Secara konseptual, kebijakan public ( public policy ) itu dipelajari oleh 2 ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu itu memiliki Locus dan Focus yang berbeda. Locus ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan focus ilmu adminiatrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai fungsi dari organisasi dan manajemen negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai model dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti model elite dan model kelompok.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai fungsi dari organisasi dan manajemen negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai model dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti model elite dan model kelompok.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan nasional Indonesia yang mencakup siklus manajemen pembangunan seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia serta korupsi sebagai masalah yang dihadapi."
Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yaitu penentuan agenda, perumusan alternatif, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian proses untuk membuat dan mengevaluasi kebijakan pemerintah guna penyelesaian masalah sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang formulasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam perumusan kebijakan seperti model rasional komprehensif dan inkremental. Dokumen tersebut juga membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan.
Dokumen tersebut membahas tentang siklus kebijakan publik yang terdiri atas empat tahapan yaitu penetapan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dokumen tersebut juga menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik seperti parlemen, birokrasi, dan kelompok kepentingan.
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas beberapa jenis model kebijakan publik seperti model deskriptif, normatif, verbal, simbolis, dan prosedural. Model kebijakan digunakan untuk mewakili masalah kebijakan dan meramalkan konsekuensi dari kebijakan tertentu. Terdapat berbagai karakteristik yang membedakan jenis-jenis model tersebut.
Sistem administrasi negara merupakan kerangka konseptual untuk memahami administrasi negara sebagai sistem yang terbuka dan kompleks. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan terpengaruh oleh lingkungan seperti sistem politik dan ekonomi. Administrasi negara memiliki karakteristik sebagai sistem terbuka yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran dan terus beradaptasi dengan lingkungannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, jenis, tingkat, bentuk, dan contoh-contoh kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat. Tujuannya antara lain untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Jenis kebijakan dapat berupa distributif, ekstraktif, atau regulatif. Kebij
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan filsafat dan paradigma administrasi pembangunan. Terdapat tiga aspek utama filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dokumen ini menjelaskan masing-masing aspek tersebut dalam konteks administrasi pembangunan serta pergeseran paradigma dari administrasi untuk publik menjadi administrasi oleh publik.
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
1. Administrasi publik adalah studi tentang organisasi pemerintah, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. 2. Lokus administrasi publik adalah organisasi publik seperti lembaga pemerintah dan nonpemerintah. 3. Fokus administrasi publik adalah kepentingan dan urusan masyarakat umum.
Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut:
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain seperti politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ilmu-ilmu tersebut memberikan sumbangan teori untuk memahami fenomena sosial dan kerjasama organisasi. Administrasi juga saling melengkapi dengan ilmu-ilmu tersebut dalam pengelolaan organisasi dan pencapaian tujuan
Metal backsplashes are a popular choice for modern kitchens. They come in various materials like copper, brass, and stainless steel. Choosing high quality metal ensures the backsplash will last a long time. Metal produces a reflective effect, making it suitable for kitchens without much natural light. Simple stainless steel pairs well with flat front cabinets, while bronze tiles in a Tetris pattern or metal mosaics adding visual interest. Metal backsplashes can be easily matched to faucets and sinks for a cohesive look.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan nasional Indonesia yang mencakup siklus manajemen pembangunan seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia serta korupsi sebagai masalah yang dihadapi."
Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yaitu penentuan agenda, perumusan alternatif, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian proses untuk membuat dan mengevaluasi kebijakan pemerintah guna penyelesaian masalah sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang formulasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam perumusan kebijakan seperti model rasional komprehensif dan inkremental. Dokumen tersebut juga membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan.
Dokumen tersebut membahas tentang siklus kebijakan publik yang terdiri atas empat tahapan yaitu penetapan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dokumen tersebut juga menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik seperti parlemen, birokrasi, dan kelompok kepentingan.
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas beberapa jenis model kebijakan publik seperti model deskriptif, normatif, verbal, simbolis, dan prosedural. Model kebijakan digunakan untuk mewakili masalah kebijakan dan meramalkan konsekuensi dari kebijakan tertentu. Terdapat berbagai karakteristik yang membedakan jenis-jenis model tersebut.
