Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, tujuan, dan tahapan pengawasan dalam manajemen organisasi. Pengawasan didefinisikan sebagai proses menetapkan standar kinerja dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan. Terdapat beberapa jenis pengawasan seperti internal/eksternal, preventif/represif, dan aktif/pasif. Tujuan pengawasan adalah memastikan kesesuaian kinerja dengan standar dan

1. BAB I
PENDAHULUAN
Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana
memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan
dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan
tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para
pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan,
sepertipengawasan Pendahuluan (preliminary control), Pengawasan pada saat kerja
berlangsung (cocurrent control), Pengawasan Feed Back (feed back control). Di dalam proses
pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar,
Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan
Kegiatan, Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan dan
Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi.
Suatu Organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan, yang berguna untuk
merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan
apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut
dibutuhkan alat bantu manajerial dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat
langsung diperbaiki. Selain itu, pada alat-alat bantu pengawasan ini dapat menunjang
terwujudnya proses pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan juga meliputi
bidang-bidang pengawasan yang menunjang keberhasilan dari suatu tujuan organisasi
diantaranya.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pengawasan
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan
tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang
telah ditetapkan tersebut.[1]
Berikut merupakan definisi pengawasan menurut para ahli :
1. Menurut Murdick, Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan,
bagaimanapun rumit dan luasnya organisasi.
2. Menurut Antony, Dearden dan Bedford, Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan agar
anggota organisasi melaksanakan apa yang dikehendaki dengan mengumpulkan, menganalisis,
dan mengevaluasi informasi serta memanfaatkannya untuk mengendalikan organisasi.[2]
3. Menurut Winardi, Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer
dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.
4. Menurut Basu Swasta, Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan
dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.
5. Menurut Komaruddin, Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana
aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang
berarti”.[3]
Pengawasan meliputi tindakan untuk menuntun dan memotivasi usaaha pencapaian
tujuan maupun tindakan untuk mendeteksi dan memperbaiki pelaksanaan yang tidak efektif
dan tidak efisien, menjadi efektif dan efisien.

2. Pengawasan juga untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan
penting terhadap hasil yang ingin dicapai dari aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan
secara obyektif.Hal ini sesuia dengan pendapat Terry yang mengatakan bahwa controlling
(pengawasan) anggota organisasi, untuk mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu
menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.[4]
Jadi, Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar
pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan
kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi
suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan
untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan
seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari
beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal
penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan
yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.[5]
B. Macam-Macam Pengawasan
Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:
1. Pengawasan Intern dan Ekstern
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada
di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat
dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control)
atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian
dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya
di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang
berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh
kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan
pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara
keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses
harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai
secara obyektif aktivitas pemerintah.
2. Pengawasan Preventif dan Represif
Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan
terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah
terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud
untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan
membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga
dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.
Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan
langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.
Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu
kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir
tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya.
Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan
terjadinya penyimpangan.

3. 3. Pengawasan Aktif dan Pasif
Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di
tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang
melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung
jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain,
pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah
“pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa,
dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran
materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap
pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan
dan beban biaya yang serendah mungkin.”
Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan
kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid). Dalam kaitannya
dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya
“korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau
pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan
pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana
direncanakan. [6]
C. Maksud dan Tujuan Pengawasaan
1. Maksud pengawasan.
Made Pidarta (2004, hlm. 158) mengatakan bahwa fungsi manajemen control atau
pengawasan harus dilaksanakan dengan maksud :
a. Agar perilaku personalia organisasi mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke
tujuan individual mereka masing-masing
b. Agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara perencanaan dengan pelaksanaan.
Penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan sangat mungkin terjadi kalau tidak
diadakan control.Sudah menjadi kodrat manusia bhawa mereka pada umumnya tidak dapat
bekerja dengan baik dalam waktu yang lama, dan mencapai hasil kerja yang baik sesuai yang
direncanakan. Kerna itulah dibutuhkan control agar tidak terjadi penyimpangan.
Oleh karena itu, sasaran dari kontrol adalah pengawasanterhadap perilaku individu
sebagai orang-orang yang memproses dari input menjadi output, dan ini diarahkan kepada
bagaimana perilaku organisasi itu agar para anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan organisasi tidak menyimpang anatra renccana dengan pelaksanaan.
2. Tujuan pengawasan
a. Mengawasi aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan dalam organisasiagar sesuai dengan tujuan
organisasi
b. Memastikan anggota organiasi melaksanakan tugas dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut
sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan
c. Mengoreksi dengan waktu dan sasaran yang telah ditetapkan
d. Mengumpulkan informasi yang akurat tentang keadaan sekarang untuk peningkatan kualitas
dimasa yang akan datang.
D. Tahapan Pengawasan
Menurut Nanang Fattah ada tiga tahapan dalam melaksanakanpengawasan
1. Menetapkan standard-standard pelaksanaan
Penetapan standar biaanya dilakukan pada proses perencanaan. Penentuan standar
mencakup criteria untuk semua lapisan pekerjaan (job performance) yang terdapat dalam suatu
organisasi.Standar yang ditetappkan harus merupakan standar yang jelas, dapat diukur dan
mengandung batas waktu yang spesifik.Standaradalahkriteria-kriteria untuk mengukur
elaksanaan pekerjaan. Criteria-kriteria tersebut dapat dalam bentuk kunatitatif dan kualitatif

