SlideShare a Scribd company logo
1
KEBIJAKAN INTERNATIONAL
PENGEMBANGAN PERIKANAN
UNTUK ASIA PASIFIK
2
1. Tatalaksana Perikanan
yang bertanggung jawab
• Pengelolaan Perikanan
– Pendekatan keberhati-hatian untuk
perikanan tangkap dan pengenalan
spesies.
• Operasi Penangkapan Ikan
– Pedoman untuk Kegiatan
Penangkapan Ikan.
– Tatalaksana kapal penangkap ikan.
– Hentikan tindakan ilegal, tidak
terdaftar dan melanggar peraturan
penangkapan ikan.
• Pengembangan Budidaya
– Pedoman teknis untuk sertifikasi
karantina dan kesehatan untuk
gerakan organisme perairan.
– Tatalaksana pelaksanaan higienis
untuk hasil-hasil budidaya perairan.
– Pedoman intergral pertanian,
kehutanan dan perikanan di daerah
pengelolaan wilayah pesisir.
3
• Integrasi perikanan dalam kegiatan
pengelolaan
– Beberapa dampak terhadap
perikanan yang diakibatkan oleh
kegiatan-kegiatan di sektor lain.
– Hak-hak tradisional dan
kebiasaan perikanan dan nelayan
untuk kualitas lingkungan yang
baik.
– Evaluasi Sumberdaya Wilayah
Pesisir.
• Pelaksanaan pasca panen dan
pemasaran
– Pemanfaatan ikan yang
bertanggungjawab.
– Perdagangan Internasional yang
bertanggung jawab.
– Hukum dan Peraturan yang
menyangkut pemasaran ikan.
1. Tatalaksana Perikanan
yang bertanggung jawab
4
2. Deklarasi Bangkok tentang
Pengembangan Budidaya
• Pembekalan masyarakat melalui
pendidikan dan pelatihan
– Menyeimbangkan pendekatan praktek dan
teori untuk melatih para petani dan
menyediakan tenaga ahli yang lebih trampil
dan inovatif untuk industri.
• Pembekalan penelitian dan
pengembangan
– Meningkatkan hubungan antara penelitian,
penyuluhan dan produser.
• Peningkatan penyampaian informasi
dan komunikasi
– Penguatan kapasitas nasional untuk
menentukan keperluan, pemilihan dan
manajemen data.
• Meningkatkan pengendalian pangan
dan mengurangi kemiskinan
– Pemberdayaan pihak-pihak yang
miskin/lemah untuk dapat berpartisipasi aktif
dalam penyusunan kebijakan.
5
2. Deklarasi Bangkok tentang
Pengembangan Budidaya
• Peningkatan Kelestarian
Lingkungan
– Pengembangan kriteria, pengkajian
kelestarian, pengalihan, dan penerapan
lingkungan, ekonomi dan sosial dan
petunjuk pengembangan budidaya
perairan.
• Integrasi Budidaya Perairan
terhadap Pembangunan Daerah
Pedesaan
– Integrasi perencanaan budidaya dalam
perencanaan pembangunan daerah
pedesaan secara menyeluruh, dengan
pertimbangan pembangunan multi
sektor dan koordinasi multi sektor yang
melibatkan lembaga-lembaga secara
bersama.
6
3. Deklarasi Roma Tahun 2005
tentang Perikanan dan Tsunami
• Menyiapkan bantuan untuk
rehabilitasi sektor perikanan dan
budidaya perairan di daerah yang
terkena dampak tsunami pada
bulan Desember 2004.
• Menyalurkan bantuan dengan cara
berkoordinasi dibawah satu
kepemimpinan dengan negara-
negara yang terkena bencana.
• Menekankan kebutuhan untuk
rehabilitasi perikanan dan budidaya
perairan untuk dapat fokus dalam
membangun kembali sumber
matapencaharian nelayan dan
petani tambak.
7
4. Rencana Rehabilitasi
Pemerintah Indonesia
• Menitikberatkan dalam mengurangi
kemiskinan.
• Membangun pasar dan ekonomi
yang berkelanjutan.
• Mempertimbangkan ketahanan
lingkungan yang berkelanjutan.
• Dapat berintegrasi dan holistic,
sebagaimana hal tersebut sangat
penting di kawasan pesisir untuk
masyarakat pesisir.
• Ikut berpartisipasi dalam
mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan masyarakat lokal yang
sebenarnya.
8
Peran FAO dalam
“Building Back Better”
• Memainkan sebuah peran penting dalam
melindungi dan membangun kembali
produksi pertanian dan perikanan setelah
bencana dan konflik.
• Untuk mempertahankan, membangun
kembali dan meningkatkan pertanian dan
perikanan yang berbasis matapencaharian
untuk mengurangi kerawanan,
meningkatkan kemandirian, dan
membantu untuk dapat bebas dari
ketergantungan terhadap bantuan luar.
• Memberikan bantuan teknis dan pedoman
kebijakan kepada negara yang terkena
bencana tsunami untuk merencanakan dan
mengkoordinasikan semua usaha
rehabilitasi dengan tujuan mengoptimalkan
hasil yang berkelanjutan.
