1. ONLINE TRAINING
SATUAN AUDIT INTERNAL
BAZNAS SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jakarta, 2 November 2020
Iwan Ginda Harahap
Direktorat Kepatuhan dan Audit Internal BAZNAS RI
3. OUTLINE 2
3
Konsep dan Gambaran Umum Audit
Internal
Praktik Terbaik : Kebijakan, Pedoman,
dan Pelaksanaan Fungsi SAI
BAZNAS Daerah
1
4
Koordinasi DKAI dengan
SAI BAZNAS Daerah
Konsep dan Gambaran Umum Sistem
Pengendalian Internal serta
hubungannya dengan Audit Internal
Konsep dan Gambaran Umum
Manajemen Risiko serta hubungannya
dengan Audit Internal
5
4. ambaran Umum & Konsep
Audit Internal dan Sistem
Pengendalian Internal
6. Menurut IIA (Institute of Internal auditor) yakni: ”Internal auditing is an independent,
objective assurance and consulting activity designed to add value and improve
an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives
by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the
effectiveness of risk management, control, and governance processes”. (Audit
internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang
dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal
ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan
sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen
resiko, pengendalian dan proses tata kelola).
Defenisi Audit Internal
8. Persamaan :
Keduanya merupakan profesi yang memainkan peran penting dalam tata kelola
organisasi serta memiliki kepentingan bersama dalam hal efektivitas pengendalian
internal. Keduanya diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang bisnis,
industri, dan risiko strategis yang dihadapi oleh organisasi yang mereka layani.
Dari sisi profesionalitas, keduanya juga memiliki kode etik dan standar profesional
yang ditetapkan oleh institusi profesional masing-masing yang harus dipatuhi, serta
sikap mental objektif dan posisi independen dari kegiatan yang mereka audit.
9. Perbedaan :
1. Merupakan karyawan perusahaan, atau bisa saja
merupakan entitas independen.
2. Melayani kebutuhan organisasi.
3. Fokus pada kejadian-kejadian dimasa depan
4. Langsung berkaitan dengan pencegahan
kecurangan
5. Independen terhadap aktivitas yang diaudit,
6. Menelaah aktivitas secara terus menerus.
AUDIT INTERNAL
10. Perbedaan :
1. Merupakan orang yang independen diluar
perusahaan.
2. Melayani pihak ketiga
3. Fokus pada ketepatan dan kemudahan pemahaman
dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan
dalam laporan keuangan.
4. Sekali-sekali memerhatikan pencegahan dan
pendeteksian kecurangan secara umum.
5. Independen terhadap manajemen dan dewan direksi
baik dalam kenyataan maupun secara mental.
6. Menelaah proses operasional dan catatan-catatan
pendukung secara periodic.
AUDIT EKSTERNAL
11. Tugas dan Fungsi Audit Internal
Fungsi Audit Internal :
•Pengawasan pada seluruh aktivitas yang sulit ditangani oleh pimpinan puncak.
•Pengidentifikasian dan minimalisasi resiko.
•Report Validation kepada manajer.
•Mendukung dan membantu manajemen pada bidang teknis.
•Membantu proses decision making.
•Menganalisis masa mendatang (bukan hal yang telah terjadi).
Tugas Audit Internal :
Audit Internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk
memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan NILAI TAMBAH bagi
organisasi
12. Bagian internal audit berada dibawah direktur keuangan
(sejajar dengan bagian akuntansi keuangan);
Bagian internal audit merupakan staf direktur utama;
Bagian internal audit merupakan staf dari dewan
komisaris;
Bagian internal audit dipimpin oleh seorang internal audit
director.
