
dibatalkan” (salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan)
Jika syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian “batal demi hukum”
(tidak perlu dimintakan kepada pengadilan)

5. SYARAT KESEPAKATAN
Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan
kebebasan (konsensual) dan tidak boleh ada salah satu atau lebih tiga unsur berikut:
1. Unsur Paksaan (dwang)
2. Unsur Kekeliruan (dwaling)
3. Unsur Penipuan (bedrog)

6. SYARAT KECAKAPAN
Pada hakikatnya, perjanjian merupakan perbuatan hukum sehingga untuk dapat
melaksanakannya para pihak di dalam persetujuan diharuskan cakap (orang dewasa
dan sehat pikirannya). Tidak cakap membuat perjanjian :
1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele): dewasa tetapi gila,
pemabuk, dan/atau pemboros
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang
(ketentuan ini telah dihapus oleh Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974) suami istri
berhak melakukan perbuatan hukum

7. SYARAT SUATU POKOK TERTENTU
Menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya (benda berwujud atau tidak berwujud,
benda bergerak atau tidak bergerak). Hal yang perlu ditegaskan mengenai:
1. Jenis barang
2. Kualitas dan mutu barang
3. Buatan pabrik dan dari negara mana
4. Buatan tahun berapa
5. Warna barang
6. Ciri khusus barang tersebut
7. Jumlah barang
8. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu

8. SYARAT SEBAB YANG TIDAK DILARANG
Isi perjanjian harus diperbolehkan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum serta kesusilaan

9. PRESTASI
Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang/pihak atau lebih,
dalam hal mana pihak yang satu berhak atas sesuatu (prestasi), sedangkan pihak
lainnya berkewajiban untuk memenuhi sesuatu (kontra prestasi)
Prestasi erat kaitannya dengan obyek perikatan
Dengan adanya prestasi yang berupa janji-janji maka timbul hak dan kewajiban
dari dan kepada para pihak dalam perikatan

10. SIFAT UMUM PRESTASI
Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
Dapat dimungkinkan
Diperbolehkan oleh hukum
Harus ada manfaat bagi para pihak dalam perikatan
Dapat terdiri dari satu atau beberapa perbuatan

11. 3 BENTUK PRESTASI
Perikatan untuk memberikan sesuatu
Contoh: Perjanjian jual-beli
Perikatan untuk berbuat sesuatu
Contoh: Perjanjian ketenagakerjaan
Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu
Contoh: Perjanjian agunan

12. WANPRESTASI
Alpa atau lalai; luput janji atau ingkar
Suatu kejadian dimana seseorang atau salah satu pihak dalam perikatan tidak
melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru
Perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan
Perbuatan tidak memenuhi janji yang telah diberikan, padahal janji itu sudah
mengikat dirinya

13. 2 MACAM TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN
Karena kesalahan, kesengajaan atau kelalaian salah satu pihak. Beberapa
bentuknya:
a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali yang menjadi kewajiban yang telah disanggupi
b. Prestasi telah dipenuhi tetapi keliru dan tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan
c. Prestasi telah dipenuhi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari waktu yang telah
ditentukan Bersama
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
Karena keadaan memaksa (overmacht/forje majeure)

14. TERIMA KASIH

15. Hukum Perdata,Dagang, dan Peradilan Pajak
15/09/2022
1
Badan Usaha di Indonesia
Okta S. Hartadinata

16. Maatschap (Pasal 1618 -1623 BW)
 Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang
atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu
dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi
keuntungan yang terjadi karenanya (Pasal 1618 BW)
 Persekutuan perdata mempunyai tujuan:
 Diperuntukan terhadap kegiatan yang bersifat komersial
 Persekutuan menjalankan kegiatan profesi yang sejenis
 Persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan
profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak
atas nama sendiri serta bertanggung jawab terhadap pihak
ketiga (Pasal 3 angka 3 PermenkumHAM No. 17Tahun 2018)
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
2

