Dokumen tersebut membahas tiga undang-undang terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut mengatur penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah, serta p

1. PAKET UNDANG-UNDANG
1. UU NO. 17 TAHUN 2003 TTG KEUANGAN
NEGARA
2. UU NO. 1 TAHUN 2004 TTG
PERBENDAHARAAN NEGARA
3. UU NO. 15 TAHUN 2004 TTG PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN DAN TANGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA
by
m.sutarsa

3. UU No. 17 / 2003
TENTANG KEUANGAN NEGARA
 Pengertian Keuangan Negara
 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara
 Penyusunan dan Penetapan APBN / APBD
 Pelaksanaan APBN dan APBD
 Perttanggungjawaban atas Pelaksanaan
APBN/APBD
 Pidana, Saknsi Administratif dan ganti
Rugi

4. Pengertian-Pengertian
 Keuangan Negara
Adalah semua hak dan kewajiban negara yg dpt dinilai uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun barang yg dpt dijadikan sbg milik
negara berhubung dg pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
 APBN
Adalah rencana keuangan tahunan pemeintahan negara yg disetujui oleh
DPR
 APBD
Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yg disetujui oleh
DPRD
 Penerimaan Negara
Adalah uang yg masuk ke rekening kas negara
 Pengeluaran Negara
Adalah uang yg keluar dari kas negara
 Pendapatan Negara
Adalah hak pemerintah pusat yg diakui sbg penambah nilai kekayaan
bersih
 Belanja Negara
Adalah kewajiban pemerintah pusat yg diakui sbg pengurang nilai
kekayaan bersih

5. Keuangan Negara
 Hak Negara
 Kewajiban Negara
 Penerimaan Negara
 Pengeluaran Negara
 Penerimaan Daerah
 Pengeluaran Daerah
 Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yg dikelola sendiri
atau oleh pihak lain
 Kekayaan Pihak Lain yg dikuasai negara
 Kekayaan Pihak lain yg diperoleh dg menggunakan
fasilitas negara

6. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 Presiden, selaku Kepala Pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintahan.
 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara
a. Dikuasakan kepada :
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga
b. Diserahkan kepada :
Gubernur/Bupati/Walikota
( UU No.17/2003 Psl 6 ayat 1 dan 2 )

7. Comptabel beheeradministratief beheer
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
PERINTAH
PEMBAYARAN
PENGUJIAN
PENCAIRAN
DANA
Pemisahan
Kewenangan
Menteri Teknis Menteri Keuangan

8. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI KEUANGAN
DAN MENTERI TEKNIS
Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam
bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief
Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I.
Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada
hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO)
untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.

9. UU No. 17 tahun 2003
Presiden
Men.Keu Men.Teknis Gub/Bpt/
Ka. Lbg W.kota
KPPN KPA KPA SKPD

10. Men.keu Men/k.l. Gub/bpt/w.k.
Presiden
kppn
KPA
KPA
PPK
B.O.
PPSPM
KPA
Pihak.III
Pjbt/Panitia
Pengadaan
B.Penerima
Bendahara

11. Kewenangan Menteri Keuangan
 Selaku Pengelola Fiskal dan Wk. Pemerintah dalam hal kepemilikan
kekayaan Negara yg dipisahkan, dg tugas :
1. menyusun kebij. fiskal ekonomi makro
2. menyusun ranc. APBN
3. mengesahkan dok. Pelaks. Angg.
4. perjanjian int. di bid. Moneter
5. pemungutan pendptn negara sesuai UU.
6. melaks. Fungsi kebendaharaan umum.
7. menyusun laporan Keuangan
( sbg. pertanggungjawaban pelaksanaan APBN).
8. tugas lainnya di bid pengelolaan fiskal
( UUNo. 17/2003 Bab II Psl 8 )

12. Pendelegasian Kewenangan BUN
 Selaku Bendahara Umum Negara
( BUN ), pelaksanaan anggaran di
daerah dikuasakan kepada :
KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum
Negara ( Kuasa BUN ), sesuai dengan
batas kewenangannya.
( UU No.1/2004 Psl.7 ayat 2 g – Psl 8 ayat 1 )