Empat Alternatif Kedudukan Audit Internal
dalam Organisasi
13. Sururi 73
Paradigma Baru Audit Internal
GLOBALISASI
KRISIS
EKONOMI 1998
PERUBAHAN FUNGSI : AUDIT INTERNAL
PARADIGMA
LAMA
PARADIGMA
BARU
14. Paradigma Lama vs Paradigma Baru : Audit Internal
KARAKTERISTIK PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Fokus Audit Internal Pengendalian intern Risiko bisnis
Tanggapan Audit Internal Reaktif, setelah fakta, tidak terusmenerus,
mengamati usulan-usulan perencanaan strategis
Co-aktif, waktu sesungguhnya, terus menerus,
pemantauan, berpartisipasi dalam perencanaan
strategis
Penetapan Risiko Faktor-faktor risiko Perencanaan skenario
Pengujian Audit Internal Pentingnya pengendalian Pentingnya risiko
Metode Audit Internal Penekanan terhadap kelengkapanpengujian
pengendalian terperinci
Penekanan terhadap arti luasnya risiko bisnisyang
dicakup
Rekomendasi Audit Internal Pengendalian internal :
- diperkuat
- manfaat-biaya
- efesien/efektif
Manajemen risiko :
- menghilangkan/ diversitas risiko
- membagi/ mentransfer risiko
- mengendalikan/ menerima risiko
Laporan Audit Internal Mengacu kepada pengendalian-pengendalian
fungsional
Mengacu kepada risiko-risiko proses
Peran Audit Internal dlm
Organisasi
Fungsi penilaian independen Manajemen risiko yg terpadu dan tata kelola
15. Pimpinan mengandalkan SAI untuk jaminan obyektif dan wawasan tentang
efektivitas dan efisiensi tata kelola, manajemen risiko dan proses kontrol internal.
SAI : Assurance ▪ Insight ▪ Objectivity
Nilai Tambah Audit Internal bagi Stakeholders
19. Sistem Pengendalian Internal (Internal Control) merupakan suatu proses yang
melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, dan personil lainnya, yang dirancang
untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut :
1. Efektifitas dan efesiensi operasi
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Sistem Pengendalian Internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup
keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses
manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.
Defenisi Sistem Pengendalian Internal
20. Komponen Sistem Pengendalian Internal terdiri dari :
1. Lingkungan pengendalian
2. Penaksiran risiko
3. Aktifitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan
Kelima komponen tersebut dicerminkan dan diaplikasikan didalam suatu fungsi Audit
Internal. Audit Intenal merupakan aktifitas independen yang memberikan jaminan
objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan
operasi organisasi. Aktifitas Audit Internal harus dapat mengevaluasi dan memberikan
kontribusi pada perbaikan pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan
sistematis dan disiplin.
21. Sistem
Pengendalian
Intern
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Informasi
&
Komunikasi
Kegiatan
Pengendalian
Penilaian
Risiko
Lingkungan
Pengendalian
Analisis Risiko
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Penegakan Integritas dan Etika
Komitmen terhadap Kompetensi
Kepemimpinan yang Kondusif
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Peran SPI yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Identifikasi Risiko
Reviu ats Kinerja Unit Kerja
Pembinaan SDM
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik ats Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yg Akurat & Tepat Waktu
Pembatasan Akses ats Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Dokumentasi ats Sistem Pengendaian Internal
22. Sistem Pengendalian Internal Jenis&Ruang Lingkup Audit
Alat Manajemen
untuk membangun dan
memastikan
untuk menilai
Efektifitas dan efesiensi
operasi organisasi
Audit
Operasional/Manajemen
Ketaatan terhadap hukum &
peraturan yang berlaku
Audit Kepatuhan
Keandalan Laporan
Keuangan
Audit Keuangan
1
2
3
24. UU 23/2011 Ps. 6 & Ps. 7
Tugas:
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan
tugas pengelolaan zakat secara nasional.
Fungsi:
a. perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat.
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat.
c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan zakat.
UU 23/2011 Ps 15 ayat (5)
BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di
provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.
