Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Assalamualaikum Wr.Wb 
ANGGARAN 
NEGARA 
KELOMPOK 3 
1. Maya Rosida 
2. M. Ibnu Sauqi 
3. Ulwiyatu Riv’ah 
4. Ariyanto 
5....
PEMBAHASAN 
1) Pengertian dan Lingkungan Anggaran 
2) Klasifikasi Anggaran 
3) Prinsip Prinsip Penyusunan Anggaran 
4) Ran...
Pengertian Dan Lingkungan Anggaran 
1. Pengertiaan anggaran 
A budget, in the general sense of ter, is a financial plan fo...
b. Lingkungan Anggaran 
Sistem anggaran negara menurut sugijanto et al (1995), terdiri dari unsur unsur: 
unsur pertama 
k...
Menurut UU. No. 25 tahun 2004 tentang perencanaan 
pembangunan Nasional, antara lain di sebutkan: 
pembangunan nasional ad...
3. Rencana pembangunan tahunan nasional atau disebut rencana kerja 
pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional u...
UUD 1995 merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam 
waktu relatif singkat (1999-2002) telah mengalam...
Sesuai UU. No. 17/2003, lingkungann yang 
berhubungan dengan APBN (Pasal 13,14 dan 15 adalah: 
1. Pemerintah pusat meliput...
Ada tiga tahap dalam rangka penyusunan RUU 
APBN sampai dengan pengesahan UU APBN 
sebagai berikut: 
1. Pemerintah pusat m...
Klasifikasi Anggaran 
• Pembagian anggaran yhang utama sebelum adanya undang-undang baru 
(UU NO. 17/2003) adalah berdasar...
Berdasarkan UU APBN yang disyahkan legislatif, pembagiannya 
adalah: 
a) Anggaran pendapatan, berdasarkan atas objek 
(jen...
Ketentuan tentang anggaran ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 
20/2004 tentang rencana kerja pemerintah dan PP NO 21/ 
2...
Perkiraan akuntansi untuk neraca, LRA dan LAK 
1. ASET 
11 Aset Lancar 
12 Investasi Jangka Panjang 
13 Aset Tetap 
14 Dan...
Prinsip- Prinsip Penyusunan Anggaran 
a. Keterbukaan 
b. Perioditas 
c. Pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan ...
Ancangan penyusunan anggaran 
1. Lines-itemBudgeting atau Pendekatan Tradisional, penyusunan 
anggaran jenis ini berdasark...
Siklus/ Daur Anggaran 
Dalam UU. No.17/2003 ditetapkan, bahwa APBN merupakan wujud 
pengelolaan keuangan negara yang ditet...
Lanjutan . . . 
Dasar Anggaran Pemerintah R.I dikelompokan dalam 5 tahap : 
1. Penyusunan dan pengajuan RUU-APBN oleh peme...
Tahap-I 
Tahun Anggaran meliputi masa satu Tahun mulai tanggal 1 januari s.d 31 
Desember (UU.No 1/2004 pasal 11). 
Penyus...
B. Penyusunan rancangan undang-undang tentan APBN : 
1. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, mentri/pimpinan lembaga se...
Tahap-II 
Pembahasan, Persetujuan RUU-APBN, dan penetapan UU-APBN oleh DPR 
1. Pemerintah Pusat Mengajukan Rancanga Undang...
Tahap-III 
1. Setelah APBN ditetapkan dalam Undang-Undang, pelaksanaanya ditunagkan dalam 
keputusan Presiden (kepres). 
2...
Tahap-IV 
Laporan keuangan, sebagai pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (UU.No 1/...
Tahap-V 
Sesuai Undang-Undang No.17/2003 pasal 30 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN disebutkan. Presiden 
menya...
Dalam Undang-Undang No. 17/2003 pasal 36 tentang Ketentuan 
Peralihan, disebutkan : 
1. Ketentuan mengenai pengakuan dan p...
Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 1/2004 pasal 70 Ketentuan Peralihan, 
desebutkan : 
1. Jabatan Fungsional bendahara s...
akuntansi sektor publik
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

