Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...CIFOR-ICRAF
Â
Presented by Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc. – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) in sub-national workshop on Increasing Capacity of Local Community and Sub-National Government on Mangrove Restoration and Food Security on 12 July 2022
13 kebijakan pembangunan wilayah pesisirAchmad Ridha
Â
pembangunan wilayah pesisir merupakan salah satu alternatif pembangunan di sektor ekonomi. dengan luas wilayah perairan darat dan laut yang lebih luas dari daratan seharusnya sektor ini dapat menyumbang devisa yang relatif besar bagi negara.
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaMujiyanto -
Â
Penelitian dilakukan di perairan Pulau Rakit dan Pulau Ganteng di perairan Teluk Saleh Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 dengan waktu pelaksanaan pada bulan Mei dan Oktber 2005. Berdasarkan informasi dari nelayan, terumbu karang di perairan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mengalami banyak kerusakan, terutama pada perairan yang dangkal yaitu pada kedalaman kurang dari 15 meter. Pengamatan dan perhitungan persentase penutupan karang dilakukan dengan menggunakan metode Line Intercef Transect (LIT). Kerusakan terumbu karang tersebut akibat dari kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Kondisi terumbu karang hidup pada kategori sedang, penutupan karang dalam kategori karang rusak. Adapun Strategi pengelolaan terumbu karang berdasarkan permasalah yang ditemukan di lokasi, secara garis besarnya adalah dengan memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung bergantung pada pengelolaan terumbu karang, mengurangi laju degradasi kondisi terumbu karang yang ada pada saat ini serta mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, pemanfaatan dan status hukumnya.
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...CIFOR-ICRAF
Â
Presented by Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc. – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) in sub-national workshop on Increasing Capacity of Local Community and Sub-National Government on Mangrove Restoration and Food Security on 12 July 2022
13 kebijakan pembangunan wilayah pesisirAchmad Ridha
Â
pembangunan wilayah pesisir merupakan salah satu alternatif pembangunan di sektor ekonomi. dengan luas wilayah perairan darat dan laut yang lebih luas dari daratan seharusnya sektor ini dapat menyumbang devisa yang relatif besar bagi negara.
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaMujiyanto -
Â
Penelitian dilakukan di perairan Pulau Rakit dan Pulau Ganteng di perairan Teluk Saleh Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 dengan waktu pelaksanaan pada bulan Mei dan Oktber 2005. Berdasarkan informasi dari nelayan, terumbu karang di perairan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mengalami banyak kerusakan, terutama pada perairan yang dangkal yaitu pada kedalaman kurang dari 15 meter. Pengamatan dan perhitungan persentase penutupan karang dilakukan dengan menggunakan metode Line Intercef Transect (LIT). Kerusakan terumbu karang tersebut akibat dari kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Kondisi terumbu karang hidup pada kategori sedang, penutupan karang dalam kategori karang rusak. Adapun Strategi pengelolaan terumbu karang berdasarkan permasalah yang ditemukan di lokasi, secara garis besarnya adalah dengan memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung bergantung pada pengelolaan terumbu karang, mengurangi laju degradasi kondisi terumbu karang yang ada pada saat ini serta mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, pemanfaatan dan status hukumnya.
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
Â
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Materi ini disampaikan oleh El Kail atau Lembaga Kajian Advokasi & Informasi Lingkungan Hidup dalam acara Amprokan Blogger Bekasi 2011, tanggal 17 September 2011
Arus adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia (Hutabarat dan Evans, 1986).
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Didi Sadili
Â
pengelompokkan pulau-pulau kecil berdasarkan letak geografis dan status peruntukannya menjadi hal yang penting, agar pengelolaannya seperti perencanaanya, pemanfaatannya, dan pengawasannya menjadi lebih baik dan terarah
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K
KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
INTERPRETASI CITRA
Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Â
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
Â
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Materi ini disampaikan oleh El Kail atau Lembaga Kajian Advokasi & Informasi Lingkungan Hidup dalam acara Amprokan Blogger Bekasi 2011, tanggal 17 September 2011
Arus adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia (Hutabarat dan Evans, 1986).
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Didi Sadili
Â
pengelompokkan pulau-pulau kecil berdasarkan letak geografis dan status peruntukannya menjadi hal yang penting, agar pengelolaannya seperti perencanaanya, pemanfaatannya, dan pengawasannya menjadi lebih baik dan terarah
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K
KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
INTERPRETASI CITRA
Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Â
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYANcindyanggrainy
Â
Kearifan lokal masyarakat melayu pesisir dan nelayan diangkat menjadi suatu pembelajaran dengan cara bagaimana kita menyelamatkan lingkugan dengan cara-cara sederhana dan berbasis pengetahuan lokal setempat (masyarakat melayu).