13. Kewenangan Menteri Teknis / Ketua
Lembaga
 Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
kementrian negara / lembaga yg dipimpinnya ( COO ),dg
tugas :
1. menyusun ranc. Angg.kementrian negara/lembaga.
2. menyusun dok. Pelaks. Angg.
3. melaks.angg.kemetrian negara/lembaga.
4. melaks. Pemungutan PNBP dan menyetorkan ke Kas
Negara.
5. mengelola utang dan piutang neg. di lingk. Kementrian
negara/lembaga.
6. mengelola BMN.
7. menyusun dan menyampaikan lap.keu.
8. hal-hal lain yg menjadi tgg. jwbnya
( UU No.17 / 2004 psl. 9 )

14. Penyusunan dan Penetapan
APBN
 APBN ditetapkan tiap tahun dg UU
 APBN meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja
dan pembiayaan
 Pendapatan negara :
1. penerimaan pajak
2. penerimaan bukan pajak (PNBP)
3. Hibah
 Belanja Negara :
1. belanja pem.pusat
2. pelaksanaan perimbangan keu pem.pusat dan daerah
3. dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

15. Sistem Penganggaran sebelum UU No.17/2003
Line Item Budgeting System
Penerimaan Pengeluaran
Rutin Pembangunan Rutin Pembangunan
migas hutang LN jenis sektor
Non migas belanja

16. Penyusunan APBN menurut
UU 17/2003
 Diawali dengan RPJM 5 tahun
 RPJM dijabarkan ke dalam RKP 1 tahun
 RPJM didistribusikan ke dalam Renstra- K/L 5 tahun
 Renstra – K/L dijabarkan ke dalam Renja-K/L tahun
 RKP dan Renja-K/L dirumuskan ke dalam RKA-K/L
1 tahun

17. SAPSK
Penyusunan
Dokumen
Anggaran
RKAKL
PemerintahDPR
Kementerian
Teknis
Depkeu
(DJAPK)
RKAP/
RAPBN
RKP
Panitia
Anggaran
Penyusunan
RKAKL Pembahasan
RKAKL
Penyusunan
RAPBN
Januari November
RKAKL
RUU
APBN
UU
APBN
PERRES
RINCIAN
APBN
Pembahasan
RUU-APBN
Komisi
Sektora
l
Oktober

18. APBN
RENCANA
STRATEGIS
KEMENTERIAN /
LEMBAGA
(REN-STRA K/L)
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
(RPJMN)
RENCANA
KERJA
KEMENTERIAN /
LEMBAGA
(REN-JA K/L)
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
(RKP)
RENCANA
KERJA DAN
ANGGARAN
LEMENTERIAN /
LEMBAGA
(RKA-K/L)
Medium Term fiscal Framework (MTFF)
KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH
(KFJM)
APBN
BELANJA K/L
Medium Term
Expenditure
Framework
(MTEF)
KERANGKA
PENGELUARAN
JANGKA
MENENGAH
(KPJM)
Menggunakan 3 Pendekatan Penyusunan
SINKRONISASI DALAM SISTEM PENGANGGARAN

19. Penganggaran Terpadu
( Unified Budget )
 Kepala Satuan Kerja / KPA, satu-satunya
penanggungjawab kegiatan atas anggaran
yg dikuasainya
 Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan
ke dalam satu jenis akun belanja,
meniadakan terjadinya duplikasi anggaran
dan kegiatan
 Adanya keterpaduan yang sinergis antara
pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan
pada masing-masing satker

20. Performance Budgeting System
 Merupakan sistem penganggaran yang
didasari atas rencana kinerja instansi
pemerintah yang telah mendapat
persetujuan
 Mempresentasikan gambaran aspek
keuangan dari seluruh kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Negara
sebagaimana diuraikan dalam Rencana
Kinerja, dalam rangka pencapaian visi
dan misi organisasi

21. Siklus KPJM
Medium Term Expenditure Framework
1. Setting Fiscal Target Allocation of Resources to Strategie 2.
Economic and Fiscal Framework Budget Policy Corporate Plan
Fiscal Update Statement Statement
Central Cabinet Minister

22. Medium Term Expenditure Framework
(Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah)
 Pernyataan Bank Dunia (World Bank )
1. Proses pengambilan keputusan penganggaran harus
menjadi lebih akuntabel, sesuai dengan hukum dan
kredibel.
2. Akuntabilitas politik seharusnya meningkat baik pada
level politisi, maupun pada level manajerial melalui
transparansi yang lebih besar.
3. Mendorong para politisi untuk mengedepankan prioritas-
prioritas sebagaimana dana yang disediakan/diinginkan.
4. Meningkatkan manajer tingkat sektoral untuk lebih
akuntabel dalam pencapaian skala prioritas.
5. Melakukan spesifikasi sumber daya yang lebih baik
dalam konteks MTEF