akuntansi sektor publik

778 views

Published on

tugas presentasi kelompok 2

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

akuntansi sektor publik

  1. 1. Assalamualaikum Wr.Wb ANGGARAN NEGARA KELOMPOK 3 1. Maya Rosida 2. M. Ibnu Sauqi 3. Ulwiyatu Riv’ah 4. Ariyanto 5. Amru Rizal
  2. 2. PEMBAHASAN 1) Pengertian dan Lingkungan Anggaran 2) Klasifikasi Anggaran 3) Prinsip Prinsip Penyusunan Anggaran 4) Rancangan Penyusunan Anggaran 5) Siklus/ Daur Anggaran Anggaran Negara
  3. 3. Pengertian Dan Lingkungan Anggaran 1. Pengertiaan anggaran A budget, in the general sense of ter, is a financial plan for specific period time. A goverment budget therefore, is a statement of proposed expenditur and expeted revenues for coming period, together with data of actual expenditur and revenues for current and past periode Dari definisi diatas, dapat diartikan bahwa anggaran negara meliputi:  rencana pengeluaran/ belanja  Rencana penerimaan/ pembiayaan belanja  Mencangkup jangka waktu tertentu Sehingga pengertian anggaran atw APBN menurut UU No. 17/2003 adalah rencana tahunan pemerintah negara yang di setujui oleh DPR , dan anggaran pendapatan dan belanja daerah , selanjutnya di sebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah ysng di detujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah
  4. 4. b. Lingkungan Anggaran Sistem anggaran negara menurut sugijanto et al (1995), terdiri dari unsur unsur: unsur pertama kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak, sesuai dengan tujuan bangsa unsur kedua sistem pemerintahan negara yang erat berkaitan dengan anggaran negara: 1. majelis permusyawaratan rakyat (MPR) 2. dewan perwakilan rakyat (DPR) 3. Presikden 4. kabinet/ menteri negara 5. badan pemeriksa keuangan (BPK) Unsur ketiga sistem administrasi negara yang sangat erat kaitannya dengan sistem pemerintahan 1. MPR - menentukan GBHN 2. Presideen/mandataris presiden - menyusun PELITA dan RABN tahunan 3. DPR - Terima RAPBN, menentukan UU-APBN 4. BPK - memeriksa pelaksanaan APBN oleh pemerintah
  5. 5. Menurut UU. No. 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan Nasional, antara lain di sebutkan: pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengan dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.  Hasil perencanaan pembangunan dan hasilnya: 1. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun 2. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun a. RPJM kementrian atau lembaga selanjutnya disebut rencana strategis kementrian adalah dokumen perencanaan kementrian untuk periode 5 tahun b. RPJM satuan kerja perangkat daerah (restra SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 tahun
  6. 6. 3. Rencana pembangunan tahunan nasional atau disebut rencana kerja pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun : a. Rencana pembangunan tahunan kementrian/ lembaga ( Renja KL) b. Rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) c. Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah (renja- SKPD) 4. Mentri menyiapkan rancangan RPJP Nasional dan kepala pabbeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah 5. Rancangan RPJP Nasional dan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) 6. Musrembang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur unsur penyelenggaraan negara dengan mengikutsertakan masyarakat 7. Mentri menyelenggarakan musrembang jangka panjang nasional, dan kepala pabbeda menyelenggarakan musrembang jangka panjang daerah 8. Penyelenggaraan musrembang tersebut dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.
  7. 7. UUD 1995 merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002) telah mengalami 4 kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen UUD 1995 tsb telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan yaitu 1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN 2. Ditiadakan Gari-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional 3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam NKRI FUNGSI ANGGARAN adalah sebagai berikut 1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk periode yang akan datang 2. Alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah 3. Alat pengawas terhadap kemampuan pelaksanaan kebijakan pemerintah
  8. 8. Sesuai UU. No. 17/2003, lingkungann yang berhubungan dengan APBN (Pasal 13,14 dan 15 adalah: 1. Pemerintah pusat meliputi a. Presiden sebagai kepala pemerintahan yan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara b. Menteri keuangan, selaku mengelola fiskal dan pemegang fungsi bendahara umum negara (BUN). c. Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang kementrian negara/ lembaga 2. DPR. 3. BPK.
  9. 9. Ada tiga tahap dalam rangka penyusunan RUU APBN sampai dengan pengesahan UU APBN sebagai berikut: 1. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR, kemudian melakukan pembahasan bersama dalam pembicaraan pendahuluan RABN tahun anggaran berikutnya, dan periotas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian negara/ lembaga dalam penyusunan usulan negara. 2. Dalam rangka penyususnan rancangan APBN, mentri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyusun rancangan kerja yang akan dicapainya, sampai ke DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan, dan hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada mentri keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN 3. Pemerintah mengajukan RUU APBN kepada DPR untuk dibahas, disyahkan dan ditetapkan sebagai UU APBN.