4. Standar pelaksanaan pekerjaan bagi suatu aktivitas menyangkut criteria : ongkos,
waktu, kuantitas, dan kualitas. Sedangkan Koonts, O Donnel dan Murdick dalam nanang Fattah
mengemukakan lima ukuran kritissebagai standar : fisik, ongkos, program, pendapatan dan
standar yang tidak bisa diraba (ingtangible), khusus standar ingtangible merupakan standar
yang sulit diukur, biasanya tidak dinyatakan dalam ukuran kuantitas.
2. Pengkuran hasil / pelaksanaan pekerjaan
Tahap kedua dari proses pengawasan adalah pengukuran hasil/pelaksanaan. Metode
dan teknik koreksinya dapaat dilihat/ dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, dari
perencanaan, sebagai tolak ukur dari semua proses manajemen. Dilanjutkan dengan
pengorganisasian, memeriksa apakah struktur organisasi sesuai dengan standar, apakah tugas
dan kewajiban telah dimengerti dengan baik dan apakah perlu penataan kembali anggota.
Standar dalam pengkuran hasil dibagi menjadi tiga yaitu :
a. Standar dalam bentuk fisik, (physical standar) adalah semua standar yang dipergunakan untuk
menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang.
Jenis ini bersifat kuantitatif. Kuantitas dalam hasil produksinya, sedang jenis yang
keduabersifat kualitatif yaitu kualitas hasil produksi dan waktu. Ketiga-tiganya harus
mendapatkan pengawasan khusus.
b. Standar dalam bentuk uang. Semua sandar yang diperguanakn untuk menilai dan mengukur
hasil pekerjaan dalam bentuk jumlah uang. Yang termasuk dalam golongan standar ini jenis
pertama adalah standar biaya, yaitu menentukan berpa biaya yang dikeluarkan untuk
menghasilkan atau mengerjakan pekerjaan tertentu.
Jenis kedua standar pengahsilan, yaitu menentuakn berapa penghasilan yang harus diterima
dari penghasilan tertentu.Dan jenis ketiga adalah standar investasi, dimaksudkan agar
penggunaan modal, peralatan dan lain-lain dapat efektif dan efisien.
c. Standar yang terakhir adalah standar yang biasa dipergunakan untuk mengukur atau menilai
kegiatan pekerjaan bawahan yang diukur baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang.
3. Menentukan Deviasi atau Penyimpangan dan Mengadakan Tindakan Perbaikan
Fase ini akan dilaksanakan apabila dipastikan terjadi penyimpangan. Perbaikan
diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang
agar sesuai dengan standar atau yang telah ditentukan sebelumnya. Bila penyimpangan terjadi,
perbaikan tidak dapat dilakukan secara serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang
sesuai dengan standar atau rencana. Oleh karena itu, pelaporan menjadi penting sehingga
sebelum terlamabat, penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat diketahui dan dapat segera
untuk diambil tindakan pencegahan sehingga semua pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan
sesuai dengan rencana.[7]
E. Prinsip-Prinsip Pengawasan
Prinsip adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh seorang pengawas dalam
menjalankan tugas kepengawasannya. Hal ini penting, sebab kegiatan kepengawasan yang
dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kepengawasan tersebut akan dapat mengurangi
kualitas keberhasilan kegiatan tersebut. Berbagai prinsip umum yang harus diperhatikan oleh
seorang pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:
1. Trust artinya kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam pola hubungan kepercayaan antara
pihak sekolah dengan pihak pengawas sekolah sehingga hasil pengawasannya dapat dipercaya.
2. Realistic artinya kegiatan pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan berdasarkan data
eksisting sekolah.
3. Utility artinya proses dan hasil pengawasan harus bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk
mengembangkan mutu dan kinerja sekolah binaannya.
4. Supporting, Networking dan Collaborating artinya seluruh aktivitas pengawasan pada
hakikatnya merupakan dukungan terhadap upaya sekolah menggalang jejaring kerja sama
secara kolaboratif dengan seluruh stakeholder.

