Demokrasi, Hukum Dan Produk Hukum (MAHASISWA) membahas 3 poin utama: 1. Deskripsi pranata hukum sebagai sistem norma yang mengatur tingkah laku manusia untuk mencapai tujuan penting masyarakat dan mewujudkan ketertiban sosial. 2. Fungsi pranata hukum menjalankan integrasi masyarakat dengan mempertahankan kesatuan di antara kelompok yang berbeda pendapat guna mendorong

1. DEMOKRASI,DEMOKRASI, HUKUMHUKUM DANDAN
PRODUK HUKUMPRODUK HUKUM
(MAHASISWA)(MAHASISWA)
DR. HAMZAH, S.H., M.H.
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2015

2. Gerakan reformasi yang berlangsung sejak 1998,
telah melahirkan perubahan yang sangat mendasar
dalam tatanan dan kehidupan kenegaraan
Indonesia. Bukan hanya rejim otoriter Orde Baru,
tetapi sistem ketatanegaraan dan pemerintahanpun
telah dirombak secara radikal menjadi sistem
demokrasi berlandaskan hukum yg kokoh.

3.  Melalui 4 tahap Perubahan UUD 1945, kekuasaan
pemerintahan negara yg sebelum-nya terpusat di tangan
Presiden, telah didistribusikan secara berimbang antara
Presiden dengan lembaga yudikatif ( MA, MK ) dan
legislatif (DPR, DPD, MPR), sehingga terjadi checks &
balances antara lembaga-lembaga negara tersebut.
Dalam lembaga eksekutif sendiri, telah dilaksanakan
otonomi luas melalui dilakukan desentralisasi
pemerintahan, sehingga Gubernur & Bupati/Walikota
memiliki kedudukan yg kuat.
 Pemilu 2004 mengawali konsolidasi demokrasi lebih jauh.
Anggota DPR dipilih melalui sistem multi member
constituent dengan daftar calon terbuka. Presiden dipilih
langsung, demikian juga Gubernur, Bupati dan Walikota.

4.  Sebuah disain besar Indonesia yang demokratis telah diletakkan
dan mulai dijalankan. Namun setelah sewindu reformasi, setiap
hari kita masih menghadapi berbagai kejadian yg belum
mencerminkan kehidupan demokratis yang cerdas dan bermakna.
Penggunaan kebebasan masih sering melampau batas kepatutan
dan hukum, serta bahkan ada yg mengarah ke anarki. Perbedaan
pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dg cara yg
tidak berbudaya dan bahkan menggunakan kekerasan.
Kekecewaan dan kemarahan karena kekalahan dalam suatu
proses demokratis – misal-nya Pilkada -- acap kali juga
ditumpahkan dalam bentuk kekerasan.

5.  Setelah hidup dan berkembang dalam sistem otoriter yang penuh
penindasan, tidak mudah bagi semua orang untuk merubah tabiat &
perilaku. Paulo Freire mangatakan : orang yang tertindas sering
mengikuti tabiat & perilaku para penindasnya. Suatu sistem otoriter
akan menanamkan perilaku otoriter itu secara berantai, termasuk
kepada para korban dari sistem itu sendiri. Demikianlah memang
lazimnya suatu proses pembudayaan. Freire kemudian
menyimpulkan perlunya pendidikan yg membebaskan bagi kaum
yang tertindas. Perlunya dibentuk ‘pulau-pulau’ kebebasan,
sebagai pelopor dalam mengembangkan masyarakat yang
merdeka dan demokratis tersebut.

6. Intinya untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis,
dibutuhkan pendidikan demokrasi yg berkelanjutan. Kita
tidak lahir sebagai demokrat, pendidikan dan
pembudayaanlah yang menjadikan kita demokrat. Bahkan
di AS, yg telah menerapkan demokrasi lebih dari 200
tahun, pada tahun 2003 y.l.100 tokoh terkemuka (termasuk
Ketua Federasi Guru Amerika Sandra Feldman)
menyerukan perlu ditingkatkannya pendidikan demokrasi di
AS.

7. Plato dan Dewey mempunyai persamaan pandangan
bahwa negara harus dipimpin oleh orang yang
berpendidikan. Tetapi kedua filosof itu berbeda dalam
memandang siapa yang harus berpendidikan tersebut.
Hidup pada jaman aristokrasi, bagi Plato cukup para elit
penguasa (bangsawan) yang perlu dididik agar dapat
memerintah dengan baik. Bagi Dewey, dalam alam
demokrasi maka seluruh warganegara harus memperoleh
pendidikan yg baik agar dapat bereranserta dalam proses
politik.

8. Dalam demokrasi semua sumber kewenangan
(dasar legitimasi kekuasaan) berasal dari
pelimpahan kedaulatan rakyat melalui lembaga
kolektif rakyat atau warganegara. Warganegara
adalah anggota penuh dan setara dalam suatu
sistem politik demokratis, seperti negara-bangsa
Indonesia yang kita miliki ini.