Sistem administrasi negara merupakan kerangka konseptual untuk memahami administrasi negara sebagai sistem yang terbuka dan kompleks. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan terpengaruh oleh lingkungan seperti sistem politik dan ekonomi. Administrasi negara memiliki karakteristik sebagai sistem terbuka yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran dan terus beradaptasi dengan lingkungannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, jenis, tingkat, bentuk, dan contoh-contoh kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat. Tujuannya antara lain untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Jenis kebijakan dapat berupa distributif, ekstraktif, atau regulatif. Kebij
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan filsafat dan paradigma administrasi pembangunan. Terdapat tiga aspek utama filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dokumen ini menjelaskan masing-masing aspek tersebut dalam konteks administrasi pembangunan serta pergeseran paradigma dari administrasi untuk publik menjadi administrasi oleh publik.
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
1. Administrasi publik adalah studi tentang organisasi pemerintah, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. 2. Lokus administrasi publik adalah organisasi publik seperti lembaga pemerintah dan nonpemerintah. 3. Fokus administrasi publik adalah kepentingan dan urusan masyarakat umum.
Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut:
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain seperti politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ilmu-ilmu tersebut memberikan sumbangan teori untuk memahami fenomena sosial dan kerjasama organisasi. Administrasi juga saling melengkapi dengan ilmu-ilmu tersebut dalam pengelolaan organisasi dan pencapaian tujuan
Metal backsplashes are a popular choice for modern kitchens. They come in various materials like copper, brass, and stainless steel. Choosing high quality metal ensures the backsplash will last a long time. Metal produces a reflective effect, making it suitable for kitchens without much natural light. Simple stainless steel pairs well with flat front cabinets, while bronze tiles in a Tetris pattern or metal mosaics adding visual interest. Metal backsplashes can be easily matched to faucets and sinks for a cohesive look.
Politik Luar Negeri dan Hubungan InternasionalAyu Nuswantari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hubungan internasional dan politik luar negeri bebas aktif menurut beberapa ahli serta landasan pelaksanaannya berdasarkan konstitusi dan ketetapan MPR."
Dokumen tersebut membahas tentang patologi birokrasi. Patologi birokrasi adalah ketimpangan yang terjadi dalam sistem dan mekanisme birokrasi, seperti sikap menyisih berlebihan, taat pada aturan tanpa fleksibilitas, dan desakan otoritas. Dokumen ini menjelaskan faktor-faktor penyebab patologi birokrasi seperti rekrutmen yang tidak tepat, korupsi, serta lemahnya peng
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik. Secara singkat, analisis kebijakan publik adalah proses untuk memproduksi pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah dan proses kebijakan itu sendiri."
The document discusses the changing dynamics of public budgeting processes at the national, state, and local levels. It outlines several reforms to budgeting over time, including the 1921 Budget and Accounting Act, the Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974, and deficit control acts of 1986 and 1990. While reforms aim to better allocate resources and improve financial management, they also face weaknesses such as fiscal stress, revenue uncertainty, and erosion of accountability due to complexity. Overall, the budget process remains challenging due to issues like novelty, annual perspectives, and forecasting problems in changing environments.
The document discusses two approaches to policy formulation: the rational comprehensive method that thoroughly analyzes goals and alternatives, and the successive limited comparison method that focuses on incremental changes. It analyzes the merits and limitations of each approach, and proposes a normative optimum model that seeks to balance rational analysis with practical policymaking constraints. The discussion provides insights into real-world policymaking processes versus theoretical models.
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik, definisi kebijakan publik, kategori kebijakan publik, dan teori pembuatan keputusan kebijakan publik seperti teori rasional komprehensif dan inkremental.
March was a busy month for Ms. Ana's 3rd grade class. The students learned about different events that happen in March including St. Patrick's Day and the start of spring. They created art projects and wrote stories related to the month of March.
Leveraging Social Media For Increased Student EngagementRed Rover
This document discusses leveraging social media for student engagement. It notes that 60-84% of students never participate in college activities and recommends using social media like Facebook, Twitter, and blogs to better connect students. It outlines steps to introduce social media usage on campus and engage different types of users. However, it also notes limitations like facilitating real relationships, individual analytics, top-down control, and ensuring content remains relevant. The goal is to increase student engagement through social integration online.
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikAfif Alfianto
Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan mengantarkan masyarakat menuju masa depan yang diharapkan. Proses kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
Analisis kebijakan publik bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah publik. Terdapat informasi mengenai masalah publik dan alternatif kebijakan sebagai bahan pertimbangan. Analisis kebijakan merupakan proses mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan untuk mendapatkan solusi terbaik berdasarkan kriteria tertentu.