• FAO mendukung kebijakan dan program
rehabilitasi yang dilakukan oleh
pemerintah.
9
Peran FAO dalam
”Building Back Better”
• FAO berusaha untuk membangun
kembali matapencaharian mereka
untuk meningkatkan ketahanan
pangan dan pendapatan mereka
sesuai dengan persyaratan
penggunaan sumber daya yang
berkelanjutan dan meningkatkan
perlindungan terhadap lingkungan.
• FAO membangun kembali dengan
lebih baik bagi masyarakat perikanan
pesisir dan budidaya perairan:
Dengan menggunakan teknologi
yang tepat, mentaati standar
keselamatan dan kualitas dasar,
dan manajemen serta konservasi
sumber daya alam.
Kerawanan hidup warga perikanan dan
keluarga petani tambak yang
menderita akibat bencana, maka:
10
“Building Back Better”
11
Peran FAO dalam
”Building Back Better”
Contoh:
• Kerusakan kapal penangkap ikan harus
diperbaiki atau diganti untuk mencapai
spesifikasi kelayakan minimal;
• Kerusakan ekosistem seperti mangrove,
terumbu karang, dan rumput laut harus
dilindungi melalui pembagian wilayah,
melalui pengelolaan perikanan untuk
mencegah kelebihan hasil tangkap;
• Menjaga kelestarian sumberdaya melalui
budidaya kelautan jenis tertentu seperti:
Keramba ikan dan budidaya rumput laut;
• Alat penangkap ikan harus sesuai dengan
perikanan yang bertanggung jawab untuk
menghindari kelebihan kapasitas hasil
tangkap untuk menjaga keberlanjutan
hasil perikanan jangka panjang.
12
Koordinasi
• FAO bekerja bersama dengan
Pemerintah Indonesia, melalui
kementrian-kementrian dan LSM-LSM,
dalam memberikan pedoman teknis
dan kebijakan untuk merencanakan
dan mengkoordinasikan usaha
rehabilitasi khususnya di sektor
perikanan.
• FAO telah memberikan bantuan teknis
dan pengalaman untuk Pemerintah
Indonesia dan berkolaborasi dengan
Departemen Kelautan dan Perikanan.
Sebagai hasilnya, Pemerintah Indonesia
telah mampu mengembangkan sebuah
Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
di Aceh dan Nias untuk sektor
Perikanan dan juga bekerjasama
dengan BRR (Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi).
13
Kegiatan Utama yang telah
Terlaksana/Selesai
Dalam Sektor Perikanan, FAO telah membantu dalam bidang:
1. Perikanan Tangkap
– Pelatihan pembangunan kapal.
– Fasilitas-fasilitas konstruksi kapal.
– Pengadaan alat tangkap ikan dan mesin kapal.
– Distribusi alat tangkap ikan dan mesin kapal.
2. Pengolahan Ikan
– Distribusi jambo pengolahan ikan skala kecil .
– Pengadaan sepeda motor dengan keranjang ikan dan kotak pendingin.
– Pengadaan sepeda yang dilengkapi dengan keranjang ikan dan kotak
pendingin.
– Dua pasar ikan telah dibangun.
3. Budidaya Perairan
– Membantu 650 petani tambak.
– Melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan partisipasi masyarakat
tingkat desa dengan para petani tambak untuk mendiskusikan rencana
rehabilitasi tambak.
– Mendukung pelatihan “Rehabilitasi Budidaya di Aceh”.
14
Para Penerima Bantuan
15
Program Perikanan
untuk Tahun 2006
1. Budidaya Perairan
• Rehabilitasi Tambak
Membantu para petani tambak secara
langsung untuk memulai aktivitas
matapencaharian mereka
• Rehabilitasi pembenihan udang dan ikan
• Pengembangan Kapasitas LOKA Ujung
Batee
Melatih ketua LSM-LSM petani tambak dan
petani tambak dalam rehabilitasi tambak
dan pelaksanaan/praktek pengelolaan
yang lebih baik
• Pelaksanaan/praktek yang baik
2. Pembangunan Kapal
• Pengawasan kualitas pembangunan
kapal
• Memberikan saran pembangunan kapal
sesuai dengan standar minimal
• Meningkatkan rancangan untuk
mencapai spesifikasi kelayakan minimal
16
Program Perikanan
untuk Tahun 2006
3. Pasca Panen
• Membantu membangun jambo
pengolahan skala kecil.
• Membantu membangun infrastruktur
menengah/tempat pendaratan ikan.
• Membantu membangun transportasi
ikan dan kotak pendingin.
4. Perencanaan dan Kebijakan
• Bantuan teknis dalam penyusunan
master plan dan strategi.
• Mendukung steering committee dalam
forum perikanan.
• Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.
• Evaluasi stok dan lingkungan.
• Pengelolaan sumberdaya perikanan
bersama dengan masyarakat.
17
Terimakasih

