Ikan napoleon telah ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi menurut Kepmen KP No 37 thn 2013. Status perlindungannya adalah perlindungan terbatas menurut ukuran. Yakni ukuran yang dilindungi adalah ukuran 100 gr s/d 1000 gr dan ukuran > 3000 gr. Artinya ukuran ikan napoleon yang boleh ditangkap dari perairan alam dan ukuran yang boleh diperdagangkan baik yang berasal dari hasil tangkapan di alam maupun hasil budidaya adalah ukuran < 100 gr dan ukuran 1000 gr s/d 3000 gr. Kuota perdagangan ikan napoleon (terkait CITES) yang besarannya untuk th 2014 maupun rencana kuota 2015 adalah 2000 ekor, juga diambil dari ukuran ikan napoleon antara 1000 gr s/d 3000 gr

1. KEPUTUSAN MENTERI KP NO. 37 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN NAPOLEON
Disampaikan Oleh: Didi Sadili
Kasubdit Konservasi Jenis Ikan
Pada Rapat Koordinasi Pemanfaatn Ikan Napoleon di BKIPM-KKP
24 NOVEMBER 2014
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

5. Latar belakang
 Populasi ikan napoleon sudah terancam punah
 Menurut Sadovy et. al (2007) akibat dampak penangkapan
berlebih untuk perdagangan ikan karang hidup, ikan
napoleon rentan (vulnerable) mengalami kepunahan
 Penurunan drastis diberbagai tempat menyebabkan ikan
napoleon dimasukkan ke dalam daftar CITES appendix II
pada tahun 2005. dan daftar merah IUCN
(ENDANGERED) pada tahun 2004

6.  Jumlah ikan napoelon yang ditangkap diindikasikan jauh
MELEBIHI kuota tangkap yang dikeluarkan oleh MA
 Penangkapan ikan napoleon umumnya menggunakan racun
sianida (potas), menyebabkan kematian karang dan penurunan
produktivitas ikan karang ekonomis penting lainnya;
 Penangkapan napoleon berukuran kecil (juvenil) telah
menghilangkan kesempatan untuk bereproduksi di habitat
alam;
 Maraknya perdagangan illegal ikan napoleon melalui
transportasi laut (ketentuan : ekspor ikan napoleon melalui
transportasi udara); dan
 Pelaksanaan pengawasan belum efektif, membutuhkan
ketegasan dalam regulasi.

7. PERTIMBANGAN REVISI PERMENTAN NO : 375/kpts/IK.250/5/95
TENTANG “Larangan Penangkapan Ikan Napoleon”
2
Permentan tentang Larangan penangkapan ikan napoleon merupakan
turunan UU No. 9 tahun 1985 tentang PERIKANAN telah TIDAK
BERLAKU sejak ditetapkannya UU No. 31 tahun 2004 tentang
PERIKANAN  Permentan menjadi TIDAK EFEKTIF
Tahun 1999 terbentuk Departemen Eksplorasi Laut (KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN)  DIRJEN PERIKANAN DIBUBARKAN
 PERDIRJEN PERIKANAN NO 330/96 TIDAK EFEKTIF  PERLU
DIREVISI
3
Tahun 2004 ikan Napoleon masuk App II CITES  kewenangan
perizinan yang semula berada di DITJEN PERIKANAN berpindah ke
DITJEN PHKA  PERMENTAN 375/95 BELUM DICABUT  PERLU
PENYESUAIAN
4 Keragu-raguan aparat pengawasan dalam melakukan pengawasan
dan penindakan  ILLEGAL FISHING MENINGKAT
1

8. KARAKTERISTIK BIOLOGI SUBSTANSI PENGATURAN
Ukuran ≤ 100 gr/ekor;
Angka kematian tinggi,
disebabkan predator alami
Ukuran ± 800 gr/ekor;
Pertama kali matang memijah
Ukuran ± 1000 gr/ekor;
Diperkirakan sudah beberapa kali
melakukan pemijahan
Ukuran ± 3000 gr/ekor;
Mengalami perubahan jenis
kelamin dari betina menjadi jantan
V
X
V
X
DIPERBOLEHKAN DITANGKAP
Untuk tujuan pembesaran,
dan meningkatkan survival rate
DILARANG DITANGKAP
Memberikan kesempatan yang
Lebih besar untuk setiap ikan
napoleon melakukan pemijahan
DIPERBOLEHKAN DITANGKAP
Diperkirakan setiap ikan yang
berukuran lebih dari 1000 gr/ekor
sudah beberapa kali melakukan
pemijahan
DILARANG DITANGKAP
Memberikan kesempatan yang
Lebih besar untuk membuahi
Ikan napoleon betina

