Uploaded byDeddy Supriady Bratakusumah
Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru
Dokumen tersebut membahas strategi pembentukan daerah otonom di masa mendatang, termasuk syarat-syarat pembentukan daerah baru, permasalahan yang ada, dan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa poin penting adalah perlunya evaluasi menyeluruh mengenai pemekaran daerah, pemekaran daerah sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat, dan perlu dipersiapkan secara matang
More Related Content
![Si̇ni̇r si̇stemi̇ni̇n geli̇şi̇mi̇ 14 2013.p ]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sinirsisteminingeliimi-142013-140930132853-phpapp02-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Strategi Pembentukan Daerah Otonom Baru
- 1. STRATEGI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMDI MASA MENDATANG DEDDY S. BRATAKUSUMAH. PhD deddys@bappenas.go.id 0816968367 2008
- 2. 08/31/16 DSB-OTDA MENURUT UUD1945 PASAL 18 NEGARA KESATUAN R.I DAERAH PROPINSI DAERAH KABUPATEN DAERAH KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI : - ASAS OTONOMI - PEMBANTUAN
- 3. 08/31/16 DSB-OTDA 3 FILOSOFIOTONOMI DAERAH “BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE” (MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT) ARTINYA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT BUKAN MENINGKATKAN KEKUASAAN
- 4. 08/31/16 DSB-OTDA 4 TUJUANPEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN: 1. PENINGKATAN PELAYANAN 2. PERTUMBUHAN DEMOKRATISASI 3. PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN 4. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH 5. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN 6. PENYERASIAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH 7. EFISIENSI 8. MEMPERPENDEK RENTANG KENDALI 9. MEMPERPENDEK JARAK MENGADU (COMPLAINT)
- 5. 08/31/16 DSB-OTDA 5 PEMEKARANSETELAH MENCAPAI BATAS MINIMAL USIA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN {Psl 4 (4)} SUBSTANSI UNDANG- UNDANG DIMAKSUD MENCAKUP Psl {4 (2)} : • NAMA • CAKUPAN WILAYAH • BATAS • IBUKOTA • KEWENANGAN • PEJABAT KEPALA DAERAH • PENGISIAN DPRD • PENGALIHAN PEGAWAI • PENDANAAN • PERALATAN DAN DOKUMEN • PERANGKAT DAEARAH PEMBENTUKAN DAERAH DAPAT BERUPA {Psl 4 (3)}: • PENGGABUNGAN BEBERAPA DAERAH • PENGGABUNGAN SEBAGIAN DAERAH YANG BERSANDINGAN • PEMEKARAN DARI SATU DAERAH MENJADI DUA DAERAH ATAU LEBIH PEMBENTUKAN DAERAH • PROVINSI: 10 TAHUN • KABUPATEN/KOTA: 7 THN • KECAMATAN: 5 TAHUN
- 6. 08/31/16 DSB-OTDA 6 SYARATADMINISTRATIF PEMBENTUKAN PROVINSI Pasal 5 Ayat (2) 1. ASPIRASI MASYARAKAT. 2. KEP. DPRD KAB/KOTA & PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA MASING-2 YG AKAN MENJADI CAKUPAN PROV. 3. KEP. DPRD PROV/INDUK. 4. REKOMENDASI GUBERNUR/INDUK. 5. REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI 1. ASPIRASI MASYARAKAT. 2. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA. 3. PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA. 4. KEPUTUSAN DPRD PROVINSI/INDUK. 5. REKOMENDASI GUBERNUR/INDUK. 6. REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA Pasal 5 Ayat (3)
- 7. 08/31/16 DSB-OTDA 7 SYARATTEKNIS 1. KEMAMPUAN EKONOMI. 2. POTENSI DAERAH. 3. SOSIAL BUDAYA. 4. SOSIAL POLITIK. 5. KEPENDUDUKAN. 6. LUAS DAERAH. 7. PERTAHANAN. 8. KEAMANAN 9. FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTDA (KEMAMPUAN KEUANGAN,TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, RENTANG KENDALI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)