9. Konsep kewarganegaraan merupakan inti dari
pendidikan untuk demokrasi. Konsep kewarganegaraan
adalah kunci pada pemahaman tentang prinsip dan cara
bekerjanya demokrasi. Tentang yg diperoleh dan yg
diberikan warganegara dalam berbagai sistem politik.
Tentang hak, kewajiban dan tugas warganegara; serta
bagaimana hal-hal tersebut terkait dengan lembaga-
lembaga negara.
Ringkasnya, pendidikan demokrasi berintikan pada
penanaman nilai, sikap dan perilaku seorang
warganegara; serta kaitannya dengan lembaga-lembaga
negara yang ada.

10.  L.P. APELDOORNL.P. APELDOORN
 TIDAK MUNGKIN MEMBERIKAN SESUATU DEFINISITIDAK MUNGKIN MEMBERIKAN SESUATU DEFINISI
TENTANG APAKAH HUKUM ITUTENTANG APAKAH HUKUM ITU
 SULIT UNTUK DIBUAT, KARENA TIDAK MUNGKINSULIT UNTUK DIBUAT, KARENA TIDAK MUNGKIN
UNTUK MENGADAKANNYA YANG SESUAI DENGANUNTUK MENGADAKANNYA YANG SESUAI DENGAN
KENYATAAN HIDUPKENYATAAN HIDUP
 HUKUM MENGUASAIHUKUM MENGUASAI HHAMPIR SELURUH ASPEKAMPIR SELURUH ASPEK
KEHIDUPAN MANUSIA DALAM BERHUBUNGANKEHIDUPAN MANUSIA DALAM BERHUBUNGAN
DENGAN SESAMANYA. MULAI DARI SEBELUMDENGAN SESAMANYA. MULAI DARI SEBELUM

11. 1.1. BERSIFATBERSIFAT NON DOGMATISNON DOGMATIS
TIDAK MEMANDANG HUKUM SEKEDARTIDAK MEMANDANG HUKUM SEKEDAR
SBG SEPERANGKAT KAEDAH/ ATURANSBG SEPERANGKAT KAEDAH/ ATURAN
BELAKA (PAHAM SOSIOLOGIS,BELAKA (PAHAM SOSIOLOGIS,
ANTROPOLOGIS, REALIS)ANTROPOLOGIS, REALIS)
2. BERSIFAT2. BERSIFAT DOGMATIK-NORMATIFDOGMATIK-NORMATIF
HUKUM HANYALAH APA YANG DIPRODUKHUKUM HANYALAH APA YANG DIPRODUK
OLEH NEGARA YAITU HUKUM POSITIFOLEH NEGARA YAITU HUKUM POSITIF

12.  DI LUAR HUKUM POSITIF TIDAK ADA HUKUMDI LUAR HUKUM POSITIF TIDAK ADA HUKUM
 MEMISAHKAN SECARA TEGAS ANTARA HUKUMMEMISAHKAN SECARA TEGAS ANTARA HUKUM
DAN MORALDAN MORAL
 MELIHAT BENTUK HUKUM SEBAGAI BENTUKMELIHAT BENTUK HUKUM SEBAGAI BENTUK
KAEDAH BELAKAKAEDAH BELAKA
 HUKUM SEBAGAI SEHARUSNYA DILAKUKANHUKUM SEBAGAI SEHARUSNYA DILAKUKAN
(DAS SOLLEN)(DAS SOLLEN)

13. JOHN AUSTINJOHN AUSTIN
HUKUM ADALAH SEPERANGKAT PERINTAH,HUKUM ADALAH SEPERANGKAT PERINTAH,
BAIK LANGSUNG ATAUPUN TIDAKBAIK LANGSUNG ATAUPUN TIDAK
LANGSUNG, DARI PIHAK YG BERKUASALANGSUNG, DARI PIHAK YG BERKUASA
KPD WARGA MASYARAKATNYA YGKPD WARGA MASYARAKATNYA YG
MERUPAKAN MASYARAKAT POLITIK YGMERUPAKAN MASYARAKAT POLITIK YG
INDEPENDEN, DI MANA OTORITASNYAINDEPENDEN, DI MANA OTORITASNYA
(BERKUASA) MERUPAKAN OTORITAS(BERKUASA) MERUPAKAN OTORITAS
TERTINGGITERTINGGI