17. Pendirian Maatschap
 Sesuai Peraturan MenkumHAM No. 17Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma,
dan Persekutuan Perdata untuk menjamin kepastian hukum
bagi para sekutu, pemerintah telah mewajibkan pendirian
persekutuan perdata harus dilakukan dengan akta tertulis
yang dibuat dihadapan notaris
 Surat KeteranganTerdaftar (SKT): tanda bukti yang
diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Hukum dan HAM atas pendaftaran
CV, Firma dan Persekutuan Perdata
 Ketentuan PermenkumHAM No. 17Tahun 2018 berlaku
mulai 1 Agustus 2018
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
3

18. Pendaftaran Maatschap
 Permohonan pendaftaran pendirian Maatschap diajukan oleh Pemohon
yang memberikan kuasa ke Notaris kepada MenkumHAM melalui
Sistem Administrasi Badan Usaha paling lama 60 hari terhitung sejak
tanggal akta pendirian Maatschap telah ditandatangani (apabila lewat
tidak dapat diajukan) dengan membayar biaya sesuai ketentuan PNBP
yang berlaku
 Permohonan pendaftaran pendirian harus didahului dengan pengajuan
nama Maatschap
 Pengajuan nama dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama yang
memuat paling sedikit:
 Nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Maatschap dari
bank persepsi sesuai ketentuan PNBP yang berlaku
 Nama Maatschap yang dipesan
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
4

19. Ketentuan terkait pengajuan nama
Maatschap
 Ditulis dengan huruf latin
 Belum dipakai secara sah oleh Maatschap lain dalam Sistem
Administrasi Badan Usaha
 Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan
 Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara,
lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali
mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan
 Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau
rangkaian huruf yang tidak membentuk kata
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
5

20. Persetujuan Pemakaian Nama
Maatschap memuat
 Nomor pemesanan nama Maatschap
 Nama Maatschap yang dapat dipakai
 Tanggal pemesanan
 Tanggal daluwarsa
 Kode pembayaran
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
6

21. Dokumen yang disimpan Notaris
 Minuta akta pendirian Maatschap yang paling sedikit
memuat:
 Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan
pekerjaan
 Kegiatan usaha
 Hak dan kewajiban para pendiri
 Jangka waktu Maatschap
 Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap
Maatschap
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
7

22. Organ Maatschap
 Sekutu
 Pengurus/Direksi
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
8

23. Pertanggungjawaban Maatschap
 Penuh sampai harta pribadi para sekutu
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
9

24. Pembubaran Maatschap
(Pasal 20 ayat 2 PermenkumHAM No. 17/2018)
 Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan
Maatschap atau tujuan Maatschap telah tercapai;
 Karena dikehendaki para sekutu; atau
 Alasan lain
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
10

25. Kelengkapan Pengajuan Permohonan
Pendaftaran Pembubaran Maatschap
 Akta pembubaran,
 Putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran, atau
 Dokumen lain yang menyatakan pembubaran
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
11

26. Firma (Pasal 16 – 35 KUHD)
 Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk
melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama (Pasal 16
KUHD)
 Firma merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih
dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, dimana tanggung
jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan laba
yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama,
demikian pula jika menderita kerugian, akan dipikul bersama.
 Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus
menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama
persekutuan (Pasal 3 angka 2 PermenkumHAM No. 17Tahun
2018)
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
12

27. Pendirian Firma
 Sesuai Peraturan MenkumHAM No. 17Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma,
dan Persekutuan Perdata untuk menjamin kepastian hukum
bagi para sekutu, pemerintah telah mewajibkan pendirian
firma harus dilakukan dengan akta tertulis yang dibuat
dihadapan notaris
 Surat KeteranganTerdaftar (SKT): tanda bukti yang
diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Hukum dan HAM atas pendaftaran
CV, Firma dan Persekutuan Perdata
 Ketentuan PermenkumHAM No. 17Tahun 2018 berlaku
mulai 1 Agustus 2018
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
13

28. Pendaftaran Firma
 Permohonan pendaftaran pendirian Firma diajukan oleh Pemohon yang
memberikan kuasa ke Notaris kepada MenkumHAM melalui Sistem
Administrasi Badan Usaha paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal
akta pendirian Firma telah ditandatangani (apabila lewat tidak dapat
diajukan) dengan membayar biaya sesuai ketentuan PNBP yang berlaku
 Permohonan pendaftaran pendirian harus didahului dengan pengajuan
nama Firma
 Pengajuan nama dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama yang
memuat paling sedikit:
 Nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Firma dari bank
persepsi sesuai ketentuan PNBP yang berlaku
 Nama Firma yang dipesan
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
14

