struktur dan penyusunan APBN

1. STRUKTUR DAN
PENYUSUNAN APBN,
SERTA PENGERTIAN
POS-POS APBN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

2. KAITAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN

3. RUANG LINGKUP PERENCANAAN
NASIONAL DAERAH
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJP
Nasional)
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP Daerah)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM Nasional)
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM
Daerah)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Rencana Strategis
Kementerian/ Lembaga
(Renstra-KL)
Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD)
Rencana Kerja Kementerian/
Lembaga (Renja-KL)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

4. LINGKUP PERENCANAAN – TINGKAT NASIONAL
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- Dokumen perencanaan nasional utk periode 20 tahun
- Merupakan penjabaran dari tujuan
bernegara/nasional
- Ditetapkan dengan Undang-undang
RPJP
Nasional
Rencana Kerja Pemerintah
- Dokumen perencanaan pemrnth pusat utk periode 1
tahun
- Merupakan penjabaran dari RPJM Nasional
- Menjadi pedoman penyusunan RAPBN
- Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
RKP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- Dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 tahun
- Merupakan penjabaran visi, misi, program presiden
terpilih
- Mengacu pada RPJP nasional
- Ditetapkan dengan Peraturan Presiden
RPJM
Nasional
(UU 25/2004 Pasal 4)

5. Dokumen Perencanaan & Penganggaran K/L
• Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga (Renstra-KL) adalah
dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5
(lima) tahun.
 Rencana Kerja Kementrian Negara/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen
perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
 Rencana Kerja dan Anggaran Kemiterian Negara/Lembaga (RKA-KL) adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan
suatu K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan
Rencana Strategis K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

6. SIKLUS APBN
1 Siklus APBN meliputi proses selama 2 tahun dan 6 bulan:
1 tahun (T-1) : Perencanaan & Penganggaran
1 tahun (T) : Pelaksanaan Anggaran
6 bulan (T+1) : (1) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Jan - Maret); (2) Pemeriksaan oleh BPK (April – Mei);
(3) Penyusunan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan Penyampaiannya ke DPR (Juni);

7. PROSES PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN
PENETAPAN PENGANGGARAN

8. JANUARI – APRIL
Rensta
KL
SEPTEMBER - DESEMBER
PERPES TENTANG
RINCIAN APBN
(ALOKASI ANGGARAN)
MEI – AGUSTUS
Pembahasan
Pokok-pokok
Kebijakan
Fiskal & RKP
Pembahasan
RKA-KL
PEMBAHASAN
RAPBN/RUU
APBN
PENGESAHAN
DPR
PRESIDEN
/KABINET
KEMENTRIAN
PEREN-
CANAAN
Kementrian
Keuangan
Kement.
Negara/
Lembaga
(6)
(8)
(9) (10)
((4)
(12)
(13)
Rancangan
Renja KL
SEB PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAN PAGU
INDIKATIF
(2)
(15)
(14)
(11)
(5)
PENELAAHAN
KELAYAKAN
ANGGARAN
THD SASARAN
KINERJA DAN
KONSISTENSI
DENGAN RKP
RANCANGAN
PEPRES TTG
RINCIAN
APBN
UU APBN
NOTA
KEUANGAN,
RAPBN/RUU
APBN
SE PAGU
ANGGARAN
KONSEP
DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
(DIPA)
RKA-KL
(termasuk
insiatif baru)
PROSES PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBN
(7)
ARAH KEBIJAKAN
DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN
NASIONAL
(1)
(3)
Evaluasi
Baseline dan
penyusunan
inisiatif baru
PROSES PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBN

9. FISCAL RULES & MANDATORY SPENDING

10. DASAR HUKUM
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN
Pasal 13 UU 17/2003
1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan
kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat selambat- lambatnya pertengahan bulan Mei tahun
berjalan.
2) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas
kerangkaekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan
oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN
tahun anggaran berikutnya.
3) Berdasarkan kerangkaekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal,
Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan
umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap
kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

11. Pasal 14 UU 17/2003
1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku
pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun
berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan
prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang
disusun.
4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.
5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri
Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN
tahun berikutnya.
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DASAR HUKUM
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN

12. Pasal 15 UU 17/2003
1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota
keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada
bulan Agustus tahun sebelumnya.
2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-
undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.
3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah
penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-
undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun
anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja.
6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran
setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya
DASAR HUKUM
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN
Catatan: Berdasarkan hasil judicial reviu (2013), Mahkamah Konstitusi menyatakan
bahwa frasa “Kegiatan dan Jenis Belanja” pada pasal 15 ayat (5) UU 17/2003 tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi pasal 15 ayat (5) UU 17/2003
selengkapnya menjadi: “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit
organisasi, fungsi, dan program”

13. Proses Penyusunan Pagu Indikatif
Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada
Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L.