23. Penerapan Sistem
Penganggaran
SATUAN KERJA SEBAGAI
PENANGUNGJAWAB
PENCAPAIAN
KELUARAN/OUTPUT
KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
SATUAN KERJA MEMPUNYAI
KELUARAN YANG JELAS &
TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBEBANAN
ANGGARAN PADA
JENIS BELANJA YANG
SESUAI
PERHITUNGAN ANGGARAN
DIDASARKAN PADA STANDAR
BIAYA (BERISFAT UMUM DAN
BERSIFAT KHUSUS
RANGKAIAN TINDAKAN YG
DILAKSANAKAN SATUAN KERJA
SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA
UNTUK MENGHASILKAN
KELUARANAN YANG DITENTUKAN
KOMPONEN
POKOK

24. 1. SATUAN KERJA PUSAT ESELON I
2. SATUAN KERJA PUSAT ESELON II
3. SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL
ESELON II
4. SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL
ESELON III
5. SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD)
6. SATUAN KERJA NON VERTIKAL
TERTENTU (SNVT)
7. SATUAN KERJA SEMENTARA (SKS)
8. SATUAN KERJA KHUSUS (DILUAR
BAGIAN ANGGARAN K/L)

25. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ( APBN )
Ruang Lingkup APBN
1.Pendapatan Negara
a. Penerimaan pajak
b. Penerimaan bukan pajak
c. Penerimaan hibah ( DN, LN )
2. Belanja Negara
a. Belanja Pemerintah Pusat ( APBN )
b. Belanja Pemerintah Daerah
( Perimbangan Keuangan)
3. Pembiayaan
Pembiayaan yg digunakan utk menutup
defisit yg bersumber dari dana dalam/luar
negeri

26.  Pengurusan APBN
1. Pengurusan Umum ( Administratif Beheer )
dilaksanakan oleh Menteri teknis/Pimpinan
Lembaga
2. Pengurusan Khusus ( Comptable Beheer )
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan
 Cyclus APBN
1. Perencanaan Anggaran ( RUU-APBN )
2. Penetapan Anggaran ( UU-APBN )
3. Pelaksanaan Anggaran ( kementrian negara /
lembaga )
4. Pengawasan Anggaran ( pengawas fungsional )
5. Perhitungan Anggaran Negara, LKPP setelah
diperiksa BPK

27. Asas Umum
 UU-APBN, sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran negara
 Perda-APBD, sebagai dasar bagi pemerintah daerah
untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
dilarang melakukan tindakan yang dapat
membebankan APBN/APBD apabila anggaran
pengeluaran tersebut tidak tersedia dan/atau tidak
cukup tersedia
 Semua pengeluaran negara/daerah, yg sesuai dengan
prog. pemerintah pusat/daerah dibiayai dengan
APBN/APBD
 Anggaran yang digunakan utk kegiatan mendesak /
tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran
tersendiri, yg selanjutnya dilaksanakan dengan PP.
 Kelambatan pembayaran atas tagihan yg berkaitan dg

28.  Dilarang atas beban APBN :
1. Perayaan atau peringatan kementrian negara/
lembaga/pemerintah daerah
2. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata,
karangan bunga utk berbagai peristiwa
3. Pesta utk berbagai peristiwa dan pekan olah raga
kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah
4. Pengeluaran lain-lain utk kegiatan/keperluan yg
sejenis spti tsb di atas.
 Dibatasi atas beban APBN :
Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar,
pertemuan, loka karya, peresmian kantor/proyek dan
sejenisnya. Boleh dilakukan secara sederhana dan hal-
hal yg sangat penting.

29.  Pendapatan Negara
Adalah hak pemerintah pusat yg diakui sbg penambah nilai kekayaan bersih.
Pendapatan Negara terdiri atas :
1. penerimaan pajak
2. penerimaan bukan pajak
3. hibah
 Belanja Negara
Adalah kewajiban pemerintah pusat yg diakui sbg pengurang nilai kekayaan
bersih.
Belanja Negara dirinci menurut :
1. organiasi
2. fungsi
3. jenis belanja
 Pembiayaan
Adalah setiap penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yg
akan diterima kembali, baik pd tahun anggaran bersangkutan maupun pd
tahun anggaran berikutnya.