UU 23/2011 Ps 1 angka 8
LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat
yang memiliki tugas membantu pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Tugas dan Fungsi BAZNAS RI
Fungsi Koordinasi DKAI
26. Koordina
si
Perencanaa
n
Pelaksanaa
n
Pengendali
an
Pelaporan
BAZNAS mengkoordinir penyusunan
perencanaan pengelolaan zakat secara
nasional
BAZNAS mengkoordinir
pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat
secara nasional
BAZNAS melakukan pengendalian
terhadap pengelolaan zakat yang
dilaksanakan secara nasional
BAZNAS mengkoordinir
pelaporan pengelolaan
zakat secara nasional
(BAZNAS dan LAZ) untuk
disampaikan ke Presiden
melalui Menteri Agama
Peran BAZNAS sebagai koordinator
pengelolaan zakat secara nasional
mengharuskan BAZNAS melakukan
pengawasan internal, terutama terhadap
pelanggaran dalam pengelolaan zakat
27. KOORDINATOR
Menjadi Koordinator bagi Satuan Audit Internal di
BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota dalam
menjalankan peran audit internal.
DKAI sebagai Koordinator
28. Rekapitulasi SAI BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota
No. BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota Total BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota Jumlah SAI %
1 11 BAZNAS Provinsi 34 BAZNAS Provinsi 23 orang 32%
2 88 BAZNAS Kabupaten/Kota 513 BAZNAS Kabupaten/Kota 165 orang 17%
No.
BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota
Wilayah Barat
Total BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota
Wilayah Tengah
Total BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota
Wilayah Timur
1 6 4 1
2 51 34 3
29. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi DKAI dengan SAI
1. Sebagaimana amanat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
bahwa DKAI juga memiliki 2 fungsi yaitu sebagai pelaksana/operasional dan
koordinator dengan SAI BAZNAS Daerah.
2. Walaupun DKAI dan SAI BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan unit
kerja dalam organisasi langsung dan bertanggung jawab penuh kepada
Ketua BAZNAS unit kerja masing-masing, namun DKAI harus menjalankan
fungsi koordinasi dengan SAI BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota.
30. Fungsi DKAI dalam menjalankan koordinasi dengan SAI BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal ;
1. DKAI membuat dan menetapkan kebijakan dan pedoman kerja bagi SAI BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. DKAI mensahkan Perencanaan Kerja Tahunan dan Program Kerja bagi SAI
BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. DKAI melakukan reviu laporan hasil audit dan segala bentuk dokumentasi audit
terhadap SAI BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota secara periodik.
4. DKAI dapat melakukan penugasan kepada SAI BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota
dimana diperlukan terutama objek pemeriksaan berada di BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota.
31. Rekapitulasi SAI BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota
per Mei 2020
No. BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota Total BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota Jumlah SAI %
1 11 BAZNAS Provinsi 34 BAZNAS Provinsi 23 orang 32%
2 88 BAZNAS Kabupaten/Kota 513 BAZNAS Kabupaten/Kota 165 orang 17%
No.
BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota
Wilayah Barat
Total BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota
Wilayah Tengah
Total BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota
Wilayah Timur
1 6 4 1
2 51 34 3
32. Wacana Pelaksanaan Koordinasi DKAI
dengan SAI BAZNAS Daerah
1. Sebagaimana amanat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bahwa DKAI
juga memiliki 2 fungsi yaitu sebagai pelaksana/operasional dan koordinator dengan SAI
BAZNAS Daerah.
2. Walaupun DKAI dan SAI BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan unit kerja dalam
organisasi langsung dan bertanggung jawab penuh kepada Ketua BAZNAS unit kerja
masing-masing, namun DKAI harus menjalankan fungsi koordinasi dengan SAI BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota.
33. Fungsi DKAI dalam menjalankan koordinasi dengan SAI BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal ;
1. DKAI membuat dan menetapkan kebijakan dan pedoman kerja bagi SAI BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. DKAI mensahkan Perencanaan Kerja Tahunan dan Program Kerja bagi SAI
BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. DKAI melakukan reviu laporan hasil audit dan segala bentuk dokumentasi audit
terhadap SAI BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota secara periodik.
