Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan penggunaan istilah Pamong Praja. Secara ringkas, Pamong Praja diartikan sebagai pembimbing masyarakat kerajaan atau negara, pengasuh masyarakat negara, dan pendidik masyarakat negara. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah penggunaan istilah Pamong Praja dan standar yang harus dimiliki oleh Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah.

1. VI. KEPEMIMPINAN PAMONG PRAJA
A. Pengertian & Penggunaan Istilah Pamong Praja
1. Pengertian Pamong Praja
Asal kata "pamong" berasal dari bahasa Jawa "among" atau “emong”.
Dari kata among atau emong kemudian menjadi pangamong atau
pangemong artinya orang yang mengasuh atau orang yang
membimbing atau orang yang mendidik.
Adapun istilah “praja" berasai dari bahasa Jawa kuno yang diartikan
kerajaan atau negara, misalnya Praja Ngamarto artinya Kerajaan
Ngamarto atau Pendowo .

2. Kata pamong praja diartikan sbg :
a. pembimbing kerajaan,
b. pengasuh negara,
c. pendidik negara.
Dalam sejarah tercatat bahwa kata among
merupakan metode terkenal sebagai
pendidikan Nasional Taman Siswo yang
didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro di
Yogyakarta tanggal 3 Juli 1992.

3. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Pamong Praja
berarti pegawai - Negeri yang
mengurus pemerintahan Negara.
Dalam Kamus Indonesia-Inggris
diterjemahkan Pamong Praja
sebagai Civil Service. Jadi
Pamong Praja dapat diartikan
sebagai pengasuh pemerintahan,
atau abdi mayarakat.

4. Dari istilah dan makna pamong praja
di atas dapat disimpulkan bahwa
pengertian pamong praja meliputi :
a. Pembimbing kerajaan artinya pembimbing
masyarakat kerajaan;
b. Pengasuh negara artinya pengasuh
masyarakat negara;
c. Pendidik negara artinya pendidik
masyarakat negara.

5. Pada masa kini Pamong Praia menurut Sadu
Wasistiono pada Temu Akbar Alumni Pendidikan
Pamong Praja Propinsi Jawa Barat pada tanggal
29 Maret 1999 dengan judul Redefinisi, Reposisi
dan Refungsianalisasi Korps Pamong Praia
(Wasistiono, 1999). Ditawarkannya definisi
Pamong Praja dengan paradigma baru, yaitu
sebagai berikut :
Pamong Praja adalah Aparatur (pusat maupun Daerah) yang
dididik secara khusus untuk menjalankan tugas-lugas
pemerintahan dengan kompetensi dasar Koordinasi,
Kolaborasi dan Konsensus (3K) dalam rangka memberikan
pelayanan umum serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6. Korps Pamong Praja juga harus melakukan
reposisi, dalam arti menata ulang kedudukan
dan hubungannya dengan pemerintah serta
partai yang berkuasa, sejalan dengan
kebijakan pemerintah nasional sebagaimana
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 1999 yang diperbaiki dengan
Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun1999
Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil.
Selain itu, Korps Pamong Praja harus
melakukan refungsionalisasi, yaitu menata
lagi fungsi-fungsi yang selama ini
dijalankan oleh pamong praja.

7. Perlu diakui secara jujur hahwa
selama ini fungsi-fungsi yang
dijalankan oleh Korps Pamong
Praja belum tampak secara jelas,
bercampur aduk karena adanya
pengembangan karier secara lintas
keahlian. Pada akhimya
pengetahuan dan kemahiran yang
dimiliki Korps Pamong Praja
menjadi tidak jelas juga,
sehingga sulit untuk
dikategorikan sebagai sebuah
profesi yang utuh dan mandiri.

8. Syarat untuk menjadi sebuah
profesi yang utuh dan mandiri
adalah:1. Disiapkan melalui pendidikan khusus;
2. Mengembangkan pekerjaan dan kariernya
melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat
khusus berkaitan dengan pendidikannya;
3. Tergabung dalam sebuah organisasi profesi;
4. Terikat pada kode etik.

9. Pada akhimya telah diperoleh sebuah
pengertian bahwa Pamong Praja
merupakan sebuah profesi umum
(general profession). Konsekuensi
logisnya profesi umum tersebut
dapat masuk ke mana-mana (fidak
spesifik) dan dapat dimasuki oieh
siapapun yang berminat dan memenuhi
syarat yang bersifat sangat
longgar.

