Dokumen tersebut membahas evaluasi kebijakan publik, termasuk metode evaluasi, aktor yang melakukan evaluasi, tantangan dalam evaluasi kebijakan, dan analisis biaya-manfaat sebagai salah satu metode evaluasi kuantitatif."

1. Policy Impact,
Evaluation, and Change
by James E. Anderson
Eneng Fathonah
(NPM: 1206336990)
Fahrul Azmi
(NPM: 1206337002)
Immanuela Purnamawati
Tulus Santoso
(NPM: 1206337066)
MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
UNIVERSITAS INDONESIA

2. Policy Impact, Evaluation, and Change
Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor
yang memberikan kontribusi kepada keberhasilan ataupun kegagalan
dari suatu kebijakan.
Outputs biasanya dapat dengan mudah dihitung, dijumlah, dan
dianalisis secara statistik.
Policy outcomes (seringkali disebut hasil), sebaliknya merupakan
konsekuensi terhadap masyarakat, yang mau tidak mau , juga yang
berasal dari tindakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung

3. Para peneliti kebijakan ingin tahu apakah kebijakan merupakan tujuan
yang ingin dicapai.
Dampak kebijakan campuran dari output dan outcome
memiliki beberapa dimensi, yang kesemuanya harus diperhitungkan,
melakukan evaluasi formal maupun dalam proses informal, yaitu
kebijakan dapat mempengaruhi situasi atau kelompok disebut dengan
third – party effects, spillover effects, atau eksternalitas.
kebijakan memiliki beberapa konsekuensi terhadap masa depan
berbagai kebijakan berdampak pada masalah publik secara langsung
kebijakan memiliki manfaat positif, tetapi juga memerlukan biaya
Efek dari kebijakan dan program dapat saja secara material (dapat
dihitung/ tangibel) atau simbolik (intangible).

4. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan sebagai suatu aktifitas fungsional yang usianya
sama dengan kebijakan itu sendiri.
Evaluasi yang sistematis mencari informasi pada dampak suatu
kebijakan atau program pada kebutuhan publik atau pun masalah
secara langsung.
Tiga desain evaluasi dibahas disini, yaitu experimental design, quasi
experimental design, dan before and after study sebagai dasarnya.

5. Tiga desain evaluasi dibahas disini, yaitu experimental design, quasi
experimental design, dan before and after study sebagai dasarnya.
Experimental
design merupakan metode klasik untuk mengevaluasi
suatu kebijakan atau program.
Pretests
dan posttest dari dua kelompok digunakan untuk
mengetahui perubahan
Before
and after study, suatu program perbandingan hasil setelah
suatu periode pelaksanaan implementasi terhadap waktu awal
sebelum program dilaksanakan.

6. Proses Evaluasi Kebijakan
Banyak dari evaluasi kebijakan dilakukan oleh berbagai aktor yang
bukan berasal dari pemerintahan..
Congressional Oversight (Pengawasan Kongres)
Salah satu fungsi utama dari kongres adalah pengawasan dan
evaluasi administrasi dan pelaksanaan hukum dan kebijakan, yang
sering disebut sebagai pengawasan kongres.
Pengawasan dapat saja ditampilkan melalui beberapa teknik,
termasuk diantaranya adalah:

7. 1.
casework, dimana interseksi dengan para agen sebagai suatu
konsekuensi dari tuntutan dan permintaan konstituen
2.
komite mendengar dan menginvestigasi
3.
kesesuaian proses yang ada
4.
persetujuan dari perjanjian presidensial
5.
pembelajaran staf komite
6.
anggota kongres lebih mungkin terlibat dari awal mula dan
penerapan kebijakan dibandingkan dengan evaluasi

8. Government Accountability Office
GAO, biasanya dianggap sebagai perpanjangan tangan kongres,
memiliki kewenangan hukum yang luas untuk mengaudit kegiatan
operasional dan keuangan dari badan-badan federal,
untuk mengevaluasi program-program mereka,
dan untuk melaporkannya temuannya kepada kongres.

9. 
About GAO
The U.S. Government Accountability Office (GAO) is an independent,
nonpartisan agency that works for Congress. Often called the
"congressional watchdog," GAO investigates how the federal
government spends taxpayer dollars.
GAO’s Mission is to support the Congress in meeting its constitutional
responsibilities and to help improve the performance and ensure the
accountability of the federal government for the benefit of the American
people.
GAO provides Congress with timely information that is objective, factbased, nonpartisan, nonideological, fair, and balanced.