Untuk mengelola ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah diperlukan suatu strategi pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan evaluasi status keberlanjutan melalui 21 indikator yang dikelompokkan kedalam empat dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan kelembagaan. Indikator-indikator tersebut diperoleh dari penelitian terdahulu, studi pustaka, CIFOR dan LEI menyangkut Sustainable forest management (SFM), serta berdasarkan pengamatan di lapangan. Hasil modifikasi indikator tersebut dinamai Rap-MEcosytem pada skala (0-100) memperlihatkan status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove multidimensi dinyatakan cukup berkelanjutan dengan indeks 52,83 begitu halnya dimensi ekonomi 59,66, sosial 59,27 dan hukum/kelembagaan 52,33 sedangkan dimensi ekologi memiliki status kurang berkelanjutan 44,75 sehingga perlu mendapat prioritas perbaikan.
Hasil evaluasi di lanjutkan dengan Analytic Hierarchy Process (AHP) sehingga didapatkan strategi pengelolaan dengan prioritas : (a) melengkapi legalitas pengelolaan wilayah pesisir dengan menyusun Rencana zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) dan turunannya, (b) meningkatan personil, kapasitas, kualitas, sarana dan prasarana petugas penyuluh perikanan dan kelautan yang hanya berjumlah 5 orang serta penyuluh kehutanan yang berjumlah 6 orang, (c) melakukan reboisasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove terutama di Kecamatan Sungai Pinyuh yang paling banyak mengalami degradasi.
Suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan juga suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses pembangunan dengan memperhatikan potensi wilayah tersebut.
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
Â
Perikanan dan usaha dalam bidang ekonomi telah dilaksanakan dan terintegrasi pada sumber daya pantai dan laut. Usaha-usaha seperti itu dapat berakibat pada kondisi kehidupan masyarakat pantai, keanekaragaman hayati, dan beberapa fungsi ekosistem di laut. Strategi konservasi terhadap sumber daya di dalam laut saat ini sedang dibutuhkan. Salah satu strategi yang ditawarkan adalah menetapkan Marine Coastal Protected Areas (MCPAs). MCPAs dapat dibentuk dengan mengikuti beberapa pertimbangan, sebagai contoh: persetujuan dari masyarakat dan para pemanfaat sumberdaya lain (stakeholders), yang secara langsung atau secara tidak langsung menggunakan wilayah pantai, kondisi dan kepekaan beberapa jenis terhadap adanya perubahan-perubahan lingkungan, dan yang paling penting adalah usaha untuk memonitor dan mengevaluasi perlindungan laut, melaksanakan program secara terus menerus. Strategi melalui manajemen MCPAs diharapkan bisa untuk menyelamatkan dan melindungi ketersediaan sumber daya pantai dan laut, khususnya pada sektor perikanan, dengan memerhatikan rendahnya ekonomi nelayan tradisional di Indonesia.
Presentasi eko.lingkungan "PESISIR DAN LAUT INDONESIA''Sutrisna Sandi
Â
presentasi ini berisi sebagian informasi mengenai lingkungan khususnya di kepulauan indonesia. terdapat banyak sekali potensi yang dapat di hasilkan oleh kaum pribumi untuk keberlangsungan kehidupan dalam hal perekonomian warga sekitar, sekaligus membiasakan hidup dengan menghormati alam sekitar supaya tidak tercemar dan tetap terjaga.
Apabila dalam presentasi ini terdapat kekeliruan atau kesalahan informasi silahkan di koreksi dan mohon untuk di lengkapi.
Thanks,
Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia.
Industri perikanan tradisional adalah praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan batang pancing, busur dan panah, harpoon, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, karena hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Meski tidak selalu bergerak secara subsisten, istilah ini banyak digunakan ketika menyinggung ekspansi perikanan komersial yang menekan nelayan dan pembudidaya kecil.