More Related Content

Similar to TATA LAKSANA PERIKANAN YANG BERTANGGUNG JAWAB.pdf

Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaPaparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
udinbelang1
 
Usulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan
Usulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok IkanUsulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan
Usulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan
Togar Simatupang
 
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfMIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
DewiSyamsul
 
Uu no 31 2004_perikanan
Uu no 31 2004_perikananUu no 31 2004_perikanan
Uu no 31 2004_perikanan
Yosie Andre Victora
 
Proposal bata laiworu
Proposal bata laiworuProposal bata laiworu
Proposal bata laiworu
Septian Muna Barakati
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
Didik Marsiswanto
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
Didik Marsiswanto
 
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananUu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananSei Enim
 
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Mes Ry
 
Pikp modul06-ss perik tangkap
Pikp modul06-ss perik tangkapPikp modul06-ss perik tangkap
Pikp modul06-ss perik tangkap
Yosie Andre Victora
 
Hnn 2016 esai agung putra nugraha fmbc fisher maintenance building centre
Hnn 2016 esai agung putra nugraha fmbc fisher maintenance    building centreHnn 2016 esai agung putra nugraha fmbc fisher maintenance    building centre
Hnn 2016 esai agung putra nugraha fmbc fisher maintenance building centre
Agung Nugraha
 
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...
Abida Muttaqiena
 
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautanKebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautanPepen Mahale
 
Gapura pencanangan
Gapura pencananganGapura pencanangan
Gapura pencanangan
Yusuf Supriyatna
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
KPDT
 
petunjuk-teknis-kub-nelayan-31.PPTX
petunjuk-teknis-kub-nelayan-31.PPTXpetunjuk-teknis-kub-nelayan-31.PPTX
petunjuk-teknis-kub-nelayan-31.PPTX
Amirullah1980
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaSejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
Lestari Moerdijat
 

