Artikel ini membahas pentingnya mengakui tindakan konservasi berbasis area yang efektif selain Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia. Artikel ini juga membahas beberapa contoh tindakan konservasi berbasis area yang efektif, seperti sasi dan MPA (Marine Protected Area), serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tindakan konservasi tersebut. Artikel ini juga membahas pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam tindakan konservasi dan pentingnya memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam implementasi tindakan konservasi. Penulis berpendapat bahwa meskipun MPA penting untuk konservasi laut, namun bukan satu-satunya alat yang efektif. Tindakan lain, seperti konservasi berbasis masyarakat dan sistem pengelolaan tradisional, juga telah berhasil dalam melestarikan ekosistem laut di Indonesia. Para penulis memberikan contoh OECM yang berhasil, seperti sistem sasi laut di Maluku Tenggara Barat dan sistem panglima laut di Pulau Weh. Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tindakan konservasi laut yang efektif di Indonesia, seperti kurangnya pendanaan, penegakan hukum yang lemah, dan konflik antara tujuan konservasi dan mata pencaharian lokal. Para penulis menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi dan menemukan solusi yang seimbang antara tujuan konservasi dengan kebutuhan masyarakat lokal.

1. KEBIJAKAN KELAUTAN
Konservasi laut di luar KKP: Menuju pengakuan atas langkah-
Langkah konservasi berbasis kawasan (OECM) yang efektif
lainnya di Indonesia

2. LATAR BELAKANG
Lautan kita memberikan banyak manfaat, mulai dari perlindungan pesisir hingga nutrisi, mata pencaharian, dan
penyimpanan karbon, namun menghadapi tekanan yang semakin besar, yang berdampak negatif terhadap kesehatan
dan pasokan yang dihasilkannya. Berbagai tindakan konservasi telah diterapkan dalam upaya untuk memitigasi
tekanan-tekanan ini, meskipun pengelolaan berbasis kawasan merupakan pendekatan yang paling luas untuk
melindungi sumber daya laut, terutama melalui penerapan kawasan perlindungan laut (KKP).
Pertama kali didirikan pada awal tahun 1900-an, jumlah KKP telah mencapai hampir 18.000 pada tahun 2021,
mencakup hampir 8% lautan di planet ini. Jika dikelola dengan baik, KKL dapat memberikan banyak manfaat bagi
keanekaragaman hayati, kesehatan ekosistem, perikanan, dan kesejahteraan manusia. KKP secara historis dipimpin
oleh pemerintah, dengan sedikit keterlibatan masyarakat lokal. Meskipun ada upaya yang sedang dilakukan untuk
beralih ke pendekatan tata kelola bersama atau pengelolaan bersama di banyak KKP, terdapat banyak bentuk
pengelolaan berbasis kawasan yang memberikan nilai konservasi namun tidak 'sesuai' dengan kerangka KKP karena
konservasi mungkin tidak menjadi tujuan utama mereka, dan oleh karena itu, secara tradisional tidak terlihat
berkontribusi terhadap pengelolaan berbasis kawasan konservasi.
Mengidentifikasi, mengenali, dan lebih jauh mendukung bentuk-bentuk pengelolaan berbasis kawasan lainnya dapat
memberikan jalur tambahan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Hal ini penting, mengingat kita belum
mencapai Target Aichi 11 tahun 2020 untuk melindungi 10% lautan dunia, dan dengan pandangan terhadap target
ambisius baru yang akan disepakati pada pertemuan kelima belas Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi
Keanekaragaman Hayati (CBD) pada awal tahun 2022