30.  Dilarang atas beban APBN :
1. Perayaan atau peringatan kementrian negara/
lembaga/pemerintah daerah
2. Pemberian ucapan selamat, hadiah/ tanda mata,
karangan bunga utk berbagai peristiwa
3. Pesta utk berbagai peristiwa dan pekan olah raga
kementrian negara /lembaga/ pemerintah daerah
4. Pengeluaran lain-lain utk kegiatan/keperluan yg
sejenis spti tsb di atas.
 Dibatasi atas beban APBN :
Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar,
pertemuan, loka karya, peresmian kantor/proyek dan
sejenisnya, boleh dilakukan secara sederhana dan
hal-hal yg sangat penting.

32. UU No. 1 Tahun 2004
1. UU Perbendaharaan Negara sebagai wujud
pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara
dilakukan secara terbuka dan bertangungjawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
3. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk
investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yg
ditetapkan dalam APBN/APBD

33. Pejabat Perbendaharaan
 Menteri / Pimp. Lbg selaku Pengguna Anggaran
/ Pengguna Barang
 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara
 Gubernur / Bupati / Walikota selaku Kepala
Pemerintahan Daerah
 Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah
adalah Bendahara Umum Daerah
 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
Pengguna Angaran / Penguna Barang Daerah

34. Pendelegasian Kewenangan PA
 Menyusun dok. Pelaks. Anggaran.
 Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
 Menetapkan pjbt. yg bertugas melakukan pemungutan pen. Negara.
 Menetapkan pjbt. Yg melakukan pengel. utang dan piutang.
 Melakukan tindakan yg mengakibatkan yg mengakibatkan pengel.
Bel. Negara.
 Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengujian dan perintah
pembayaran.
 Menggunakan BMN
 Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengelolaan BMN.
 Mengawasi pelaks. Anggaran.
 Menyusun dan menyampaikan lap. Keu.
( seluruhnya tersebut di atas di lingkungan kementrian
negara/lembaga yg dipimpinnya ).
( UU No. 1/2004 psl. 4 ayat 1 dan 2 )

35. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
 Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Dok.Pelaks. Anggaran setelah
APBN ditetapkan
 Dok.pelaks.anggaran disusun berdasarkan alokasi anggaran yg telah
ditetapkan oleh Presiden ( Perpres ttg Rincian APBN)
 RKA-BLU kementrian negara/lembaga merupakan bagian yg
dilampirkan dalam dok.pelaks.anggaran kementrian negara/lembaga
bersangkutan
 Dok.pelaks.anggaran disahkan oleh Men.Keu.
 Dok.pelaks.anggaran disampaikan kpd :
1. Menteri / Pimp. Lembaga
2. Kuasa BUN (KPPN)
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

36. DIPA
PemerintahDPR
Kementerian
Teknis
Depkeu
(DJPBN)
DIPA
Penyusunan
DIPA
Penelahaan
n DIPA
Pengesahan
DIPA
November December
DIPA
Penyusunan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
MENTERI
TEKNIS SATKER
KPPN
BEPEKA
Tahun
Pelaksanaan
anggaran

37. Prinsip Pelaksanaan Anggaran
 Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai
dg kebutuhan teknis yg dipersyaratkan
 Efektif, terarah dan terkendali sesuai
dengan rencana, program / kegiatan,
serta fungsi kementrian
negara/lembaga
 Mengutamakan produksi dalam negeri
 Setiap tagihan atas beban anggaran
negara dilakukan berdasarkan atas hak
dan bukti-bukti yg sah, sesuai ketentuan
yg berlaku

38. Pendelegasian Kewenangan PA
 Menyusun dok. Pelaks. Anggaran.
 Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Barang
 Menetapkan pjbt. yg bertugas melakukan pemungutan
pen. Negara.
 Menetapkan pjbt. Yg melakukan pengel. utang dan
piutang.
 Melakukan tindakan yg mengakibatkan yg mengakibatkan
pengel. Bel. Negara.
 Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengujian dan
perintah pembayaran.
 Menggunakan BMN
 Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengelolaan
BMN.
 Mengawasi pelaks. Anggaran.
 Menyusun dan menyampaikan lap. Keu.
( seluruhnya tersebut di atas di lingkungan kementrian
negara/lembaga yg dipimpinnya ).

39. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
 Setiap kementrian negara /lembaga wajib
mengintensifkan perolehan PNBP yang
menjadi tanggungjawabnya.
 PNBP harus disetorkan seluruhnya ke rek.
Kas Negara
 Setiap penerimaan kementrian negara /
lembaga tidak boleh digunakan langsung
utk membiayai pengeluaran

40. Penerimaan Negara Bukan Pajak
( PNBP )
 Adalah Penerimaan negara yg diperoleh selain dari sektor pajak atau
cukai
 Menurut sifatnya terdiri atas :
1. PNBP Umum
PNBP yg ada pada semua kementrian negara / lembaga
2. PNBP Fungsional
PNBP yg hanya ada pada kementrian negara / lembaga dalam rangka
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi kementrian negara / lembaga
bersangkutan
 Menurut Jenisnya meliputi :
1. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)
2. Bagian Laba BUMN / BHMN
3. PNBP Lainnya.
4. Pendapatan BLU

41. Penerimaan Negara
 Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara
 Meliputi :
1. Penerimaan Anggaran
a. Penerimaan Pajak ( 41 )
b. Penerimaan Bukan Pajak ( 42 )
c. Penerimaan Hibah ( 43 )
d. Penerimaan Pembiayaan ( 71 )
2. Penerimaan Non Anggaran ( 81 )
 Penerimaan Negara yang diperoleh dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan negara harus disetorkan seluruhnya ke rekening kas
negara.
 Penerimaan Negara disetorkan melalui Bank Persepsi / Devisa
Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
 Penerimaan Negara yang diperoleh selain pajak (PNBP), yg bersifat
fungsional dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan negara setelah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan.

42.  Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk
lain sbg akibat penjualan dan / atau pengadaan
barang / jasa oleh negara adalah hak negara
 Bunga dan / atau jasa giro yang diperoleh
pemerintah merupakan pendapatan negara
 Untuk menatausahakan penerimaan negara,
Menteri / Pimpinan Lembaga mengangkat
Bendahara Penerimaan.
 Menteri / Pimp.Lembaga dpt membuka rekening
utk keperluan pelaksanaan penerimaan negara
di lingkungan kementrian negara/lembaga.

43. Pelaksanan Anggaran Belanja
 Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran
 DIPA adalah dok. pelaksanaan anggaran bagi satker di
lingkungan kementrian negara / lembaga
 DIPA disusun berdasarkan Perpres Rincian APBN / SRAA
 DIPA sbg dasar pembayaran berlaku selama satu tahun
anggaran
 Pagu anggaran dalam DIPA merupakan batasan tertinggi
pengeluaran anggaran yg tidak boleh dilampaui

44.  DIPA
1. Ditandatangani oleh Menteri / Pimpinan Lembaga / Pjbt yang
ditunjuk ( PA / KPA ).
2. Disahkan dengan Surat Pengesahan oleh Dirjen PBN / Ka.Kanwil
DJPBN / Pjbt yang ditunjuk.
3. Memuat nama PA / KPA, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran sbg
Pjbt Perbendaharaan / pelaksana anggaran.
4. Memuat sumber dana yg digunakan pada masing-masing DIPA.
( RM, PHLN, PNBP. ) sebagai pagu anggaran.
5. Pagu DIPA merupakan batasan tertinggi yg tdk boleh dilampaui.
6. Terdiri atas :
a. DIPA Pusat
b. DIPA Daerah
c. DIPA APP
d. DIPA Dekonsentrasi
e. DIPA Tugas Pembantuan
7. Berlaku mulai tgl. 1 Januari s/d 31 Desember, selama satu tahun
anggaran.

45. Kewenangan KPA
( penerima pendelegasian kewenangan PA )
 Menunjuk pjbt. yang diberi kewenangan untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran belanja / penanggungjwb kegiatan /
pembuat komitmen.
 Menunjuk pjbt. yang diberi kewenangan untuk
menguji tagihan kpd negara dan menandatangani
Surat Perintah Membayar ( SPM ).
 Menunjuk Bendahara Pengeluaran utk
melaksanakan tugas kebendaharaan dlm rangka
pelaks. Angg. Belanja.
( Per. Dirjen PBN No. PER.66/PB/2005 )

46. Pejabat tsb. Dilarang :
 Saling merangkap jabatan satu sama lain
( antara PPK, PPSPM dan Bendahara
Pengeluaran )
 Merangkap jabatan sbg. Bendahara
Pengeluaran.
( KPA, PPK dan PPSPM )
 Kecuali :
1. KPA merangkap sebagai PPK
2. KPA merangkap sebagai PSPM
( KPA tdk boleh merangkap keduanya )