14. HANS KELSENHANS KELSEN
 HUKUM ADALAH SUATU PERINTAH MEMAKSAHUKUM ADALAH SUATU PERINTAH MEMAKSA
TERHADAP TINGKAH LAKU MANUSIA. HUKUMTERHADAP TINGKAH LAKU MANUSIA. HUKUM
ADALAH KAEDAH YG PRIMER YGADALAH KAEDAH YG PRIMER YG
MENETAPKAN SANKSI 2MENETAPKAN SANKSI 2
 HUKUM HARUS BENAR2 DIPISAHKAN DARIHUKUM HARUS BENAR2 DIPISAHKAN DARI
ANASIR ANASIR NON HUKUM (MORAL,ANASIR ANASIR NON HUKUM (MORAL,
POLITIS, EKONOMIS, SOSIOLOGIS DSB)POLITIS, EKONOMIS, SOSIOLOGIS DSB)

15. HUKUMHUKUM ADALAH SUATU ATURAN ATAU CARAADALAH SUATU ATURAN ATAU CARA
BERTINGKAH LAKU ATAU 'ACTION" YGBERTINGKAH LAKU ATAU 'ACTION" YG
DITENTUKAN ATAU DIAKUI SECARA FORMALDITENTUKAN ATAU DIAKUI SECARA FORMAL
SEBAGAI SESUATU YG MENGIKAT MELALUISEBAGAI SESUATU YG MENGIKAT MELALUI
SUATU PENGENDALIAN OLEH OTORITASSUATU PENGENDALIAN OLEH OTORITAS
TERTINGGI ATAU YG DIWAJIBKAN OLEH SUATUTERTINGGI ATAU YG DIWAJIBKAN OLEH SUATU
SANKSI, DIAKUI, ATAU DILAKSANAKAN MELALUI :SANKSI, DIAKUI, ATAU DILAKSANAKAN MELALUI :

16.  PENGAWASAN OTORITAS,PENGAWASAN OTORITAS,
KESELURUHAN KUMPULANKESELURUHAN KUMPULAN
KEBIASAAN-KEBIASAAN, PRAKTEKKEBIASAAN-KEBIASAAN, PRAKTEK
ATAU ATURAN-ATURAN YGATAU ATURAN-ATURAN YG
MERUPAKAN ATURAN ORGANIK YGMERUPAKAN ATURAN ORGANIK YG
DITENTUKAN SIFAT-SIFAT DANDITENTUKAN SIFAT-SIFAT DAN
KONDISINYA OLEH EKSISTENSIKONDISINYA OLEH EKSISTENSI
SUATU NEGARA ATAU ORGANISASISUATU NEGARA ATAU ORGANISASI
MASYARAKAT LAINNYAMASYARAKAT LAINNYA

17. E. UTRECHTE. UTRECHT
HUKUM:HUKUM: HIMPUNAN PETUNJUK HIDUP -HIMPUNAN PETUNJUK HIDUP -
PERINTAH DAN LARANGAN - YGPERINTAH DAN LARANGAN - YG
MENGATUR TATA TERTIB DALAMMENGATUR TATA TERTIB DALAM
SESUATU MASYARAKAT, DANSESUATU MASYARAKAT, DAN
SEHARUSNYA DITAATI OLEH ANGGOTASEHARUSNYA DITAATI OLEH ANGGOTA
MASYARAKAT YBS., OLEH KARENAMASYARAKAT YBS., OLEH KARENA
PELANGGARAN PETUNJUK HIDUPPELANGGARAN PETUNJUK HIDUP
TERSEBUT DAPAT MENIMBULKANTERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN
TINDAKAN OLEH PEMERINTAH ATAUTINDAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU
PENGUASA MASYARAKAT ITUPENGUASA MASYARAKAT ITU

18. Demokrasi, Hukum Dan ProdukDemokrasi, Hukum Dan Produk
HukumHukum
A. Deskripsi Pranata hukum
B. Fungsi Pranata hukum
C. Pelembagaan Pranata hukum
D. Kehidupan berKonstitusi
E. Hakikat hukum perundang-undangan

19. A. Deskripsi Pranata HukumA. Deskripsi Pranata Hukum
Bilamana timbul pranata hukum ?
Thomas Hobbes : Jika dua orang
membutuhkan hal yang sama, tetapi hanya
satu orang yang memperolehnya, maka
mereka akan saling bermusuhan, masing-
masing pihak akan mencoba mengganggu dan
menindas pihak lain untuk mencapai tujuan
demi kelangsungan hidupnya (Johnson, 1966)
Hidup bersama tanpa aturan dpt menjadi
bumerang yg memusnahkan kelangsungan hidup
manusia, shg mulai dikenalah pranata hukum

20. APA Pengertian hukum? ingat Teori GAJAH
Hukum adl seperangkat aturan, yg mengatur
tingkah laku manusia (social order), dibuat oleh
pejabat yg berwenang yg disertai sanksi
Pranata sosial adl suatu sistem norma utk
mencapai suatu tujuan atau kegiatan yg oleh
masya dipandang penting (Horton & Hunt, 1987).
So, pranata hukum aadl suatu tatanan/pedoman
perilaku kehidupan hukum utk mewujudkan
ketertiban masyarakat (social order).