- 8. 08/31/16 DSB-OTDA 8 SYARATFISIK KOTA PROVINSI KABUPATEN • PALING SEDIKIT 4 KECAMATAN • SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN • PALING SEDIKIT 5 KECAMATAN • LOKASI CALON IBUKOTA • SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN • PALING SEDIKIT 5 KABUPATEN/KOTA • LOKASI CALON IBUKOTA • SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
- 9. 08/31/16 DSB-OTDA 9 PENGHAPUSANDAN PENGGABUNGAN DAERAH • DAERAH DAPAT DIHAPUS DAN DIGABUNG DENGAN DAERAH LAIN, APABILA TIDAK MAMPU MENYELENGGARAKAN OTDA {Pasal 6 Ayat (1)} DAN DILAKUKAN SETELAH PROSES EVALUASI {6 Ayat (2)} • PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH DITETAPKAN DENGAN UU {7 Ayat (1)} • PERUBAHAN BATAS DAERAH, PERUBAHAN NAMA DAERAH, PEMBERIAN NAMA BAGIAN RUPA BUMI, SERTA PERUBAHAN NAMA, ATAU PEMINDAHAN IBUKOTA YANG TIDAK MENGAKIBATKAN PENGHAPUSAN SUATU DAERAH DITETAPKAN DENGAN PP {7 Ayat (2)} • PERUBAHAN DIMAKSUD DILAKUKAN ATAS USUL DAN PERSETUJUAN DAERAH YBS {Pasal 7 Ayat(3)} • TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH DIATUR DENGAN PP {Pasal 8}
- 10. 08/31/16 DSB-OTDA 10 EKSESEKSES PEMEKARAN DAERAH • USULAN PEMEKARAN DAERAH SENANTIASA LEKAT DENGAN TUDINGAN REKAYASA ELIT POLITIK LOKAL • BEBERAPA DAERAH HASIL PEMEKARAN TIDAK MENUNJUKAN PERKEMBANGAN YANG LEBIH BAIK KETIMBANG KETIKA DAERAH TERSEBUT MASIH BERSATU DENGAN INDUKNYA • SECARA FISIK DI LAPANGAN PENENTUAN BATAS DAERAH MENIMBULKAN KONFLIK TERSENDIRI DIANTARA DAERAH INDUK DAN DAERAH PEMEKARAN • INFRASTRUKTUR UNTUK PEMERINTAHAN PADA DAERAH HASIL PEMEKARAN MEMERLUKAN INVESTASI YANG AMAT BESAR • DAERAH OTONOM BARU SEBAGIAN BESAR TIDAK SIAP MENGHADAPI PERSOALAN YANG MENDASAR
- 11. 08/31/16 DSB-OTDA 11 PERMASALAHANPEMEKARAN DAERAH • DAERAH BERLOMBA-LOMBA UNTUK MENCIPTAKAN DAERAH OTONOM BARU • DAERAH YANG SUDAH DIMEKARKAN TERNYATA TIDAK MAMPU MENUNJUKAN KEMAMPUANNYA SEBAGAI DAERAH OTONOM • KENYATAANNYA PEMEKARAN INI MENJADI BEBAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (DAERAH INDUK)
- 12. 08/31/16 DSB-OTDA 12 PERMASALAHANPEMEKARAN DAERAH NO MASALAH JUMLAH DOB PERSEN 1 DAERAH INDUK BELUM MENYERAHKAN PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN 50 87,71 2 DAERAH INDUK YANG BELUM MEMBANTU DOB SESUAI UU PEMBENTUKAN 51 89,48 3 DAERAH YANG BELUM MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG JELAS 45 78,94 4 PNS SULIT PINDAH DARI DAERAH INDUK ATAU TEMPAT LAIN KE DOB MAUPUN SEBALIKNYA 48 84,20 5 PENGISIAN JABATAN YANG TIDAK BERDASARKAN STANDARD KOMPETENSI 13 22,80 6 DOB YANG BELUM MEMILIKI RENCANA TATA RUANG WILAYAH 52 91,23 7 DAERAH YANG SUDAH MEMILKI SARANA DAN PRASARANA MEMADAI 57 100 SUMBER: DEPDAGRI EVALUASI TERHADAP 2 PROP DAN 55 KAB/KOTA, TH 2005
- 13. 08/31/16 DSB-OTDA 13 MORATORIUM DENGANBERBAGAI EKSES YANG DITEMUKAN DALAM PEMEKARAN DAERAH. PRESIDEN BERKALI-KALI MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN MORATORIUM TERHADAP PEMEKARAN DAERAH TAPI APALAH ARTINYA ANJURAN INI, KARENA PRESIDEN TIDAK MEMILIKI “HAK VETO” TERHADAP RUU PRESIDEN BISA MENUNJUKAN “PROTES” DENGAN CARA TIDAK MEMBUAT “AMPRES”, BAHKAN TIDAK MENANDATANGANI UU HASIL INISIATIF DPR