Similar to TATA LAKSANA PERIKANAN YANG BERTANGGUNG JAWAB.pdf (20)

Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaPaparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
 
Usulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan
Usulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok IkanUsulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan
Usulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan
 
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfMIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdf
 
Uu no 31 2004_perikanan
Uu no 31 2004_perikananUu no 31 2004_perikanan
Uu no 31 2004_perikanan
 
Proposal bata laiworu
Proposal bata laiworuProposal bata laiworu
Proposal bata laiworu
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
 
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananUu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
 
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
 
Pikp modul06-ss perik tangkap
Pikp modul06-ss perik tangkapPikp modul06-ss perik tangkap
Pikp modul06-ss perik tangkap
 
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
Sos dak 2012   kelautan & perikananSos dak 2012   kelautan & perikanan
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
 
Hnn 2016 esai agung putra nugraha fmbc fisher maintenance building centre
Hnn 2016 esai agung putra nugraha fmbc fisher maintenance    building centreHnn 2016 esai agung putra nugraha fmbc fisher maintenance    building centre
Hnn 2016 esai agung putra nugraha fmbc fisher maintenance building centre
 
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...
 
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautanKebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
 
Gapura pencanangan
Gapura pencananganGapura pencanangan
Gapura pencanangan
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
 
petunjuk-teknis-kub-nelayan-31.PPTX
petunjuk-teknis-kub-nelayan-31.PPTXpetunjuk-teknis-kub-nelayan-31.PPTX
petunjuk-teknis-kub-nelayan-31.PPTX
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaSejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
 

Recently uploaded

PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
akram124738
 
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratPendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Eldi Mardiansyah
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
andikuswandi67
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
maulatamah
 
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptxAKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AdeRinaMuliawati1
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptxPOKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
KotogadangKependuduk
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.pptPERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
EkaPuspita67
 
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
abdinahyan
 
Chapter 19 Intermediate Accounting Kieso
Chapter 19 Intermediate Accounting KiesoChapter 19 Intermediate Accounting Kieso
Chapter 19 Intermediate Accounting Kieso
AryaMahardhika3
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
PreddySilitonga
 
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
nimah111
 

Recently uploaded (20)

PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
 
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratPendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
 
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptxAKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptxPOKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.pptPERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
 
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
 
Chapter 19 Intermediate Accounting Kieso
Chapter 19 Intermediate Accounting KiesoChapter 19 Intermediate Accounting Kieso
Chapter 19 Intermediate Accounting Kieso
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
 