Dokumen ini membahas tentang tinjauan pustaka terkait kebijakan publik khususnya kebijakan pendanaan pendidikan. Teori yang digunakan meliputi tahapan formulasi hingga implementasi kebijakan menurut beberapa ahli seperti William Dunn dan Fadilah Putera. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian kebijakan publik, ruang lingkupnya, dan tahapan-tahapan proses pembuatan kebijakan menurut be
Kebijakan publik merupakan segala hal yang ini menunjukkan
diputuskan oleh pemerintah. Definisi
bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Kebijakan bisa dibilang merupakan sebuah aturan dari pemerintah yang harus di ikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Buku ini disusun guna memfasilitasi agar mahasiswa lebih mampu memahami mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik dan studinya. Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Analisis kebijakan publik melibatkan proses formulasi alternatif kebijakan dan pemilihan alternatif terbaik. Kebijakan publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, administrasi, dan ekonomi.
Modul ini membahas konsep dasar kebijakan publik, termasuk definisi, karakteristik, dan model-model pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan pemerintah yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat. Karakteristiknya antara lain sederhana, jelas, dan dapat memprediksi konsekuensi. Model pembuatannya meliputi rasional murni, inkremental, dan optimal.
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...Universitas Sriwijaya
Istilah “policy” berasal dari kata Latin "politia," yang berarti pemerintah, dan dari kata Yunani Kuno "polis," yang berarti negara. Kata "polis" menurunkan istilah "politeia" dan "polites," yang berarti penduduk suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berkembang menjadi politik dan ilmu politik, yang merupakan cabang ilmu sosial. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1986), istilah terkait meliputi:
1. **Bijak**: Pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi atau cakap.
2. **Kebijakan**: Kepandaian atau kemahiran.
3. **Bijaksana**: Selalu menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan.
4. **Kebijaksanaan**: Kepandaian menggunakan akal budi.
Istilah-istilah ini menggambarkan bagaimana kebijakan dan kebijaksanaan melibatkan penggunaan akal budi dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif dalam konteks sosial dan politik.
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penetapan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, hingga pelaksanaan kebijakan. Dokumen ini membahas definisi kebijakan publik, jenis kebijakan publik, aktor yang terlibat dalam kebijakan publik, serta proses pembentukan kebijakan publik.
Similar to Public Policy dan Administrasi Negara (20)
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
2. Hubungan Administrasi Negara &
Public Policy
• Secara konseptual, kebijakan public ( public policy ) itu dipelajari oleh 2
ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-
masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda
terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin
ilmu itu memiliki Locus dan Focus yang berbeda. Locus ilmu administrasi
negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan focus ilmu
adminiatrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi.
• Menurut konsep ilmu administrasi negara, kebijakan publik itu berasal dan
dibuat oleh pemerintah (manajemen) sebagai fungsi dinamis dari negara
(organisasi), yang ditujukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. ilmu administrasi
negara itu memiliki delapan unsure (pilar) utama; yaitu: organisasi
//manajemen //personalia//materil// finansial//human
relation//komunikasi//ketatausahaan
3. Hubungan Administrasi Negara &
Public Policy
• Kebijakan publik (public policy) adalah fungsi dari pilar organisasi dan manajemen.
Unsur organisasi di dalam perspektif ini adalah 'Negara', sedang unsure manajemen
adalah 'Pemerintahan'. Negara dipandang sebagai suatu wadah atau organisasi
dalam arti statis. Unsur ini memerlukan mesin penggerak yang dapat
mendinamisasikannya. Unsur dinamis itu adalah mana jemen, yang di dalam sistem
kenegaraan lebih dikenal sebagai pemerintahan. Dalam perspektif ini bertemunya
unsur negara dan pemerintahan akan menghasilkan sebuah ketentuan, peraturan
atau hukum yang lazim disebut kebijakan publik.
• Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di
jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara
modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa
dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas
kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai
kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan
retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat
dengan berbagai kepentingan.
4. Perkembangan Public Policy
John Dewey
Harold LasswellJohn Dewey memberikan
perhatian terhadap sifat
eksprimen dari cara mengukur
kebijaksanaan (Policy)
Harold Lasswell
mempertajam ide
Ilmu Policy sebagai
satu disiplin yang
tidak terpisahkan dari
disiplin-disiplin ilmu
lainnya.
1970
Pada tahun 1970-an
meledak Studi
tentang Public Policy
5. Pengertian Public Policy
1. Policy merupakan praktikal
sosial, ia bukan event yang
tunggal atau terisolir.
Dengan demikian, sesuatu
yang dihasilkan pemerintah
berasal dari segala kejadian
dalam masyarakat dan
dipergunakan pula untuk
kepentingan masyarakat.