- 14. 08/31/16 DSB-OTDA 14 PEMEKARAN MERUPAKAN SALAH SATU CARA UNTUK MEMBENTUK DAERAH SELAIN PENGGABUNGAN BAHKAN PEMBUBARAN JADI BUKAN SESUATU YANG ANEH MESTINYA MENJADI OTORITAS PEMERINTAH PUSAT, KARENA KITA MEMILIH NKRI TUJUAN NYATANYA ADALAH UNTUK MENDEKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT, MEMPERPENDEK RENTANG KENDALI, DAN PEMBERDAYAAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- 15. 08/31/16 DSB-OTDA 15 PERSEPSIPARA PENGGAGAS PEMEKARAN DENGAN PEMEKARAN MAKA DIDAPAT KEKUASAAN BARU SEHINGGA BERWENANG MENGELOLA SUMBER DAYA YANG ADA DIDAERAH BARU MENDAPAT JATAH DAU, DAK, BAGI HASIL DAN BERBAGAI PROGRAM LAINNYA MENJADI AJANG BARU KIPRAH POLITIK PARA POLITISI LOKAL (BAIK YANG TULUS MAUPUN OPORTUNIS), JADI PENGURUS PARPOL, ATAU ANGGOTA DPRD MUNCUL PETA BARU KEKUATAN POLITIK
- 16. 08/31/16 DSB-OTDA 16 DIKOTOMIPEMEKARAN PEMEKARAN PADA HAKEKATNYA BERADA PADA RANAH EKSEKUTIF, JADI MESTINYA YANG MENGATUR INI ADALAH PEMERINTAH TETAPI PEMBENTUKAN DAERAH HARUS DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG, PADAHAL DPR-LAH YANG MEMILIKI HAK LEGISLASI (DPD SANG PENGAWAL OTONOMIPUN TAK MEMILIKI HAK LEGISLASI), DPR MEMILIKI HAK INISIATIF MENGAJUKAN RUU (TENTU JUGA RUU PEMBENTUKAN DAERAH)
- 17. 08/31/16 DSB-OTDA 17 AKIBATDIKOTOMI PEMEKARAN DAPAT DIUSULKAN MELALUI DUA PINTU, DITOLAK DI PEMERINTAH DIAJUKAN LAGI LEWAT DPR PADAHAL DPR TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI UNTUK MENILAI KONDISI DAN POTENSI DAERAH YANG AKAN DIMEKARKAN DAN DAERAH INDUK YANG AKAN DITINGGALKAN KONDISI DIKOTOMI INI MENGAKIBATKAN “TERBUKANYA” PRAKTEK SUAP, DIBERBAGAI PINTU, YANG DITANGANI OLEH BERBAGAI “CALO”
- 18. 08/31/16 DSB-OTDA 18 JALANKELUAR ADA KEMAUAN POLITIK YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN BERJIWA KENEGARAWANAN DARI PEMERINTAH, DPR DAN DPD, UNTUK MENGEVALUASI MENYELURUH IHWAL PEMEKARAN SEYOGYANYA PEMEKARAN BETUL-BETUL HAK PEMERINTAH PUSAT, KARENA KITA NKRI ASPEK SOSIO-POLITIS DILAKUKAN MANAKALA ASPEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TELAH MEMADAI
- 19. 08/31/16 DSB-OTDA 19 JALANKELUAR PEMEKARAN DAERAH HARUS MELALUI TAHAPAN PERSIAPAN ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN (DULU DENGAN DAERAH ADMINISTRATIF), DENGAN PERTIMBANGAN: - POTENSI DAN KONDISI DAERAH SERTA DAYA DUKUNG LINGKUNGAN - PERSIAPAN SDM APARATUR - PERSIAPAN KELEMBAGAAN, PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA PEMERINTAHAN - PERSIAPAN SARANA DAN PRASARANA - EVALUASI DAN PROYEKSI ATAS PEREKONOMIAN DAERAH INDUK DAN DAERAH BARU - SOSIALISASI KEPADA PARA PIHAK - PERSIAPAN BATAS DAERAH SECARA GEODETIS (DISERTAI DENGAN PETA DAN KOORDINAT)
- 20. 08/31/16 DSB-OTDA 20 STRATEGIDI MASA MENDATANG PEMBENTUKAN DAERAH HARUS SESUAI DENGAN FILOSOFI DAN AMANAT DARI KONSTITUSI, KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH BERBAGAI PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN DAERAH, SEYOGYANYA HARUS DIJALANKAN DENGAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, EVALUASI PENYELENGGARAAN DAERAH OTONOM, DAN POTENSI DAERAH HARUS MENJADI ACUAN BERSAMA DALAM MELAKUKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU, DAYA DUKUNG ALAM DAN LINGKUNGAN MERUPAKAN PEMBATAS YANG MUTLAK MENJADI ACUAN PEMBENTUKAN DAERAH.
- 21.
Editor's Notes
- #3 <number>