3. Dalam konteks ini, rancangan Target 3 kerangka kerja keanekaragaman hayati global CBD pasca-2020 saat ini
menunjukkan harapan bagi masa depan konservasi laut karena memberikan penekanan yang jelas pada upaya
konservasi berbasis kawasan. melalui KKL, menyerukan Para Pihak untuk 'Memastikan bahwa setidaknya 30% wilayah
daratan dan lautan secara global, terutama wilayah yang memiliki arti penting bagi keanekaragaman hayati dan
kontribusinya terhadap manusia, dikonservasi melalui sistem kawasan lindung dan kawasan efektif lainnya yang
dikelola secara efektif dan adil, mewakili secara ekologis dan terhubung dengan baik. berdasarkan langkah-langkah
konservasi, dan diintegrasikan ke dalam lanskap dan bentang laut yang lebih luas. penekanan ditambahkan].
Diperkenalkan pada tahun 2010 dan ditetapkan pada tahun 2018, langkah-langkah konservasi berbasis kawasan
(OECM) yang efektif lainnya telah diakui sebagai kerangka pelengkap KKL, dan CBD juga mempromosikan keduanya
untuk mencapai hasil konservasi global. OECM didefinisikan sebagai'suatu kawasan yang ditentukan secara geografis
selain kawasan lindung, yang diatur dan dikelola sedemikian rupa sehingga mencapai hasil jangka panjang yang positif
dan berkelanjutan bagi lingkungan hidup.di tempatkonservasi keanekaragaman hayati dengan fungsi dan jasa
ekosistem terkait dan jika memungkinkan, nilai-nilai budaya, spiritual, sosial-ekonomi, dan nilai-nilai lokal lainnya yang
relevan'[16].OECM berbeda dengan KKL karena KKL tidak harus didedikasikan untuk konservasi keanekaragaman hayati
namun harus memberikan manfaat konservasi in-situ dalam jangka panjang, sedangkan KKL harus memiliki tujuan
konservasi utama. Beberapa contoh global pengelolaan berbasis kawasan yang dapat diakui sebagai OECM mencakup,
antara lain, kawasan penutupan perikanan di Kanada, kawasan laut yang dikelola secara lokal di Mozambik, dan
wilayah serta kawasan yang dikonservasi oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di banyak belahan dunia.

4. Meskipun semakin banyak pedoman yang tersedia namun, penerapan pedoman ini
pada 'contoh nyata' dari calon OECM masih relatif sedikit. Di sini, kami menyajikan
salah satu upaya tersebut di Indonesia, negara yang kaya akan sejarah berbasis
wilayah tradisional konservasi. Secara khusus, kami memberikan gambaran mengenai
praktik dan kebijakan pengelolaan berbasis kawasan yang ada di Indonesia,
mengeksplorasi penerapan kriteria CBD di berbagai bidang, dan mengidentifikasi
jenis dan sebaran OECM yang potensial.
Kami juga meninjau bukti yang ada mengenai manfaat keanekaragaman hayati dari
berbagai jenis OECM yang potensial di Indonesia. Pada akhirnya, kami menyoroti
potensi implikasinya dan memberikan jalan serta pertimbangan penting bagi
pengakuan formal OECM di Indonesia.

5. KONSERVASI LAUT DI INDONESIA
Ekosistem laut Indonesia menyediakan sumber daya dan manfaat yang berharga
untuk mendukung kesejahteraan manusia melalui perikanan, pariwisata, dan banyak jasa
ekosistem lainnya. Namun, aktivitas antropogenik yang intensif dan meluas serta
dampak perubahan iklim telah menempatkan sumber daya laut dalam bahaya[19,20].
Untuk mengurangi ancaman dan terus mendapatkan manfaat dari sumber daya ini,
perlindungan keanekaragaman hayati formal dan adat serta praktik pengelolaan laut
berkelanjutan telah diterapkan dan, sampai batas tertentu, tertanam dalam praktik
sehari-hari masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya laut. Dalam hukum Indonesia,
konservasi sumber daya alam diartikan sebagai 'pengelolaan sumber daya alam yang
pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin kelangsungan sumber
daya dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilai-
Nilainya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).