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
 

TATA LAKSANA PERIKANAN YANG BERTANGGUNG JAWAB.pdf

  • 2. 2 1. Tatalaksana Perikanan yang bertanggung jawab • Pengelolaan Perikanan – Pendekatan keberhati-hatian untuk perikanan tangkap dan pengenalan spesies. • Operasi Penangkapan Ikan – Pedoman untuk Kegiatan Penangkapan Ikan. – Tatalaksana kapal penangkap ikan. – Hentikan tindakan ilegal, tidak terdaftar dan melanggar peraturan penangkapan ikan. • Pengembangan Budidaya – Pedoman teknis untuk sertifikasi karantina dan kesehatan untuk gerakan organisme perairan. – Tatalaksana pelaksanaan higienis untuk hasil-hasil budidaya perairan. – Pedoman intergral pertanian, kehutanan dan perikanan di daerah pengelolaan wilayah pesisir.
  • 3. 3 • Integrasi perikanan dalam kegiatan pengelolaan – Beberapa dampak terhadap perikanan yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan di sektor lain. – Hak-hak tradisional dan kebiasaan perikanan dan nelayan untuk kualitas lingkungan yang baik. – Evaluasi Sumberdaya Wilayah Pesisir. • Pelaksanaan pasca panen dan pemasaran – Pemanfaatan ikan yang bertanggungjawab. – Perdagangan Internasional yang bertanggung jawab. – Hukum dan Peraturan yang menyangkut pemasaran ikan. 1. Tatalaksana Perikanan yang bertanggung jawab
  • 4. 4 2. Deklarasi Bangkok tentang Pengembangan Budidaya • Pembekalan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan – Menyeimbangkan pendekatan praktek dan teori untuk melatih para petani dan menyediakan tenaga ahli yang lebih trampil dan inovatif untuk industri. • Pembekalan penelitian dan pengembangan – Meningkatkan hubungan antara penelitian, penyuluhan dan produser. • Peningkatan penyampaian informasi dan komunikasi – Penguatan kapasitas nasional untuk menentukan keperluan, pemilihan dan manajemen data. • Meningkatkan pengendalian pangan dan mengurangi kemiskinan – Pemberdayaan pihak-pihak yang miskin/lemah untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan.
  • 5. 5 2. Deklarasi Bangkok tentang Pengembangan Budidaya • Peningkatan Kelestarian Lingkungan – Pengembangan kriteria, pengkajian kelestarian, pengalihan, dan penerapan lingkungan, ekonomi dan sosial dan petunjuk pengembangan budidaya perairan. • Integrasi Budidaya Perairan terhadap Pembangunan Daerah Pedesaan – Integrasi perencanaan budidaya dalam perencanaan pembangunan daerah pedesaan secara menyeluruh, dengan pertimbangan pembangunan multi sektor dan koordinasi multi sektor yang melibatkan lembaga-lembaga secara bersama.
  • 6. 6 3. Deklarasi Roma Tahun 2005 tentang Perikanan dan Tsunami • Menyiapkan bantuan untuk rehabilitasi sektor perikanan dan budidaya perairan di daerah yang terkena dampak tsunami pada bulan Desember 2004. • Menyalurkan bantuan dengan cara berkoordinasi dibawah satu kepemimpinan dengan negara- negara yang terkena bencana. • Menekankan kebutuhan untuk rehabilitasi perikanan dan budidaya perairan untuk dapat fokus dalam membangun kembali sumber matapencaharian nelayan dan petani tambak.
  • 7. 7 4. Rencana Rehabilitasi Pemerintah Indonesia • Menitikberatkan dalam mengurangi kemiskinan. • Membangun pasar dan ekonomi yang berkelanjutan. • Mempertimbangkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan. • Dapat berintegrasi dan holistic, sebagaimana hal tersebut sangat penting di kawasan pesisir untuk masyarakat pesisir. • Ikut berpartisipasi dalam mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat lokal yang sebenarnya.
  • 8. 8 Peran FAO dalam “Building Back Better” • Memainkan sebuah peran penting dalam melindungi dan membangun kembali produksi pertanian dan perikanan setelah bencana dan konflik. • Untuk mempertahankan, membangun kembali dan meningkatkan pertanian dan perikanan yang berbasis matapencaharian untuk mengurangi kerawanan, meningkatkan kemandirian, dan membantu untuk dapat bebas dari ketergantungan terhadap bantuan luar. • Memberikan bantuan teknis dan pedoman kebijakan kepada negara yang terkena bencana tsunami untuk merencanakan dan mengkoordinasikan semua usaha rehabilitasi dengan tujuan mengoptimalkan hasil yang berkelanjutan. • FAO mendukung kebijakan dan program rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah.