10. 


GAO’s Core Values of accountability, integrity, and reliability are reflected in all of the
work GAO do. GAO operate under strict professional standards of review and
referencing; all facts and analyses in GAO’s work are thoroughly checked for
accuracy.
GAO’s Work is done at the request of congressional committees or subcommittees
or is mandated by public laws or committee reports.
GAO tasks:

undertakes research under the authority of the Comptroller General.

support congressional oversight by auditing agency operations to determine
whether federal funds are being spent efficiently and effectively;

investigating allegations of illegal and improper activities;

reporting on how well government programs and policies are meeting their
objectives;

performing policy analyses and outlining options for congressional consideration;
and

issuing legal decisions and opinions, such as bid protest rulings and reports on
agency rules.

advise Congress and the heads of executive agencies about ways to make
government more efficient, effective, ethical, equitable and responsive.

GAO’s work leads to laws and acts that improve government operations, saving
the government and taxpayers billions of dollars.

11. 
Pada tahun 1992, atas permintaan ketua Houses Subcommitee, GAO melakukan evaluasi terkait
dengan konsistensi, koordinasi dan efektivitas program pengawasan keamanan makanan federal.

Masalah
Federal Centers for Disease Control and Prevention memperkirakan 5000 orang tewas di AS setiap
tahunnya disebabkan oleh penyakit yang diakibatkan oleh makanan.

Metode yang digunakan:
Pengumpulan data dan informasi melalui interview pegawai lembaga, analisis kebijakan-kebijakan
pengawasan, prosedur dan catatan-catatan dan dengan melakukan rapat-rapat dengan kelompok
industry dan kelompok konsumen.

Kesimpulan:
1.Produk-produk makanan yang memberikan resiko-resiko kesehatan yang
sama ditangani secara berbeda oleh lembaga-lembaga tersebut,
2.Duplikasi pengawasan, dan koordinasi diantara lembaga-lembaga tersebut tidak mencukupi
3.Keberadaan lembaga-lembaga tersebut tidak efektif karena tidak adanya konsistensi serta terdapat
perbedaan yang tidak logic.

Rekomendasi:
Membentuk satu lembaga yang khusus menangani pengawasan keamanan makanan.

Tindak lanjut:
Tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi GAO tersebut, hal ini disebabkan resistensi dari komite,
keberatan-keberatan tentang pembentukan lembaga terpadu, dan lemahnya dukungan masyarakat,
gagasan tentang lembaga tunggal tersebut tenggelam.

12. 
Presidential Commission
In the United States, a Presidential Commission is a special task force ordained by the President to complete
some special research or investigation.
They are often used politically in one of two ways: either to draw attention to a problem (the publication of a
report by a commission can generally be counted on to draw attention from the media, depending on how its
release is handled); or, on the other hand, to delay action on an issue (if the President wants to avoid taking
action but still look concerned about an issue, he can convene a commission and then let it slip into
obscurity). However, there have been cases (the Tower, Rogers and Warren Commissions) where the
commission has created reports that have been used as evidence in later criminal proceedings.
 Kasus
Pada November 1986, diberitakan bahwa pemerintah AS, di bawah kepemimpinan resmi National Security
Council (NSC), telah menjual tentara kepada Pemerintah Iran dan mengalihkan sebagian keuntungannya
kepada pemberontak-pemberontak Nicaragua.

Penyelesaian
Untuk menyelidiki masalah ini dan untuk membuat rekomendasi perbaikan, Presiden Reagen menunjuk
Badan Peninjau Khusus Presiden, yang lebih dikenal dengan Tower Commission.
 Laporan Tower Commission yang diterbitkan awal tahun 1987:
• mengkritik secara tajam Presiden Reagen dan pemerintahannya mengenai tindakannya yang tidak adil
•
•
terhadap Iran.
NSC disebut-sebut telah melaksanakan operasi diluar bidang advisorynya, mencurangi Congress, tidak
terlalu mempedulikan hukum, dan menghindari pemantauan yang efektif.
Presiden sendiri dianggap tidak mendapatkan informasi yang cukup, melakukan pembiaran dan tidak
mengontrol kegiatan NSC, yang bergerak berlawanan dengan kebijakan pemerintahannya sendiri yaitu
pelaranagn penjualan tentaranya kepada Iran.