2. Policy adalah suatu peristiwa
yang ditimbulkan oleh baik
untuk mendamaikam claim
dari pihak-pihak konflik, atau
untuk menciptakan incentive
bagi tindakan bersama bagi
pihak-pihak yang ikut
menetapkan tujuan akan
tetapi mendapatkan
perlakuan yang tidak sama
dan tidak rasional.
Dalam arti yang luas policy mempuanyai 2 aspek Pokok
6. Pengertian Public Policy
Harold Laswell & Abrahan Kaplan
“...policy as projected program
of goals, value, and pratices”
Heinz Eulau & Kennet Prewitt
“Policy is defined as
astanding decision
characterizef by behavioral
consistency and repetitiveness
on the part of both those who
make it and those who abide
by it”
Carl Frederick
“ It is essential for policy concept
that there be a goal, objective, or
purpose”
Thomas Dye
“Now certainly it would be a wonderful thing if government activities
were characterized by “consistency and repetitiveness”, but it is doubtful
that we would ever find “public policy” in government does is inconsistent
and nontrepetitive”
7. Pengertian Public Policy
“the outhoritative
allocation of value for
the whole society-but it
turn out that only the
government choosed to
do or not to do result in
the allocation of
values”
David Easton Thomas R. Dye
• Public Policy adalah
apapun yang dipilih
oleh pemerintah
untuk dilakukan
ataupun tidak
dilakukan (whatever
government choose
do or not to do).
8. Public Policy dan Ilmu Politik
Para ahli politik menggunakan
Public policy untuk menjelaskan
dan menerangkan sebab-sebab
dan akibat-akibat dari aktivitas
pemerintahan.
9. Public Policy dan Ilmu Politik
Para ahli –ahli ilmu politik memberikan perhatian besar kepada Publik Policy
dengan beberapa alasan:
1. Public policy dapat dipelajari untuk alasan-alasan ilmiah yang benar-benar
murni (purely scientific reason). Dalam hal ini pemahaman tentang sebab
akibat dari keputusan-keputusan policy yang dibuat dapat mengembangkan
pengetahuan mengenai kehidupan sosial.
2. Publik Policy dapat dipelajari pula untuk alasan-alasan yang profesional.
Memahami sebab akibat dari publik policy berarti sama halnya memberikan
kepada kita mengamalkan pengetahuan sosial untuk memecahkan masalah-
masalah praktis.
3. Publik policy dapat dipelajari dengan tujuan-tujuan politik. Alasan ini
dapat dipergunakan untuk menyakinkan agar diperoleh suatu kebijaksanaan
yang tepat dalam rangka mencapai tujuan yang tepat pula.
10. Public Policy dan Birokrasi
Proses Publik policy yang secara pokok menetapkan
garis-garis umum dalam rangka memecahkan
persoalan-persoalan masyarakat tidak dilepaskan
dari lembaga-lembaga pemerintah. Jika policy telah
ditetapkan persoalan yang kemudian timbul
bagaimana policy itu dilaksanakan. Dengan kata
lain jika suatu kebijaksanaan telah diputuskan, maka
dibutuhkan sistem untuk melaksanakan
kebijaksanaan tersebut. Sistem inilah menurut
Victor Thompson dinamakan Birokrasi.
11. Public Policy dan Administrasi Negara
Luther Gulick mengatakan bahwa “the division
between policy and administration will be
replaced with division between policy veto and
policy planning and execution” (pembagian
antara kebijakan dan administrasi akan
digantikan dengan pembagian antara hak veto
kebijakan dan perencanaan kebijakan dan
pelaksanaan)
12. Public Policy dan Administrasi Negara
Penolakan Policy (Policy Veto) merupakan
tindakan politik, adapun perencanaan dan
pelaksanaan policy adalah upaya administrasi.
Hal ini merupakan bukti
ketidakmungkinannya bahwa politik harus
dikeluarkan dari administrasi dan administrasi
dikeluarkan dari politik. Keduanya saling
berkaitan satu sama lain.
13. Ruang Lingkup Studi Public Policy
NASPAA (Network of School of Publik Policy
Affair and Administration) mencoba
merumuskan kajian analisis policy meliputi:
• Suatu proses memformulasikan, melaksanakan
dan mengevaluasi policy;
• Suatu strategi untuk mengoptimalkan dan
memilih alternatif-alternatif;
• Suatu atribut yang jelas untuk membedakan
yang masih bersifat relatif ke policy yang jelas
dari bidang-bidang Fungsioanal tertentu;
14. Ruang Lingkup Studi Public Policy
Memerlukan kecakapan-kecapan untuk analisis sosial
ekonomi, diagnosis politik, identifikasi isu, dan evaluasi
Program
Mempunyai pengerahuan dan komitmen terhadap nilai
kepentingan masyarakat umum (public interest) seperti
misalnya analisis yang tajam dengan menggunakan data
yang ada mengenai luasnya pilihan-pilihan masyarakat
umum (Public Choice).