4. DKAI dapat melakukan penugasan kepada SAI BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota
dimana diperlukan terutama objek pemeriksaan berada di BAZNAS
Provinsi/Kabupaten/Kota.
Wacana Pelaksanaan Koordinasi DKAI
dengan SAI BAZNAS Daerah
35. Tugas dan Fungsi BAZNAS
UU 23/2011 Ps. 6 & Ps. 7
Tugas:
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan
tugas pengelolaan zakat secara nasional.
Fungsi:
a. perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat.
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat.
c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan zakat.
UU 23/2011 Ps 15 ayat (5)
BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di
provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.
BAZNAS
Koordinato
r
Operator
UU 23/2011 Ps 1 angka 8
LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat
yang memiliki tugas membantu pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
BAZNAS provinsi
BAZNAS kab/kota
LAZ
(Nasional)
PERAN:
36. BAZNAS sebagai Koordinator
36
Koordina
si
Perencanaa
n
Pelaksanaa
n
Pengendali
an
Pelaporan
BAZNAS mengkoordinir penyusunan
perencanaan pengelolaan zakat secara
nasional
BAZNAS mengkoordinir
pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat
secara nasional
BAZNAS melakukan pengendalian
terhadap pengelolaan zakat yang
dilaksanakan secara nasional
BAZNAS mengkoordinir
pelaporan pengelolaan
zakat secara nasional
(BAZNAS dan LAZ) untuk
disampaikan ke Presiden
melalui Menteri Agama
Peran BAZNAS sebagai koordinator
pengelolaan zakat secara nasional
mengharuskan BAZNAS melakukan
pengawasan internal, terutama
terhadap pelanggaran dalam
37. Pelanggaran dalam Pengelolaan Zakat
37
Pelanggaran
Adminitrasi Pidana
1. BAZNAS dan LAZ di seluruh
tingkatan tidak menyampaikan
laporan pengelolaan zakat
secara berkala. (UU 23/2011
Ps. 19)
2. BAZNAS dan LAZ di seluruh
tingkatan tidak memberikan
Bukti Setor Zakat. (UU 23/2011
Ps. 23)
3. BAZNAS dan LAZ di seluruh
tingkatan tidak melakukan
pencatatan secara tersendiri
untuk pengelolan infak,
1. Pengelola Zakat melakukan
“penggelapan” zakat. (UU
23/2011 Ps. 37)
2. Pengelola Zakat melakukan
pendistribusian tidak sesuai
syariat Islam. (UU 23/2011 Ps.
39)
3. Bertindak seolah-olah Amil
Zakat/Pengelola Zakat tanpa
izin pejabat yang berwenang
(UU 23/2011 Ps. 38)
SANKSI
38. Sanksi dan Pihak yang Berwenang
38
• Sanksi Administrasi
1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara dari kegiatan
3. Pencabutan izin
• Sanksi Pidana
1. Pidana penjara 5 tahun dan denda 500 jt (Untuk
Penggelapan dan Pendistribusian tidak sesuai
dengan syariat)
2. Pidana kurungan 1 tahun dan denda 50 jt (Untuk
bertindak seolah-olah Amil Zakat)
BAZNAS
Kementerian Agama
Pengadilan
39. Alur Masuk Kasus Penyalahgunaan ZIS
Kasus Laporan
Auditor
Internal
Masyarakat
Pimpinan/
Pelaksana
Publik
Kasus penyalahgunaan ZIS
muncul dari laporan Auditor
Internal dan/atau dari masyarakat
40. Penanganan Kasus Pelanggaran
40
Penanganan
Pencegahan Penindakan
1. Sejak 2016, BAZNAS telah
mengundangkan 11 PERBAZNAS
sebagai pedoman Pengelola Zakat
dalam mengelola zakat, terutama
PERBAZNAS No. 1 Tahun 2018
tentang Kode Etik Amil Zakat.