Identifikasi Sektor Ekonomi Basis (Unggulan) dan Hierarki Pusat Pelayanan Berdasarkan Tingkat Kemampuan Fasilitas Dalam Rangka Pengembangan Wilayah (Studi Kecamatan Kasiman dan Kecamatan Padangan
Kabupaten Bojonegoro)
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Â
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
1. PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Dosen Pengampu:
Dr. Suning, SE., MT
Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya
DASAR-DASAR PENGELOLAAN PESISIR
2. SUB POKOK BAHASAN
• DEFINISI DAN BATASAN WILAYAH
PESISIR
• PENTINGNYA KAWASAN PESISIR
• PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
• INISIATIF PENGELOLAAN KAWASAN
PESISIR YANG TERPADU
3. DEFINISI DAN PENGERTIAN WILAYAH PESISIR
(Dahuri, et.al., 1996)
“Kawasan peralihan antara ekosistem laut dan darat”
BATAS KE ARAH DARAT :
1. Ekologis : Kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh
proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air laut, dll.
2. Administratif : Batas terluar sebelah hulu dari desa
pantai atau jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km,
dst. dari garis pantai))
3. Perencanaan : Bergantung pada permasalahan atau
substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir
substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah
• Pencemaran dan sedimentasi : suatu kawasan darat
dimana dampak pencemaran dan sedimentasi yang
ditimbulkan disini memberikan dampak di kawasan pesisir.
• Hutan mangrove : batas terluar sebelah hulu kawasan hutan
mangrove.
4. Lanjutan...
BATAS KE ARAH LAUT :
1. Ekologis : Kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh
proses-proses alamiah di darat (aliran air sungai,, run off,
aliran air tanah,, dll. .), atau dampak kegiatan manusia di
darat (bahan pencemar, sedimen,, dll) ); atau kawasan laut
yang merupakan paparan benua (continental shelf).
2. Administratif : 4 mil, 12 mil, dst.., dari garis pantai ke
arah laut.
3. Perencanaan : Bergantung pada permasalahan atau
substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah
pesisir.
• Pencemaran dan sedimentasi: suatu kawasan laut
yang masih dipengaruhi oleh dampak pencemaran dan
sedimentasi dari darat..
• Hutan mangrove : kawasan perairan laut yang masih
mendapat pengaruh dari proses dan atribut ekologis
mangrove, seperti bahan organik (detritus) yang
berasal dari mangrove..
7. PENTINGNYA KAWASAN PESISIR
Sumberdaya pesisir (SDP) terdiri dari sumberdaya hayati (ikan, karang,
mangrove), non hayati (mineral) dan jasa kelautan.
Pusat keanekaragaman tropis dunia (> 70 genus dr karang, 18% terumbu
karang dunia ada di Indonesia)
30% hutan bakau dunia ada di Indonesia
90% hasil tangkapan ikan berasal dari perairan pesisir dalam 12 mil dari
pantai.
SDP mempunyai keunggulan komparatif karena tersedia dalam jumlah
yang besar, beraneka ragam dan laut tropis yang terkaya.
140 juta penduduk (60%) Indonesia tinggal di wilayah pesisir 50 km dari
garis pantai.
80% tergantung kepada pemanfaatan SDP
Memberikan kontribusi ekonomi sebesar 24,5%
42 kota dan 290 kabupaten berada di pesisir sebagai tempat pusat
pertumbuhan ekonomi.
10. Kecil suatu proses perencanaan,
PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau--Pulau
pemanfaatan, pengawasan,, dan pengendalian
Sumber Daya Pesisir dan Pulau--Pulau Kecil
antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta
antara ilmu pengetahuan dan manajemen
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(UU 27/2007))
11. Melindungi, mengkonservasi,
merehabilitasi, memanfaatkan
dan memperkaya sumberdaya
pesisir dan pulau-pulau kecil serta
sistem ekologisnya secara
berkelanjutan
Memperkuat peran serta masyarkat
dan lembaga pemerintah serta
mendorong inisiatif masyarkat dalam
pengelolaan sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecil agar tercapai
keadilan, keseimbangan dan
berkelanjutan
Tujuan Pengelolaan Kawasan Pesisir (menurut Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2007
ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- -pulau Kecil
Menciptakan keharmonisan dan
sinergi antara pemerintah pusat
dan daerah dalam pengelolaan
sumberdaya pesisir dan pulau-
pulau kecil
Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan
budaya masyarakat melalui
pemanfaatan sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecil
12. KONSEP
KETERPADUAN
INISIATIF PENGELOLAAN KAWASAN
PESISIR YANG TERPADU
Keterpaduan Antar
Lembaga/ /Sektor
Keterpaduan Antar Level
Pemerintahan (Pusat-Daerah)
Keterpaduan Antar Wilayah
(Antar Pemerintah Daerah)
Keterpaduan Antar Ekosistem
Darat & Laut
Keterpaduan Antar Sains dan
Manajemen
Keterpaduan antara
Pemerintah, Dunia usaha, dan
Masyarakat;
13. pesisir dan habitatnya dari aktivitas
manusia,
Mengurangi konflik pemanfaatan,,
Menjaga proses-proses ekologis utama,
Tujuan Pengelolaan Pesisir Terpadu
Mengurangi laju kerusakan sumberdaya
sistem pendukung mahluk hidup, dan
keanekaragaman biologis di wilayah pesisir
dan lautan,,
perbaikan kesejahteraanMendorong
masyarakat.
