Dokumen ini membahas tentang reformasi dan desentralisasi di Indonesia, termasuk otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan UU 32 tahun 2004. Reformasi bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, dokumen ini menjelaskan struktur organisasi dan pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan di Indonesia.

1. TUGAS REVIEW
MATA KULIAH
REFORMASI PEMDA
Disusun oleh:
FRANSISKUSN ANCE
(11520247)
IP2L
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
STPMD”APMD”
YOGYAKARTA
2013

2. REVORMASI DAN DESENTRALISASI
A. Reformasi
suatu proses berlangsungnya pergeseran danperubahan dari sistem yang dinilai
kurang demokratis menuju kearah sistem yang lebih demokratis. Oleh sebab itu pergeseran
dan perubahan itu merupakan implementasi dan merupakan bagian dari peristiwa di dalam
proses demokratisasi yang cakupannya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan
persamaan politik, ekonomi, dan sosial yang lebih merata.
Tujuan Umum reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya.
B. Otonomi
Otonomi di bagi dalam AUTO (sendiri) dan NOMIA (mengatur diri sendiri. Jadi
Otonomi dalam pemerintahan Pelimpaham sebagian kewenangan, tugas, kewajiban dan
tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Otonomi Daerah sesuai UU 32 Tahun 2004 dimana Hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat
juga di temukan dalam UU 32 Tahun 2004 Pasal 10 (pembagian urusana pemerintahan).
(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang olehUndang-Undang ini ditentukan
menjadi urusan Pemerintah.
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. politik luar negeri;
d. yustisi;
b. pertahanan;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
c. keamanan;
f.agama
.
(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan
pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat
menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
(5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
atau
c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa
berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pemberian Otonomi Luas diarahkan untuk Mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

3. masyarakat. Meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta keanekaragaman daerah.
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
C. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING
TINGKATAN PEMERINTAHAN.
Pusat berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring dan
evaluasi, supervisi, fasilitasi, pengawasan dan urusan-urusan pemerintahan dengan
eksternalitas nasional. Provinsi berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan
pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kabupaten/Kota) dengan mengacu pada
norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) dari Pemerintah. Kabupaten/Kota: berwenang
mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam
satu Kabupaten/Kota) dengan mengacu pada norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK)
dari Pemerintah.
Sesuai PP No. 38 Tahun 20007
 Urusan Pemerintahan Daerah yang bersift wajib (pasal 7 ayat (2) PP 32 Tahun 2007
1. Pendidikan;
4. Pekerjaan Umum;
2. Kesehatan;
5. Penataan Ruang;
3. Lingkungan Hidup;
6. Perencanaan Pembangunan;

4. 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Perumahan;
Kepemudaan dan Olahraga;
Penanaman Modal;
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
Kependudukan dan Catatan
Sipil;
Ketenagakerjaan;
Ketahanan Pangan;
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera;
Perhubungan;
Komunikasi dan Informatika;
Pertanahan;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri;
20. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian;
21. Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;
22. Sosial;
23. Kebudayaan;
24. Statistik;
25. Kearsipan; dan
26. Perpustakaan.
 Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat pilihan (pasal 7 ayat (4) PP 32 Tahun 2007
1. Kelautan dan Perikanan;
5. Pariwisata;
2. Pertanian;
6. Industri;
3. Kehutanan;
7. Perdagangan; dan
4. Energi dan Sumber Daya
8. Ketransmigrasian.
Mineral;
REFORMASI KELEMBAGAAN
Otonomi daerah (local autonomy): kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004).
Devolution / decentralisation: The transfer of functions or decision-making authority from
the central government to local government (Cheema & Rondinelli, 1981). Otonomi daerah
(local autonomy): kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004)
 Metode Pelimpahan Wewenang
1. Pelimpahan wewenang di indonesia
a. Metode yang dianut adalah general competence, dengan sedikit modifikasi
b. Perumusan kewenangan daerah ditetapkan berdasarkan “kewenangan
residual”, dengan rumusan eksplisit dimulai dari pemerintah pusat, yi: bidang
pertahanan dan keamanan, kebijakan moneter dan fiskal, politik luar negeri,
agama, justisi.
c. Dalam peraturan lebih teknis, perumusan kewenangan didahului dengan
kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, menurut PP
No.25/2000.