2. Setiap Rakornas, BAZNAS
mensosialisasikan aturan-aturan
baru agar dapat diketahui secara
luas oleh Pengelola Zakat dan
masyarakat (peraturan juga
disosialisasikan melalui berbagai
media).
3. Koordinasi penegakan hukum
terpadu dalam pengelolaan zakat,
1. Permintaan untuk
mengundurkan diri.
2. Rekomendasi pemberhentian.
3. Laporan terhadap pihak
berwenang
TEKNIS
41. Penanganan Kasus (Kode Etik)
41
Laporan
• Auditor
Internal
• Masyarakat
Verifikasi
• Verifikasi
Administrasi
• Verifikasi
Materil
Sidang Etik
• Pemeriksaan
Pelapor,
Terlapor, dan
Saksi
Putusan
• Sanksi
• Rehabilitasi
Pendalaman
Laporan
terhadap
Pelapor dan
Saksi-Saksi,
42. Kasus-Kasus yang Pernah dan Berpotensi
42
•Penyalahgunaan zakat untuk kepentingan pribadi
•Penyaluran zakat yang tidak sesuai syariat Islam
•Terlibat kegiatan politik praktis (tidak netral)
•Penyalahgunaan jabatan untuk melakukan pelanggaran.
•Bertindak sewenang-wenang dalam melakukan
pengelolaan zakat
43. Contoh Kasus Kecurangan
43
•Executive Summary (Ringkasan Eksekutif) Temuan Audit
BAZNAS Provinsi X tahun 2018 :
1. Struktur Organisasi pada BAZNAS Provinsi Xterdiri dari : 1 orang Ketua, 2 orang Wakil Ketua, 1 orang
Sekretaris, 1 orang Bendahara, dimana Sekretaris dan Bendahara tersebut berada langsung
dibawah koordinasi Ketua.
2. Tidak berjalannya fungsi organisasi dari Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dan Bagian
Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dalam hal ini khususnya Bendahara dikarenakan
pengambilalihan fungsi tersebut oleh Ketua Baznas X sehingga menyebabkan benturan kepentingan bagi Ketua
dalam menjalankan kegiatan operasional.
3. Memperkerjakan anak sebagai amilin/amilat dimana yang bersangkutan juga merupakan Aparatur
Sipil Negara (ASN) di Pemprov Biro Kesejahteraan Rakyat daerah Provinsi X.
44. Contoh Kasus Kecurangan
44
•Executive Summary (Ringkasan Eksekutif) Temuan Audit
BAZNAS Provinsi Y tahun 2018 s/d. Juni 2019 :
1. Dalam pelaksanaan operasonalnya, BAZNAS Provinsi Y tidak menerapkan prinsip ekonomis,
efektifitas, dan efesiensi sehingga menyebabkan rasio penyerapan Hak Amil dibandingkan dengan
Pengumpulan sangat besar yaitu sebesar 89% di tahun 2018.
2. Terdapat penarikan secara tunai dana sebesar Rp. xxx di rekening Pengumpulan BAZNAS Y.
Penarikan tunai tersebut dilakukan oleh Ketua disebabkan klaim dari yang bersangkutan bahwa
dana tersebut berasal dari bisnis pribadi bukan merupakan dana Pengumpulan ZIS BAZNAS Provinsi
Y.
3. Terjadi pelanggaran dalam mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD dimana rekening
koran Bank tujuan dan Kuasa Anggaran dialihkan ke rekening lain atas nama orang lain, sehingga
akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban APBD diragukan.