47. UU No. 1 tahun 2004
 UU APBN merupakan dasar bagi pem.pusat utk
melaksanakan penerimaan dan pengeluaran
anggaran
 Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yg
berakibat pengeluaran anggaran atas beban
APBN, jika anggaran untuk pembiayaan tsb tdk
tersedia atau tdk cukup tersedia
 Pengeluaran anggaran yg sifatnya mendesak
dan/atau tdk terduga disediakan dalam bagian
anggaran tersendiri, yg selanjutnya diatur dg PP

48. Bendahara Umum Negara
 Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara
(BUN)
 BUN mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara
(Kuasa BUN ) utk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah
kerja yg telah ditetapkan
 Tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima,
menyimpan, membayar atau menyerahkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
dan surat berharga yg berada dalam pengelolaannya
 Kuasa BUN melaksanakan penerimaan dan
pengeluaran Kas Negara dalam rangka pengendalian
pelaksanaan anggaran negara dalam wilayah kerja yg
ditetapkan.

49. BENDAHARA
 Bendahara Penerimaan:
Adalah orang yg ditunjuk utk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada
kantor/satuan kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah.
 Bendahara Pengeluaran :
Adalah orang yg ditunjuk utk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang utk keperluan
belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada
kantor/satuan kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah.
Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional
Setiap Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian
keuangan negara yg berada dalam penguasannya.

50. Pengangkatan Bendahara
 Menteri / pimpinan lembaga / gubernur / bupati /walikota
mengangkat Bendahara Penerimaan utk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan pada kantor / satuan kerja di
lingkungan kementrian negara / lembaga / satuan kerja
perangkat daerah.
 Menteri / pimpinan lembaga / gubernur/ bupati / walikota
mengangkat Bendahara Pengeluaran utk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan
kementrian negara / lembaga / satuan kerja perangkat
daerah
 Pengangkatan Bendahara dilakukan oleh Menteri /
Pimpinan Lembaga

51. Pengelolaan Uang Persediaan
 Menteri/Pimp. Lbg dapat membuka rekening
utk keperluan pelaksanaan pengeluaran di
lingkungan Kementrian negara/lembaga ybs.
setelah mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan selaku BUN
 Menteri/Pimp. Lbg mengangkat Bendahara
untuk mengelola uang yang harus
dipertanggungjawabkan dalam rangka
pelaksanaan pengeluaran kementrian
negara / lembaga

52. Mekanisme Pencairan
(PMK No.134/PMK.06/2005-Per.Dirjen PBN
No.PER.66/PB/2005 )
 Melalui Bendahara Pengeluaran :
1. secara tunai ( cash ),
2. dengan pemberian cek,
3. maksimal Rp. 10. juta ,
4. atas beban Uang Persediaan ( UP )
 Melalui Cara Langsung kpd Pihak Ketiga :
1. dengan cara SPP-LS,
2. ditujukan ke rekening Pihak Ketiga,
3. wajib utk pembayaran di atas Rp.10. juta.

53. MEKANISME PELAKSANAAN
BELANJA/PENGELUARAN NEGARA
Menteri Teknis
Selaku Pengguna Anggaran
Tahapan Administratif
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara
Tahapan Komptabel
SPM
SP2D
Pengujian:
Wetmatigheid
Rechmatigheid
Doelmatigheid
PENGUJIAN
•Substantif :
Wetmatigheid
Rechmatigheid
Formal
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN
Ps. 18 Ayat 2
UU No. 1 Th. 2004
PENGUJIAN
Ps. 19 Ayat 2
UU No. 1 Th. 2004

54. MEKANISME PENCAIRAN (LS)
DAERAHDAERAHKONTRAKTOR
/ SUPPLIER
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
DJPb
123
4
5
6
SPM
KAS NEGARA
REKENING
BERITA
ACARA
SERAH
TERIMA
87
SP2D
KPPN
PENYELESAIAN
PEKERJAAN
KANWIL
DJPb

55. MEKANISME PENCAIRAN (UP)
DAERAH
DAERAH
BENDAHARA
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
1
2
3
6
SPM/GU
KAS NEGARA
REKENING
SP2D
KPPN
DAERAHDAERAH
SUPLIER
BUKTI2
4
5

56. Pengelolaan Piutang dan Utang
 Pemerintah Pusat dpt memberikan pinjamanatau
hibah kpd Pemda/BUMN/BUMD sesuai UU APBN
 Pelaksanaan pemberian pinjaman diatur dg PP
 Setiap pejabat (perbendaharaan) wajib
mengusahakan agar setiap piutang
negara/daerah diselesaikan seluruhnya tepat
waktu.
 Penyelesaian piutang diselesaikan menurut
peraturan perundang-undngan yg berlaku.