5. d. Perumusan berdasarkan pengakuan kewenangan dalam tiga jenjang (pusat,
provinsi, kabupaten/kota) menurut PP No.38/2007.
Muatan PP No.38/2007
Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, kab/kota secara rinci
(lampiran 856 hal, mirip dengan muatan Kepmendagri 130-67 tahun 2002).
 Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (pasal 7 ayat (2) PP 32 Tahun
2007)
1. Pendidikan
16. Perhubungan
2. Kesehatan
17. Komunikasi & Informatika
3. Lingkungan hidup
18. Pertanahan
4. Pekerjaan umum
19. Kesatuan bangsa & politik
5. Penataan ruang
dalam-negeri
6. Perencanaan pembangunan
20. Otda, PU, adm. Keu daerah,
7. Perumahan
perangkat kepeg daerah,
8. Kepemudaan & olah-raga
persandian
9. Penanaman modal
21. Pemberdayaan masyarakat dan
10. Koperasi & usaha kecil-menengah
desa
11. Kependudukan & catatan sipil
22. Sosial
12. Ketenagakerjaan
23. Kebudayaan
13. Ketahanan pangan
24. Statistik
14. Pemberdayaan perempuan &
25. Kearsipan
perlindungan anak
26. Perpustakaan
15. KB & keluarga sejahtera
 Urusan pilihan untuk Pemerintah Daerah (pasal 7 ayat (4) PP 32 Tahun 2007)
1. Kelautan & perikanan
5. Pariwisata
2. Pertanian
6. Industri
3. Kehutanan
7. Perdagangan
4. Energi & sumberdaya mineral
8. Transmigrasi
Muatan PP No.41/2007
Strujtur Organisasi

6. •
•
•
•
•

1.
2.


Strategic Apex
– Suatu unit satuan organisasi yang berfungsi membuat kebijakan strategis untuk
kelangsungan hidup dan pengembangan suatu orgaisasi
– Fungsi ini biasanya terletak pada posisi tertinggi atau dijabat oleh Pimpinan tertinggi
suatu Organisasi (Untuk Dinas=Kepala Dinas)
Middle Line
– Satuan Organisasi ini berfungsi sebagai perantara yang menyalurkan kebijakan
strategis untuk dilaksanakan oleh satuan pelaksana organisasi
– Satuan organisasi mediator ini umumnya pengelola dari fungsi bantuan dan fasilitasi
(biasanya dijabat oleh Sekretaris)
Operating Core
– Unit organisasi berfungsi melaksanakan tugas pokok suatu organisasi. Unit ini yang
berfungsi sebagai pelaksana yang bertanggungjawab atas berhasil tidaknya
pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Strategic Apex
– Unit ini berada di depan yang erat kaitanya dengan terwujudnya tugas pokok suatu
organisasi (Dinas kesehatan= rumah sakit, poli klinik dsb.)
Techno-Structure
– Unit ini berfungsi sebagai analis yang memberikan bantuan (hasil analisisnya)
kepada Strategic Apex mengenai segala aspek yang berkaitan dengan tugas pokok
organisasi untuk masukan pengambilan kebijakan (Misalnya: bagian Litbang)
Support Staff
– Unit organisasi ini terdiri dari satuan penunjang yang memperlancar pelaksanaan
tugas pokok organisasi
– Unit ini biasanya dipandang kurang penting, akan tetapi tanpa unit ini organisasi bisa
lumpuh (misalnya bagian Tata Usaha)
Sekretariat & Badan/Inspektorat
Sekretarian Daerah dan Sekretariat DPRD (pasal 21 PP 41 Tahun 2007)
Sekretariat Daerah (minimal 4 Asek/ 3 Asek)
a. Asisten 1
c. Asisten 3
b. Asisten 2
d. Asisten 4
Sekretariat DPRD
Lembaga Teknis Daerah Kurang dari 40 (8 lembaga teknis), 40-70 (10 lembaga teknis), dan
lebih dari 70 (12 lembaga teknis)
a. Badan
c. Satuan Polisi Pamong Praja
b. Kantor
d. Rumah Sakit Umum Daerah
Satuan lain
Dinas Daerah kurang dari 40 (12 dinas), 40-70 (15 Dinas), dan Lebih dari 70 (18 Dinas)
a. Dinas
Wilayah
b. Distrik/kecamatan dan kelurahan.

7. ESELON
 Eselon Perangkat Daerah (pasal 34 dan 35 PP 41 Tahun 2007)
Eselon Ib
Eselon IIa
Eselon IIb
Eselon IIIa
Eselon IIIb
Eselon Iva
Eselon Ivb
(sekretaris Daerah)
(Asisten, sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Direktur Rumah sakit Umum Daerah Kelas A)
(Kepala Biro, Direktur RS Umum Kelas B dan wakil direktur Kelas A)
(Kepala kantor, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan
inspektorat, kepala bidang dan inspektur pembantu, direktur rumah
sakit umum daerah kelas C, dan kepala unit pelaksana teknisdinas
dan badan)
(Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit daerah)
(Kepala seksi, kepala subbagian, dan kepala subbidang)
(Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala
subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah
kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan)