Downloaded 77 times
Uploaded byKasmiah Ali
Public Policy dan Administrasi Negara
Dokumen ini membahas hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik, dengan penekanan pada peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dijelaskan juga model-model analisis kebijakan publik seperti model elit, kelompok, kelembagaan, serta rasionalisme dan inkrementalisme dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, terdapat penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan publik.
More Related Content
![BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pap-05-190102043137-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Similar to Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
- 1. ADMINISTRASI NEGARA & PUBLICPOLICY Presented By Kelompok IV Program Magister STIA LAN Semster I 2014
- 2. Hubungan Administrasi Negara& Public Policy • Secara konseptual, kebijakan public ( public policy ) itu dipelajari oleh 2 ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing- masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu itu memiliki Locus dan Focus yang berbeda. Locus ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan focus ilmu adminiatrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi. • Menurut konsep ilmu administrasi negara, kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah (manajemen) sebagai fungsi dinamis dari negara (organisasi), yang ditujukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. ilmu administrasi negara itu memiliki delapan unsure (pilar) utama; yaitu: organisasi //manajemen //personalia//materil// finansial//human relation//komunikasi//ketatausahaan
- 3. Hubungan Administrasi Negara& Public Policy • Kebijakan publik (public policy) adalah fungsi dari pilar organisasi dan manajemen. Unsur organisasi di dalam perspektif ini adalah 'Negara', sedang unsure manajemen adalah 'Pemerintahan'. Negara dipandang sebagai suatu wadah atau organisasi dalam arti statis. Unsur ini memerlukan mesin penggerak yang dapat mendinamisasikannya. Unsur dinamis itu adalah mana jemen, yang di dalam sistem kenegaraan lebih dikenal sebagai pemerintahan. Dalam perspektif ini bertemunya unsur negara dan pemerintahan akan menghasilkan sebuah ketentuan, peraturan atau hukum yang lazim disebut kebijakan publik. • Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan.
- 4. Perkembangan Public Policy JohnDewey Harold LasswellJohn Dewey memberikan perhatian terhadap sifat eksprimen dari cara mengukur kebijaksanaan (Policy) Harold Lasswell mempertajam ide Ilmu Policy sebagai satu disiplin yang tidak terpisahkan dari disiplin-disiplin ilmu lainnya. 1970 Pada tahun 1970-an meledak Studi tentang Public Policy
- 5. Pengertian Public Policy 1.Policy merupakan praktikal sosial, ia bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. 2. Policy adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikam claim dari pihak-pihak konflik, atau untuk menciptakan incentive bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak sama dan tidak rasional. Dalam arti yang luas policy mempuanyai 2 aspek Pokok
- 6. Pengertian Public Policy HaroldLaswell & Abrahan Kaplan “...policy as projected program of goals, value, and pratices” Heinz Eulau & Kennet Prewitt “Policy is defined as astanding decision characterizef by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it” Carl Frederick “ It is essential for policy concept that there be a goal, objective, or purpose” Thomas Dye “Now certainly it would be a wonderful thing if government activities were characterized by “consistency and repetitiveness”, but it is doubtful that we would ever find “public policy” in government does is inconsistent and nontrepetitive”
- 7. Pengertian Public Policy “theouthoritative allocation of value for the whole society-but it turn out that only the government choosed to do or not to do result in the allocation of values” David Easton Thomas R. Dye • Public Policy adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (whatever government choose do or not to do).
- 8. Public Policy danIlmu Politik Para ahli politik menggunakan Public policy untuk menjelaskan dan menerangkan sebab-sebab dan akibat-akibat dari aktivitas pemerintahan.
- 9. Public Policy danIlmu Politik Para ahli –ahli ilmu politik memberikan perhatian besar kepada Publik Policy dengan beberapa alasan: 1. Public policy dapat dipelajari untuk alasan-alasan ilmiah yang benar-benar murni (purely scientific reason). Dalam hal ini pemahaman tentang sebab akibat dari keputusan-keputusan policy yang dibuat dapat mengembangkan pengetahuan mengenai kehidupan sosial. 2. Publik Policy dapat dipelajari pula untuk alasan-alasan yang profesional. Memahami sebab akibat dari publik policy berarti sama halnya memberikan kepada kita mengamalkan pengetahuan sosial untuk memecahkan masalah- masalah praktis. 3. Publik policy dapat dipelajari dengan tujuan-tujuan politik. Alasan ini dapat dipergunakan untuk menyakinkan agar diperoleh suatu kebijaksanaan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan yang tepat pula.
- 10. Public Policy danBirokrasi Proses Publik policy yang secara pokok menetapkan garis-garis umum dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan masyarakat tidak dilepaskan dari lembaga-lembaga pemerintah. Jika policy telah ditetapkan persoalan yang kemudian timbul bagaimana policy itu dilaksanakan. Dengan kata lain jika suatu kebijaksanaan telah diputuskan, maka dibutuhkan sistem untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Sistem inilah menurut Victor Thompson dinamakan Birokrasi.
- 11. Public Policy danAdministrasi Negara Luther Gulick mengatakan bahwa “the division between policy and administration will be replaced with division between policy veto and policy planning and execution” (pembagian antara kebijakan dan administrasi akan digantikan dengan pembagian antara hak veto kebijakan dan perencanaan kebijakan dan pelaksanaan)
- 12. Public Policy danAdministrasi Negara Penolakan Policy (Policy Veto) merupakan tindakan politik, adapun perencanaan dan pelaksanaan policy adalah upaya administrasi. Hal ini merupakan bukti ketidakmungkinannya bahwa politik harus dikeluarkan dari administrasi dan administrasi dikeluarkan dari politik. Keduanya saling berkaitan satu sama lain.
- 13. Ruang Lingkup StudiPublic Policy NASPAA (Network of School of Publik Policy Affair and Administration) mencoba merumuskan kajian analisis policy meliputi: • Suatu proses memformulasikan, melaksanakan dan mengevaluasi policy; • Suatu strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif-alternatif; • Suatu atribut yang jelas untuk membedakan yang masih bersifat relatif ke policy yang jelas dari bidang-bidang Fungsioanal tertentu;
- 14. Ruang Lingkup StudiPublic Policy Memerlukan kecakapan-kecapan untuk analisis sosial ekonomi, diagnosis politik, identifikasi isu, dan evaluasi Program Mempunyai pengerahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat umum (public interest) seperti misalnya analisis yang tajam dengan menggunakan data yang ada mengenai luasnya pilihan-pilihan masyarakat umum (Public Choice).
- 15. Ruang Lingkup StudiPublic Policy Gerald Caiden merumuskan Ruang Lingkup Studi Public Policy: 4. Adanya Kerjasama tentang kepentingan masyarakat (Public Interest) 5. Adanya Pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan Public policy 6. Adanya isi policy dan Evaluasinya 1. Adanya Partisipasi Masyarakat (Public Participation) 2. Adanya kerangka kerja policy (policy Framework) 3. Adanya strategi-strategi policy (Policy Strategies)
- 16. • Ada beberapamodel yang bisa digunakan untuk menjelaskan seluk beluk proses pembuatan Public Policy. Model menurut defenisi adalah bentuk abstraksi dari suatu kenyataan. Ia merupakan suatu perwakilan yang disederhanakan dari berapa gejala dunia kenyataan. • Model sangat bermanfaat dalam mengkaji kebijakan publik, karena: 1. Kebijakan publik merupkan proses yang kompleks, dengan sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks tersebut. 2. Sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakannya terlebih dahulu, maka peran model dalam memperjelas kebijakan publik akan semakin berguna. Model-Model dalam Pembuatan Public Policy
- 17. Kemamfaatan sebuahmodel akan tergantung pada kemampuannya untuk menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik. Sebuah model seharusnya dapat pula dipergunakan mengidentifikasikan aspek- aspek nyata yang signifikan dari public policy Pada umumnya hendaknya ada kesamaan dengan realitasnya. Konsep atau model harusnya mampu mengkomunikasikan sesuatu yang mengandung arti Sebuah model hendaknya mampu memdorong untuk mengadakan penelitian langsung terhadap public policy. Pendekatan sebuah model hendaknya mengemukakan uraian yang ilmiah terhadap public policy Penggunaan Model dalam Public Policy Berikut ini uraian apa dan bagaimana kriteria sebuah model sehingga bermafaat dalam public policy
- 18. • Model elitmerupakan pengembangan pemikiran yang mengacu dari teori elit. teori elit adalah teori dari negara yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Teori ini memposisikan bahwa minoritas kecil, yang terdiri dari anggota ekonomi elit dan kebijakan perencanaan jaringan, memegang kekuasaan yang paling kuat dan bahwa kekuatan ini tidak tergantung pada proses pemilu yang demokratis di suatu negara. Teori elit berdiri sebagai oposisi terhadap pluralisme dalam mengusulkan bahwa demokrasi adalah yang ideal utopis. Hal ini juga berdiri bertentangan dengan teori otonomi negara.