29. Ketentuan terkait pengajuan nama
Firma
 Ditulis dengan huruf latin
 Belum dipakai secara sah oleh Firma lain dalam Sistem
Administrasi Badan Usaha
 Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan
 Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara,
lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali
mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan
 Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau
rangkaian huruf yang tidak membentuk kata
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
15

30. Persetujuan Pemakaian Nama
Firma memuat
 Nomor pemesanan nama Firma
 Nama Firma yang dapat dipakai
 Tanggal pemesanan
 Tanggal daluwarsa
 Kode pembayaran
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
16

31. Dokumen yang disimpan Notaris
 Minuta akta pendirian Firma yang paling sedikit memuat:
 Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan
pekerjaan
 Kegiatan usaha
 Hak dan kewajiban para pendiri
 Jangka waktu Firma
 Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Firma
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
17

32. Organ Firma
 Sekutu
 Pengurus/Direksi
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
18

33. Pertanggungjawaban Firma
 Penuh sampai harta pribadi para sekutu
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
19

34. Pembubaran Firma
(Pasal 20 ayat 2 PermenkumHAM No. 17/2018)
 Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan Firma
atau tujuan Firma telah tercapai;
 Karena dikehendaki para sekutu; atau
 Alasan lain
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
20

35. Kelengkapan Pengajuan Permohonan
Pendaftaran Pembubaran Firma
 Akta pembubaran,
 Putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran, atau
 Dokumen lain yang menyatakan pembubaran
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
21

36. CV (Commanditaire Vennotschaap)
 Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau
disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau
antara beberapa orang persero yang bertanggungjawab secara
tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih
sebagai pemberi pinjaman uang (Pasal 19 KUHD)
 Perseroan Komanditer ialah suatu bentuk perjanjian kerja sama
untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia
memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh
dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang
memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan
serta bertanggungjawab terbatas pada kekayaan yang
diikutsertakan dalam perusahaan itu
 Pasal 19, 20, 21 KUHD
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
22

37. Pendirian CV
 Sesuai Peraturan MenkumHAM No. 17Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma,
dan Persekutuan Perdata untuk menjamin kepastian hukum
bagi para sekutu, pemerintah telah mewajibkan pendirian CV
harus dilakukan dengan akta tertulis yang dibuat dihadapan
notaris
 Surat KeteranganTerdaftar (SKT): tanda bukti yang
diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Hukum dan HAM atas pendaftaran
CV, Firma dan Persekutuan Perdata
 Ketentuan PermenkumHAM No. 17Tahun 2018 berlaku
mulai 1 Agustus 2018
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
23

38. Pendaftaran CV
 Permohonan pendaftaran pendirian CV diajukan oleh Pemohon yang
memberikan kuasa ke Notaris kepada MenkumHAM melalui Sistem
Administrasi Badan Usaha paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal
akta pendirian CV telah ditandatangani (apabila lewat tidak dapat
diajukan) dengan membayar biaya sesuai ketentuan PNBP yang berlaku
 Permohonan pendaftaran pendirian harus didahului dengan pengajuan
nama CV
 Pengajuan nama dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama yang
memuat paling sedikit:
 Nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV dari bank
persepsi sesuai ketentuan PNBP yang berlaku
 Nama CV yang dipesan
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
24

39. Ketentuan terkait pengajuan nama
CV
 Ditulis dengan huruf latin
 Belum dipakai secara sah oleh CV lain dalam Sistem
Administrasi Badan Usaha
 Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan
 Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara,
lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali
mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan
 Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau
rangkaian huruf yang tidak membentuk kata
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
25

40. Persetujuan Pemakaian Nama CV
memuat
 Nomor pemesanan nama CV
 Nama CV yang dapat dipakai
 Tanggal pemesanan
 Tanggal daluwarsa
 Kode pembayaran
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
26