57. Benar
UJI DAN
PERIKS
A
PEMBEBANAN
Proses
SAI
SPM GU
BUKTI
SP2D
LAPORAN
KEUANGAN
Draft
SPM - GU
PENERBIT SPM
BENDAHARA
PENGELUARAN
UNIT AKUNTASI
SATKER
PENGUJI TAGIHAN
PEMBUAT
KOMITMEN
SK
SPK
KONTRAK
Daftar Lembur
DAFTAR GAJI
BA PK
BA PB
BA SERAH
TERIMA
BUKTI DAN
TAGIHAN
Salah
Bayar
Draft
SPM - LS
SPM
KPPN
Transfer
UP/GU
BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA
SPM LS
Transfer
pihak III
BUKTI

58. Penyelesaian Piutang
Piutang Negara :
Oleh Menteri Keuangan
Jika bag.piutang negara yg tidak disepakati tidak lebih dari
Rp.10.000.000.000,- (10 M)
Oleh Presiden
Jika bag.piutang yg tidak disepakati lebih dari Rp.10.000.000.000,-
(10 M) s.d Rp.100.000.000.000,- (100 M)
Oleh Presiden setelah mendpt pertimbangan DPR
Jika bag.piutang negara yg tidak disepakati lebih dari
Rp.100.000.000.000,- (100 M)
Piutang Daerah :
Oleh Gub./Bupati/W.Kota
Jika bag.piutang daerah yg tidak disepakati tidak lebih dari
Rp.5.000.000.000,- (5 M)
Oleh Gub./Bupati/W.Kota setelah mendpt pertimbangan DPRD
Jika bag.piutang daerah yg tidak disepakati lebih dari
Rp.5.000.000.000,- (5 M)

59. Penghapusan Piutang
 Piutang Negara :
Oleh Menteri Keuangan
Utk jumlah s.d. Rp.10.000.000.000,- (10 M)
Oleh Presiden
Utk jumlah piutang negara lebih dari Rp.10.000.000.000,- (10 M) s.d.
Rp.100.000.000.000,- (100 M)
Oleh Presiden dg persetujuan DPR
Utk jumlah piutang negara lebih dari Rp.100.000.000.000,- (100 M)
 Piutang Daerah:
Oleh Gub./Bupati/W.Kota
Utk jumlah piutang daerah s.d. Rp.5.000.000.000,- (5 M)
Oleh Gub.Bupati/W.Kota dg persetujuan DPRD
Utk jumlah piutang daerah lebih dari Rp.5.000.000.000,- (5 M)

60. Pengelolaan Utang
 Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yg
diberi kuasa a.n. Menteri Keuangan utk
mengadakan utang negara atau menerima hibah
yg berasal dari dalam ataupun luar negeri
sesuuai dg UU
 Utang / hibah dapat diteruskpinjamkan kpd
Pemda/BUMN/BUMD
 Tata cara pengelolaan utnag ditetapkan dengan
PP

61. Pengelolaan BMN/BMD
 Menteri Keuangan adalah Pengelola B M N
 Menteri/Pimp. Lmbg adalah Pengguna B M N
 Kepala kantor dalam lingk.kementrian
negara/lmbg adalah Kuasa Pengguna Barang
(BMN)
 Gub./Bupati/W.Kota menetapkan kebijakan
pengelolaan BMD
 Ka. SKPKD melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan pengelolaan BMD
 Ka SKPD adalah Pengguna Barang (BMD)

62. Pengelolaan BMN / BMD
 Pengelolaan BMN / BMD diatur menurut PP No.
6 tahun 2006
 Juknis PP NO.6 tahun 2006 meliputi, a.l.
1.PMK No.96/PMK.06/2007 ttg Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan
Penghapusan BMN
2.PMK No. 97/PMK.06/2007 ttg Klasifikasi dan
Kodefikasi BMN
3.PMK. No.120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan
BMN

63. UU NO. 15 TAHUN 2004
TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN
TANGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