- 19. Elite Pejabat & Administrator Massa Pengarahan Policy PelaksanaanPolicy Elite di sini digambarkan tidak seimbang dari atas sosio-ekonomi dari masyarakat
- 20. Teori model elitesecara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Masyarakat dalam satu negara terentu dibagi atas 2 bagian, yakni bagian yang mempunyai kekuasaan dan bagian yang tidak mempunyai kekuasaan. Bagian yang mempunyai kekuasaan ini sedikit dan yang tidak mempunyai kekuasaan jumlahnya banyak. 2. Kelompok kecil yang memerintah tersebut bukan tipe massa yang dipengaruhi. Para elit ini biasanya berasal dari lapisan massyarakat yang ekonominya tinggi. 3. Perpindahan dari kedudukan non-elit ke elit sangat pelan dan berkesinambungan untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi. Hanya kalangan non-elit yang telah menerima konsensus elit yang mendasar yang dapat diterima dalam lingkaran kaum elit. 4. Elit memberikan konsensus pada nilai dasar sistem soaial dan pemeliharaan sistem. 5. Kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan massa tetapi nilai-nilai elit yang berlaku. 6. Para elit secara relatif memperoleh pengaruh langsung yang kecil dari massa yang apatis. Sebaliknya elit mempengaruhi massa yang lebih besar.
- 21. Model ini berangkatdari suatu anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat adalah pusat perhatian dari politik. Individu-individu yang memiliki latar belakang kepentingan yang sama biasanya akan bergabung baik secara formal maupun informal untuk mendesakan kepentingan-kepentingannya pada pemerintah. Dalam model ini, perilaku individu akan mempunyai makna politik kalau mereka bertindak sebagai bagian atas nama kepentingan kelompok. Kelompok dipandang sebagai jembatan yang penting antara individu dan pemerintah, karena politik pada dasarnya adalah perjuangan-perjuangan yang dilakukan kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik. Model Kelompok
- 22. Dari sudut pandangmodel ini sistem politik mempunyai tugas untuk mengelola konflik yang timbul dalam perjuangan antar kelompok tersebut, dengan cara : 1. Menetapkan aturan permainan dalam perjuangan kelompok; 2. Mengatur kompromi-kompromi dan menyeimbangkan kepentingan; 3. Memberlakukan kompromi yang telah dicapai dalam bentuk kebijakan publik; 4. Memaksakan kompromi tersebut. Model Kelompok
- 23. Menurut Model TeoriKelompok ini, Public policy pada saat-saat tertentu dan kapanpun, senangtiasa merupakan usaha yang menjaga keseimbangan yang dicapai di dalam kelompok yang sedang berjuang Model Kelompok Pengaruh Tambahan Pengaruh Kelompok B Public policy Pengaruh Kelompok A Equilibrium Kelompok Berkepentingan B Pembuat policy Kelompok Berkepentingan A Hasil dari Public policy yang menguntungkan kelompok A Hasil dari Public policy yang menguntungkan kelompok B Tekanan Tekanan Model Kelompok Public Policy
- 24. • Dalam modelini kebijakan publik pada dasarnya mencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok pada suatu waktu tertentu dan kebijakan publik mencerminkan kesimbangan setelah pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu berhasil mengarahkan kebijakan publik ke arah yang menguntungkan mereka. • Besar kecilnya pengaruh kelompok-kelompok tersebut ditentukan oleh jumlah: 1. Kekayaan, 2. Kekuatan organisasi, 3. Kepemimpinan, 4. Akses terhadap pembuat keputusan dan 5. Kohesi dalam kelompok. Model Kelompok
- 25. Model ini memandangkebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Menurut pandangan model ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga negara, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun kelompok pada umumnya ditujukan pada lembaga pemerintah. Kebijakan ditetapkan, disahkan, dan dilaksanakan serta dipaksakan berlakunya oleh lembaga pemerintah. Dalam model ini yang membentuk kebijakan publik adalah interaksi antar lembaga-lembaga pemerintah, dilain pihak, betapapun kerasnya kehendak publik, namum apabila tidak mendapat perhatian dari lembaga pemerintah, kehendak tersebut tidak akan menjadi kebijakan publik. Model Kelembagaan (Institusion Model)
- 26. Lembaga pemerintah memberikan karakteristikberbeda dalam kebijakan publik, yaitu : 1. Pemerintah memberikan legitimasi kepada kebijakan-kebijakan. 2. Kebijakan-kebijakan pemerintah memerlukan universalitas. 3. Dengan demikian keunggulan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah bahwa kebijakan tersebut dapat menuntut loyalitas dari semua warga negaranya dan mempunyai kemampuan membuat kebijakan yang mengatur seluruh masyarakat dan memonopoli penggunaan kekuasaan secara sah yang mendorong individu-individu dan kelompok membentuk pilihan-pilihan mereka dalam kebijakan Model Kelembagaan (Institusion Model)