15. Ruang Lingkup Studi Public Policy
Gerald Caiden merumuskan Ruang Lingkup Studi Public Policy:
4. Adanya Kerjasama tentang kepentingan masyarakat (Public Interest)
5. Adanya Pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan Public policy
6. Adanya isi policy dan Evaluasinya
1. Adanya Partisipasi Masyarakat (Public Participation)
2. Adanya kerangka kerja policy (policy Framework)
3. Adanya strategi-strategi policy (Policy Strategies)
16. • Ada beberapa model yang bisa digunakan untuk menjelaskan seluk
beluk proses pembuatan Public Policy. Model menurut defenisi
adalah bentuk abstraksi dari suatu kenyataan. Ia merupakan suatu
perwakilan yang disederhanakan dari berapa gejala dunia kenyataan.
• Model sangat bermanfaat dalam mengkaji kebijakan publik, karena:
1. Kebijakan publik merupkan proses yang kompleks, dengan sifat
model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu
dalam memahami realitas yang kompleks tersebut.
2. Sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas
yang kompleks tanpa menyederhanakannya terlebih dahulu,
maka peran model dalam memperjelas kebijakan publik akan
semakin berguna.
Model-Model dalam Pembuatan Public Policy
17. Kemamfaatan sebuah model
akan tergantung pada
kemampuannya untuk
menyusun dan
menyederhanakan
kehidupan politik.
Sebuah model seharusnya
dapat pula dipergunakan
mengidentifikasikan aspek-
aspek nyata yang signifikan
dari public policy
Pada umumnya hendaknya
ada kesamaan dengan
realitasnya.
Konsep atau model
harusnya mampu
mengkomunikasikan sesuatu
yang mengandung arti
Sebuah model hendaknya
mampu memdorong untuk
mengadakan penelitian
langsung terhadap public
policy.
Pendekatan sebuah model
hendaknya mengemukakan
uraian yang ilmiah terhadap
public policy
Penggunaan Model dalam Public Policy
Berikut ini uraian apa dan bagaimana kriteria sebuah model sehingga bermafaat
dalam public policy
18. • Model elit merupakan pengembangan pemikiran yang mengacu dari teori
elit. teori elit adalah teori dari negara yang berusaha untuk
menggambarkan dan menjelaskan hubungan kekuasaan dalam masyarakat
kontemporer. Teori ini memposisikan bahwa minoritas kecil, yang terdiri
dari anggota ekonomi elit dan kebijakan perencanaan jaringan, memegang
kekuasaan yang paling kuat dan bahwa kekuatan ini tidak tergantung pada
proses pemilu yang demokratis di suatu negara. Teori elit
berdiri sebagai oposisi terhadap pluralisme dalam
mengusulkan bahwa demokrasi adalah yang ideal utopis.
Hal ini juga berdiri bertentangan dengan teori otonomi
negara.
20. Teori model elite secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Masyarakat dalam satu negara terentu dibagi atas 2 bagian, yakni bagian
yang mempunyai kekuasaan dan bagian yang tidak mempunyai
kekuasaan. Bagian yang mempunyai kekuasaan ini sedikit dan yang tidak
mempunyai kekuasaan jumlahnya banyak.
2. Kelompok kecil yang memerintah tersebut bukan tipe massa yang
dipengaruhi. Para elit ini biasanya berasal dari lapisan massyarakat yang
ekonominya tinggi.
3. Perpindahan dari kedudukan non-elit ke elit sangat pelan dan
berkesinambungan untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi.
Hanya kalangan non-elit yang telah menerima konsensus elit yang
mendasar yang dapat diterima dalam lingkaran kaum elit.
4. Elit memberikan konsensus pada nilai dasar sistem soaial dan
pemeliharaan sistem.
5. Kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan massa tetapi nilai-nilai elit
yang berlaku.
6. Para elit secara relatif memperoleh pengaruh langsung yang kecil dari
massa yang apatis. Sebaliknya elit mempengaruhi massa yang lebih besar.