9. MATRIK KEPMEN KP 37/2013
Substansi Pengaturan Permentan 375/2005 &
Perdirjen Perikanan 330/96
KEPMEN KP 37/2013
1. Ukuran yang boleh
ditangkap
Semua ukuran boleh ditangkap
(ukuran 1 – 3 kg/ekor boleh
langsung diperdagangkan,
ukuran < 1 kg/ekor dan ukuran >
3kg/ekor dapat dijual ke
pembudidaya atau dilepas ke
alam
a. Ukuran yang boleh
ditangkap antara 1 – 3
kg/ekor;
b. Diperbolehkan
menangkap anakan untuk
tujuan pembesaran.
2. Ukuran yang boleh
diperdagangkan
Ukuran yang boleh diperdagangkan
di dalam negeri dan luar negeri
antara 1 – 3 kg
Ukuran yang boleh diperdagangkan
antara 1 – 3 kg
3. Siapa yang boleh menangkap Yang boleh menangkap : nelayan
tradisional dan peneliti
-
4. Alat tangkap yang
diperbolehkan
gillnet, bubu dan pancing akan diatur dalam Perdirjen KP3K
setelah SK ditetapkan
5. Kewenangan Perizinan a. Izin pemanfaatan dalam negeri
(penangkapan, budidaya
pembesaran, pengiriman) oleh
DinasKP Propinsi;
b. Izin Ekspor oleh DIRJEN
PERIKNANAN
a. Baru akan mengatur perizinan
pemanfaatan dalam negeri;
b. Izin ekspor mengikuti
KETENTUAN CITES

10. MANFAAT PERLINDUNGAN TERBATAS
1. Keberadan Napoleon berkorelasi kuat dengan kondisi
terumbu karang
2. Menghindari ancaman kepunahan ikan napoleon di
masa depan
3. Mengurangi kerusakan ekosistem terumbu karang
akibat aktivitas penangkapan ikan napoleon dengan
cara yang merusak
4. Memberikan dampak positif terhadap meningkatnya
ekonomi nelayan melalui kegiatan wisata alam bawah
laut (wisata selam) dan aktivitas penangkapan ikan
karang hidup lainnya (kerapu).

11. PETA LOKASI SURVEY POTENSI IKAN NAPOLEON
2005 - 2012
KEP. NATUNA :
LIPI, April-2009, (0,11 ind/ha) KEP. DERAWAN :
KEP,MENTAWAI:
LIPI, Juli-2009, (---)
KKJI, 2009, (5,29 ind/ha)
LIPI, Nop-2009, (0,12 ind/ha)
KEP. KARIMUN JAWA:
LIPI, Des-2009, (---)
SULUT :
IUCN-LIPI, Jun-2005, (0,38 ind/ha)
BRPL, 2007-2009, (1,33 ind/ha)
KEP. BANGGAI :
LIPI, Nop-2010 , (0,15 ind/ha)
BPRL, 2007-2009, (2,5 ind/ha)
Pulau Sembilan:
LIPI, Apr-2010 (---)
BABEL :
LIPI, Jun-2009, (---)
P. KOMODO :
LIPI, Des-2010 (0,29 ind/ha)
BALI dan P. KANGEAN:
IUCN-LIPI, Jun-2005,
(0,04 ind/ha)
RAJA AMPAT :
IUCN-LIPI, Nop.-2005, (0,86 ind/ha)
KEP. SERIBU :
KKJI, 2009, (4,24 ind/ha)
NTB (Teluk Saleh) :
BRPL, 2007-2009, (2,54 ind/ha)
Maluku Barat Daya (P.Moa dsk):
BRPL, 2007-2009, (1,59 ind/ha)
KEP. ANAMBAS :
CI-KKJI, Mei-2012
.......?

14. Terima Kasih
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
JL.MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINABAHARI III LANTAI 10
TELP : 021 3500064 FAX : 021 3520357