- 27. Beberapa ahli ilmupolitik, mencoba untuk mengelompokkan berbagai aktivitas menurut hubungannya dengan Public policy antara lain: 1. Identifikasi persoalan-persoalan (tuntutan-tuntutan untuk kegiatan pemerintah) 2. Perumusan usul-usul policy (prakarsa dan pengembangan usulan- usulan program pemerintah. 3. Pengesahan policy (memilih suatu usulan, pembentukan dukungan politik untuk usul-usul tersebut, dan mengesahkan sebagai undang- undang produk hukum) 4. Pelaksanaan policy (penataan borokrasi, penyediaan gaji dan pelayanan-pelayanan dan penetapan pajak) 5. Evaluasi policy (penganalisisan tentang program-program, evaluasi hasil-hasil dan pengaruhnya dan menyarankan perubahan dan penyusuaian) Model Proses
- 28. (Kebijakan sebagai labasosial maksimum) Kebijakan rasional diartikan sebagai kebijakanyang mampu mencapai keuntungan sosial tertinggi. Hasil dari kebijakan ini harusmemberikan keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih, dan pemerintahmencegah kebijakan bila biaya melebihi manfaatnya.Banyak kendala rasionalitas, Karakteristik rasionaltias sangat banyak dan bervariasiUntuk memilih kebijakan rasional, pembuat kebijakan harus: 1. Mengetahui semua keinginan masyarakat dan bobotnya 2. Mengetahui semua alternatif yang tersedia 3. Mengetahui semua konsekwensi alternatif 4. Menghitung rasio pencapaian nilai sosial terhadap setiap alternatif 5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien. Model Rasionalisme
- 29. Asumsi rasionalitas adalahpreferensi masyarakat harus dapat diketahui dan dinilai bobotnya. Harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara konprehensif. Informasi alternatif dan kemampuan menghitung secara akurat tentang rasio biaya dan manfaat. Aplikasi sistem pengambilan keputusan. Pada dasarnya nilai dan kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat tidak dapat terdeteksi secara menyeluruh, sehingga menyulitkan bagi pembuat kebijakan untuk mementukan arah kebijakana yang akan dibuat. Pada akhirnya pendekatan rasional ini cukup problematis dalam hal siapa yang menilai suatu kebijakan. Bersifat rasionalitas ataukah tidak Model Rasionalisme
- 30. Model inkremental padahakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Model inkremental ini untuk pertama kalinya dikembangkan oleh ekonom, Charles E. Lindblom, sebagai kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Pendukung model ini menyatakan bahwa perubahan tambahan lebih cepat dari perubahan komprehensif bahwa potensi konflik jauh lebih rendah dibandingkan dengan perubahan radikal dan inkremental adaptasi kontribusi pada redefinisi kebijakan secara terus menerus. Model ini pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dimasa lampau, dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Model Inkrementalisme
- 31. 1. Mereka tidakmempunyai waktu, kecerdasan atau biaya untuk melakukan penelitian dari semua kemungkinan alternatif dari suatu policy yang ada. 2. Mereka menerima keabsahan dari policy sebelumnnya karena ketidaktentuan akibat-akibat yang bakal ditimbulkan dari policy yang baru atau sama sekali berbeda dari yang mendahuluinya. 3. Barangkali terdapat tabungan-tabungan yang menarik dalam program-program yang ada dan dapat menghalangi perubahan yang benar-benar radikal. 4. Inkrementalisme merupakan tindakan politik yang tepat. Persetujuan dalam proses pembuatan policy yang akan datang akan lebih mudah, jika hal-hal yang dipersoalkan adalah mengenai kenaikan atau penurunan anggaran, atau hanya penyempurnaan policy yang ada. Alasan Pembuat policy lebih bersifat Inkrementalisme
- 32. Model Sistem • Menurutmodel sistem, kebijakan politik dipandang sebagai tanggapan dari suatau sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada di luar batas-batas politik. Kekuatan yang timbul dari lingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan (inputs) bagi sistem politik, sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan tersebut dipandangkan sebagai keluaran (outputs) dari sistem politik. • Menurut model sistem, kebijakan publik merupakan hasil dari suatu sistem politik. Konsep “sistem” menunjuk pada seperangkat lembaga dan kegiatan yang dapat diidentifikasikan dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan menjadi keputusan yang otoritatif. Konsep ini juga menunjukan adanya saling hubungan antara elemen yang membangun sistem politik serta mempunyai kemampuan dalam menanggapi kekuatan dalam lingkungannya. Masukan yang diterima oleh sistem politik dapat dalam bentuk tuntutan maupun dukungan.