21. Model ini berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi
antar kelompok dalam masyarakat adalah pusat perhatian
dari politik. Individu-individu yang memiliki latar belakang
kepentingan yang sama biasanya akan bergabung baik
secara formal maupun informal untuk mendesakan
kepentingan-kepentingannya pada pemerintah. Dalam model
ini, perilaku individu akan mempunyai makna politik kalau
mereka bertindak sebagai bagian atas nama kepentingan
kelompok. Kelompok dipandang sebagai jembatan yang
penting antara individu dan pemerintah, karena politik pada
dasarnya adalah perjuangan-perjuangan yang dilakukan
kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik.
Model Kelompok
22. Dari sudut pandang model ini sistem politik mempunyai
tugas untuk mengelola konflik yang timbul dalam
perjuangan antar kelompok tersebut, dengan cara :
1. Menetapkan aturan permainan dalam perjuangan
kelompok;
2. Mengatur kompromi-kompromi dan
menyeimbangkan kepentingan;
3. Memberlakukan kompromi yang telah dicapai dalam
bentuk kebijakan publik;
4. Memaksakan kompromi tersebut.
Model Kelompok
23. Menurut Model Teori Kelompok ini, Public policy pada saat-saat tertentu dan
kapanpun, senangtiasa merupakan usaha yang menjaga keseimbangan yang
dicapai di dalam kelompok yang sedang berjuang
Model Kelompok
Pengaruh
Tambahan Pengaruh
Kelompok
B
Public policy
Pengaruh
Kelompok
A
Equilibrium
Kelompok
Berkepentingan
B
Pembuat
policy
Kelompok
Berkepentingan
A
Hasil dari Public
policy yang
menguntungkan
kelompok A
Hasil dari Public
policy yang
menguntungkan
kelompok B
Tekanan Tekanan
Model Kelompok Public Policy
24. • Dalam model ini kebijakan
publik pada dasarnya
mencerminkan keseimbangan
yang tercapai dalam
perjuangan antar kelompok
pada suatu waktu tertentu dan
kebijakan publik
mencerminkan kesimbangan
setelah pihak-pihak atau
kelompok-kelompok tertentu
berhasil mengarahkan
kebijakan publik ke arah yang
menguntungkan mereka.
• Besar kecilnya pengaruh
kelompok-kelompok tersebut
ditentukan oleh jumlah:
1. Kekayaan,
2. Kekuatan organisasi,
3. Kepemimpinan,
4. Akses terhadap pembuat
keputusan dan
5. Kohesi dalam kelompok.
Model Kelompok
25. Model ini memandang kebijakan publik sebagai
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga
pemerintah. Menurut pandangan model ini,
kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga negara,
baik yang dilakukan secara perseorangan maupun
kelompok pada umumnya ditujukan pada lembaga
pemerintah. Kebijakan ditetapkan, disahkan, dan
dilaksanakan serta dipaksakan berlakunya oleh
lembaga pemerintah. Dalam model ini yang
membentuk kebijakan publik adalah interaksi antar
lembaga-lembaga pemerintah, dilain pihak,
betapapun kerasnya kehendak publik, namum
apabila tidak mendapat perhatian dari lembaga
pemerintah, kehendak tersebut tidak akan menjadi
kebijakan publik.
Model Kelembagaan (Institusion Model)
26. Lembaga pemerintah memberikan
karakteristik berbeda dalam kebijakan publik,
yaitu :
1. Pemerintah memberikan legitimasi
kepada kebijakan-kebijakan.
2. Kebijakan-kebijakan pemerintah
memerlukan universalitas.
3. Dengan demikian keunggulan kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah adalah
bahwa kebijakan tersebut dapat menuntut
loyalitas dari semua warga negaranya dan
mempunyai kemampuan membuat
kebijakan yang mengatur seluruh
masyarakat dan memonopoli penggunaan
kekuasaan secara sah yang mendorong
individu-individu dan kelompok
membentuk pilihan-pilihan mereka dalam
kebijakan
Model Kelembagaan (Institusion Model)
27. Beberapa ahli ilmu politik, mencoba untuk mengelompokkan berbagai
aktivitas menurut hubungannya dengan Public policy antara lain:
1. Identifikasi persoalan-persoalan (tuntutan-tuntutan untuk kegiatan
pemerintah)
2. Perumusan usul-usul policy (prakarsa dan pengembangan usulan-
usulan program pemerintah.
