Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 Tahun 2008

15,746 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,157
Actions
Shares
0
Downloads
329
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 Tahun 2008

  1. 1. OLEH :H. SAMSUL B. HARAHAP, S.IP, M.Si ( Inspektur Pembantu Wilayah III) Cikarang, April 2012 1
  2. 2. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT 2
  3. 3. Personil InspektoratPejabat Eselon II.b : 1 OrangPejabat Eselon III.a : 5 OrangPejabat Eselon IV.a : 15 OrangAuditor : 12 OrangPelaksana : 30 Orang Dalam proses pembentukan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) 3
  4. 4. Dasar HukumUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahPP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat DaerahPermendagri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPeraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Inspektorat kabupaten Bekasi. 4
  5. 5. DEFINISI PENGAWASANPengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undanganSesuai dengan pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 7 tahun 2008 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten / Kota 5
  6. 6. BENTUK – BENTUK PENGAWASAN INSPEKTORATKABUPATEN / KOTA1. Kegiatan pemeriksaan2. Kegiatan Monitoring, dan3. Kegiatan EvaluasiHasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada Bupati/walikota 6
  7. 7. Rekomendasi & Sanksi Hasil Pemeriksaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada inspektorat tersebut harus ditindaklanjuti Pemerintah Desa sesuai dengan rekomendasi Pemerintah Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perturan perundang-undangan 7
  8. 8. RUANG LINGKUP PENGAWASAN1. Administrasi Pemerintahan Desa; dan2. Urusan pemerintahan DesaPengawasan dilakukan terhadap :1. Kebijakan Desa2. Kelembagaan desa3. Keuangan Desa4. Kekayaan Desa 8
  9. 9. DASAR HUKUM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA Sesuai PP 58 tahun 2005 Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bawasda/Inspektorat Kabupaten / Kota Sesuai Kep Bupati No. 35 Tahun 2004 Bawasda membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi 9
  10. 10. TUJUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASANINSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAANKEUANGAN DESAUntuk mengetahui apakah pelaksanan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlakuUntuk menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran telah memenuhi prinsip ekonomis, efisien, efektifUntuk menilai kehandalan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan 10
  11. 11. CLEAN GOVERNMENT dan GOOD GOVERNANCE AK PA PA UN TR R N R TA A T AN TI T TI TU KA SP SI SI BI N RA AR PA LITU YA AN PA SI TA S SI SI S AM ??? REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN 11
  12. 12. PENGELOLAAN KEUANGAN DESADasar Hukum :UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahPP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPermendagri 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 12
  13. 13. AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESATRANSPARANAKUNTABELPARTISIPATIFTERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 13
  14. 14. ISTILAH / PENGERTIAN1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dak kewajiban desa tersebut.2. Pengelolan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa3. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa 14
  15. 15. Pemegang Kekuasaan Kepala Desa Pengelolaan Keuangan DesaBendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Sekdes Desa Keuangan Desa (sebagai koordinator) & Perangakat Desa lainnya 15
  16. 16. KEWENANGAN KEPALA DESA SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMenetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesaMenetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang DesaMenetapkan Bendahara DesaMenetapkan petugas pemungutan penerimaan desaMenetapkan petugas pengelola barang milik desa 16
  17. 17. TUGAS SEKRETARIS DESA SELAKUKOORDINATOR PTPKDMenyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesaMenyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang DesaMenyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesaMenyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa 17
  18. 18. BENDAHARA DESA(ditetapkan dengan Kep. Kepala Desa) TUGAS : Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjwabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa 18
  19. 19. STRUKTUR APBDesaPendapatanBelanjaPembiayaan 19
  20. 20. Pendapatan Desa→ Semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalamsatu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembaliMeliputi :Pendapatan Asli DesaBagi hasil pajak kabupatenBagian dari retribusi kabupatenAlokasi dana desaBantuan keuangan dari pemprov,pemkab dan desa lainHibahSumbangan pihak ketiga 20
  21. 21. Belanja Desa→ Semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam satutahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembalioleh desaTerdiri dari :Belanja langsungBelanja tidak langsung 21
  22. 22. Pembiayaan Desa → Semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun tahun berikutnya oleh desaTerdiri dariPenerimaan pembiayaanPengeluaran Pembiayaan 22
  23. 23. STRUKTUR APBDesa • PENDAPATAN Rp. … … … • BELANJA Rp. … … … – Belanja Tidak Langsung Rp. … … … – Belanja Langsung Rp. … … … (-) Surplus/(Defisit) Rp. … … … • PEMBIAYAAN – Penerimaan Rp. … … … – Pengeluaran Rp… … … (-) Pembiayaan Neto Rp. … … … (-) SILPA Tahun Berjalan Rp. … … … 23
  24. 24. PENYUSUNAN PEMBAHASAN RAPERDA Kepala DesaRAPERDA APBDesa RAPBDesa bersama BPD Sekdes EVALUASI RAPERDA Bupati APBDesa (bagian Pemdes) PENETAPAN RAPERADA Kepala APBDesa Desa & BPD 24
  25. 25. PENATAUSAHAAN DANPERTANGGUNGJAWABANKEUANGAN DESAWajib dilaksanakan olehbendahara desa :Penatausahaan PenerimaanPenatausahaan Pengeluaran 25
  26. 26. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN Dokumen penatausahaan penerimaan menggunakan : - Buku kas umum - Buku kas pembantu perincian objek penerimaan - Buku kas harian pembantu Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang melalui laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 26
  27. 27. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN Dokumen Penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa melalui pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) yang harus disetujui oleh Kepala Desa melalui pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Dokumen Pentausahaan penggeluaran : - Buku kas umum - Buku kas pembantu perincian objek Pengeluaran - Buku kas harian pembantu Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran uang melalui laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Memungut dan meyetorkan Pajak PPN / PPh 27
  28. 28. PERTANGGUNGJAWABANAPBDesa PENYUSUNAN RAPERDesa PEMBAHASAN RAPERDesa Kepala PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN Desa & PELAKSANAANAPBDesa PELAKSANAAN APBDesa BPD & RANCANGANKEP. KEPALA DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PENETAPAN RAPERDesa Kepala KEUANGAN PERTANGGUNGJAWABAN Desa & Sekdes PELAKSANAAN APBDesa BPD Paling lambat 7 Paling PENYERAHAN RAPERDesa hari setelah lambat 1 PERTANGGUNGJAWABAN bulan penetapan APBDesa KEPADA BUPATI setelah TA. berakhir 28
  29. 29. TERIMA KASIH 29

×