10. B. Penggunaan istilah "Pamong Praja".
1. lnstitusi dan korps Pangreh Praja - istilah pada zaman penjajahan Belanda -
disebut dengan Binnenfanas Besfuvr (BB), terdiri dari para pejabat departemen
dalam negeri yang ditempatkan di daerah yang bertugas memelihara
ketentraman dan ketertiban serta menyelenggarakan kesejahteraan umum.
Tugas korps Pangreh Praja mencakup bidang yang sangat luas. Pada masa itu,
korps Pangreh Praja merupakan alat pemerintahan asing (Koesoemahatrnadja,
1979-44).
2. Pada masa sesudah kemerdekaan, istilah Pangreh Praja diganti menjadi Pamong
Praja dengan alasan bahwa kedudukan dan tugas Pangreh Praja dalam Negara
yang merdeka berbeda dengan pada masa penjajahan. Presiden R1 pada tahun
1953 mengatakan bahwa pengertian pamong lebih dalam artinya dari pada
pengertian pemimpin ataupun pengasuh. Prinsip pokok dalam mengemong
adaJah TUT WURI HANDAYANI, mengikuti di belakang tetapi tetap
mempengaruhi (dalam The Liang Gie, 1988:170);
Menurut Wajong (1972:13), bahwa dinas pemerintahan umum
dengan Pamong Prajanya merupakan organisasi tua, dimulai
dari kedatangan Belanda pada tahun 1596.
Adapun sejarah penggunaan istilah pamong antara lain :

11. 3. Dalam statuta 1PDN ditetapkan bahwa IPDN merupakan komponen
Kementrian Dalam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan
kedinasan Kader Pamong Praja.
4. Istilah Pamong Praja menurut Samadikoen (dalam The Liang Gie,
1988:171), tugas Pamong Praja dalam rangka dekosentrasi pada awal
kemerdekaan dapat diringkas menjadi tiga macam, yaitu:
a. Sebagai instansi penengah (arbiter), di antara
kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan
dan bermusuhan;
b. Sebagai instansi penghubung di antara lingkungan
hukum tata Negara yang berlain-lainan;
c. Sebagai pemelihara dari penegak ketentraman dan
keamanan umum dan dalam hubungan ini memiliki
hubungan yang erat sekali dengan jawatan kepolisian.

12. Konsep kepamongprajaan sebagai kualitas
berkembang sepanjang sejarah dan oleh sebab itu
mengandung arti:
a. Sebagai nomina (nama) beberapa institusi di lingkungan
Departemen Dalam Negeri, yaitu sebutan bagi pejabat pusat di
daerah pada zaman dahulu sampai sekitar tahun enam-puluhan
(korps Pangreh, kemudian Pamong Praja), sesudah itu dijadikan
sebutan sebagai unit kerja penegak hukum di lingkungan
pemerintah daerah, yaitu Polisi Pamong Praja.
b. Sebagai fungsi objektif di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri,
yang menjembatani tiap komponen dengan komponen lain, dan
hadir antara komponen sebuah system. Pemerintahan terdiri dari
beberapa kualitas ini sekaligus fungsi utama yang harus dipenuhi
agar kinerja pemerintahan berkualitas yaitu conducting,
coordinating, dan "all weather serving."

13. c. Sebagai lembaga di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Kualitas lembaga diharapkan profesional agar kinerjanya dapat
lebih baik dan berkualitas tinggi.
d. Sebagai kekuatan visioner yang mengatasi waktu dan tempat,
yaitu membaca tanda-tanda zaman, bersikap dalam ketidak-
pastian, dan mengantisipasi sejauh mungkin masa depan,
sehingga proses kesebangsaan dari kebhinekaan menuju
ketunggal-ikaan terus-menerus berjalan. Berdasarkan kekuatan
itu, kepamong-prajaan mengemban misi suci (mission sacre)
bangsa dan negara, yaitu mengelola keunikan tiap masyarakat
menjadi kekuatan mata-rantai nusantara, mengurangi
kesenjangan vertikal dan horizontal antar masyarakat
secepatnya dan memproses kesebangsaan guna mewujudkan
Bhineka Tunggal Ika. Misi itu diselenggarakan melalui strategi
pemerintahan yaitu redistribusi nilai--nilai yang dihasilkan oleh
subkultur ekonomi melalui pelayanan kepada subkultur
pelanggan, baik pelayanan civil sebagai kewajiban Negara
maupun pelayanan publik sebagai kewenangan pemerintah.

14. e. Sebagai pioner pertama, buah pemikiran besar, roh zaman,
yang berkualitas sebagai kenegerawanan, maka
kepamongprajaan berarti kemampuan membuat sejarah
(history making), sehingga buah pemikiran besar pamong praja
Indonesia - yaitu mereka yang memiliki kualitas
kepamongprajaan yang dapat mempengaruhi perjalanan
sejarah Indonesia di tengah-tengah dunia beratus-ratus tahun
kemudian.
Kepamong-prajaan pada puncak kualitasnya yaitu kenegarawanan, bukanlah
hanya milik Kementrian Dalam Negeri akan tetapi milik dunia.

15. C. Makna Strategis Pamong
PrajaPamong Praja tidak boleh diombang-ambingkan oleh pergolakan
politik di daerah, karena instansi ini ialah membina atau mendukung
dari ideologi Negara, alat dari Pancasila.
D. Standar Pamong Praja
Pamudji datam Pidato Ilmiah pada Hari Wisuda APDN Malang dan
Peresmian IIP Tanggal 25 Mei 1967 di Malang Berjudul “ Membina
Dinas Pamong Praja Ke Arah Dinas Karier Datam Administrasi
Negara “, menyatakan bahwa kepamongprajaan itu adalah "kualitas
kinerja yang secara objektif dibutuhkan,": profesi berkualitas
generalist, dan pertu dilembagakan menjadi dinas karier.

16. Pamong praja adalah aparatur pemerintah harus
mempunyai standar yang dapat diandalkan, guna
menunjang pelaksanaan pemerintahan, baik di pusat
maupun di daerah. Adapun standar Kepamongprajaan
Dalam Statuta IPDN dijelaskan bahwa standar
pamong praja adalah :
1. Pamong praja sebagai kader pemerintahan sipil di
lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah.
2. Pamong praja sebagai kader pemerintahan sipil
diperlukan pada setiap jenjang administratif
pemerintahan. Strukturya mengerucut. Di tingkat
Desa/Kelurahan diperlukan ribuan orang Pamong
Desa/Pamong Kelurahan, dan dipuncaknya Pamong
Bangsa/Negara, yaitu Presiden.

17. 3. Pamong praja generalis yang mengetahui dan mengenal sedikit
demi sedikit tentang semakin banyak hal. Dalam hubungan ini,
kepamongprajaan lebih sebagai seni (art) dan kreativitas
ketimbang tekhnik dan spesialisasi. Kualitas ini tidak dapat
dipenuhi oleh perguruan tinggi umum yang cenderung
spesialistik.
4. Pamong praja adalah dinas karier. Kesinambungan,
konsistensi, keselarasan, keseimbangan dan keserasian
program memberikan tenaga yang bebas dari pengaruh rezim
politik lima tahunan seperti yang terjadi selama ini. Hubungan
antara pamong praja dengan politisi harus bersifat
transformasional, bukan transaksional. Selama ini masing-
masing unsur struktur supra (trias politika) asik bertransaksi
antara mereka, sehingga stuktur infra terlupakan. Pamong
praja sendiri harus selektif, bukan elektif.
5. Pamong praja memerlukan kecerdasan. Kecerdasan tidak
dapat terbentuk melalui diklat jangka pendek, doktrin,
instruksional, dan rekrutmen berdasarkan spoil system,
bersifat insidental, tetapi melalui pendidikan formal berijazah
dan pengalaman yang luas.

18. 6. Pamong praja adalah tenaga pemikir dan perancang
pemerintahan. Kemampuan berpikir teoritik dan konseptual
tidak dapat terbentuk rnelalui pendidikan profesional
berprogram diploma atau spesialis. Pendidikan seperti itu
ditujukan pada profesi dan job tertentu yang ditawarkan pasar.
Sebaliknya profesi dan job pamong praja bersifat publik, sudah
tersedia. Oleh sebab itu, kualitas pamong praja dibentuk
melalui program pendidikan akademik.
7. Pamong praja perlu dibekali dengan llmu Pemerintahan
sebagai pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya.
8. Pamong praja adalah profesional. Seorang profesional
mengabdi pada profesi (pekerjaan), bukan pada orang.
Pengabdian tersebut bersumber pada pertimbangan- -
pertimbangan ilmiah (teoritik), dan karena ilmu yang menjadi
andalan adalah Kybernologi, maka pertimbangan-
pertimbangan itu demi perlindungan kemanusiaan dan
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

19. 9. Pamong praja adalah kepala, manajer, pemirnpin, koordinator, conductor
(dirigen), penyelamat, dan pengelola sisa. Pemerintahan dapat dipandang
sebagai organisasi, usaha, dan komunitas, yang terdiri dari komponen yang
berbeda-beda dengan kondisi yang berlain-lainan. Gerakan komponen-
komponen itu harus harmoni satu dengan yang lain agar bersama-sama
menghasilkan kinerja optimal. Oleh sebab itu, pamong praja harus memiliki
kekepalaan, manajemen, dan kepemimpinan.
10. Pamomg praja sebagai kenegarawanan. Kualitas tertinggi kepamongprajaan
adalah kenegarawanan. Seorang negarawan menghasilkan pikiran-pikiran
besar (magnanimous), memandang sejauh mungkin ke depan, berwatak
impartial, dan non partisan. Berperan menjalankan misi pemerintahan
Indonesia yaitu mengelola keunikan tiap mayarakat menjadi keuatan mata
rantai nusantara, rnengurangi kesenjangan vertical antar lapisan masyarakat
dan mengurangi kesenjangan horizontal antar daerah secepatnya, sehingga "
the people who get the pain are the people who share the gain," dan memproses
kesebangsaan guna mewujudkan Bhinneka Tunggat lka, adalah Departemen
Da1am Negeri.
11. Kepamong-prajaan dibentuk melalui pendidikan kedinasan di bawah
Kementrian Dalam Negeri yaitu lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri (1PDN)
rnelalui jenjang pendidikan D4, S1, S2 dan S3.
12. Kepamongprajaan adalah jiwa kerja korps yang berwawasan nusantara dan
bersemangat kesebangsaan.