13. 
Rekomendasi Tower Commission
agar system NSC berada di bawah control dan arahan yang efektif dari presiden
 Pembelajaran
Terlihat bahwa evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh presidential commission
seringkali mempengaruhi penyusunan kebijakan.
Charles John menyimpulkan bahwa sebuah komisi evaluasi tampaknya ingin memperoleh efek
yang sangat besar ketika laporan yang disampaikannya bertepatan dengan event-event lain
yang mendukung dan sesuai dengan kebijakan presiden, ketika commission ini dimasuki oleh
beberapa anggota yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan dan komit terhadap
rekomendasi-rekomendasi tersebut, dan ketika staf komisi kembali pada posisinya di
pemerintahan maka mereka dalam posisi dapat mempengaruhi keterterimaan rekomendasi
tersebut.

14. 
Lembaga-lembaga Pemerintah
Sejumlah evaluasi kebijakan dan program dihasilkan oleh lembaga pemerintahan, baik
berdasarkan inisiatif mereka atau atas arahan dari Congress maupun pemerintah.
Evaluasi seperti ini dapat menjadi dasar bagi para pejabat di lembaga-lembaga tersebut dalam
membuat rekomendasi untuk penghentian atau kelanjutan dari kebijakan-kebijakan atau
program-program.
Terkait anggaran, lembaga-lembaga pemerintah akan menilai manfaat dari program-program
yang sudah dijalankan dan memberi arahan pada bidang apa saja sebaiknya anggaran tersebut
digunakan.
 Kendala:





upaya –upaya ini diterapkan di seluruh tingkat pemerintahan tanpa melalui perencanaan dan
pengujian yang cukup,
berbenturan dengan praktik dan skema penganggaran yang ada.
terlalu sulit dan memakan waktu,
terlihat sebagai upaya-upaya untuk menggeser kekuasaan kepada lembaga eksekutif yang
lebih tinggi.
Pembelajaran

Saat ini evaluasi oleh lembaga pemerintah ini telah menjadi standar praktis bagi Congress
untuk memberikan arahan secara spesifik kepada lembaga-lembaga tersebut dalam
pelaksanaan program dan evaluasi kebijakan.

15. 
Undang-undang tentang Kinerja dan Hasil-hasil Pemerintah (The Government Performance
and Results Act/GPRA) (1993), yang didukung oleh pemerintahan Clinton dan disyahkan oleh
Congress.
UU ini dimaksudkan untuk menggeser focus lembaga dari input dan proses kepada output dan
outcome atau hasil.
Untuk melaksanakan maksud tersebut, lembaga-lembaga diarahkan untuk bekerja dengan
Congress dan komite-komitenya dalam perumusan rencana strategis lima tahunan.
Kegiatan ini memasukkan:
 Capaian kinerja tahunan untuk program-program utama dan kegiatan-kegiatan lembaga.
 Metoda yang akan digunakan untuk mengukur kinerja.
 Strategi dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kinerja.
 Prosedur yang akan digunakan untuk memverifikasi dan validasi informasi kinerja.
Hasil:
Pada tahun 1999, setelah uji coba yang dilakukan di beberap lembaga, GPRA menjadi efektif
untuk seluruh lembaga.
GPRA memfasilitasi evaluasi program dan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk
executive dan pengambil keputusan bidang anggaran di congress.

16. 
Masalah-masalah dalam Evaluasi Kebijakan
1. Ketidakjelasan Rumusan Tujuan dari Kebijakan,
Jika tujuan sebuah kebijakan tidak jelas, atau dirumuskan dengan kata-kata yang berlebihan
(bersayap), maka penentuan tingkat capaian akan menjadi sulit dan menjadi tugas yang
melelahkan. Oleh karena itu, merumuskan tujuan yang tepat dari sebuah kebijakan merupakan
hal yang sangat mendasar.
2. Kesulitan dalam menentukan hubungan seba-akibat,
Evaluasi yang sistematik mensyaratkan bahwa perubahan social yang terjadi harus merupakan
akibat dari sebuah kebijakan.
Penentuan sebab-akibat dari sebuah keadaan, terutama pada masyarakat yang majemuk dan
mempunyai permasalahan ekonomi, kerapkali menjadi tugas yang cukup berat bagi evaluator
kebijakan.
3. Dampak kebijakan yang menyebar
Kebijakan akan lebih berdampak pada pihak-pihak lain dibanding pada pihak yang menjadi
sasaran utamanya.
4. Kesulitan dalam Memperoleh Data
Keterbatasan data yang akurat dan data statistic yang terkait serta informasi lainnya akan
menjadi hambatan bagi evaluator kebijakan, terutama terkait dengan dampak kebijakan.