15. Issue, data
Atlas Pesisir
HIERARKI RENCANA PENGELOLAAN PESISIR TERPADU
Hirarki Rencana--Rencana PPT
Bapeda Propinsi &
Kab/Kota
0
HP--3 (Hak
Pengusahaan
Perairan
Pesisir)
Rencana
Strategis
Rencana
Zonasi
Rencana
Pengelolaan
Rencana Aksi
1
2
3
4
Bappeda Propinsi &
Kab/Kota
Propinsi 1:250.000
Kabupaten 1:50.000
Dinas KP Propinsi &
Kab/Kota
Dins KP Propinsi &
Kab/kota
16. RENCANA ZONASI
Berperan dalam menetapkan arahan,,
struktur dan pola ruang penggunaan
sumber daya pesisir dari tiap zona pada
kawasan perencanaan yang menentukan
Zona merupakan ruang dimana kebijakan
di implementasikan
RENCANA PENGELOLAAN (Management
Plan)
Berperan untuk menyusun kerangka kebijakan,,
prosedur dan tanggung jawab untuk koordinasi
pengambilan keputusan diantara berbagai
lembaga/instansi pemerintah dalam rangka
persetujuan penggunaan sumberdaya atau
pembangunan di kawasankegiatan
perencanaan
RENCANA STRATEGIS
Berperan dalam menentukan visi dan
misi serta tujuan pengelolaan sumber
daya pesisir serta penerapan strategi
untuk mencapai tujuan
Bentuknya rumusan kebijakan daerah
mengenai pemanfaatan wilayah pesisir
RENCANA AKSI
(Action Plan)
Berperan dalam menyusun tata
waktu dan anggaran untuk satu
- tiga tahun untuk implementasi
berbagai kegiatan yang
diperlukan oleh instansi terkait
dan dunia usaha
17. 2. INISIASI
·Partisipasi Publik
·Identifikasi Issue
·Survei Sosial
·Penilaian Sumberdaya
·PerencanaanKonsensus
·Informasi Terpadu
·Penyadaran Masyarakat
3. PENGEMBANGAN
·Pengumpulan Data
·Faktor Sosial, Ekonomi & Budaya
·Faktor Biofisik & Teknologi
·Identifikasi Pemilikan Sumberdaya
·PenataanKelembagaan
·Keterpaduan PerencanaanSektor
·Issue Pengelolaan Pesisir
·Pengembangan Strategi PPT
·Analisis Ekonomi Proyek
·Partisipasi Publik
4.SERTIFIKASI
·Persetujuan PerencanaanPPT
·Penerangan Pemerintah
·Sertifikasi
·PenetapanPPT dari Pemda
·PengesahanPPT
·Alokasi DanaAPBD/APBN
5. PELAKSANAAN
·Koordinasi Program PPT
·Pengawasan& PenegakanHukum
·Sistem Perizinan
·Riset & Pengembangan
·Klarifikasi Pemilikan Sumberdaya
·Pemberdayaan Masyarakat
·Mata PencarianAlternatif
·Pengelolaan Berbasis Masyarakat
·Pendidikan & Penyadaran Masyarakat
LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN PESISIR TERPADU
1. PERSIAPAN
·Administrasi
·Pembentukan Tim Perencana
·Penyusunan Rencana Kerja
·Personil, Fasilitas, Pembiayaan
·Pelatihan Staf Perencana
6. PELEMBAGAAN
·Pemantauan & Evaluasi
·Penyempurnaan Strategi & Aksi
·Demontrasi Hasil Yang Positif
·Pengembangan Skala ke Besar
·Pelembagaan PPT
18. Dr. Suning, SE., MT
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
suningterusberkarya.com
suningactivity@gmail.com