  10. 10. Klasifikasi Anggaran • Pembagian anggaran yhang utama sebelum adanya undang-undang baru (UU NO. 17/2003) adalah berdasarkan: 1. Objek, menurut jenis penerimaan dan pengeluaran. 2. ORGANISASI, terbagi Departemen/ Lembaga, unit organisasi 3. FUNGSI, Seperti pengairan, perhubungan, pendidikan , dan sebagainya, terbagi dalam sektor, sub sektor. 4. SIFAT/ KARAKTER, seperti pengeluaran operasional, belanja, modal, pembayaran utang, dan sebagainya 5. APBN, pendapatan rutin/ pembangunan dan belanja rutin/ pembangunan
  11. 11. Berdasarkan UU APBN yang disyahkan legislatif, pembagiannya adalah: a) Anggaran pendapatan, berdasarkan atas objek (jenis penerimaan) b) Anggaran belanja, berdasarkan fungsi (sektor dan sub sektor) UU-APBN yang disahkan Legislatif, dipertanggungjawabkan oleh : a. Presiden kepada DPR, berdasarkan fungsi b. Mentri kepada Presiden berdasarkan obyek (mata Anggaran)
  12. 12. Ketentuan tentang anggaran ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 20/2004 tentang rencana kerja pemerintah dan PP NO 21/ 2004 tentang rencana kerja dan anggaran kementrian negara/ lembaga 1. Klasifikasi berdasarkan organisasi 2. Klasifikasi berdasarkan fungsi 3. Klasifikasi berdasarkan jenis belanja 4. Klasifikasi berdasarkan program dan kegiatan 5. Klasifikasi berdasarkan pos-pos neraca 6. Klasifikasi berdarkan arus kas
  13. 13. Perkiraan akuntansi untuk neraca, LRA dan LAK 1. ASET 11 Aset Lancar 12 Investasi Jangka Panjang 13 Aset Tetap 14 Dana Cadangan 15 Aset Lain-lain 2. KEWAJIBAN 21 kewajiban jangka pendek 22 kewajiban jangka panjang 3. EKUITAS 31 Ekuitas Dana Lancar 32 Ekuitas Dana Investasi 33 Ekuitas Dana Cadangan 4. PENDAPATAN DANA DAN HIBAH 41 Penerimaan Perpajakan 42 Penerimaan Bukan Pajak 43 Penerimaan Hibah 5. BELANJA NEGARA 51 Belanja Pegawai 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal 54 Belanja Pembayaran Bunga 55 Belanja Subsidi 56 Belanja Hibah 57 Belanja Bantuan Sosial 58 Belanja Dan Lain-lain 6. BELANJA UNTUK DAERAH 61 Belanja Dana Perimbangan 62 Belanja Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian 7. PEMBIAYAAN 71 Penerimaan Pembiayaan 72 Pengeluaran Pembiayaan 8. NON ANGGARAN (untuk LAK) 81 Penerimaan Non Anggaran 82 Pengeluaran Non Anggaran
  14. 14. Prinsip- Prinsip Penyusunan Anggaran a. Keterbukaan b. Perioditas c. Pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan d. Fleksibilitas e. Prealabel f. Kecermatan g. Kelengkapan dan universalitas h. Komprehensif i. Terinci
  15. 15. Ancangan penyusunan anggaran 1. Lines-itemBudgeting atau Pendekatan Tradisional, penyusunan anggaran jenis ini berdasarkan Pos/item untuk setiap jenis pengeluaran dan penerimaan. 2. Program Budgeting , penyusuna anggaran berdasarkan program tugas pekerjaan, untuk efektivitasnya. 3. PerformanceBudgeting, tekanan pada pengukuran hasil pekerjaan/kinerja, untuk efesiensiny, dari pada jumlah pengeluarannya. 4. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS), PPBS dan Zero Budgeying menghubungkan 3 unsur : a. Perencanaan hasil-hasil yang diinginkan b. Pemograman kegiatan fisik untuk mencapai hasil yang diinginkan c. Penganggaran atau alokasi dana yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dituju d. Zero Base Budgeting
  16. 16. Siklus/ Daur Anggaran Dalam UU. No.17/2003 ditetapkan, bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan neagara terdiri penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sedangakan belanja negara digunakan untuk keperluan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan negara pemerintah pusat dan daerah, uang diperinci menurut obligasi, fungsi, dan jenis belanja. Pembiayaan diterima dari surplus tahun lalu dan dana cadangan, serta dugunakan untuk membayar defisit anggaran tahun lalu, membayar hutang dan pembentukan dana cadangan.
  17. 17. Lanjutan . . . Dasar Anggaran Pemerintah R.I dikelompokan dalam 5 tahap : 1. Penyusunan dan pengajuan RUU-APBN oleh pemerintah kepada DPR 2. Pembahasan dan pengesahan RUU-APBN dan penetapan RUU-APBN oleh DPR 3. Pelaksaan anggran akuntansi dan pelaporan keuangan negara oleh pemerintah 4. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan laporan keuangan oleh BPK 5. Pembahasan dan persetujuan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan penetapan UU-laporan Pertanggungjawaban APBN oleh DPR
  18. 18. Tahap-I Tahun Anggaran meliputi masa satu Tahun mulai tanggal 1 januari s.d 31 Desember (UU.No 1/2004 pasal 11). Penyusunan dan pengajuan RUU-APBN oleh pemerintah kepada DPR (UU No. 17/2003) A. Pembahasan Kebijakan umum dan prioritas anggaran  Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan,  Dibahas bersama DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya  Membahas bersama dengan DPR mengenai kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian/ lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.