17. 5. Penolakan dari Pegawai
Organisasi cenderung untuk menolak perubahan, dan evaluasi yang mendorong kepada
perubahan. Keengganan organisasi menjadi hambatan dilakukannya evaluasi.
6. Keterbatasan dalam Menentukan Perspektif Waktu
Cakrawala waktu legislator dan pejabat seringkali hanya sepanjang waktu masa pemilihan
selanjutnya.
Tekanan untuk memperoleh hasil yang cepat dari sebuah kebijakan dapat kemudian
menciptakan dilema bagi evaluator.
7. Evaluasi Kurang Berpengaruh
Evaluasi sebuah program bisa saja diabaikan atau diserang sebagai hasil yang tidak
meyakinkan atau tidak memiliki landasan yang kokoh.

18. Pengertian Analisis Biaya Manfaat

Analisis biaya-manfaat adalah teknik evaluasi kuantitatif
formal yang memerlukan identifikasi terhadap biaya dan
manfaat dari rencana kebijakan maupun pelaksanaan
kebijakan aktual dan mengubahnya menjadi nilai
moneter (uang) untuk tujuan perbandingan.

Masyarakat dapat menjadi lebih baik hanya dengan
kebijakan (proyek atau program) yang menghasilkan
manfaat lebih besar dari biaya kebijakan tersebut.

19. Prosedur Analisis Biaya Manfaat
1.
2.
3.
Identifikasi semua efek atau konsekuensi dari suatu
kebijakan dan kelompokkan efek atau konsekuensi
tersebut ke dalam biaya atau manfaat. Efek langsung
dan tidak langsung harus dianalisis.
Nilai uang digunakan sebagai alat ukur biaya dan
manfaat.
Tetapkan tingkat diskonto (discount rate) untuk
menyamakan nilai efek pada masa kini dan masa akan
datang. Asumsi dasar yang mendasari tingkat diskonto
ialah nilai uang saat ini lebih bernilai daripada nilai uang
tersebut di masa mendatang.

20. Permasalahan dalam Analisis Biaya
Manfaat
•
•
•
Data yang tepat tentang biaya dan manfaat suatu kebijakan
sering kali sulit diperoleh. Contoh, bagaimana menghitung
nilai manfaat kesehatan dari udara yang bersih? Atau nilai
manfaat estetika dari berkurangnya kabut di taman nasional?
Bagaimana nilai uang ditetapkan dalam hal seperti itu?
Dalam
analisis
biaya
manfaat
tidaklah
mudah
mengidentifikasi tingkat diskonto yang tepat. Hal ini
berdasarkan pada kriteria seperti tingkat kepentingan, tingkat
inflasi, atau biaya peluang modal (opportunity cost of capital).
Analisis biaya manfaat berdasarkan pada premis bahwa
efisiensi adalah nilai utama yang ingin direalisasikan. Tetapi
efisiensi sulit diukur pada nilai-nilai abstrak seperti keadilan,
martabat manusia, dan persamaan kedudukan.

21. Permasalahan dalam Analisis Biaya
Manfaat

Masalah lain yang muncul dalam analisis biaya manfaat
adalah kebutuhan menempatkan nilai dalam kehidupan
manusia. Beberapa orang sepakat bahwa kehidupan ini
tak ternilai dan adanya usaha menempatkan nilai uang
dalam kehidupan dapat mengurangi makna nilai
kehidupan tersebut.

Kebijakan publik mendistribusikan keuntungan dan
kerugian atau biaya dan manfaat. Namun, mereka yang
membayar
biaya
kebijakan
sering
kali
tidak
mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

22. Pengalaman USA dlm Pengaplikasian
Analisis Biaya Manfaat
Walaupun ada kesulitan, analisis biaya manfaat tetap diterapkan di
Amerika selama beberapa dekade dan mengalami masa pasang surut.
TAHUN 1936-1960


UU Pengendalian Banjir tahun 1936 merupakan UU
yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep analisis biaya
manfaat.
Pada tahun 1960-an, analisis biaya manfaat pertama kali
digunakan dalam mengevaluasi program pertahanan
dan kemudian program-program domestik yang
merupakan bagian program PPBS.