3. Pengesahan policy (memilih suatu usulan, pembentukan dukungan
politik untuk usul-usul tersebut, dan mengesahkan sebagai undang-
undang produk hukum)
4. Pelaksanaan policy (penataan borokrasi, penyediaan gaji dan
pelayanan-pelayanan dan penetapan pajak)
5. Evaluasi policy (penganalisisan tentang program-program,
evaluasi hasil-hasil dan pengaruhnya dan menyarankan perubahan
dan penyusuaian)
Model Proses
28. (Kebijakan sebagai laba sosial maksimum) Kebijakan rasional
diartikan sebagai kebijakanyang mampu mencapai keuntungan
sosial tertinggi. Hasil dari kebijakan ini harusmemberikan
keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih, dan
pemerintahmencegah kebijakan bila biaya melebihi
manfaatnya.Banyak kendala rasionalitas, Karakteristik
rasionaltias sangat banyak dan bervariasiUntuk memilih
kebijakan rasional, pembuat kebijakan harus:
1. Mengetahui semua keinginan masyarakat dan bobotnya
2. Mengetahui semua alternatif yang tersedia
3. Mengetahui semua konsekwensi alternatif
4. Menghitung rasio pencapaian nilai sosial terhadap setiap
alternatif
5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.
Model Rasionalisme
29. Asumsi rasionalitas adalah preferensi masyarakat
harus dapat diketahui dan dinilai bobotnya.
Harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara
konprehensif. Informasi alternatif dan kemampuan
menghitung secara akurat tentang rasio biaya dan
manfaat. Aplikasi sistem pengambilan keputusan. Pada
dasarnya nilai dan kecenderungan yang berkembang
dalam masyarakat tidak dapat terdeteksi secara
menyeluruh, sehingga menyulitkan bagi pembuat
kebijakan untuk mementukan arah kebijakana yang
akan dibuat. Pada akhirnya pendekatan rasional ini
cukup problematis dalam hal siapa yang menilai suatu
kebijakan. Bersifat rasionalitas ataukah tidak
Model Rasionalisme
30. Model inkremental pada hakikatnya memandang
kebijakan publik sebagai kelanjutan dari
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh
pemerintah di masa lampau, dengan hanya
melakukan perubahan-perubahan seperlunya.
Model inkremental ini untuk pertama kalinya
dikembangkan oleh ekonom, Charles E.
Lindblom, sebagai kritik terhadap model
rasional komprehensif dalam pembuatan
kebijakan publik. Pendukung model ini
menyatakan bahwa perubahan tambahan lebih
cepat dari perubahan komprehensif bahwa
potensi konflik jauh lebih rendah dibandingkan
dengan perubahan radikal dan inkremental
adaptasi kontribusi pada redefinisi kebijakan
secara terus menerus. Model ini pada hakikatnya
memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan
dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh
pemerintah dimasa lampau, dengan melakukan
perubahan-perubahan seperlunya.
Model Inkrementalisme
31. 1. Mereka tidak mempunyai waktu, kecerdasan atau
biaya untuk melakukan penelitian dari semua
kemungkinan alternatif dari suatu policy yang ada.
2. Mereka menerima keabsahan dari policy
sebelumnnya karena ketidaktentuan akibat-akibat
yang bakal ditimbulkan dari policy yang baru atau
sama sekali berbeda dari yang mendahuluinya.
3. Barangkali terdapat tabungan-tabungan yang
menarik dalam program-program yang ada dan
dapat menghalangi perubahan yang benar-benar
radikal.
4. Inkrementalisme merupakan tindakan politik yang
tepat. Persetujuan dalam proses pembuatan policy
yang akan datang akan lebih mudah, jika hal-hal
yang dipersoalkan adalah mengenai kenaikan atau
penurunan anggaran, atau hanya penyempurnaan
policy yang ada.
Alasan Pembuat policy lebih bersifat Inkrementalisme
32. Model Sistem
• Menurut model sistem, kebijakan politik dipandang sebagai tanggapan
dari suatau sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari
lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada di luar
batas-batas politik. Kekuatan yang timbul dari lingkungan dan
mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan (inputs) bagi
sistem politik, sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem
politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan tersebut
dipandangkan sebagai keluaran (outputs) dari sistem politik.
• Menurut model sistem, kebijakan publik merupakan hasil dari suatu
sistem politik. Konsep “sistem” menunjuk pada seperangkat lembaga
dan kegiatan yang dapat diidentifikasikan dalam masyarakat yang
berfungsi mengubah tuntutan menjadi keputusan yang otoritatif.
Konsep ini juga menunjukan adanya saling hubungan antara elemen
yang membangun sistem politik serta mempunyai kemampuan dalam
menanggapi kekuatan dalam lingkungannya. Masukan yang diterima
oleh sistem politik dapat dalam bentuk tuntutan maupun dukungan.
34. Kasmiah Ali : Administrasi
Negara dan Public Policy
adalah ilmu yang memperlajari
tentang pemimpin dan
kebijakan-kebijakan yang
dibuatnya entah itu pro rakyat
atau tidak pro rakyat.