41. Dokumen yang disimpan Notaris
 Minuta akta pendirian CV yang paling sedikit memuat:
 Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan
pekerjaan
 Kegiatan usaha
 Hak dan kewajiban para pendiri
 Jangka waktu CV
 Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
27

42. Organ CV
 Sekutu
 Pengurus/Direksi
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
28

43. Pertanggungjawaban CV
 Penuh sampai harta pribadi untuk para sekutu aktif
 Terbatas sampai harta yang disertakan untuk para sekutu pasif
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
29

44. Pembubaran CV
(Pasal 20 ayat 2 PermenkumHAM No. 17/2018)
 Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV atau
tujuan CV telah tercapai;
 Karena dikehendaki para sekutu; atau
 Alasan lain
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
30

45. Kelengkapan Pengajuan Permohonan
Pendaftaran Pembubaran CV
 Akta pembubaran,
 Putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran, atau
 Dokumen lain yang menyatakan pembubaran
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
31

46. Kuis
 Perbedaan antara Persekutuan Perdata dengan Firma adalah:
a. Persekutuan Perdata diperuntukan terhadap kegiatan yang bersifat
komersial
b. Firma diperuntukan terhadap kegiatan yang bersifat komersial
c. Persekutuan Perdata menjalankan kegiatan profesi yang sejenis
d. Firma menjalankan kegiatan profesi yang sejenis
 Sebutkan landasan penyebab pembubaran Persekutuan Perdata, Firma, dan
CV! Sebutkan dasar hukumnya
15/09/2022
Okta S. Hartadinata
32

47. Hukum Perdata,Dagang, dan Peradilan Pajak
22/09/2022
1
Badan Hukum di Indonesia
Okta S. Hartadinata

48. Badan Hukum
 Suatu entitas/badan yang memiliki kemampuan untuk
melakukan perbuatan hukum sendiri sebagai layaknya subyek
hukum.
 Entitas/badan tersebut memiliki kemandirian, memiliki
kekayaan dan tanggung jawab mandiri yang terlepas dari
tanggung jawab pendiri.
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
2

49. Perseroan Terbatas (PT)
 PT berasal dari kata NV (NaamlozeVennotschaap) atau Perseroan
Tanpa Nama, artinya perseroan tidak boleh menggunakan nama
dari pendirinya (perseronya) dan harus mencantumkan tujuan
usaha sebagai identifikasi perusahaannya.
 Kemudian bentuk tanggung jawab yang terbatas bagi para
pemegang sahamnya sehinggga dalam bahasa Indonesia disebut
PerseroanTerbatas (PT).
 PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini
serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 1 UU 40/2007
tentang PT)
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
3

50. Unsur Unsur Penting Pengertian PT
 Memiliki status badan hukum
 Merupakan persekutuan modal
 Didirikan berdasarkan perjanjian
 Melakukan kegiatan usaha
 Modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
 Didirikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang PT serta peraturan pelaksanaannya
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
4

51. Perseroan Terbatas (PT)
Perubahan UU Cipta Kerja
 PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau
Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria
Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro
dan Kecil
(Pasal 109 UU 11/2020 tentang perubahan Pasal 1 angka 1 UU
40/2007 tentang PT)
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
5

52. Organ PT
 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): organ perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT
dan/atau anggaran dasar.
 Direksi: organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan
maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 Dewan Komisaris: organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran
dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
6

53. Pertanggung jawaban PT
 Terbatas modal yang disetor
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
7

54. Pendirian PT
(Pasal 109 UU 11/2020 tentang perubahan Pasal 7 UU 40/2007 tentang PT)
1. PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris
yang dibuat dalam Bahasa Indonesia
2. Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat
PT didirikan
3. Ketentuan ayat 2 tidak berlaku dalam rangka peleburan
4. PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan
kepada Kementerian Hukum dan HAM dan mendapatkan
bukti pendaftaran
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
8

55. Ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau
lebih tidak berlaku bagi:
(Pasal 109 UU11/2020 tentang perubahan Pasal7(7) UU40/2007 tentang PT)
 PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara
 Badan Usaha Milik Daerah
 Badan Usaha Milik Desa
 PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga
penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-
Undang tentang Pasar Modal; atau
 PT yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
9