45. raktik Terbaik : Kebijakan,
Pedoman & Pelaksanaan Fungsi
SAI BAZNAS Daerah
46. Training SAI
BAZNAS
Daerah Juli
2019 diikuti
23 peserta
Training SAI
BAZNAS
Provinsi
Selatan dan
BAZNAS
dibawahnya
November
2019
diikuti36
peserta
Analisa
BAZNAS
Provinsi/
Kabupaten/
Kota
DKAI
memutuskan
SAI
BAZNAS
Kota Tarakan
sebagai
Role Model
SOP SAI
BAZNAS
Daerah
Desember
2019
Manual Audit
SAI BAZNAS
Kota Tarakan
Januari 2020
Latar Belakang
47. SOP DKAI < 2020
SOP DKAI 2020
by
Muamalat
Institute
Pelaksanaan
Pengelolaan ZIS
BAZNAS
Kota Tarakan
Manual Audit
SAI BAZNAS
Kota Tarakan
Januari 2020
48. Manual Audit : SAI BAZNAS Kota Tarakan Januari 2020
Buku I Kebijakan Umum :
I. Pendahuluan
II. Kebijakan Umum
III. Profesionalisme
IV. Organisasi & Manajemen SAI
V. Ruang Lingkup & Sasaran
Kegiatan SAI
Lampiran :
I. Struktur Organisasi, Daftar
Amil, dan Uraian Pekerjaan
II. Standar Praktik Profesional
III. Kode Etik
Buku II Sistem & Prosedur :
I. Audit Kepatuhan
II. Audit Bidang Keuangan
III. Audit Operasional
IV. Audit Investigasi
Lampiran :
I,II,III Prosedur Bidang/Bagian
Pengumpulan, Operasional, dan
Pendistribusian/Pendayagunaan
dan Program Auditnya
Buku III Pedoman Audit Internal &
Kepatuhan :
I. Pedoman Audit Kepatuhan, Audit
Bidang Keuangan, Audit
Operasional, dan Audit Investigasi
Lampiran :
I. Rencana Audit Tahunan
II. Jadwal Pelaksanaan Audit
Tahunan
III. Memorandum Perencanaan
Audit Program
IV. Kertas Kerja
49. PROGRAM KERJA SAI BAZNAS DAERAH
1. Pembuatan Piagam Audit Internal Tahunan ; visi dan misi, tujuan,
ruang lingkup, pembentukan struktur organisasi, keanggotaan, dan
hubungan kerja, tugas, tanggung jawab, wewenang, pelaporan, dan
evaluasi, standar pelaksanaan tugas, kode etik, rencana/program audit
tahunan.
2. Pembuatan Rencana/Program Audit Tahunan ; tujuan pokok, sasaran dan
ruang lingkup/audit program, cara melaksanakan kegiatan/prosedur audit,
kebutuhan dan sumber daya manusia, serta biaya dan waktu pemeriksaan.
3. Pembuatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Rencana Kerja Anggaran
Tahunan (RKAT)
4. Pelaksanaan Program Audit Tahunan ; sesuai tahapan audit
50. Objek Pemeriksaan SAI BAZNAS DAERAH
1. Bidang/Bagian Pengumpulan
2. Bidang/Bagian Operasional
3. Bidang/Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
51. No. Item Audit Disiapkan Oleh Direview Oleh Keterangan
Paraf Tanggal Paraf Tanggal
I Tahapan Perencanaan
I.1. Menentukan area/objek audit √
I.2. Melakukan survey pendahuluan √
I.3. Memperoleh pemahaman tentang operasional
area/objek audit
√
I.4. Menilai risiko area/objek audit √
I.5. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan √
I.6. Menetapkan materialitas area/objek audit √
I.7. Memahami sistem pengendalian internal
area/objek audit
√
I.8. Menyusun strategi audit keseluruhan dan
program audit
√
II Tahapan Pelaksanaan
II.1. Melakukan pengujian sistem pengendalian
internal (internal control test)
√
II.2. Melakukan pengujian/audit terinci (substantive
test)
√
III Tahapan Pelaporan dan Tindak Lanjut
III.1. Mempersiapkan draft laporan hasil audit √
III.2. Melakukan reviu dan revisi laporan hasil audit √
III.3. Mempersiapkan final laporan hasil audit √
CHECKLIST AUDIT SAI BAZNAS DAERAH