Pendapat Kelompok IV
35. • Kebijakan public adalah keputusan – keputusan yang
mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau
bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang
otoritas public. Sebagai keputusan yang mengikat
public maka kebijakan public haruslah dibuat oleh
otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat
dari public atau orang banyak , umumnya melalui
suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama
rakyat banyak.
• Selanjutnya, kebijakan public akan dilaksanakan oleh
administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi
pemerintah. Focus utama kebijakan public dalam
negara modern adalah pelayanan public, yang
merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
bentuk barang maupun jasa publik yang pada
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan
oleh negara untuk mempertahankan atau
meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.
Pendapat Kelompok IV
Nurjaya
36. • Sudarminto
• Administrasi negara adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan aparatur negara/aparatur pemerintah untuk
mencapai tujuan negara secara efisien.
• Administrasi negara adalah merupakan kegiatan yang
bersifat penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh
aparatur pemerintah untuk kepentingan umum.
• Public policy adalah keputusan pemerintah untuk mengatur
berbagai bidang kehidupan dalam negara.
Public Policy (Kebijakan Publik) adalah salah satu kajian di
dalam ilmu administrasi publik dimana pemerintah
(Government) melakukan atau tidak melakukan sebuah
tindakan untuk mencapai tujuan.
Pendapat Kelompok IV
37. • Antara administrasi negara dan public policy
itu saling terkait satu sama lain. Public Policy
hadir untuk memperbaiki dan memperlancar
administrasi negara itu sendiri. Public Policy
jangan dipandang sebagai hukum yang tidak
dapat dirubah, melainkan public policy
haruslah bisa menyesuaikan dengan tuntutan
zaman. Mana kala public policy yang ada
sudah tertinggal dengan perkembangan dan
tuntutan zaman, maka saat itulah suatu public
policy harus diganti atau ditinjau ulang supaya
tidak menjadi aturan yang usang dan tak
mampu menjawab masalah kontemporer.
Pendapat Kelompok IV
Anni Sari
39. • MUHAMMAD AWALUDDIN
• Publik Policy tentu amat penting karena selain menetukan arah umum yang harus di tempuh untuk
mengatasi isu – isu masyasrakat, ia pun dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup
permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Selain itu, dapat pula diergunakan untuk mengetahui
betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah ini. Masalah – masalah itu hidup seperti hidupnya
suatu masyarakat yang dinamis. Masala – masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
suatu Negara kalau diangkat ke atas pentas politik akan merupakan masalah yang mendesak untuk
dipecahkan oleh pemerintah. Masalah – masalah itu kadang kala pelik dan fundamental, sehingga
memerlukan proses pemecahan yang pelik pula. Tumbuh dan berkembangnya suatu masalah dalam
suatu masyarakat Negara, lambat laun, cepat atau lambat akan menyentuh dan disentuh oleh
administrasi Negara. Itulah administrasi Negara mempunyai kepentingan terhdap pemecahan
masalah – masalah masyarakat. Proses pembentukan masalah pemerintah , pemecahannya ,
penentuan kebijaksanaan , pelaksanaan dan evaluasi kebijaksanaan tersebut untuk sementara dapat
dipergunakan sebagai gambaran pengertian yang telah dijelaskan pada yang tertulis diatas.
• Sebagaimana yang tentunya sudah dijelaskan tentunya ini lah yang akan menjadi tolak ukur dari isu
– isu akan bagaimana peran serta pemilik kepentingan untuk bisa mengatasi, mengangani, serta
menyelesaikan untuk mengambil suatu keputusan dengan serta merta menjalakan kebijakan yang
tentunya solusi yang dapat dirumuskan agar tak terjadi timpang tindih. Bilamana hal ini dijalankan
dengan mengedepankan aspek – aspek demokrasi tentunya akan lebih baik dari sebelumnya.
Pendapat Kelompok IV
40. • Susanti
• Public Policy adalah hasil dari suatu
pemerintahan, sedangkan Administrasi Negara
adalah sarana untuk memengaruhi terjadinya
hasil-hasil tersebut lebih baik dari sebelumnya.
Pendapat Kelompok IV
41. • Fitrah Dzul Adha
• Kebijakan publik sangat berkait dengan
administasi negara ketika public actor
mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan
dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai
kebutuhan masyarakat melalui berbagai
kebijakan publik/umum untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu
diperlukan suatu administrasi yang dikenal
dengan “administrasi negara.” .
Pendapat Kelompok IV