56. Pendirian PT Perorangan
(Pasal 109 UU 11/2020 tentang perubahan Pasal 153A UU 40/2007 tentang PT)
1. PT yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat
didirikan oleh 1 orang
2. Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan
berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam
Bahasa Indonesia
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PT untuk Usaha
Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8Tahun 2021
WNI yang mendirikan perusahaan perorangan harus memenuhi
persyaratan:
 Berusia paling rendah 17 tahun; dan
 Cakap hukum
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
10

57. Pembubaran PT
(Pasal 142 UU No. 40/2007)
 Berdasarkan keputusan RUPS;
 Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam
anggaran dasar telah berakhir;
 Berdasarkan penetapan pengadilan;
 Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan
niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta
pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 Karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit berada
dalam keadaan insolvensi; atau
 Karena dicabutnya izin usaha PT sehingga mewajibkan PT
melakukan likuidasi
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
11

58. Yayasan
 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di
bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai
anggota (Pasal 1 angka 1 UU 16/2001 jo UU 28/2004 tentang
Yayasan)
 Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang
pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan
badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
12

59. Organ Yayasan
 Pembina: organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak
diserahkan kepada pengurus atau pengawas (Pasal 28 ayat 1 UU
Yayasan)
 Pengurus: organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan
(Pasal 31 ayat 1 UU Yayasan)
 Pengawas: organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan
serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan
kegiatanYayasan (Pasal 40 ayat 1 UU Yayasan)
Pembina, pengurus, dan pengawasYayasan dilarang merangkap
sebagai direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas
dari badan usaha yang dibentukYayasan
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
13

60. Pertanggung jawaban Yayasan
 Terbatas modal yang disetor
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
14

61. Pendirian Yayasan
(Pasal 9 UU 16/2001 jo UU 28/2004 tentang Yayasan)
1. Yayasan didirikan oleh 1 orang atau lebih dengan
memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai
kekayaan awal
2. PendirianYayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat
dalam bahasa Indonesia
3. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
15

62. Pembubaran Yayasan
(Pasal 62 UU 16/2001 jo UU 28/2004 tentang Yayasan)
 Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah
berakhir;
 TujuanYayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah
tercapai atau tidak tercapai;
 Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap berdasarkan alasan:
 Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 Harta kekayaanYayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya
setelah pernyataan pailit
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
16

63. Koperasi
 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan
(Pasal 1 angka 1 UU 25/1992 tentang Perkoperasian)
 Koperasi Primer: koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang seorang
 Koperasi Sekunder: koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan koperasi
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
17

64. Organ Koperasi
 Rapat Anggota: merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam koperasi
 Pengurus: merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota; dipilih
dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota;
bertugas mengelola koperasi dan usahanya
 Pengawas: bertanggung jawab kepada Rapat Anggota; dipilih
dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota;
bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
18

65. Pertanggung jawaban Koperasi
 Terbatas modal yang disetor
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
19

66. Pembentukan Koperasi
Pasal 6 UU No. 25/1992
 Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang
 Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi
Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang
memuatAnggaran Dasar (Pasal 7 ayat 1)
Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara
republik Indonesia (Pasal 7 ayat 2)
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya
disahkan oleh Pemerintah (Pasal 9)
Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia (Pasal 10 ayat 3)
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
20

67. Pembubaran Koperasi
(Pasal 46 UU No. 25/1992)
 Keputusan Rapat Anggota
 Keputusan pemerintah apabila:
 Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak
memenuhi ketentuan Undang-Undang;
 Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan;
 Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
21

68. Kuis
 Berikut adalah organ yang terdapat dalamYayasan:
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Dewan Komisaris
b. Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas
c. Rapat Anggota, Direksi, Dewan Komisaris
d. Pembina, Pengurus, Pengawas
 Koperasi yang keanggotaannya terdiri dari orang seorang disebut:
a. Koperasi Primer
b. Koperasi Sekunder
c. KoperasiTersier
d. Koperasi Komplementer
 Sebutkan landasan penyebab pembubaran PerseroanTerbatas! Sebutkan dasar
hukumnya
22/09/2022
Okta S. Hartadinata
22