6. Pemerintah Indonesia melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan berkelanjutan dengan menetapkan
kawasan lindung (PA). Negara telah menerapkan alat konservasi formal ini sejak tahun 1921 untuk
melindungi spesies dan habitat darat yang berharga[21], dan baru setelah tahun 1977 negara mulai menetapkan KKL[22,23]. KKP
di Indonesia diatur berdasarkan kerangka hukum yang ditetapkan oleh dua kementerian,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Masing-masing kerangka
ini dapat diterapkan untuk membentuk KKL yang dapat diatur langsung oleh pemerintah pusat
atau pemerintah provinsi[24]. KKP adalah kawasan multi guna yang ditetapkan secara spasial dengan sistem zonasi dan ditujukan
untuk mencapai konservasi keanekaragaman hayati (untuk KKP yang dikelola KLHK dan KKP) dan perikanan berkelanjutan (untuk
KKL yang dikelola KKP) untuk mendukung kesejahteraan manusia (UU No. 27/2007; UU No.5/1990). Banyak elemen KKL di
Indonesia yang sejalan dengan definisi KKL dari International Union for Conservation of Nature (IUCN).[25], dengan pengecualian
yang paling signifikan adalah KKP yang diakui secara formal di Indonesia diatur dan dikelola oleh lembaga pemerintah, baik
secara mandiri maupun dalam bentuk pengelolaan bersama. Pada tahun 2020 Indonesia telah berhasil mencapai target
konservasi laut nasional selama satu dekade melalui penetapan 201 KKP dengan total luas 24,1 juta ha.[26]. Hingga saat ini, KKL
merupakan satu-satunya pendekatan yang dipertimbangkan negara untuk mengukur pencapaian nasional dalam konservasi laut,
termasuk Ketika melaporkan kontribusi Indonesia terhadap Target CBD 11 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14.

7. Mengikuti perkembangan positif dari pembentukan dan implementasi
KKL dalam satu dekade terakhir, target konservasi laut nasional telah
ditingkatkan menjadi 32,5 juta hektar (atau ~10% perairan kepulauan
Indonesia) kawasan laut yang dikonservasi pada tahun 2030. Perluasan
KKP masih menjadi upaya utama yang dilakukan pemerintah, sebagaimana
tercermin dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun
2020‒2024 (Peraturan Presiden No. 18/2020). Namun demikian, mendorong
dan mengakui bentuk-bentuk pengelolaan kelautan berbasis kawasan
lainnya, seperti OECM, dapat menjadi strategi pelengkap untuk melestarikan
keanekaragaman hayati di luar batas-batas KKL dan memastikan
pendekatan konservasi yang sesuai dengan kondisi lokal digunakan.

8. IDENTIFIKASI JENIS DAN SEBARAN OECM
KELAUTAN POTENSIAL DI INDONESIA
Potensi OECM kelautan Indonesia dan distribusinya diidentifikasi melalui dua lokakarya mengenai pengelolaan
keanekaragaman hayati laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berbasis wilayah (lokakarya
pengelolaan keanekaragaman hayati laut, pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis wilayah) di Jakarta, Indonesia,
diadakan pada bulan Januari dan Februari 2020, dan diselenggarakan oleh KKP dan Wildlife
Conservation Society. Lokakarya ini melibatkan 120 peserta dari kalangan pemerintah, organisasi nirlaba, dan
akademisi. Dari data yang dikumpulkan, kami menghapus duplikat, mengidentifikasi lokasi spasial
yang tepat (di dalam KKL, sebagian KKL, atau di luar KKL), memberikan penjelasan tambahan bila diperlukan, dan
menambahkan entri baru berdasarkan literatur dan informasi yang tersedia. Penelitian ini sangat mengandalkan
pengetahuan para ahli dan tidak komprehensif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mulai mengidentifikasi lokasi
dan praktik potensial yang dapat dianggap sebagai OECM di Indonesia,
termasuk distribusi dan kontribusinya terhadap konservasi.