23. ERA PRESIDEN FORD HINGGA REAGAN



Pada tahun 1970-an, Presiden Ford dan Carter
memerintahkan lembaga-lembaga regulator cabang eksekutif
untuk mempersiapkan “laporan dampak inflasi” dan “analisis
peraturan”.
Namun
dalam
penyusunannya
tidak
menggunakan analisis biaya manfaat.
Pemerintahan Reagan mengeluarkan Peraturan Eksekutif
12291 pada Februari 1981, yang mensyaratkan rancangan
peraturan utama yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif
tingkat bawah (komisi pengaturan independen yang bebas)
harus disertai dengan analisis biaya manfaat.
Peraturan Eksekutif 12291 akhirnya menjadi kontroversial.

24. ERA PRESIDEN GEORGE BUSH HINGGA
CLINTON


Pemerintahan George Bush meneruskan Peraturan
Eksekutif 12291 dan mendirikan Council on
Competitiveness.
Pemerintahan Clinton membubarkan Council on
Competitiveness dan kemudian mengganti Peraturan
Eksekutif 12291 dengan Peraturan Eksekutif 12866 yang
diberi nama “Regulatory Planning and Review.”
Kebijakan baru ini lebih terbuka dan tidak seketat
dibandingkan dengan kebijakan pemerintahan Reagan
dan George Bush.

25. ERA PRESIDEN GEOGER W. BUSH HINGGA
OBAMA


Pemerintahan George W. Bush tetap meneruskan
peraturan eksekutif Clinton namun dengan sikap yang
lebih keras dan cenderung anti-regulasi. Terbukti
dengan ditolaknya 21 RUU, selama beberap bulan
pertama pemerintahannya.
Hal ini terus dilanjutkan di masa pemerintahan Obama,
walaupun dengan sedikit perubahan.

26. Lesson Learned dari Pengalaman
USA




Analisis biaya manfaat adalah instrumen evaluasi yang
mudah disesuaikan.
Bagaimana hal ini diimplementasikan secara substansial
tergantung pada kecenderungan ideologi yang dimiliki
presiden.
Bagaimanapun juga dalam analisis biaya manfaat masih
terbuka kemungkinan terjadinya manipulasi untuk
mendukung nilai dan preferensi penggunanya.
Analisis kebijakan, lebih dari sekedar teknik atau proses
analisis yang objektif dan rasional; analisis kebijakan
juga merupakan proses politik.

27. Policy Termination
•Kepentingan pribadi
dan kelompok
• Ideologi
• Kepentingan publik
• Opini publik
• Pengalaman negara
lain
Identifikasi
masalah
Alternatif
penyelesaian
Rekomendasi
kebijakan
implementasi
Stop?
Lanjut?
Perbaikan?
Evaluasi

28. Contoh-contoh dihentikannya kebijakan



Fair Trade Legislation (1975). UU ini diterapkan sejak 1930-an, yang
mengijinkan pembuatan merek dagang atau brand sebagai kewajiban untuk
menerapkan harga jual minimum atas produknya. Kebijakan ini
dimaksudkan untuk membantu usaha kecil. Selama bertahun-tahun
kebijakan untuk mengatur fair trade menjadi usang, perlahan dukungan
terhadap fair trade kurang hingga akhirnya dicabut.
Regulation of Petroleum Prices (1980). Kebijakan ini selalu mengundang
banyak penentang, sebagai akibat krisis energi tahun 1970-an. Hal ini
diharapkan bisa melindungi perusahaan minyak dalam negeri dari profit
yang tidak wajar sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak dunia.
Penghapusan harga pasar erat kaitannya dengan pajak penghasilan yang
membengkak.
Agricultural Production Controls (1996). Pelarangan terhadap beberapa
produk pertanian cukup menonjol dalam program pertanian, sejak awal
1930-an. Hal ini menuai kritik dari Republikan, kelompok konservatif, dan
beberapa kelompok tani. Sebagian besar kontrol atas produksi pertanian
akhirnya dihapuskan dengan berlakunya Federal Agricultural Improvement
and Reform Act. Hal ini didorong oleh Republikan dan menandai kebebasan
masyarakat dalam bertani.

29. Kasus di Indonesia




Tanam paksa (Cultuurstelsel) yang dicanangkan
oleh Johanes Van Den Bosch pada tahun 1830.
Berakhir setelah mendapatkan banyak kritik,
kemudian dikeluarkan UU Agraria dan UU Gula
tahun 1870
UU No.9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan
Putusan PN Jakarta Pusat
No.228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei
2007 tentang gugatan UN
Pembatalan RSBI/SBI (PS.50 ayat 3 UU
No.20/2003) oleh MK

30. Terimakasih