14. Proses Penyusunan Pagu Anggaran
Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada
Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.

15. Proses Penyusunan Alokasi Anggaran
Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada
Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan
dalam kesimpulan rapat kerja pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat.

16. PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
Reformasi di bidang penganggaran menerapkan 3 pendekatan
dalam penyusunan anggaran sbb:
a. Penganggaran Terpadu (Unified Budget)
b. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term
Expenditure Framework)
c. Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based
Budgeting)
16

17. 1. PENGANGGARAN TERPADU (UNIFIED BUDGET)
1. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan
tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis
belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang
didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
2. Untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang
berulang (recurrent) dipertimbangkan secara simultan.
Dualisme perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran
pembangunan di masa lampau menimbulkan peluang duplikasi,
penumpukan, dan penyimpangan anggaran.
3. Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara
terintegrasi / terpadu dalam rangka mencapai sasaran prioritas
nasional dan target prestasi kerja kementerian/lembaga yang
dapat memuaskan masyarakat
17

18. Apa yang dipadukan?
Lanjutan…
► Keterpaduan pengelola kegiatan
► Keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan
► Keterpaduan antar program/ kegiatan sesuai
fungsi dari suatu kementerian
► Keterpaduan program / kegiatan antar
kementerian negara/lembaga
► Keterpaduan program/kegiatan baik antar
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

19. 2. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
(PERFORMANCE BASED BUDGETING)
INSTRUMEN
Penganggaran Berbasis
Kinerja memerlukan:
1. Indikator Kinerja
2. Standar Biaya
3. Evaluasi Kinerja
19
DEFINISI
 penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran hasil yang
diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan
keluaran tersebut.
 proses penganggaran yang dapat menjelaskan hubungan antara
proyeksi biaya yang dibutuhkan dengan ekspektasi hasil yang akan
dicapai oleh pengeluaran pemerintah.
Besarnya
Jumlah
Alokasi
Sumber Daya
Hasil yang
dicapai dari
penggunaan
sumber daya
Perubahan
Fokus

20. Prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja
money follow function & programme
• prinsip alokasi anggaran program dan
kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit
kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi
output and outcome oriented
• prinsip alokasi anggaran berorientasi pada
kinerja
let the manager manages
• prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran
dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas
20

21. 3. PENDEKATAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA
MENENGAH (KPJM)
Medium Term Expenditure Framework (MTEF)
 adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan
kebijakan dengan pengambilan
keputusan yang menimbulkan
implikasi anggaran dalam jangka
waktu lebih dari satu tahun
anggaran.
… adalah proses penyusunan
anggaran yang memproyeksikan apa
yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam kurun waktu tertentu dan
berapa besar sumber daya yang
dibutuhkan untuk menghasilkan
proyeksi output tersebut, dalam
kondisi keterbatasan sumber daya
(budget constraint) tertentu...
 digunakan untuk mencapai
disiplin fiskal secara
berkesinambungan.
PENGERTIAN
Rencana Pembangunan terkadang tidak
menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan
ketersediaan sumber daya dalam kerangka
ekonomi yang relatif lebih makro
Keterkaitan antara proses perencanaan-
penganggaran dan implementasi kebijakan yang
tidak jelas
Perencanaan penganggaran tidak secara eksplisit
menggambarkan hasil kebijakan/kinerja apa yang
ingin dicapai, dalam kondisi keterbatasan sumber
daya (resource constraint), lebih terkonsentrasi
pada kontrol biaya input
Penyusunan anggaran terkadang hanya berbasis
pada incremental (hanya dengan persentase
pertumbuhan dari tahun lalu)
Program/Kegiatan yang dibiayai anggaran terus
berlangsung dari tahun ke tahun, pada saat yang
sama, sumber daya semakin terbatas sehingga
program/kegiatan prioritas menjadi under funded
MENGAPA PERLU KPJM ?

22. Kaitan KPJM & Prakiraan Maju
2023
2022
2021
2020
Saat
kebijakan
diputuskan
(R)APBN Prakiraan Maju
Dampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun:
KPJM
Prakiraan Maju