64.  Pemeriksaan
Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secara indepeden, obyektif, dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan,
utk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
dan kehandalan informasi mengenai pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara
 Badan Pemeriksa Keuangan
Adalah badan yang dibentuk untuk melakukan
pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara oleh pemerintah
 Pemeriksa
Adalah orang yang melaksanakan tugas
pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan
keuangan negara untuk dan atas nama BPK

65.  Pejabat yg diperiksa
Adalah mereka yg bertangungjawab, yg selanjutnya disebut
pejabat yg diserahi tugas utk mengelola keuangan negara
 Pengelolaan keuangan negara
Merupakan keseluruhan kegiatan pejabat pengelola
keuangan negara sesuai dg kedudukan dan tangung
kewenangannya , mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan pertanggungjawaban
 Tanggung jawab keuangan negara
Merupakan kewajiban pemerintah utk melaksanakan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara, secara tertib, taat pada
peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan
transparan, dg memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 Standar pemeriksaan
Adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan
tangung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum,
standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yg
wajib dipedomani oleh BPK atau pemeriksa.
 Laporan Keuangan
Adalah bentuk pertangungjawaban sbgmana ditetapkan dalam
UU No. 17/2003 yang meliputi LRA, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan yg dilampiri laporan perush.
Negara dan badan lainnya
( Bentuk laporan disusun dan disajikan sesuai dengan SAP )

66. Laporan Keuangan
Meliputi :
1. Laporan Realisasi Angaran Belanja Negara
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan
( UU No.17/2003 )
Menteri/Pim. Lbg menyampaikan Laporan Keuangan kpd
Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah
berakhirnya th. Anggaran
Menteri Keuangan menyampaikan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat kpd Presiden
Presiden menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
kpd BPK paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya th.
anggaran
( UU No. 1 / 2004 )

67. Pidana, Sanksi Administratif dan
Ganti Rugi
 Presiden memberi sanksi administratif kpd
pegawai negeri dan semua pihak yg tidak
memenuhi kewajibannya yg telah ditentukan
dalam UU No. 15/2004
 Menteri/Pimp.Lembaga/Gub/Bpt/W.Kota yg
terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yg
ditetapkan UU ttg APBN/Perda ttg APBD diancam
pidana penjara dan denda sesuai ketentuan UU
 Pimp. Org. kementrian negara/Lembaga/SKPD yg
terbukti melakukan penyimpangan kegiatan
angaran yg telah ditetapkan dalam UU ttg
APBN/Perda ttg APBD diancam dg pidana penjara
dan denda sesuai dg UU

68. Tuntutan Ganti Rugi
 Pejabat Negara, pegawai negeri bukan
bendahara yg melanggar hukum atau
melalaikan kewajibannya baik langsung
atau tdk langsung yg merugikan keuangan
negara diwajibkan mengganti kerugian
negara
 Setiap Bendahara wajib menyampaikan
laporan pertangungjawaban kpd BPK
 Setiap Bendahara bertangungjawab
secara pribadi atas kerugian keuangan
negara yg berada dalam pengurusannya

69. Kerugian Negara
 Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan
langsung atau Ka. Kantor kpd Menteri / Pim. Lbg dan
diberitahukan kpd BPK selambat-lambatnya tujuh hari
setelah kerugian negara diketahui
 Bendahara, peg. Negeri bukan bendahara, pjbt lain yg
nyata-nyata melangar hukum atau melalaikan kewajiban,
segera setelah kerugian negara diketahui segera
dimintakan kesanggupan atau pengakuan bhw kerugian tsb
menjadi tangung jawabnya dan bersedia mengganti
kerugian tsb.
 Pengenaan ganti kerugian negara/daerah thdp Bendahara
ditetapkan oleh BPK
 Pengenaan ganti kerugian negara/daerah thdp peg.negeri
bukan Bendahara ditetapkan oleh Menteri/Pimp. Lbg/ Gub/
Bpt / W.kota
 Mreka yg ditetapkan utk mengganti kerugian
negara/daerah dpt dikenakan sanksi administratif dan/atau
sanksi pidana
 Putusan Pidana tdk membebaskan dari TGR
( UU No. 1/2004 )

70. Tindak Lanjut Pelaksanaan UU
Penyelesaian selanjutnya atas
pelaksanaan UU No. 17/2003,
UU No. 1 / 2004 dan
UU No. 15/ 2003
ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah, Peraturan
Menteri Keuangan atau Petunjuk
Teknis lainnya sesuai paket yang
ditetapkan.

72. PPAKP
2008