- 33.
- 34. Kasmiah Ali :Administrasi Negara dan Public Policy adalah ilmu yang memperlajari tentang pemimpin dan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya entah itu pro rakyat atau tidak pro rakyat. Pendapat Kelompok IV
- 35. • Kebijakan publicadalah keputusan – keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas public. Sebagai keputusan yang mengikat public maka kebijakan public haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari public atau orang banyak , umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. • Selanjutnya, kebijakan public akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Focus utama kebijakan public dalam negara modern adalah pelayanan public, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Pendapat Kelompok IV Nurjaya
- 36. • Sudarminto • Administrasinegara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. • Administrasi negara adalah merupakan kegiatan yang bersifat penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah untuk kepentingan umum. • Public policy adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara. Public Policy (Kebijakan Publik) adalah salah satu kajian di dalam ilmu administrasi publik dimana pemerintah (Government) melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan untuk mencapai tujuan. Pendapat Kelompok IV
- 37. • Antara administrasinegara dan public policy itu saling terkait satu sama lain. Public Policy hadir untuk memperbaiki dan memperlancar administrasi negara itu sendiri. Public Policy jangan dipandang sebagai hukum yang tidak dapat dirubah, melainkan public policy haruslah bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Mana kala public policy yang ada sudah tertinggal dengan perkembangan dan tuntutan zaman, maka saat itulah suatu public policy harus diganti atau ditinjau ulang supaya tidak menjadi aturan yang usang dan tak mampu menjawab masalah kontemporer. Pendapat Kelompok IV Anni Sari
- 38. • Administrasi Negara PendapatKelompok IV Hasniaty Pana
- 39. • MUHAMMAD AWALUDDIN •Publik Policy tentu amat penting karena selain menetukan arah umum yang harus di tempuh untuk mengatasi isu – isu masyasrakat, ia pun dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Selain itu, dapat pula diergunakan untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah ini. Masalah – masalah itu hidup seperti hidupnya suatu masyarakat yang dinamis. Masala – masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu Negara kalau diangkat ke atas pentas politik akan merupakan masalah yang mendesak untuk dipecahkan oleh pemerintah. Masalah – masalah itu kadang kala pelik dan fundamental, sehingga memerlukan proses pemecahan yang pelik pula. Tumbuh dan berkembangnya suatu masalah dalam suatu masyarakat Negara, lambat laun, cepat atau lambat akan menyentuh dan disentuh oleh administrasi Negara. Itulah administrasi Negara mempunyai kepentingan terhdap pemecahan masalah – masalah masyarakat. Proses pembentukan masalah pemerintah , pemecahannya , penentuan kebijaksanaan , pelaksanaan dan evaluasi kebijaksanaan tersebut untuk sementara dapat dipergunakan sebagai gambaran pengertian yang telah dijelaskan pada yang tertulis diatas. • Sebagaimana yang tentunya sudah dijelaskan tentunya ini lah yang akan menjadi tolak ukur dari isu – isu akan bagaimana peran serta pemilik kepentingan untuk bisa mengatasi, mengangani, serta menyelesaikan untuk mengambil suatu keputusan dengan serta merta menjalakan kebijakan yang tentunya solusi yang dapat dirumuskan agar tak terjadi timpang tindih. Bilamana hal ini dijalankan dengan mengedepankan aspek – aspek demokrasi tentunya akan lebih baik dari sebelumnya. Pendapat Kelompok IV
- 40. • Susanti • PublicPolicy adalah hasil dari suatu pemerintahan, sedangkan Administrasi Negara adalah sarana untuk memengaruhi terjadinya hasil-hasil tersebut lebih baik dari sebelumnya. Pendapat Kelompok IV
- 41. • Fitrah DzulAdha • Kebijakan publik sangat berkait dengan administasi negara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara.” . Pendapat Kelompok IV