  19. 19. B. Penyusunan rancangan undang-undang tentan APBN : 1. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, mentri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementrian negara/lembaga tahun berikutnya, yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun 2. Rencana kerja dan anggaran dimaksud disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN 3. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggran disampaikan kepada Mentri keuangan sebagai bahan penyusunan UU APBN tahun berikutnya 4. Pembahasan oleh Mentri Keuangan, Gubernur Bank Central, Mentri Tingkat Dewan Moneter, kemudian disiapkan Nota Keuangan oleh Mentri Keuangan yang berisi antara lain : a. Kebijakan fiskal dan moneter b. Perkembangan harga-harga, gaji dan upah c. Taksiran penerimaan dan pengeluaran negara untuk tahun mendatang d. Jumlah uang yang beredar e. Hubungan ekonomi dengan luar negri dan lalu lintas devisa f. Produksi dan ekonomi nasional yang diharapkan (pertanian, industri, tambang)
  20. 20. Tahap-II Pembahasan, Persetujuan RUU-APBN, dan penetapan UU-APBN oleh DPR 1. Pemerintah Pusat Mengajukan Rancanga Undang-Undang tentang APBN (RUU APBN) disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya 2. Pembahasan RUU APBN dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR 3. DPR dapat mengajukan usul mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN 4. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakn 5. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja 6. Apabila DPR tidak menyetujui RUU-APBN tersebut, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBN tahun sebelumnya.
  21. 21. Tahap-III 1. Setelah APBN ditetapkan dalam Undang-Undang, pelaksanaanya ditunagkan dalam keputusan Presiden (kepres). 2. Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan progronis untuk 6 bulan berikutnya selambat-lambatnya akhir bulan Juli disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. 3. Penyesuaian dan/atau perubahan APBN dilakukan apabila terjdai : a. Perkembangan Ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN b. Perubahan Pokok-Pokok kebijakan Fiskal c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. 4. Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 5. Pemerintah Pusat mengfajukan rancangan Undang-Undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkanj perubahan pada angka 3 dimaksud untuk mendapatkan persetujuan dari DPR.
  22. 22. Tahap-IV Laporan keuangan, sebagai pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (UU.No 1/2004 pasal 55) 1. Mentri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 2. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tersebut : a. Mentri/Pimpinan Lembaga Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementrian negara/lembaga masing- masing. b. Laporan keuangan dimaksud huruf a) disampaikan kepada Mentri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggran berakhir. c. Mentri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat . d. Mentri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. 3. Laporan Keuangan dimaksud disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 4. Mentri/pimpinan Lembaga salaku Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakansesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 5. Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan diterima oleh BPK, dan bila belum selesai dianggap BPK menyetujui bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengawasan intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (UU.No. 17/2003 pasal 30 & 31)
  23. 23. Tahap-V Sesuai Undang-Undang No.17/2003 pasal 30 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN disebutkan. Presiden menyampaiakan rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambatnya-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan Realisasi APBN (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangasn perusahaan negara dan badan lainnya.
  24. 24. Dalam Undang-Undang No. 17/2003 pasal 36 tentang Ketentuan Peralihan, disebutkan : 1. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja nerbasis akrual dalam undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5tahun. Selama pengukuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. 2. Batas waktu penyampaian laporann keuangan oleh pemrintah pusat/pemerintah daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah/ pemerintah daerah oleh badan pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 31 undang-undang ini, berlaku mulai APBN/APBD tahun 2006
  25. 25. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 1/2004 pasal 70 Ketentuan Peralihan, desebutkan : 1. Jabatan Fungsional bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibentuk selambat-lambatnya 1 tahun sejak undang-undang No. 1/2004 diundangkan. 2. Ketentuan mengenal pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud, dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. 3. Penyimpana uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006. 4. Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang telah ditentukan (oleh Gubernur/Bupati/Walikota), dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-selambatnya pada tahun 2006.

×