5. 5. Testable, artinya hasil pengawasan harus mampu menggambarkan kondisi kebenaran objektif
dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun.
Prinsip-prinsip di atas digunakan pengawas dalam rangka melaksanakan tugas
pokoknya sebagai seorang pengawas/ supervisor pendidikan pada sekolah yang dibinanya.
Dengan demikian kehadiran pengawas di sekolah bukan untuk mencari kesalahan sebagai dasar
untuk memberi hukuman akan tetapi harus menjadi mitra sekolah dalam membina dan
mengembangkan mutu pendidikan di sekolah sehingga secara bertahap kinerja sekolah
semakin meningkat menuju tercapainya sekolah yang efektif.
Prinsip-prinsip kepengawasan itu harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan
kode etik pengawas satuan pendidikan.Kode etik yang dimaksud minimal berisi sembilan hal
berikut ini.
1. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas satuan pendidikan senantiasa berlandaskan Iman
dan Taqwa serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengawas satuan pendidikan senantiasa merasa bangga dalam mengemban tugas sebagai
pengawas.
3. Pengawas satuan pendidikan memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas pokok
dan fungsinya sebagai pengawas.
4. Pengawas satuan pendidikan bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan
tugas profesinya sebagai pengawas.
5. Pengawas satuan pendidikan menjaga citra dan nama baik profesi pengawas.
6. Pengawas satuan pendidikan menjunjung tinggi disiplin dan etos kerja dalam melaksanakan
tugas profresional pengawas.
7. Pengawas satuan pendidikan mampu menampilkan keberadaan dirinya sebagai supervisor
profesional dan tokoh yang diteladani.
8. Pengawas satuan pendidikan sigap dan terampil dalam menanggapi dan membantu pemecahan
masalah-masalah yang dihadapi stakeholder sekolah binaannya
9. Pengawas satuan pendidikan memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap
stakeholder sekolah binaannya maupun terhadap koleganya.[8]
BAB III
PENUTUP
Pengawasan adalah Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk
menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan.Pengawasan adalah tanggung jawab pimpinan, tapi karena tidak
mungkin pimpinan melakukan semuanya maka pengawasan dilimpahkan kepada unit
pengawasan.
Macam-Macam Pengawasan
Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:
 Pengawasan Intern dan Ekstern
 Pengawasan Preventif dan Represif
 Pengawasan Aktif dan Pasif
Tahapan Pengawasan
 Menetapkan standard-standard pelaksanaan
 Pengkuran hasil / pelaksanaan pekerjaan
 Menentukan Deviasi atau Penyimpangan dan Mengadakan Tindakan Perbaikan
Prinsip-Prinsip Pengawasan
 Trust
 Realistic
 Utility

6.  Supporting
 Testable
DAFTAR PUSTAKA
Yusuf, Musfirotun. 2012. Manajemen Pendidikan Sebuah Pengantar.
Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
http://life-is-simple/2012/manajemen-pengawasan-madrasah.htm.diakses pada tanggal 30 oktober 2013 pukul
10.32.
http://cupitakyt/materi-materi-manajemen-pengawasan.htm. diakses pada tanggal 30 oktober 2012 pukul 10.45.
[1]http://cupitakyt/materi-materi-manajemen-pengawasan.htm.
[2]Musfirotun Yusuf, Manajemen Pendidikan Sebuah Pengantar, (Pekalongan : STAIN Pekalongan Press, 2012), hlm.
87.
[3]http://cupitakyt/materi-materi-manajemen-pengawasan.htm.
[4]Ibid, hlm. 88.
[5]http://cupitakyt/materi-materi-manajemen-pengawasan.htm.
[6]http://cupitakyt/materi-materi-manajemen-pengawasan.htm.
[7]Ibid, hlm. 89-91.
[8]http://life-is-simple/2012/manajemen-pengawasan-madrasah.htm.