21. B. Fungsi Pranata Hukum
Menjalankan Fungsi integrasi (integration)
- dg cara mempertahankan keterpaduan antara
komponen yg beda pendapat/konflik utk
mendorong terbentuknya solidaritas sosial
Teori sibenertika Talcott Parson :
sistem sosial merupakan suatu sinergi
antara berbagai sub sistem sosial
(ekonomi, politik, hukum & budaya)
yang saling interdependensi

22. Merujuk teori sibernetika, maka :
1.Mempelajari pranata hukum harus dilihat
dalam konteks hubungan dg semua sub
sistem yg ada;
2.Pranata hukum merupakan institusi sosial yg
tdk mungkin otonom, independen dan steril
dari pengaruh sub sistem di luar hukum;
3.Otonomi hukum akan sangat berkurang
terutama saat berhadapn dg sub sistem politik
Hukum itu produk politik,
tapi, aturan main politik itu
hukum adlh kristalisasi kompromi politik yg berkuasa

23. Social statis: hub politik & hukumSocial statis: hub politik & hukum
Ciri-ciri demokratis:
- Peran serta publik;
- dominasi parlemen;
- kebebasan pers.
Pengaruh konfigurasi politik thp karakter
produk hukum (Disertasi Moh. Mahfud MD)
Konfigurasi politik  Karakter produk hukum
- Demokratis  Responsif/otonom
- Non demokratis/otoriter  Konservatif, represif
Ciri-ciri hukum responsif
- Hukum memenuhi kebutuhan
masyarakat;
- Proses pembuatan partisipatif
- Fungsi hukum sbg instrumen
pelaksana kehendak rakyat
- Interpretasi hukum dilakukan
oleh yudikatif.

24. C. Pelembagaan Pranata Hukum
1. Legislatif (MPR-DPR), pembuat produk hukum
2. Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana
perUU yg dibantu oleh Kepolisian (POLRI) selaku
institusi yg berwenang melakukan penyidikan;
JAKSA yg melakukan penuntutan
3. Yudikatif (MA-MK) sbglembaga penegak keadilan
Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi
(PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia
mengadili perkara yg kasuistik;
sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili
perkara peraturan PerUU
4. Lawyer, pihak yg mewakili klien utk berperkara di
pengadilan, dsb

25. Mahkamah Konstitusi (MK) sbg pengawal Konstitusi
(The Guardian of Constitution), Pasal 24C UUD NRI 1945
(1)Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan
atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)

26. D. Kehidupan berKonstitusi
Hierarki tata urutan perUU sbb:
(1) UUD NRI Th 1945;
(2) UU/PERPPU;
(3) Peraturan Pemerintah (PP);
(4) Peraturan Presiden (PerPres)
(5) Peraturan Daerah (Provinsi,
Kabupaten/Kota & Desa
Neg Indonesia adlh Neg Demokrasi & Nomokrasi
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi, “Negara
Indonesia adalah negara hukum”
Konsekuensinya ada Supremasi Hukum; hukum
sbg panglima dlm perikehidupan bernegara

27. Perkembangan Konstitusi Indonesia
1.Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- Masa berlaku 18/8/1945 - 27/12/1949 & 5/7/1959 –
19/10/1999
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949
- Masa berlaku 27/1949 – 17/8/1950
3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)1950
- Masa berlaku 17/8/1950 - 5/7/1959
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945),
Konstitusi mrpk hukum dasar yang dijadikan
pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara

28. E. Hakikat hukum perundang-undangan
1.Mrpkn produk kekuasaan tertinggi dari negara
2.Nilai sosial yang diatur mengutamakan golongan
tetentu yang dominan (hasil proses demokrasi)
3.Mrpkn produk proses politik yang sarat dengan
kepentingan politik
4.Merupakan seperangkat pesan (massage) kepada
publik  A law or legal system is a system of
communication (Anttony Allot, 1980)
5.Baru merupakan seperangkat rencana (hukum)
yang belum tentu dapat menjelma menjadi hukum
yang nyata.

29. Dasar Keberlakuan Undang-Undang
1.Kekuatan berlaku yuridis (juridische geltung)
- Jika prosedure pembuatannya sah dan dibuat
institusi yg berwenang.
2. Kekuatan berlaku sosiologis (soziologische geltung)
a. Jika dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa
(teori kekuasaan)
b. Jika diterima dan diakui oleh warga masyarakat.
(teori pengakuan)
3. Kekuatan berlaku filosofis (filosofische geltung)
- Jika sesuai dengan cita hukum tertinggi
(rechtsidee) sbg nilai positif yang tertinggi.
Ketiga dasar keberlakuan tsb bersifat kumulatif.