20. E. Pamong Praja Masa Depan
1. Pemimpin Transformasional
Pada masa yang akan datang aktivitas kepamongprajaan di Indonesia
sudah dipastikan akan mengalami perubahan-2 yg cepat sebagai
konsekuensi logis dari adanya pembaruan pemerintahan dan reformasi
Pamong Praja.
Beberapa karakteristik penting dari
pemimpin transformasional diperlukan
dalam dinamika perbaikan manajemen
kualitas (Gaspersz, 1997:197), yaitu :

21. 1. Memiliki visi yang kuat
2. Memiliki peta tindakan (map for action)
3. Memiliki kerangka untuk visi (frame for the
vision)
4. Memiliki kepercayaan diri (self confidence)
5. Berani mengambil resiko
6. Memiliki gaya pribadi inspirasional
7. Memiliki kemampuan merangsang usaha-usaha
individual
8. Memiliki kemampuan mengidentifikasikan
manfaat-manfaat

22. 2. Pemimpin Visioner
Pamong Praja merupakan Leader (Pemimpin) maupun Headship
(Kepala). Kepemimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik
adalah kepemimpinan yang harus memenuhi syarat berakhlak bersih dan
tidak cacat moral (Thoha, 1997:112). visi mencakup upaya
yang mampu melihat jangkauan ke depan yang berskala nasional
maupun global. Ia menanamkan "Kepemimpinan Visioner" atau
dengan kata lain seorang pemimpin yang mampu melihat jangkauan ke
depan secara "Glokal (bervisi global-action lokal).

23. Menurut Suradinata (Abdi Praja 1997:11), ada
lima fenomena kualitas Pamong Praja, yaitu:
1. Memberikan pelayanan pada masyarakat baik dalam lingkup
aparatur maupun masyarakat umum.
2. Pengembangan diri, tuntunan terhadap kemampuan setiap
Pamong Praja. Untuk itu, mereka harus terus belajar dan
meningkatkan pendidikan dan pelatihan baik melalui
penjenjangan maupun diklat teknis fungsional.
3. Pelaksanaan tugas, yaitu melaksanakan tugas tanggung
jawabnya selaku aparatur pemerintah dalam negeri yang lebih
mengutamakan tugas pokok.
4. Keteladanan. Sebagai seorang Pamong Praja, keteladanan
merupakan aspek yang menentukan. Dalam Kepemimpinan
Pancasila, keteladanan merupakan sikap konsisten dan
konsekuen dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya.
5. Lingkungan, mencakup faktor alam dan sosial yang antara lain
terdiri dari etika, moral, budaya, serta jati diri bangsa Indonesia.

24. Merujuk pada uraian di atas maka dapatlah
disusun Visi Pamong Praja Abad Ke-21, sebagai
berikut :
1. Profesionalisme Korps Pamong Praja sudah lebih
meningkat dengan karakteristik utama berupa
pemberian pelayanan kepada masyarakat
2. Koordinasi menjadi alat utama guna meningkatkan
efisiensi pemberi pelayanan kepada masyarakat
3. Selain mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang
bersifat umum (generalis), Pamong Praja juga
mempunyai keahlian khusus (spesialisasi) yang bisa
diandalkan.
4. Memiliki semangat dan jiwa kewirausahaan guna
meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat

25. 5. Memiliki kemampuan bernegosiasi yang telah menjadi
satu keahlian Korps Pamong Praja yang dapat
ditonjolkan
6. Menjalankan Kepemimpinan Transformasional yang
bersifat mengayomi, adil dan jujur serta berakhlak yang
baik tanpa ada cacat moral
7. Mengutamakan kualitas kerja dan kualitas pelayanan,
baik pada instansi pemerintah maupun pelayanan
prima kepada masyarakat
8. Mempunyai Strategic Vision dalam mengantisipasi
perubahan pemerintahan maupun perubahan
masyarakat yang semakin cepat dan mengalami
pasang-surut.