  • 9. 9 Peran FAO dalam ”Building Back Better” • FAO berusaha untuk membangun kembali matapencaharian mereka untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan mereka sesuai dengan persyaratan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan. • FAO membangun kembali dengan lebih baik bagi masyarakat perikanan pesisir dan budidaya perairan: Dengan menggunakan teknologi yang tepat, mentaati standar keselamatan dan kualitas dasar, dan manajemen serta konservasi sumber daya alam. Kerawanan hidup warga perikanan dan keluarga petani tambak yang menderita akibat bencana, maka:
  • 11. 11 Peran FAO dalam ”Building Back Better” Contoh: • Kerusakan kapal penangkap ikan harus diperbaiki atau diganti untuk mencapai spesifikasi kelayakan minimal; • Kerusakan ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, dan rumput laut harus dilindungi melalui pembagian wilayah, melalui pengelolaan perikanan untuk mencegah kelebihan hasil tangkap; • Menjaga kelestarian sumberdaya melalui budidaya kelautan jenis tertentu seperti: Keramba ikan dan budidaya rumput laut; • Alat penangkap ikan harus sesuai dengan perikanan yang bertanggung jawab untuk menghindari kelebihan kapasitas hasil tangkap untuk menjaga keberlanjutan hasil perikanan jangka panjang.
  • 12. 12 Koordinasi • FAO bekerja bersama dengan Pemerintah Indonesia, melalui kementrian-kementrian dan LSM-LSM, dalam memberikan pedoman teknis dan kebijakan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan usaha rehabilitasi khususnya di sektor perikanan. • FAO telah memberikan bantuan teknis dan pengalaman untuk Pemerintah Indonesia dan berkolaborasi dengan Departemen Kelautan dan Perikanan. Sebagai hasilnya, Pemerintah Indonesia telah mampu mengembangkan sebuah Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh dan Nias untuk sektor Perikanan dan juga bekerjasama dengan BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi).
  • 13. 13 Kegiatan Utama yang telah Terlaksana/Selesai Dalam Sektor Perikanan, FAO telah membantu dalam bidang: 1. Perikanan Tangkap – Pelatihan pembangunan kapal. – Fasilitas-fasilitas konstruksi kapal. – Pengadaan alat tangkap ikan dan mesin kapal. – Distribusi alat tangkap ikan dan mesin kapal. 2. Pengolahan Ikan – Distribusi jambo pengolahan ikan skala kecil . – Pengadaan sepeda motor dengan keranjang ikan dan kotak pendingin. – Pengadaan sepeda yang dilengkapi dengan keranjang ikan dan kotak pendingin. – Dua pasar ikan telah dibangun. 3. Budidaya Perairan – Membantu 650 petani tambak. – Melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan partisipasi masyarakat tingkat desa dengan para petani tambak untuk mendiskusikan rencana rehabilitasi tambak. – Mendukung pelatihan “Rehabilitasi Budidaya di Aceh”.
  • 15. 15 Program Perikanan untuk Tahun 2006 1. Budidaya Perairan • Rehabilitasi Tambak Membantu para petani tambak secara langsung untuk memulai aktivitas matapencaharian mereka • Rehabilitasi pembenihan udang dan ikan • Pengembangan Kapasitas LOKA Ujung Batee Melatih ketua LSM-LSM petani tambak dan petani tambak dalam rehabilitasi tambak dan pelaksanaan/praktek pengelolaan yang lebih baik • Pelaksanaan/praktek yang baik 2. Pembangunan Kapal • Pengawasan kualitas pembangunan kapal • Memberikan saran pembangunan kapal sesuai dengan standar minimal • Meningkatkan rancangan untuk mencapai spesifikasi kelayakan minimal
  • 16. 16 Program Perikanan untuk Tahun 2006 3. Pasca Panen • Membantu membangun jambo pengolahan skala kecil. • Membantu membangun infrastruktur menengah/tempat pendaratan ikan. • Membantu membangun transportasi ikan dan kotak pendingin. 4. Perencanaan dan Kebijakan • Bantuan teknis dalam penyusunan master plan dan strategi. • Mendukung steering committee dalam forum perikanan. • Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. • Evaluasi stok dan lingkungan. • Pengelolaan sumberdaya perikanan bersama dengan masyarakat.